<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/20240822_130608-1-1521538482.jpg" alt="Suasana demonstrasi kawal putusan MK di depan gedung DPR RI, Kamis (22/8). (Tazkia Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana demonstrasi kawal putusan MK di depan gedung DPR RI, Kamis (22/8). (Tazkia Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Massa aksi tersulut emosi saat perwakilan Badan Legislasi (Baleg) dan komisi III DPR RI menghampiri massa yang berunjuk rasa di luar Gedung DPR. Mereka adalah Achmad Baidowi, Wihadi Wiyanto, dan Habiburokhman. Sejak keluar dari gedung, mereka sudah banyak disoraki warga yang emosi. Ribuan massa aksi mulai melemparkan botol-botol, mengacungkan jari tengah, hingga meneriakkan kata-kata kasar saat Habiburokhman kemudian naik ke atas mobil komando.&nbsp; Dia tampak kesulitan mengucapkan sepatah kata pun saat hendak menyampaikan sesuatu kepada massa. Pasalnya, mereka terus meneriaki dirinya untuk turun. "Turun, turun, turun," ucap ribuan massa yang sudah memenuhi luar gedung DPR.&nbsp;Akhirnya, ketiganya kembali masuk ke kompleks DPR. Sementara itu, massa aksi lainnya meneriakkan yel-yel untuk menenangkan, "hati-hati provokasi" beberapa kali. Bentrokan dengan polisi yang melakukan pengamanan juga tampak tak terhindarkan di beberapa titik. Sebelumnya, akrobat politik ditampilkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah aturan ambang batas pencalonan kepala daerah dikebiri. Bukan hanya itu, lewat panitia kerja (panja) badan legislasi (baleg), DPR juga mengubah batas usia calon kepala daerah. Hanya dalam sehari, revisi UU Pilkada rampung. Diawali rapat kerja (raker) bersama pemerintah dan DPD pada pukul 10.00. Raker berlangsung singkat dengan keputusan mengadakan rapat panja baleg revisi UU Pilkada. Dalam rapat panja itulah, putusan MK sehari sebelumnya (20/8) diubah. Yakni, putusan terkait dengan syarat usia minimum calon kepala daerah terhitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU diubah kembali dengan terhitung sejak pelantikan calon terpilih. Juga membatasi penerapan putusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah oleh parpol antara 6,5 persen sampai 10 persen hanya untuk parpol nonparlemen.

Massa aksi tersulut emosi saat perwakilan dari Baleg dan Komisi III DPR RI menghampiri massa yang berdemo di luar Gedung DPR, Kamis (22/8).

