<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/06/badan-layanan-3371551921.jpeg" alt="Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri meluncurkan Modul Penyusunan dan Penilaian Laporan Kinerja BLUD bidang Kesehatan. (Dok. Kemendagri)" width="100%">
<figcaption>Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri meluncurkan Modul Penyusunan dan Penilaian Laporan Kinerja BLUD bidang Kesehatan. (Dok. Kemendagri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Implementasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada bidang kesehatan akan berimplikasi terhadap akselerasi pemenuhan layanan dasar urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam rangka menjamin ketercapaian output dan outcome pelayanan yang semakin efektif, efisien, ekonomis dan transparan, perlu dilakukan penilaian kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD bidang kesehatan. Menyikapi itu, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri&nbsp;me-launching Modul Penyusunan dan Penilaian Laporan Kinerja BLUD bidang Kesehatan sebagai pedoman bagi rumah sakit daerah dan puskesmas dalam menyusun Laporan Kinerjanya, serta bagi Pembina BLUD dalam menilai Laporan Kinerja BLUD. Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Horas Maurits Panjaitan dalam keterangan tertulisnya&nbsp;menyampaikan, BLUD memiliki berbagai fleksibilitas dalam aspek pengelolaan keuangannya yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja BLUD khususnya rumah sakit daerah dan puskesmas. &ldquo;Adapun fleksibilitas BLUD tentunya dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja blud kesehatan khususnya rumah sakit daerah dan puskesmas dalam akselerasi pemenuhan kebutuhan sarana/prasarana, kebutuhan operasional/ pengawasan, melalui berbagai inovasi program/kegiatan sebagai bentuk pengembangan layanan guna meningkatkan kualitas layanan dan daya saing," ujar Maurits. Terkait pembinaan BLUD kedepan, Maurits menekankan bahwa dibutuhkan dukungan dan Kerjasama dari Pemerintah daerah agar implementasi BLUD menjadi lebih optimal. &ldquo;Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam melakukan pembinaan di pemerintah daerah, tidak dapat bekerja sendirian, sehingga dibutukan peran penting pemda agar implementasi BLUD lebih optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang antara lain dapat dilakukan dengan penguatan peran pemerintah daerah dalam pembinaan BLUD, menyiapkan regulasi yang dibutuhkan dalam rangka implementasi pengelolaan BLUD, meningkatkan kapasitas SDM pengelola, pembina, dan pengawas BLUD; serta mengalokasikan anggaran melalui APBD sebagai dukungan pengelolaan BLUD,&rdquo; pungkas&nbsp;Maurits. &nbsp;

Perlu dilakukan penilaian kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan Badan Layanan Umum Daerah bidang kesehatan.

Kemendagri Keluarkan Modul Penyusunan dan Penilaian Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/agus-fatoni.jpg" alt="Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan best practice pengelolaan keuangan BLUD berbasis sistem informasi terintegrasi. Pengembangan terhadap modul SIPD/e-BLUD yang terintegrasi dengan Aplikasi Cash Management System (CMS) Perbankan mengacu pada Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.  Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keungan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni menyampaikan, integrasi SIPD BLUD dan Bank Daerah merupakan salah satu bentuk dukungan tercapainya penerapan SPBE. Peran SPBE penting dalam mendukung semua sektor pembangunan dapat tercapai.  “Sebagai pendukung penerapan SPBE adalah adanya integrasi sistem, di mana sistem atau sub sistem dapat saling terhubung dan saling bertukar data sehingga menjadi satu kesatuan sistem," kata Fatoni dalam keterangannya, Kamis (9/2).  Fatoni menekankan, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan keuangan BLUD berbasis sistem informasi terintegrasi (SIPD BLUD), diharapkan dapat kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.  "Untuk itu diminta kepada seluruh Pemda dapat menerapkan integrasi ini," harap Fatoni.  Fatoni menyebut, keuntungan dari penerapan Bridging Host to Host SIPD BLUD dengan aplikasi Perbankan, dapat meminimalisir antrian, mempercepat proses transaksi, meminimalisir pencatatan data secara manual. Serta mampu melakukan pembayaran kapanpun, memberikan rasa aman, menghindari terjadinya praktek korupsi, dan transaksi pembayaran bisa dilihat secara real time.  “Mengingat berbagai keuntungan tersebut, saya tegaskan bahwa penggunaan aplikasi SIPD BLUD merupakan hal yang mutlak untuk diterapkan guna peningkatan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BLUD,” pungkas Fatoni.

