<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/24/zccrfaXKlON5Y3BnekyarL5C3oaqYZLZzQ0zh4gv-1262694049.jpg" alt="Beras premium di Super Indo Paradise Walk Serpong, Jalan Raya Puspitek, Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. (Ilham Safutra/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Beras premium di Super Indo Paradise Walk Serpong, Jalan Raya Puspitek, Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. (Ilham Safutra/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Harga beras premium di pasaran masih terpantau tinggi dalam beberapa pekan terakhir. Namun, Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) memastikan ketersediaan beras nasional diproyeksikan aman dan mencukupi kebutuhan hingga akhir 2025.&nbsp; Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menjelaskan, berdasarkan proyeksi Neraca Pangan Nasional 2025, produksi beras sepanjang tahun ini diperkirakan mencapai 31,37 juta ton. Sementara konsumsi masyarakat hanya 30,97 juta ton.&nbsp; Dengan tambahan stok awal tahun sebesar 8,4 juta ton dan impor khusus 532 ribu ton, total ketersediaan beras mencapai 40,31 juta ton. &ldquo;Dari angka tersebut, neraca beras akhir tahun 2025 diproyeksikan masih surplus sebesar 9,33 juta ton,&rdquo; kata Arief dalam keterangannya, Minggu (24/8).&nbsp; Meski surplus, Arief mengingatkan bahwa angka ini masih berupa proyeksi yang sangat bergantung pada capaian produksi hingga Desember mendatang. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah disebut terus bekerja keras meningkatkan produktivitas melalui perbaikan saluran irigasi dan infrastruktur pertanian.&nbsp; &ldquo;Kalau kita menanam 1 juta hektare setiap bulan, produksi bisa 2,5 sampai 2,6 juta ton per bulan. Itu target yang sedang kita kejar bersama,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Selain proyeksi neraca pangan, NFA juga menyusun estimasi produksi beras Januari-Desember 2025 sebesar 33,52 juta ton. Angka ini dihitung dari produksi Januari-September menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 28,22 juta ton, ditambah rata-rata produksi Oktober-Desember dalam tiga tahun terakhir yang mencapai 5,3 juta ton.&nbsp; &ldquo;Kalau proyeksi 33,52 juta ton tercapai, itu hampir mendekati rekor tertinggi dalam delapan tahun terakhir, yakni 33,94 juta ton pada 2018,&rdquo; ungkap Arief.&nbsp; Di sisi lain, stok beras Bulog yang bersumber dari impor tahun 2024 masih tersisa sekitar 1 juta ton. NFA memastikan kegiatan impor beras sudah selesai tahun lalu sehingga pada 2025 tidak ada impor tambahan.&nbsp; Adapun sisanya sekarang sekitar 1 juta ton. Kualitasnya terus kita cek saat proses pengemasan untuk bantuan pangan. Dengan proyeksi surplus stok yang cukup besar, pemerintah optimistis kebutuhan beras nasional tetap aman hingga akhir tahun.&nbsp; Namun, NFA menyadari stabilisasi harga beras premium di pasaran tetap harus diupayakan melalui operasi pasar, bantuan pangan, dan distribusi yang merata agar masyarakat tidak terbebani. Untuk diketahui, harga beras premium di pasaran masih meroket tembus Rp 140.790 per lima kilogram.&nbsp; Berdasarkan pantauan JawaPos.com, harga beras dengan merek Topi Koki di salah satu swalayan Superindo mencapai Rp 140.790 per 5 kilogram. Sementara untuk produk Cantik Manis mencapai Rp 112.990 per 5 kg.&nbsp; Sedangkan untuk beras 5 kilogram dengan merek Sumo dibanderol Rp 99.990 dan beras merek Anak Raja dibanderol Rp 112.990 per 5 kg.

NFA proyeksikan ketersediaan beras aman hingga 2025 meski harga beras premium masih tinggi. Stabilisasi harga jadi tantangan.

Harga Beras Premium Masih Tinggi, Badan Pangan Nasional Klaim Stok Aman Hingga Akhir Tahun