Anggota Baleg dan Komisi III Keluar Temui Massa Aksi Kawal Putusan MK di Depan Gedung DPR, Dipaksa Turun dari Mobil Komando   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/21/20240821_163130-3451110142.jpg" alt="Alert! Peringatan Darurat menggema di media sosial, jadi trending nomor satu di X sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Alert! Peringatan Darurat menggema di media sosial, jadi trending nomor satu di X sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini. (Istimewa).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Ribuan massa dari buruh, mahasiswa, hingga akademisi akan menggelar demo besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI hari ini, Kamis (22/8). Sebagai respons atas langkah DPR melalui Badan Legislasi (Baleg) yang menganulir putusan Mahkamah Kontitusi (MK) nomor 60 dan 70 terkait Pilkada.&nbsp; Putusan MK nomor 60 itu sebelumnya telah menghembuskan angin segar demokrasi karena menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik. Sedangkan Putusan MK nomor 70 menegaskan batas usia calon gubernur minimal 30 tahun ketika ditetapkan sebagai kontestan pilkada.&nbsp; Namun, DPR malah kembali merevisi Undang-undang Pilkada yang sudah diubah MK itu secara ugal-ugalan dalam waktu sehari semalam. Hal itu membuat banyak elemen bergerak melalukan demonstrasi. "Kami harus melakukan ini sebagai tanggung jawab moril sebagai pemohon. Kedua, Partai Buruh didirikan dengan mengedepankan perlindungan hak dalam berdemokrasi," ujar Ketua Tim Kuasa Hukum Partai Buruh, Said Salahudin kepada wartawan, Rabu (21/8). "Loh sekarang hak itu sudah dilindungi oleh MK malah mau dikoyak-koyak lagi," sambungnya. Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli menyatakan bahwa buruh akan membawa lebih dari 5.000 massa di depan DPR untuk mengawal putusan MK. "Tentu kami akan hadir bersama kawan2 buruh, tani, dan nelayan se-Jabar DKI dan Banten dan sebanyak sekitar 5000-an," tuturnya. Ferri menegaskan bahwa pihaknya sudah berkonsolidasi dengan seluruh elemen untuk memastikan DPR tidak bertingkah dengan menganulir putusan MK yang final dan mengikat. Bila akhirnya DPR tetap bersikeras menganulir putusan MK soal ambang batas pencalonan peserta Pilkada oleh partai politik, Ferri memastikan akan melawan sampai titik darah penghabisan. "Kami akan lawan apabila keputusan MK ini diubah atau digoyang atau diganggu. Kami akan kawal terus putusan ini," ucapnya.&nbsp; "Sampai kiamat pun kami akan perang, siapa yang melawan, siapa yang mengubah keputusan ini karena ini adalah keputusan rakyat," pungkas Ferri.

Ribuan massa dari buruh, mahasiswa, hingga akademisi akan menggelar demo besar-besaran hari ini, Kamis (22/8) untuk mengawal Putusan MK

Ribuan Massa Kepung DPR Hari Ini Imbas Anulir Putusan MK, Buruh: Sampai Kiamat pun Kami akan Perang   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/DPR-Dery.jpg" alt="&lrm;Baleg DPR melakukan rapat dengan pemerintah terkait Revisi UU KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>&lrm;Baleg DPR melakukan rapat dengan pemerintah terkait Revisi UU KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati batas usia cagub-cawagub merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA). Yakni minimal 30 tahun sejak pelantikan kepala daerah terpilih. Kesepakatan ini diambil setelah disetujui oleh mayoritas fraksi, kecuali fraksi PDIP dalam rapat Panja RUU Pilkada di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8). Kesepakatan itu kembali membuka peluang Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk berlaga pada Pilkada Serentak 2024 di level provinsi alias pilgub. Sebelumnya, peluang Kaesang tertutup untuk Pilkada 2024 level provinsi, karena Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan usia cagub-cawagub minimal 30 tahun pada saat ditetapkan sebagai calon.&nbsp; "Setuju ya, merujuk ke MA?" tanya Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi kepada peserta rapat Panja RUU Pilkada. Dengan demikian, Baleg membangkang pada putusan MK yang menyatakan seseorang bisa maju pemilihan gubernur dan wakil gubernur jika berusia minimal 30 tahun saat penetapan calon. Penetapan calon kepala daerah dijadwalkan pada 22 September 2024. Awiek, panggilan Baidowi, mengatakan jika mayoritas fraksi sepakat untuk merujuk terhadap putusan MA mengenai syarat batas usia itu. "Merujuk ke MA, mayoritas (setuju), kelihatan pada setuju," tegas Awiek. Sebelum disepakati, anggota Baleg dari Fraksi PDIP, Putra Nababan mengajukan protes. Putra mempertanyakan dasar persetujuannya tersebut. "Pimpinan ini setuju atas apa pimpinan?" tanya Putra. Awiek pun menjawab dengan menegaskan kembali bahwa ketentuan soal usia cagub yang masuk dalam RUU Pilkada adalah putusan MA. "Pilihan MA, Mahkamah Agung. Kan ada dua putusan pengadilan. Fraksi PDIP sudah kita kasih kesempatan ngomong, fraksi yang lain kan juga punya kesempatan ngomong, punya hak yang sama," jelas Awiek. Putra Nababan lalu mempertanyakan apakah persetujuan itu sudah ditanyakan kepada setiap fraksi. Awiek menegaskan bahwa mayoritas fraksi setuju ikut putusan MA.