Cegah Praktik Korupsi, Kemendagri Minta Pemda Integrasi Sistem BLUD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/DIKBUD1.jpg" alt="Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto</figcaption>
</figure>JawaPos.com —Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri menggelar rapat koordinasi Badan Layanan Umum Daerah (<a href="https://www.jawapos.com/tag/blud/">BLUD</a>) dalam upaya peningkatan kualitas <a href="https://www.jawapos.com/tag/pelayanan-publik/">pelayanan publik</a>, kualitas pengelolaan keuangan dan manfaat yang optimal khususnya dalam dunia pendidikan.  Rakor dilaksanakan berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikristek dan mengundang Kepala Biro Perekonomian, Kepala BPKAD, Kepala BAPPEDA dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Se-Indonesia.  Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Wikan Sakarinto berharap penerapan BLUD di <a href="https://www.jawapos.com/tag/smk/">SMK</a> dapat mendorong sekolah menjadi fleksibel dan transparan dalam pengelolaan keuangannya, serta mewujudkan sekolah yang mandiri dan merdeka.  "Penerapan BLUD juga diharapkan mampu menghasilkan tamatan yang memiliki softskills, hardskills, dan karakter unggul, serta berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional," kata Wikan.  Di samping itu, dengan penerapan <a href="https://www.jawapos.com/tag/blud-smk/">BLUD SMK</a> diharapkan dapat meningkatkan pelayanan, efisiensi anggaran, dan dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki sesuai dengan bidang keahlian sekolah. Dengan menerapkan BLUD dapat mendorong siswa untuk terus berkarya sehingga menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dan dapat meningkatkan kesejahteraan guru maupun infrastruktur sekolah.  Berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.  SMK merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat yang tujuan utamanya adalah menghasilkan lulusan siap kerja pada bidang tertentu.  Dalam rangka menghasilkan lulusan SMK yang kompeten, berdaya saing dan siap menghadapi tantangan serta dinamika perkembangan nasional maupun global, perlu dilakukan <a href="https://www.jawapos.com/tag/revitalisasi-smk/">revitalisasi SMK</a>. Pemerintah telah menetapkan Inpres 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.  Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan pola tata kelola yang baik pada SMK supaya menjadi lebih efisien, efektif, professional, mandiri, dan produktif. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan mutu tata kelola SMK dapat dilakukan dengan menerapkan BLUD pada SMK.

Implementasi BLUD di SMK Diharapkan Dorong Sekolah Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/rusunawa-sumbo_1-1-1.jpeg" alt="Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) Sumbo di Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) Sumbo di Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Surabaya mulai mengkaji pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk pengelolaan rumah susun sewa sederhana di Kota Pahlawan, Jatim.  ”Kami sedang memikirkan pengelolaan rusunawa dengan sistem BLUD,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyu Drajad seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Senin (31/1).  Selain itu, lanjut dia, ada area/unit untuk kepentingan komersial dan untuk keperluan para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di kawasan rumah susun sewa sederhana (rusunawa) di Kota Surabaya. ”Ini untuk pembangunan rusunawa mulai tahun ini,” ujar Irvan.  Saat ini, tercatat ada 20 rusunawa yang dikelola Pemkot Surabaya. Dari puluhan rusunawa tersebut, Pemkot Surabaya akan mendata rusun-rusun mana saja yang akan menjadi prioritas pemeliharaan, mengingat jumlah anggaran yang terbatas.  Adapun 20 rusunawa tersebut, yakni Rusunawa Urip Sumoharjo, Dupak Bangunrejo, Sombo, Penjaringansari, Warugunung, Wonorejo, Tanah Merah, Randu, Grudo, Pesapen, Jambangan, Siwalankerto, Romokalisari, Keputih, Bandarejo, Gununganyar, Dukuh Menanggal, Tambak Wedi, Rusun Indrapura, dan Babat Jerawat.  Sebelumnya, anggota Komisi A DPRD Bidang Pemerintahan DPRD Kota Surabaya Josiah Michael mengatakan, biaya pengelolaan 20 rusunawa di Kota Surabaya yang dianggarkan melalui APBD mencapai Rp 18 miliar per tahun. Sedangkan pendapatan dari sewa rusunawa hanya Rp 3 miliar per tahun.  ”Sehingga mengalami defisit Rp 15 miliar per tahun. Ini memberatkan APBD Surabaya apabila tidak ada terobosan tata cara pengelolaan rusunawa,” terang Josiah.  Josiah mengatakan, beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan pemkot adalah membentuk BLUD khusus untuk pengelolaan rusunawa atau membangun high rise building dan tata cara pemenuhan biaya pengelolaan.