<div id="m#msg-f:1827123585007959697" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/Screenshot_2025-03-20-22-52-06-393_comgoogleandroidgm-edit-457036452.jpg" alt="Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan BPN, Brigjen Pol Hermawan saat melakukan sidak stok dan harga pangan di Pasar Genteng Baru, Surabaya, Kamis (20/3)." width="100%">
<figcaption>Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan BPN, Brigjen Pol Hermawan saat melakukan sidak stok dan harga pangan di Pasar Genteng Baru, Surabaya, Kamis (20/3).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1827123585007959697-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> JawaPos.com -&nbsp;Di tengah ramainya pemberitaan takaran minyak goreng Minyakita tak sesuai takaran, Badan Pangan Nasional (BPN) memastikan harga Minyakita di Kota Surabaya sudah sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015792128/gwm-masih-pertimbangkan-intensif-untuk-bawa-sub-brand-ora-ke-indonesia">GWM Masih Pertimbangkan Intensif untuk Bawa Sub-Brand Ora ke Indonesia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu dikatakan oleh&nbsp;Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan BPN, Brigjen Pol Hermawan seusai melakukan pemantauan harga dan stok pangan di Pasar Genteng Baru, Surabaya, Kamis (20/3) <div dir="auto"> "Alhamdulillah, tadi saya sudah cek minyak goreng secara acak. Harga minyak goreng Minyakita, Rp 15.700. Jadi sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah," tuturnya seusai melakukan pemantauan, Kamis (20/3). Meski begitu, diakui Hermawan ada beberapa komoditas pangan&nbsp;yang mengalami kenaikan harga menjelang Lebaran 2025, yakni bawang merah dan cabai. Faktornya adalah perubahan cuaca.</div> <div dir="auto"> "Memang dalam kondisi hujan seperti, bawang merah dan cabai cenderung naik, tetapi alhamdulillah di sini (Pasar Genteng Baru Surabaya) naiknya tidak signifikan, hanya sedikit saja dan masih normal," imbuhnya Lebih lanjut, Hermawan menekankan pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah praktik permainan harga. Namun sejauh ini, ia menilai kolaborasi berbagai pihak antara Pemkot Surabaya dan Satgas Pangan sudah baik. "Buktinya, tadi saya lihat harga pangan (di Pasar Genteng Baru) semuanya aman. Mulai dari harga daging, daging ayam, hingga telur, laporannya aman," imbuh&nbsp;Mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan itu. Terakhir, Brigjen Pol Hermawan mengatakan bahwa saat ini, Badan Pangan Nasional sedang melakukan pemantauan stok dan harga pangan di seluruh Indonesia. "Seluruh harga pangan dicek, stoknya dipantau, serta keamanannya diperiksa. Alhamdulillah, insyaallah, jika terus dilakukan pemantauan seperti ini, stok pangan (di Surabaya) menjelang Lebaran nanti akan tetap aman," ucapnya.&nbsp;(*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Di tengah ramainya pemberitaan takaran minyak goreng Minyakita tak sesuai takaran, Badan Pangan Nasional (BPN) memastikan harga Minyakita

Badan Pangan Nasional Nyatakan Harga Minyakita di Surabaya Sesuai HET Jelang Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/01/IMG_202406153_220752784-348599746.jpg" alt="Kampanye #MotherofNature: No Food Waste di Binus School Serpong kolaborasi Puteri Indonesia dengan Badan Pangan Nasional." width="100%">
<figcaption>Kampanye #MotherofNature: No Food Waste di Binus School Serpong kolaborasi Puteri Indonesia dengan Badan Pangan Nasional.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Puteri Indonesia 2024 Harashta Haifa berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional (BPN) kampanyekan kesadaran lingkungan di Binus School Serpong. Kampanye itu sekaligus mendorong program Sustainable Development Goals (SDG). Langkah nyata yang dilakukan dalam kampanye itu dengan menggalakkan gerakan sosialisasi #MotherofNature: No Food Waste di Serpong. Melalui gerakan tersebut, Puteri Indonesia 2024 Harashta Haifa berharap dapat mengedukasi dan menginspirasi anak muda dan sekolah-sekolah lain untuk melakukan aksi serupa. Tujuannya agar semakin banyak yang menaruh perhatian terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan hingga sosial. &rdquo;Hari ini sangat senang bersama Badan Pangan Nasional dapat berkolaborasi memberikan edukasi kepada seluruh siswa Binus School Serpong tentang food waste dan stop boros pangan. Mereka tentu sudah memahami topik tersebut, hal ini terlihat dari bagaimana mereka menunjukkan ide kritis dan banyak kegiatan, serta sangat antusias terhadap gerakan dan edukasi ini,&rdquo; kata Harashta Haifa dalam keterangan tertulis, Jumat (31/5). Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nita Yulianis mengungkapkan, pihaknya menggencarkan Gerakan Selamatkan Pangan dan sosialisasi pentingnya mencegah dan mengurangi pemborosan pangan kepada anak-anak muda. Itu dilakukan berkolaborasi dengan Yayasan Puteri Indonesia dan Sekolah Binus. &rdquo;Upaya ini bertujuan agar mereka dapat menjadi agen perubahan dalam menjaga ketahanan pangan dan gizi di Indonesia sesuai dengan target Sustainable Development Goals 2030,&rdquo; ujar Nita Yulianis. Kunjungan Puteri Indonesia 2024 ke Binus School Serpong tersebut juga mendukung visi dari Bina Nusantara untuk membina dan memberdayakan masyarakat (fostering and empowering society). Puteri Indonesia 2024 Harashta Haifa mengatakan, generasi muda adalah agen perubahan bagi Indonesia dan dunia. Penting bagi mereka untuk paham akan kerusakan dari boros pangan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, generasi muda di Indonesia dan dunia dapat lebih memahami dampak food waste dan pentingnya menghabiskan makanan untuk lingkungan yang lebih baik. ECY &amp; EL Principal Binus School Serpong Mariza Lardizabal mengapresiasi kolaborasi Puteri Indonesia 2024 dan BPN mengajak Binus School Serpong untuk sama-sama mengatasi isu lingkungan, khususnya food waste. &rdquo;Melalui gerakan bersama, kami berharap dapat memberikan acuan bagi siswa-siswi untuk memulai lebih aktif dan berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Karena dari langkah-langkah kecil ini jika dikerjakan terus-menerus dan bersama-sama dapat memberikan dampak positif yang besar,&rdquo; ucap Mariza Lardizabal. Dia menambahkan, acara itu dapat menjadi kesempatan bagi siswa-siswi Binus School Serpong untuk menjelajahi cakrawala baru (discover new horizons) mengenai isu-isu lingkungan. Melalui gerakan itu diharapkan mampu mendorong generasi muda untuk terus mencari cara inovatif dalam memperbaiki kondisi lingkungan yang diawali dari tindakan kecil sehari-hari untuk mendapatkan perubahan besar bagi lingkungan.