Baleg DPR menyepakati batas usia cagub-cawagub merujuk pada putusan Mahkamah Agung, yakni minimal 30 tahun saat pelantikan.

Lawan Putusan MK, Baleg DPR Tetap Pakai Putusan MA Terkait Syarat Usia Calon Gubernur di RUU Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Wagub-Bali-Baleg-DPR-1.jpg" alt="Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati saat menerima rombongan Baleg DPR di Denpasar, Senin (4/10). Pemprov Bali/Antara" width="100%">
<figcaption>Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati saat menerima rombongan Baleg DPR di Denpasar, Senin (4/10). Pemprov Bali/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati meminta dukungan Badan Legislasi DPR agar dapat mempercepat pembahasan RUU Provinsi Bali. Hal itu agar bisa masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2022.  ”Dengan ditetapkan RUU Provinsi Bali menjadi undang-undang akan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan Bali termasuk sektor pariwisata dengan berbagai komponen ikutannya,” kata Wagub Bali Tjokorda Oka Artha seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Senin (4/10).  Wagub menambahkan, tercermin dari pengalaman menghadapi pandemi Covid-19, Bali terdampak paling parah jika dibanding daerah lain di Indonesia. ”Bali mengalami kontraksi ekonomi yang cukup dalam khususnya pada sektor pariwisata. Oleh sebab itu, RUU tentang Provinsi Bali sangat mendesak untuk segera dibahas dan segera disahkan,” ucap Tjokorda Oka Artha.  Desakan agar RUU Provinsi Bali bisa segera dibahas juga diutarakan Ketua Komisi III DPRD Bali Anak Agung Adhi Ardana dan Wakil Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali Made Wena.  Adhi Ardhana meyakinkan, RUU tentang Provinsi Bali tak mengandung unsur permohonan kekhususan. ”RUU yang kami ajukan tak mengandung isu sensitif karena tak memohon kekhususan, tetapi melalui rancangan regulasi ini kami hanya mohon perlindungan terhadap potensi yang kami miliki,” ucap Adhi Ardhana.  Wakil Ketua MDA Bali Made Wena menyampaikan, kelompok masyarakat adat sangat berkepentingan dengan UU karena adat di Bali sangat spesifik.  Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ibnu Multazam selaku pimpinan rombongan menyambut baik aspirasi masyarakat Bali. RUU itu juga terus disuarakan di DPR oleh perwakilan dari daerah Bali.  Hanya saja, dia memberi pemahaman bahwa RUU itu masuk kategori kumulatif terbuka yang masih digodok di Komisi II DPR. Agar bisa segera dibahas di Badan Legislasi untuk lanjut ke tahap harmonisasi, masih harus ada penjelasan dan penyamaan frekuensi agar tak ada saling curiga.  Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal menerangkan, saat ini ada 20 rancangan RUU Provinsi yang digodok di komisinya. Dia memahami bahwa pengajuan RUU itu didasari fakta bahwa sebagian besar regulasi itu sudah tidak relevan karena dibuat pada zaman Republik Indonesia Serikat (RIS). Dia berjanji mempercepat pembahasan sehingga RUU Provinsi Bali juga bisa segera dibahas di Badan Legislasi.  Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR kali ini bertujuan menyebarluaskan Prolegnas 2020–2024 kepada seluruh komponen masyarakat. Selain itu, penyerapan aspirasi agar diperoleh masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2022 dan pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.