DPKRPP Surabaya Kaji Pembentukan BLUD Pengelolaan Rusunawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/17-layanan-pemkot-malang-bakal-jadi-blud_m_223973.jpeg" alt="PENETAPAN: Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan menetapkan 17 layanan menjadi BLUD." width="100%">
<figcaption>PENETAPAN: Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan menetapkan 17 layanan menjadi BLUD.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setidaknya ada 17 layanan yang ditargetkan untuk menjadi badan layanan umum daerah (BLUD) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Perubahan status lembaga itu diharapkan mampu memberikan percepatan pelayanan masyarakat.&nbsp; Salah satu layanan yang dikebut yakni Rumas Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang. Plt Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan, layanan yang diarahkan menjadi BLUD selain RSUD adalah 16 puskesmas di Kota Malang. "Untuk RSUD, saat ini sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)," ujarnya, Jumat (29/6). "Di Kota Malang sendiri terdapat RSUD yang sudah terakreditasi dengan 275 tenaga kerja dan sarana prasarana yang sudah baik. "Sudah ada 16 puskesmas yang sudah siap dan terakreditasi. Ke depan akan diberdayakan, enam di antaranya puskesmas rawat inap," lanjutnya. Sutiaji berharap, dengan adanya sosialisasi BLUD dapat mengoptimalisasi kinerja dan menyatukan visi Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama dalam bidang kesehatan. Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto menambahkan, sampai saat ini Kota Malang belum ada BLUD.&nbsp; Menurut Wasto, jika lembaga-lembaga itu dijadikan BLUD maka akan berbeda pengelolaan keuangannya. "Nantinya pendapatan dari masyarakat ini bisa digunakan langsung, pertanggungjawabannya tetap. Jadi kalau ada orang sakit tidak boleh disemayani (dijanjikan) karena APBD belum cair," terangnya. Selama ini, proses penganggaran lembaga-lembaga tersebut masih menjadi bagian dari anggaran Pemkot Malang. Terlebih, selama beroperasi, RSUD Kota Malang sudah memiliki pendapatan dari layanan yang diberikan. "RSUD sudah ada PAD (pendapatan asli daerah) tapi tidak&nbsp; semata-mata karena penghasilan ini. Tetapi semangatnya agar pelayanan lebih cepat, orientasinya lebih pada layanannya," tegas Wasto.&nbsp; Selain bidang kesehatan, ada juga layanan-layanan yang diproyeksikan menjadi BLUD. Namun Wasto belum bisa merinci.&nbsp; Direktur BUMN, BLUD sekaligus Barang Milik Daerah Kemendagri Hari Nur Cahya Murni menjelaskan ada beberapa persyaratan UPT menjadi BLUD. Di antaranya secara teknis, kinerja pelayanannya telah berstatus layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD.&nbsp; "Harus ada rekomendasi dari Sekda atau kepala OPD untuk unit kerja yang diubah statusnya. Meliputi adanya potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien dan produktif," terangnya. Selain itu, lanjut dia, harus memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum pada masyarakat. Sementara itu, secara administratif, harus ada surat pernyataan kesanggupan untuk peningkatan kinerja pelayanan dan keuangan. Serta sudah ada pola tata kelola, rencana strategis bisnis, standar pelayanan minimal, dan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

17 Layanan Pemkot Malang Bakal Jadi BLUD