Puteri Indonesia berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional kampanyekan kesadaran lingkungan di Binus School Serpong

Kampanye No Food Waste Diharapkan Dapat Mengedukasi Anak Muda

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/28/Rakornas-pangan-2422612127.jpeg" alt="Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) merilis hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) dan Prevalence of Undernourishment." width="100%">
<figcaption>Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) merilis hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) dan Prevalence of Undernourishment.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) merilis hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) dan Prevalence of Undernourishment (PoU) 2023. Berdasarkan hasil analisis disampaikan bahwa sejumlah kabupaten/kota mengalami perbaikan status daerah rentan rawan pangan, mengindikasikan pergerakan positif situasi ketahanan pangan Indonesia. Dijelaskannya, ada 68 kabupaten/kota atau sekitar 13 persen daerah teridentifikasi sebagai daerah rentan rawan pangan prioritas 1-3, jumlahnya menyusut sebanyak 6 kabupaten/kota jika dibandingkan dengan hasil FSVA tahun 2022 yang jumlahnya 74 kabupaten/kota atau 14 persen dari total daerah Indonesia.&nbsp; "Hal ini semakin mendekatkan kita pada capaian RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2024 sebagaimana telah ditargetkan pemerintah sebesar 12% atau sekitar 61 kabupaten/kota rentan rawan pangan.&rdquo; beber Kepala NFA Arief Prasetyo Adi&nbsp; pada saat Launching FSVA dan PoU di Depok (27/2). Menurutnya, FSVA sekarang ini sudah digunakan sebagai rujukan dalam menetapkan lokus dan target intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, juga penurunan stunting.&nbsp; "Hal ini karena FSVA disusun menggunakan indikator yang mewakili tiga aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.&rdquo; lanjutnya. Kerawanan pangan dan kemiskinan menurut Arief merupakan dua hal yang berkaitan erat sehingga upaya dalam pengentasan kemiskinan akan berpengaruh nyata dalam mengurangi masyarakat rawan pangan. Lebih jauh ia menyatakan bahwa Indonesia juga dihadapkan pada permasalahan PoU.&nbsp; &ldquo;Angka PoU ini yang digunakan untuk mengukur pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan ke-2, yaitu mengakhiri kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi serta meningkatkan pertanian berkelanjutan serta pencapaian kinerja dalam RPJMN 2020-2024,&rdquo; sebut Arief. Menurutnya, capaian angka PoU tahun 2023 sebesar 8,53 persen ini mengindikasikan adanya perbaikan dibanding tahun 2022 yang awalnya sebesar 10,21 persen. Sejalan dengan penurunan angka kemiskinan (P0) 9,54 persen di tahun 2022 sekarang menjadi 9,36 persen.&nbsp; "Ini sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem," tambahnya. Diketahui berdasarkan besaran PoU menurut provinsi tahun 2023, Provinsi Papua merupakan provinsi dengan PoU terbesar yaitu 35,63 persen, sedangkan Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan PoU terkecil yakni 2,17 persen. Adapun sebanyak 85,29 persen provinsi di Indonesia memiliki PoU di atas target nasional (PoU&gt;5,2 persen) dan 5 provinsi atau setara 14,71 persen di bawah target nasional. Provinsi-provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), DKI Jakarta, Banten, Bali, dan Kalimantan Selatan. Capaian FSVA dan PoU tersebut ditegaskan Arief merupakan hasil kolaborasi kerja bersama stakeholder baik di pusat maupun daerah dalam upaya intervensi pengendalian kerawanan pangan. Diantaranya bantuan pangan ke daerah rawan pangan yang menyasar 22 kabupaten/kota berbasis FSVA dan PoU, penyaluran bantuan pangan beras untuk 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-Indonesia, serta bantuan penanganan stunting berupa telur dan daging ayam untuk Keluarga Risiko Stunting (KRS). Sejalan dengan pernyataan tersebut, Representatif Food and Agriculture Organization (FAO) untuk Indonesia dan Timor-Leste Rajendra Aryal menyatakan dukungan dan apresiasinya atas kontribusi pemerintah daerah di Indonesia dalam mengembangkan ketahanan pangan. &ldquo;Sekarang makin banyak negara utamanya di Afrika dan Asia yang ingin belajar dari Indonesia. Anda sekalian yang berada di sini sebagai pemimpin daerah masing-masing telah melakukan kontribusi terbaik untuk pengembangan ketahanan pangan dengan menekan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia melalui pengalaman dan usaha,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Arief juga mengatakan, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi yang sudah dilakukan, NFA memberikan penghargaan kepada provinsi dan kabupaten/kota terbaik dalam capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan PoU Tahun 2023.&nbsp; &ldquo;Kami berharap penghargaan ini tidak hanya memperkuat semangat untuk terus meningkatkan pengelolaan ketahanan pangan, tetapi juga memberikan dorongan positif bagi upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; harap Arief. Apresiasi IKP terbaik diberikan kepada Provinsi Bali sebagai Provinsi dengan IKP terbaik (87,65 persen), Kabupaten Gianyar sebagai Kabupaten dengan IKP terbaik (92,16 persen), Kota Denpasar sebagai kota dengan IKP terbaik (95,80 persen), Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan Peningkatan Situasi Ketahanan Pangan terbaik, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku sebagai kabupaten dengan Peningkatan Situasi Ketahanan Pangan terbaik, dan Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara sebagai kota dengan Peningkatan Situasi Ketahanan Pangan terbaik. Sedangkan apresiasi capaian PoU diberikan kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi dengan PoU terbaik (2,17 persen), Kota Mataram sebagai kabupaten/kota dengan PoU terbaik (0,65 persen), Provinsi Bali sebagai provinsi dengan Penurunan PoU terbaik (3,77 persen) serta Kota Denpasar sebagai kabupaten/kota dengan Penurunan PoU terbaik (1,7 persen). &nbsp; FSVA telah menjadi bagian dari upaya transformasi sebagai sarana penyediaan data dan informasi seputar kondisi terkini pangan dan gizi di Indonesia yang terintegrasi guna mendukung pelaksanaan peran NFA sebagai motor utama dalam mewujudkan peningkatan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan.