Wagub Minta Dukungan Baleg DPR Percepat Pembahasan RUU Provinsi Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gelar-peringatan-20-tahun-reformasi-ini-harapan-presidium-pena-98_m_207761.jpeg" alt="Ribuan mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR Senayan, mereka menuntut reformasi dan pergangtian rezim." width="100%">
<figcaption>Ribuan mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR Senayan, mereka menuntut reformasi dan pergangtian rezim.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemangkasan birokrasi dan berbagai regulasi yang menghambat sehatnya iklim usaha juga investasi dalam negeri, merupakan cita-cita dari reformasi 98. Hal itu diungkapkan oleh pakar ekonomi Universitas Riau (Unri) Edyanus Herman Halim.  "Sejak dulu, kita memang mengharapkan adanya reformasi birokrasi, reformasi perundang-undangan, dan upaya deregulasi yang membuat iklim usan dan investasi bangsa ini sehat. Salah satu jalannya melahirkan RUU Cipta Kerja (Cipker) yang membuat banyak aturan regulasi kurang berguna dihilangkan," kata Edyanus dalam webinar bertajuk "RUU Cipta Kerja, Solusi Pulihkan Ekonomi Indonesia dari Ancaman Resesi", Kamis (27/8).  Edyanus juga melihat perdebatan mengenai RUU Cipker harus dikembalikan pada tujuan besar diciptakannya dasar hukum ini. Karena upaya menarik investasi dan mendorong perekonomian yang berkualitas adalah dua hal besar yang jadi cita-cita undang-undang ini. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/26/08/2020/banyak-tumpang-tindih-regulasi-jokowi-dorong-ruu-omnibus-law/">Banyak Tumpang Tindih Regulasi, Jokowi Dorong RUU Omnibus Law</a></li> </ul> "Jangan diisi dengan kesan-kesan politisasi pihak tertentu atau pada tujuan politik tertentu. Fokus pada tujuan utama dari RUU ini yang memang untuk mendorong perekonomian dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkualitas," katanya.  Sementara itu, terkait klaster ketenagakerjaan yang menjadi pro kontra, Edyanus melihat bahwa sudah ada upaya dari pemerintah dan DPR untuk memfasilitasi kebutuhan serikat pekerja dalam pembahasan RUU tersebut.  Menurutnya, proteksi tenaga kerja penting untuk mendapat perhatian karena bagaimanapun, peningkatan investasi harus sejalan dengan kesejahteraan para pekerja.  "Saya melihat pemerintah dan DPR membuka pembahasan dengan pihak terkait soal proteksi tenaga kerja. Tapi, proteksi ini juga jangan sampai menyebabkan interest dari para investor juga berkurang," kata Edyanus menambahkan.