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) merilis hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security.

Rilis Peta FSVA 2023, NFA Sebut Daerah Rentan Rawan Pangan Menurun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/Jokowi-NFA-3310843506.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungan kerjanya guna memastikan masyarakat penerima bantuan pangan (banpang) beras merasakan kebermanfaatan salah satu program bantalan ekonomi ini." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungan kerjanya guna memastikan masyarakat penerima bantuan pangan (banpang) beras merasakan kebermanfaatan salah satu program bantalan ekonomi ini.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungan kerjanya guna memastikan masyarakat penerima bantuan pangan (banpang) beras merasakan kebermanfaatan salah satu program bantalan ekonomi ini. &nbsp; Kunjungan kerja kali ini didampingi Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.&nbsp; Pada kesempatan itu, Presiden bertegur sapa dengan 1.000&nbsp; Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berkumpul di Gudang Perum Bulog Matangase, Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis (22/2). "Apa sudah terima Januari dan Februari, Maret, April, Juni akan terima lagi. Ibu Bapak akan menerima 10 kg. Nanti setelah Juni saya akan lihat lagi APBN kita. Kalau cukup. Kenapa Ibu Bapak semua diberi bantuan pangan beras 10 kg? karena harga beras naik. kenapa naik? karena ada perubahan musim, ada El Nino dan itu tidak hanya dialami negara kita. Tapi di negara lain juga mengalami yang sama, hanya saja di negara lain tidak diberi 10 kg setiap bulan. Bedanya itu," ujar Jokowi.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, banpang beras yang sudah sejak awal tahun 2023 dilakukan tidak akan menyebabkan ketersediaan beras di masyarakat menjadi semakin sukar. Karena pada saat yang sama pemerintah pun masih terus menggelontorkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke pasaran melalui program intervensi lainnya. &ldquo;Program bantuan pangan beras ini, memang harus dilaksanakan oleh negara kepada 22 juta KPM tiap bulannya. Dengan ini, sedikit banyak dapat menahan demand masyarakat terhadap konsumsi beras. 22 juta KPM itu kalau secara individu sampai sekitar 89 juta atau artinya hampir sepertiga rakyat Indonesia yang diberikan beras gratis oleh pemerintah,&rdquo; beber Arief. &ldquo;Jadi tidak benar bahwa penyaluran beras ini malah akan dapat sebabkan keterbatasan beras di pasar. Pemerintah komitmen menggencarkan melalui berbagai program demi ketersediaan stok pangan strategis di masyarakat. Kita sama-sama nantikan produksi beras nasional yang terus di akselerasi oleh teman-teman di Kementerian Pertanian,&rdquo; tambahnya. Arief juga menyebut bahwa stok beras di Bulog dalam kondisi yang cukup dan aman. Per 19 Februari, stok beras secara nasional yang dikelola oleh Bulog total ada 1,4 juta ton. Penyerapan beras yang bersumber dari petani dalam negeri di tahun ini realisasinya telah menyentuh angka 107 ribu ton. Sementara untuk stok Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPP) hingga minggu kedua Februari, total secara keseluruhan terdapat 7,5 ribu ton.&nbsp; Kesiapan penyerapan produksi beras nasional telah dirancang NFA bersama BUMN bidang pangan dalam menyambut panen padi mendatang yang akan mulai terakselerasi. Proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada Maret mendatang produksi beras dapat mencapai 3,51 juta ton dengan luas panen 1,15 juta hektar. "Sekarang fokus kita dalam menghadapi panen nanti adalah bagaimana tetap menjaga harga di tingkat petani agar tidak jatuh. Harga beras hari ini tentu karena NTPP (Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan) saat ini sangat baik, di angka 116,16," ujarnya. Arief juga menjelaskan, salah satu tugas NFA dalam menjaga keseimbangan dari hulu sampai hilir, di mana petani senang dan semangat menanam, lalu penggiling dapat pasokan Gabah Kering Panen (GKP) serta masyarakat juga bisa membeli beras dengan harga baik," tandasnya. "Terkait harga beras nantinya, variabel cost sudah mengalami kenaikan, mulai dari pupuk, harian orang kerja, BBM, dan unsur produksi lainnya. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Lihat saja harga beras di luar negeri sudah menyentuh USD 650-670 per metrik ton. Jadi agak sulit untuk mengatakan harga beras nanti akan turun seperti 2-3 tahun lalu. Tapi yang terpenting adalah ketersediaan stok secured terlebih dahulu," ujar Arief. Lebih lanjut, realisasi program intervensi lainnya yang konsisten dilaksanakan oleh pemerintah antara lain penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras (SPHP) ke tingkat konsumen yang sampai 17 Februari telah mencapai 264 ribu ton dalam 2 bulan ini.&nbsp; Sementara, pencapaian program Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah selama Januari telah terlaksana sebanyak 429 kali di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Di Februari ini, GPM ditargetkan sebanyak 315 kali dan akan terus diperbanyak sesuai kolaborasi bersama pemerintah daerah. Turut hadir dalam kunjungan Presiden, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, dan Bupati Maros Chaidir Syam. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungan kerjanya guna memastikan masyarakat penerima bantuan pangan (banpang) beras.

Dampingi Presiden Jokowi Lanjutkan Monitoring Banpang di Sulsel, Kepala NFA Pastikan Stok Beras Cukup

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/16/NFA-1886183117.jpeg" alt="Plt. Sekretaris Utama NFA Sarwo Edhy dalam Launching skor PPH dan Pemberian Apresiasi Kedeputian Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024 di Bandung, Kamis (15/2)" width="100%">
<figcaption>Plt. Sekretaris Utama NFA Sarwo Edhy dalam Launching skor PPH dan Pemberian Apresiasi Kedeputian Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024 di Bandung, Kamis (15/2)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional tidak hanya berhenti pada upaya memastikan ketersediaan dan stabilitas pangan. Namun juga harus berdampak pada peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diukur dengan indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH).&nbsp; Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan, keragaman konsumsi pangan merupakan salah satu entry point untuk memantapkan ketahanan pangan nasional.&nbsp; "Keragaman konsumsi pangan merupakan aspek penting dalam proses membangun ketahanan pangan yang kokoh, mandiri, dan berdaulat. Karena itu skor PPH sebagai sebuah tolok ukur dalam melihat situasi konsumsi pangan menjadi penting," ujar Arief.&nbsp; Plt. Sekretaris Utama NFA Sarwo Edhy dalam Launching skor PPH dan Pemberian Apresiasi Kedeputian Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024 di Bandung, Kamis (15/2) mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2023, pemerintah melalui NFA telah melakukan upaya maksimal guna mencapai target skor PPH Nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2023.&nbsp; Diketahui, skor PPH Tahun 2023 sebesar 94,1 berhasil melampaui target yaitu sebesar 94. Capaian ini lebih tinggi dari skor PPH tahun sebelumnya (2022) yang tercatat di angka 92,9. Hal ini salah satu bukti konkrit komitmen NFA dalam mendorong pola konsumsi masyarakat Indonesia menuju pola konsumsi yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).&nbsp; "Sudah sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk terus mendorong penganekaragaman pangan agar digiatkan dan diterapkan seluruh masyarakat. Karena itu, kami juga terus memastikan masyarakat memiliki akses pangan yang cukup, merata, dan terjangkau," ungkap Sarwo.&nbsp; Sementara itu, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA Andriko Noto Susanto mengungkapkan, perhitungan skor PPH merupakan hasil dari pengumpulan, pengolahan, dan analisis data konsumsi yang berasal dari data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ini berdasarkan dasar proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan yang menjadi indikator skor PPH.&nbsp; &ldquo;Dalam menentukan skor PPH, NFA terus memantau kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia melalui 9 kelompok pangan yang menjadi indikator skor PPH. 9 kelompok pangan tersebut terdiri dari padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak, dan lemak, buah atau biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, serta lain-lain misalnya minuman dan bumbu,&rdquo; ungkap Andriko. Lebih lanjut, dengan hasil skor PPH nasional 2023 sebesar 94,1 tersebut, dapat diketahui besaran konsumsi energi sebesar 2.088 kkal/kapita/hari atau 99,4 persen terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) 2100 kkal/kapita/hari. Ini masih termasuk kategori normal, ungkapnya.&nbsp; Adapun rincian skor PPH antara lain padi-padian mencapai persentase sebesar 56,7 persen dari target Angka Kecukupan Gizi (AKG) ideal di 50 persen, lalu umbi-umbian 2,7 persen dari AKG ideal 6 persen, dan pangan hewani 12,1 persen dari AKG ideal 12 persen. Selanjutnya minyak dan lemak 12 persen dari AKG ideal 10 persen, buah/biji berminyak 0,8 persen dari AKG ideal 3 persen, kacang-kacangan 3,3 persen dari AKG ideal 5 persen, gula 3,2 persen dari AKG ideal 5 persen, sayur dan buah 6 persen dari AKG ideal 6 persen, dan lain-lain seperti minuman dan bumbu 2,4 persen dari AKG ideal 3 persen. &ldquo;Berdasarkan capaian skor PPH dan persentase angka tersebut, dapat diketahui bahwa kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia mengarah pada komposisi yang beragam dan bergizi seimbang. Namun demikian tentunya ada jenis konsumsi yang perlu kita tingkatkan dan diturunkan angka persentasenya," ungkap Andriko. Bersamaan dengan Launching skor PPH tersebut, NFA memberikan apresiasi kepada 4 Provinsi dengan capaian skor PPH melebihi target RPJMN 2023 yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Selatan. Dan juga diberikan kepada 5 Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Sumenep, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lumajang. Dengan capaian skor PPH 2023 tersebut, NFA menetapkan kembali target capaian skor PPH untuk tahun 2024 sebesar 95,2 dari skor PPH ideal 100. Target tersebut diyakini dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat untuk menangani berbagai permasalahan pangan, seperti pengentasan daerah rawan pangan dan gizi serta penurunan angka stunting di Indonesia. Dalam kesempatan ini juga diberikan apresiasi kepada provinsi pelaksana pengawasan keamanan pangan segar terbaik peringkat ke 3 Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi Jakarta, peringkat 2 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung serta peringkat 1 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten/ Kota diberikan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.&nbsp; Sedangkan pembina penerapan standar keamanan terbaik melalui penerbitan label hijau diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak sebagai terbaik ketiga, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul sebagai terbaik kedua dan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak sebagai terbaik pertama.&nbsp; &ldquo;Penghargaan ini diberikan kepada para pelaku pendukung sistem keamanan pangan segar selama tahun 2023 untuk mengapresiasi kinerja Dinas Pangan Provinsi dan Kabupaten Kota selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah atau OKKPD yang memiliki tugas dalam penjaminan keamanan dan mutu pangan, karena keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah untuk terus meningkatkan sinergitas lintas sektor dalam membangun sistem keamanan pangan segar di Indonesia,&rdquo; ungkap Andriko.&nbsp; Selain mendorong konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) melalui berbagai gerakan, di sisi hilir NFA juga mengedepankan aspek keamanan pangan diantaranya melalui perumusan standar keamanan dan mutu pangan serta pengawasan keamanan pangan segar di peredaran, dimana telah diluncurkan mobil laboratorium keliling pengawasan keamanan pangan yang dilengkapi peralatan pengujian dan juga promosi keamanan dan mutu pangan segar.&nbsp; Sementara itu, Provinsi terbaik pelaksana program Kedeputian Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2023 diberikan kepada Provinsi Jawa Tengah. Apresiasi juga turut diberikan kepada para Pakar yang telah berkontribusi secara aktif dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan yakni Prof. Drajat Martianto, Prof. Purwiyatno Hariyadi dan Prof. Achmad Suryana.