Pakar Unri: Penyederhanaan Undang-Undang adalah Cita-Cita Reformasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_PENGAMANAN-GEDUNG-MK-JELANG-SIDANG-PUTUSAN-PHPU_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Pengamanan gedung di Mahkamah Konstitusi. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengamanan gedung di Mahkamah Konstitusi. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Uji materi atau Judicial Review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa menjadi jalan keluar dari RUU Cipta Kerja (Cipker) ketika nanti sudah disahkan sebagai Undang-Undang. Hal itu diungkapkan oleh Pakar Hukum dari Universitas Indonesia (UI) Teddy Anggoro.  "MK bisa menjadi jalan bagi siapapun tidak puas dengan undang-undang. Karena itu sebaiknya DPR segera disahkan," ujar Teddy kepada wartawan, Selasa (18/8).  Teddy yang juga aktif sebagai tim pakar di Jaringan Bonus Demografi mengatakan, dari 11 klaster dalam RUU Cipta Kerja, yang kontroversial dan menuai perdebatan alot adalah klaster ketenagakerjaan. Sementara sepuluh klaster yang lain relatif tidak banyak kontroversi. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/18/08/2020/ruu-cipta-kerja-disahkan-awal-oktober/">RUU Cipta Kerja Disahkan Awal Oktober</a></li> </ul> "Ada satu dua hal yang kontroversi tapi tidak terlalu keras. Jadi menurut saya kalau banyak hal positif kenapa tidak disahkan saja, agar bisa jadi solusi di tengah krisis, " ujar Teddy, Sabtu (17/8).  Menurut Teddy dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, konstitusi memberi peranan pada pemerintah untuk mengajukan Rancangan Undang-undang, kemudian dibahas DPR. Setelah disahkan itu ada proses evaluasi di Mahkamah Konstitusi (MK).  "Bukan hanya uji formil tapi juga uji materiil. Nanti bisa dilihat subtansinya oleh Hakim MK apakah sesuai dengan UUD 45", kata Teddy.  "Karena itu, jangan stuck. Jangan dibalik seolah ketika ada yang kontroversial jangan disahkan. Justru dengan sistem ketatanegaraan lembaga yang ada, harusnya itu disahkan dulu, nanti baru ada evaluasinya. Jangan karena satu hal, hal lain yang kita sepakat baik jadi tidak jalan" imbuhnya.  Teddy juga menuturkan, bagi kelompok yang masih menolak beberapa poin dalam klaster ketenagakerjaan. Disarankan untuk memanfaatkan forum konsultasi dan ruang pembahasan yang dibuka oleh DPR. Namun, apabila setelah disahkan dianggap masih bermasalah, baru ajukan uji materi ke MK.  "Ini kan enggak selesai disitu setelah ketok palu. Amandemen ke-4 UUD 45 memberi peluang untuk melakukan review formil maupun materiil lewat MK," pungkasnya.

Pakar Hukum UI: Jika Sudah Disahkan, RUU Cipker Bisa Diuji di MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/omnibus.jpg" alt="Ribuan Buruh dan Mahasiswa mengelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja di jalan Frontage Road Ahmad Yani bagian barat, Surabaya, Kemarin (11/3) Dalam aksi tersebut mereka menolak omnibus law yang dinilai menguntungkan pengusaha" width="100%">
<figcaption>Ribuan Buruh dan Mahasiswa mengelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja di jalan Frontage Road Ahmad Yani bagian barat, Surabaya, Kemarin (11/3) Dalam aksi tersebut mereka menolak omnibus law yang dinilai menguntungkan pengusaha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR sudah mulai membahas mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Namun RUU ini banyak menuai pro dan kontra karena tidak berpisah kepada kaum buruh.  Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR Elnino Husein Mohi mengatakan, RUU Omnibus Law adalah jenis RUU yang bersifat menyederhanakan regulasi dengan cara merevisi dan mencabut banyak UU sekaligus.  "Sederhananya ini adalah RUU sapujagat. Hanya 174 pasal, memang. Tapi, secara subtansi RUU ini memuat perubahan, penghapusan, dan pembatalan atas 79 undang-undang yang terkait dengan pembangunan dan investasi," ujar Elnino kepada JawaPos.com, Rabu (8/4).  Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja yang diajukan ini mencakup banyak isu penting dan strategis yang perlu dikaji betul, semisal lingkungan hidup, otonomi daerah, ketenagakerjaan, penyederhanaan prosedur investasi. Meski tujuannya fokus untuk merampingkan regulasi bagi penciptaan kerja.  "Alih-alih menyederhanakan, RUU ini malah bikin ribet. Dimaksudkan untuk menghapus over-lapping dan over-regulated, malah justru sebaliknya. Tercatat RUU Cipta Kerja ini mensyaratkan 500-an aturan turunan (peraturan pemerintah) yang justru berpotensi melahirkan regulasi yang sangat banyak," katanya.  Karena itu, meski sudah masuk Baleg, RUU Cipta Kerja ini harus dikaji betul. Jangan sampai maksud penciptaan iklim investasi yang kondusif, justru mengabaikan perlidungan terhadap tenaga kerja, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dan kepemilikan negara terhadap cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat banyak.  "Serta kepemilikan negara terhadap bumi, dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Seperti pada Pasal 33 UUD 1945," ungkpnya.  Untuk itu pembahasan RUU Cipta Kerja ini tak boleh dilakukan lewat sistem kebut semalam. Misalnya diselesaikan selama 3,4 dan 5 bulan. Karena idealnya RUU tersebut baru bisa diselesaikan selama 5 tahun.  "Kalau harus 5 tahun, kenapa? Yang penting hasilnya semaksimal mungkin, lewat kajian yang komprehensif, melibatkan partisipasi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, dan memenuhi seluruh aspek formal pembentukan undang-undang yang telah diatur UU 12/2011 dan perubahannya," ungkapnya.  Elnino juga mengatakan dirinya pernah terlibat dalam perancangan Draft RUU Penyiaran, dari awal 2015 hingga september 2019. Hanya sekitar 160 pasal sederhana, tapi akhirnya Draft RUU tersebut gagal diundangkan, bahkan gagal jadi RUU hingga masa jabatan saat itu habis.  Kenapa bisa lama begitu. Karena proses akademiknya lama, melibatkan banyak orang. Juga proses politiknya lama, karena melibatkan banyak fraksi di DPR yang berbeda perspektif satu dengan yang lain. Padahal saat itu semua orang sepakat agar UU Penyiaran Tahun 2002 harus segera diganti dengan UU baru karena perkembangan teknologi informasi dan penyiaran.  "Sepakat untuk segera mengundangkan, tapi akhirnya tidak ketemu titik kesepakatannya," tuturnya.  Apalagi RUU Omnibus Law yang tebalnya luar biasa ini. Belum pula kondisi sekarang ini yang work from home (WFH) tentu akan menghambat jalannya perdebatan dan diskusi yang baik untuk penyempurnaan RUU.  "Kalau ingin UU ini benar-benar pro rakyat, pro negara, dan pro masa depan bangsa, maka butuh waktu yang cukup untuk DPR membahasnya secara akademik dan secara politik," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Ubklm5TS3UE  https://www.youtube.com/watch?v=NO-5qH4LcbQ  https://www.youtube.com/watch?v=94WJSEI0jiY