Keragaman konsumsi pangan merupakan aspek penting dalam proses membangun ketahanan pangan yang kokoh, mandiri, dan berdaulat.

Skor PPH Naik, NFA Dorong Peningkatan Kualitas Konsumsi ke Arah B2SA

Importasi yang dilakukan sangat terukur sesuai dengan kebutuhan nasional sehingga tidak mengganggu harga di tingkat petani.

Pemerintah Terus Seimbangkan Ketersediaan Beras Nasional dengan NTPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/04/WhatsApp-Image-2024-02-04-at-100941-2046868786.jpg" alt="Kepala NFA Arief Prasetyo Adi." width="100%">
<figcaption>Kepala NFA Arief Prasetyo Adi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Andil komoditas pangan terhadap pergerakan inflasi nasional senantiasa menjadi fokus Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA). Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan salah satu kunci menanggulangi amplifikasi tingkat inflasi adalah secara berkesinambungan pemerintah menjaga keseimbangan yang baik dan wajar di semua lini rantai pasok. Terutama komoditas pangan yang sifatnya bergejolak (volatile food). &rdquo;Pada Januari, inflasi beras semakin terjaga dengan baik dan tidak sampai melonjak seperti September tahun lalu. Inflasi volatile food kita juga menurun secara bulanan. Lalu yang patut kita syukuri, NTP (nilai tukar petani) terutama tanaman pangan kian bertumbuh positif. Ini bukti pemerintah selalu menjaga keseimbangan yang baik dan wajar di semua lapisan rantai pasok pangan,&rdquo; ujar Arief di Jakarta, Minggu (4/2). Perkembangan indeks NTP menandakan nilai uang yang diterima petani dari produksi pertanian sama dengan nilai biaya yang dikeluarkan petani dalam memproduksi tanaman pangan. Semakin besar keuntungan yang diterima, berimbas pada kesejahteraan petani yang kian membesar. Torehan NTTP yang melebihi indeks 100 mengindikasikan bahwa kesejahteraan petani mulai menanjak. Berdasar historis data dari Badan Pusat Statistik (BPS), mulai Oktober 2022 NTPP tercatat mulai bangkit melampaui angka 100. Saat itu, NTPP ditetapkan 100,41 dan semakin bertumbuh selama 2023. Indeks rata-rata NTTP setahun penuh selama 2023 ada di 107,63 dengan capaian indeks tertinggi pada Oktober 2023 di 114,55. Terkini, NTPP di Januari 2024 berada di 116,16. &rdquo;Pertumbuhan NTPP seperti ini mengartikan sedulur petani tanaman pangan semakin sejahtera. Langkah importasi yang dilakukan pemerintah tidak begitu berdampak negatif. Ini karena kita memastikan importasi yang dilakukan adalah importasi yang terukur dan sesuai kalkulasi, serta hanya dipergunakan untuk pelaksanaan program pemerintah saja,&rdquo; urai Arief. &rdquo;Kemudian dalam mengendalikan inflasi komponen volatile food, Badan Pangan Nasional tidak pernah surut melaksanakan berbagai strategi. Ini tentu dilakukan secara kolaboratif bersama banyak pihak. Jangan lupa, inflasi Indonesia tahun lalu pernah memperoleh predikat salah satu capaian yang terbaik dibandingkan berbagai negara,&rdquo; ungkap Arief. Inflasi volatile food dilaporkan mengalami penurunan. Pada Januari, inflasi volatile secara bulanan 0,01 persen dengan andil inflasi yang sangat kecil. Itu menurun dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 1,42 persen. Tingkat inflasi itu didukung terutama karena peningkatan pasokan komoditas aneka cabai seiring adanya perbaikan produksi dan turut tertahan salah satunya oleh inflasi beras. Menurut dia, NFA akan terus menggulirkan berbagai program strategis dalam mendukung kestabilan pasokan dan harga pangan di Tanah Air. Dalam mendukung penguatan ketersediaan dan stabilisasi pangan wilayah sentra produsen, sebanyak 30 unit sarana dan prasarana (sarpras) rantai dingin (cold chain) berupa cold storage, reefer container, air blast freezer, dan heat pump dryer telah ditempatkan pada 12 provinsi. Tahun ini, NFA menargetkan tambahan sarpras cold chain sebanyak 13 unit. Dengan menggandeng pemerintah daerah, operasi pasar murah melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) terus menerus diadakan. Dari permulaan tahun ini sampai 31 Januari, GPM telah dilaksanakan sebanyak 429 kali yang tersebar di 85 kabupaten/kota. Per 1 Februari, GPM dijadwalkan akan digelar sebanyak 120 kali diiringi pula dengan target gelontoran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke semua lini pasar sebanyak 200 ribu ton tiap bulan. Untuk program SPHP jagung pakan yang disalurkan ke para peternak akan konsisten dilaksanakan. Realisasi per 2 Februari telah menyentuh angka 121.836.339 kilogram (kg) dari pagu sejumlah 195.475.170 kg. Daerah target penyalurannya meliputi Daerah Istimewa Jogjakarta (DIj), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur. NFA juga akan menggalakkan program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) sepanjang 2024. Total target komoditas pangan yang akan difasilitasi mobilisasinya minimal dapat mencapai 1.250 ton guna dapat membantu wilayah yang mengalami defisit terhadap pangan strategis. Pemerintah daerah dapat menggunakan FDP demi menjaga kemapanan pangan di wilayah masing-masing.

Andil komoditas pangan terhadap pergerakan inflasi nasional jadi fokus Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA)

Inflasi Beras Terjaga, Volatile Food Menurun, NTPP Kian Bertumbuh, Kepala NFA: Bukti Pemerintah Jaga Keseimbangan di Semua Lini Rantai Pasok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/30/Beras-Bulog-Dery-Ridwansah-6-1549682993.jpg" alt="Ilustrasi beras Bulog." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi beras Bulog.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mengumumkan telah ada perubahan data penerima bantuan beras 10 kilogram. Yakni dari sebelumnya 21,353 juta menjadi 20,66 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA Rachmi Widiriani mengatakan, pemutakhiran tersebut berdasar validasi dari Kementerian Sosial (Kemensos). Data para penerima manfaat mengalami perubahan karena meninggal dunia, pindah lokasi, maupun telah dianggap mampu. &rdquo;Hal ini sejalan dengan hasil evaluasi yang dilakukan Ombudsman RI, Perum Bulog, ID FOOD, Satgas Pangan Polri, dan seluruh dinas provinsi yang menangani urusan pangan, sosial, serta Kanwil BKKBN dan dinas keluarga berencana 7 wilayah yakni Sumut, Banten, Jabar, Jatim, Jateng, Jatim, NTT, dan Sulbar,&rdquo; papar Rachmi Widiriani. Dari hasil evaluasi tersebut, lanjut Rachmi, terdapat tiga aspek yang perlu diperkuat. Yakni pemutakhiran data penerima, kualitas bantuan, dan mekanisme penggantian.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &rdquo;Kami terus melakukan penyempurnaan terhadap mekanisme penyaluran ini tentunya dengan masukan dari berbagai stakeholder, sehingga dengan adanya perpanjangan bantuan pangan beras sebagaimana arahan presiden, penyalurannya akan semakin baik dan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan,&rdquo; kata Rachmi dalam keterangan tertulis, Senin (30/10). Selain itu, Rachmi menjelaskan, untuk menjaga kualitas bantuan pangan, NFA akan mempersiapkan alat tracking bagi para transporter untuk memantau pergerakan penyaluran bantuan pangan di lapangan. Hal itu guna meminimalkan potensi kerusakan barang pada saat pengiriman. &rdquo;Upaya ini penting untuk menjaga kualitas produk pangan tersebut tetap terjaga hingga sampai di tangan penerima bantuan,&rdquo; jelas Rachmi Widiriani.&nbsp; &rdquo;Selain itu, kita akan menyiapkan hotline dan unit khusus untuk menangani pengaduan dari masyarakat. Unit ini terdiri dari petugas lintas kementerian/lembaga yang secara cepat akan menindaklanjuti keluhan dan saran masyarakat,&rdquo; tambah Rachmi.&nbsp;&nbsp; Sebelumnya, bantuan pangan beras sebanyak 10 kg per bulan disalurkan kepada 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sesuai data Kementerian Sosial. Kedua bantuan pangan disalurkan dalam dua tahap, masing-masing tahap terdiri atas tiga bulan atau tiga kali penyaluran.&nbsp; Tahap pertama, penyaluran bantuan pangan dilakukan pada April, Mei, dan Juni. Penyaluran bantuan pangan beras melalui Perum Bulog rampung 100 persen pada Juli. Sementara bantuan daging ayam ras dan telur ayam ras melalui ID FOOD rampung 100 persen pada September.&nbsp; Tahap kedua penyaluran bantuan pangan dilakukan pada September, Oktober, dan November. Hingga 25 Oktober, tercatat penyaluran bantuan pangan beras melalui Perum Bulog mencapai 404.392 ton (67 persen) dengan rincian September 200.556 ton (99,87 persen), Oktober 195.695 ton (97,45 persen), dan November 8.140 ton (4,05 persen).