Idealnya Butuh 5 Tahun untuk Selesaikan RUU Omnibus Law Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Puan-Miftahul-Hayat.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR Puan Maharani memutuskan untuk memperpanjang masa reses anggota dewan sampai dengan tanggal 29 Maret. Hal ini lantaran mewabahnya virus korona di tanah air.  Diketahui, masa reses DPR seharusnya berakhir pada tanggal 20 Maret. Namun, karena diputuskan diperpanjang masa reses tersebut, maka DPR menunda masa sidang pada bulan Maret ini.  "Menunda pembukaan masa sidang DPR sampai tanggal 29 Maret. Keputusan ini diambul dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi penyebaran COVID-19," ujar Puan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/3).  Puan juga menuturkan, rapat untuk memutuskan penundaan masa sidang tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan fraksi di DPR. Termasuk juga pemimpin alat kelengkapan dewan.  "Saya memimpin rapat konsultasi pengganti Bamus.‎ Dihadiri oleh pimpinan fraksi," katanya.  Sementara Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Achmad Baidowi mengatakan, ‎selama masa reses Anggota DPR dapat melakukan kunjungan pribadi selama dua kali, serta mendapat persetujuan pimpinan fraksi dan pimpinan DPR RI.  "Selama masa reses Komisi dapat melakukan Kunker maksimal 20 orang setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPR," ungap Baidowi.  Seluruh Anggota DPR RI dan Keluarga yang mendapatkan Asuransi Jasindo akan menjalani tes COVID-19 yang akan di lakukan di Kalibata dan Ulujami.  "Waktu dan tempat akan segera di beritahukan oleh Kesekjenan DPR RI," katanya.  Bagi Anggota DPR atau keluarganya yang terinfeksi COVID-19 akan segera dirujuk ke rumah sakit, yang dalam waktu dekat akan di umum kan oleh Kesekjenan DPR RI.  "Komisi-komisi terkait dngan Gugus Tugas COVID-19, diharapkan proaktif membantu dan bekerja sama dengan pemerintah dalam mengatasi pandemi korona," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=_EdkhYkPLd8  https://www.youtube.com/watch?v=GaQqRGKknXY  https://www.youtube.com/watch?v=W8zR4l5t_AY

Masa Reses Anggota DPR Diperpanjang Hingga 29 Maret

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/mahasiswa.jpg" alt="Ratusan mahasiswa dari sejumlah universitas menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (4/3). Para mahasiswa menolak RUU Cipta Kerja. (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ratusan mahasiswa dari sejumlah universitas menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (4/3). Para mahasiswa menolak RUU Cipta Kerja. (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja meluas. Setelah kelompok buruh, mahasiswa turut menentang RUU tersebut. Kemarin (4/3) ratusan mahasiswa yang terhimpun dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) berdemonstrasi di depan gedung DPR.  Aksi mahasiswa dari 13 perguruan tinggi itu dimulai pukul 14.00. Long march dimulai dari depan gedung TVRI menuju gerbang utama DPR di Jalan Gatot Subroto. Massa menuntut DPR membatalkan semua pembahasan RUU Cipta Kerja. ”Sebaiknya dibatalkan saja. RUU ini jelas-jelas merugikan rakyat kecil,” seru Koordinator BEM-SI Wilayah Jabodetabek-Banten Bagas Maropindra.  Keberpihakan pemerintah kepada investor dalam RUU Ciptaker, kata dia, sangat terlihat. Itu tampak dari kebijakan memberikan kemudahan berusaha dan penyederhanaan perizinan kepada investor. Karpet merah ke investor secara ugal-ugalan dinilai bisa berdampak pada kerusakan lingkungan. ”Di sisi lain, rakyat dieksploitasi dengan upah murah dan jam kerja yang tinggi,” tegas Bagas.  Mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR membuka ruang partisipasi yang seluas-luasnya kepada publik. Mereka akan meng-awal RUU omnibus law agar tidak kecolongan lagi seperti pembahasan RUU kontroversial di DPR periode 2014–2019. Yakni, saat DPR membahas RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan revisi UU KPK. ”Kami tidak mau kecolongan lagi ada RUU kontroversial dibahas secara diam-diam oleh DPR dan pemerintah,” kata ketua BEM Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) itu.  Remy Hastian, perwakilan mahasiswa yang lain, menuturkan bahwa RUU Ciptaker tidak hanya berdampak pada pekerja. Mahasiswa juga bakal terimbas oleh rancangan regulasi inisiatif pemerintah itu. Setelah lulus, mahasiswa akan masuk ke dunia kerja. Pihaknya tidak ingin ilmu yang didapat di bangku kuliah diganjar dengan upah yang tidak layak dan representatif. ”Kami tidak ingin generasi kami dihargai dengan upah murah,” ujar presiden BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu.  Meski hingga pukul 17.30 masih bertahan di depan gerbang gedung DPR, usaha mahasiswa untuk menemui wakil rakyat gagal. Sebab, anggota DPR tengah reses. ”Kami akan turun dengan massa yang lebih besar,” tegas Remy.  Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengakui bahwa pihaknya tidak bisa menemui mahasiswa. Alasannya, parlemen sedang memasuki masa reses. Saat ini, jelas dia, wakil rakyat berada di daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat.  Prinsipnya, kata dia, semua aspirasi akan didengar dalam pembahasan omnibus law. Termasuk dari mahasiswa.  Sementara itu, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai pembahasan RUU Cipta Kerja. Padahal, draf sudah ada di DPR sejak 12 Februari. Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Achmad Baidowi, naskah akademik maupun draf RUU masih berada di pimpinan dewan dan belum diserahkan ke alat kelengkapan dewan.