Badan Pangan Nasional umumkan perubahan data penerima bantuan beras 10 kilogram dari sebelumnya 21,353 juta menjadi 20,66 juta KPM

Ada Perubahan Data, Penerima Bantuan Beras 10 Kg Jadi 20,66 Juta Keluarga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/12/Beras-Dery-Ridwansah-4JPG-2498811529.jpg" alt="Ilustrasi pedagang beras" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pedagang beras</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Setelah meninjau gudang Bulog di Jawa Barat dan Jakarta, Presiden Joko Widodo kemarin (12/9) meninjau pasar tradisional. Yang didatangi adalah Pasar Kranggot di Cilegon. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengetahui bahwa harga beras masih tinggi. Jokowi menuturkan, permasalahan harga beras masih terjadi di Pasar Kranggot. Meski demikian, dia memastikan bahwa Badan Pangan Nasional/National Ford Agency (NFA) dan Bulog akan melakukan operasi pasar secara masif dalam waktu dekat. Pemerintah juga mulai menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Distribusi berlangsung hingga November mendatang. &rdquo;Yang kedua, Bulog juga melakukan operasi pasar ke ritel-ritel Cipinang. Semuanya akan diguyur beras secara masif,&rdquo; ujarnya. Dengan cara itu, diharapkan harga beras turun. Bansos beras untuk 21,3 juta KPM semula akan disalurkan mulai November hingga Desember. Namun, jadwal tersebut dimajukan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Masyarakat bisa mengecek sendiri secara online apakah termasuk penerima bantuan atau tidak. Pada bagian lain, Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya menjaga stok beras dari hulu. Caranya, menyiapkan lebih dari setengah juta hektare lahan untuk area tanam dan benih. Tujuannya, meningkatkan produktivitas hasil panen serta menjaga stok beras nasional di tengah masalah iklim El Nino. Antisipasi tersebut dilakukan lewat Gerakan Nasional (Gernas) Penanganan Dampak El Nino. Perluasan area tanam itu tersebar di enam provinsi utama dan empat provinsi pendukung. Program itu dijalankan sepanjang Agustus sampai Oktober tahun ini. Program Gernas Pangan tersebut disampaikan Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi. Dia mengatakan, sejak awal pemerintah menyiapkan langkah antisipasi iklim. Mulai pengaturan distribusi benih, pupuk, hingga penanganan panen dan pascapanen. &rdquo;Untuk distribusi benih, kita mulai dengan identifikasi di tiap daerah,&rdquo; katanya. Kemudian, memberikan fasilitas penyediaan benih yang tahan kekeringan dan tahan gangguan organisme pengganggu tanaman. Dia menjelaskan, Kementan sudah memetakan daerah yang rawan terdampak iklim. Untuk wilayah Jawa, seluruhnya masuk zona merah atau rawan terdampak El Nino. Kementan juga melakukan perbanyakan embung, sumur resapan, serta sosialisasi budi daya hemat air. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan, sumber masalah ada di produksi. &rdquo;Produksinya rendah sehingga harga tinggi. Ditambah beberapa komoditas juga sedang susah diimpor, salah satunya beras, karena cuaca global sedang tidak baik,&rdquo; ujar Mansuri. Menurut dia, untuk siasat jangka pendek, pedagang berharap beras Bulog segera dikucurkan di pasar. &rdquo;Tidak hanya berupa beras kemasan, tapi beras curah juga,&rdquo; bebernya. Untuk jangka panjang, Mansuri lagi-lagi mengingatkan pemerintah soal pentingnya memiliki grand design dan strategi pangan, termasuk beras. (wan/lyn/agf/c19/oni)

Jokowi menuturkan, permasalahan harga beras masih terjadi di Pasar Kranggot. Meski demikian, dia memastikan bahwa Bapanas dan Bulog

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#badan pangan nasional

Berita Terkini