Mahasiswa Tuntut Pembahasan RUU Cipta Kerja Dibatalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cak-imin-klaim-banyak-yang-inginkan-dia-jadi-pengganti-edy-rahmayadi_m_.jpg" alt="Muhaimin Iskandar alias Cak Imin siap menduduki posisi Ketum PSSI yang ditinggalkan oleh Edy Rahmayadi." width="100%">
<figcaption>Muhaimin Iskandar alias Cak Imin siap menduduki posisi Ketum PSSI yang ditinggalkan oleh Edy Rahmayadi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Legislasi (Baleg) telah menyiapapkan draf mengenai revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) mengenai penambahan pimpinan MPR. Dalam draf tersebut disebutkan akan ada sepuluh pimpian MPR.  Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, penambahan pimpinan menjadi sepuluh itu terlalu banyak. "Kalau itu solusi kebersamaan, why not? tapi kalau sepuluh kebanyakan ya,‎" ujar Cak Imin di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/8).  Sampai saat ini PKB juga belum melakukan pembahasan mengenai draf dari Baleg dengan sepuluh orang pimpinan MPR ini. Baginya perubahan UU MD3 belum menjadi prioritas.  Terpisah, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, prinsip dari partai bernuansa hijau ini adalah kebersamaan. Karena bagi PKB, lanjutnya, yang paling penting adalah bisa lebih dulu duduk bersama guna membahas penambahan pimpinan MPR ini.  "Bagi PKB kita kedepankan kebersamaan sebagai ketua pimpinan tidak rebutan kursi-kursi," katanya.  Namun demikian, apabila itu sudah menjadi kesepakatan bersama mengenai penambahan sepuluh pimpinan MPR. Maka PKB akan mengikutinya. Namun senada dengan Cak Imin, sepuluh pimpinan MPR terlalu banyak.  "Kalau untuk sepuluh pimpinan, itu memberatkan keuangan negara. Tapi kalau demi kebersamaan untuk persatuan," pungkasnya.  Sebelumnya, Anggota Baleg Firman Soebagyo mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan draf penambahan pimpinan MPR menjadi sepuluh orang. Itu terdiri dari satu menjadi ketua dan sembilan diposisikan sebagai wakil ketua MPR.  "Memang sudah dibuat suatu draf, draf ini adalah memang tugas dari Baleg untuk menyiapkan bila mana suatu waktu-waktu itu diperlukan, itu hanya sembilan plus satu. Jadi total sepuluh pimpinan," ujar Firman kepada wartawan, Kamis (29/8).  Nantinya, pada Senin pekan depan 2 September 2019 akan dilakukan pembahasan mengenai penambahan pimpinan MPR ini. Firman mengatakan, penambahan draft penambahan MPR ini dibuat untuk berjaga-jaga jika nantinya diperlukan.  Politikus Partai Golkar ini menambahkan memang saat ini ada usulan mengenai penambahan posisi pimpinan MPR. Sehingga apabila adanya penambahan pimpinan MPR. Maka selanjutnya dilakukan revisi UU MD3.  Adapun awak media mendapatkan draf tentang revisi UU MD3 mengenai penambahan posisi pimpinan MPR menjadi sepuluh orang.  Pada pasal 15 UU MD3 berbunyi, pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua dan paling banyak sembilan orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota MPR.  Diketahui, usulan penambahan pimpinan MPR awalnya dilontarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay. Dia mengusulkan supaya ada penambahan sepuluh pimpinan MPR. Hal itu dilakukan untuk mengakomodir semua fraksi yang ada di parlemen.‎

Pimpinan MPR Bakal Jadi 10 Orang, Cak Imin Merasa Kebanyakan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#badan legislasi dpr

Berita Terkini