<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/30/BSJ-3881039666.jpg" alt="PPKGBK berkomitmen penuh untuk memastikan proses transisi pengelolaan gedung konvensi berjalan lancar. (DOk. Humas GBK)" width="100%">
<figcaption>PPKGBK berkomitmen penuh untuk memastikan proses transisi pengelolaan gedung konvensi berjalan lancar. (DOk. Humas GBK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia Audit Watch (IAW) mendukung langkah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk mengaudit Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Gelora Bung Karno (GBK) dan PPK Kemayoran yang dinilai belum memberi hasil maksimal kepada negara. Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus meminta pemerintah melalui Kemensetneg tidak hanya berfokus pada peningkatan setoran kepada negara.&nbsp;Menurutnya, pengelolaan aset harus memiliki dampak pada perekonomian secara luas, sehingga masyarakat turut menikmati manfaat dari pengelolaan aset tersebut. "Dua BLU (Badan Layanan Umum) ini yang mengelola aset negara sudah sewajarnya diaudit, dan harus secara rutin. Jangan sampai ada aset negara yang tidak maksimal," katanya, dikutip Selasa (3/12). Menurut dia, tidak maksimalnya manfaat atau setoran kepada kas negara juga perlu ditelusuri lebih dalam, apakah hanya tidak maksimal dari sisi harga sewa lahan atau ada hal lainnya. Sebab lanjutnya, jika dilihat dari sisi sewa lahan di dua BLU tersebut, para mitra atau perusahaan swasta yang menempati atau mendapat izin di lahan PPK GBK maupun PPK Kemayoran tentu akan mengikuti harga pasar yang menjadi acuan. Oleh karena itu IAW mendesak pelaksanaan audit juga mencakup praktik-praktik bisnis yang selama ini berjalan. "Penyebab setoran negara tidak maksimal karena apa? Kontrak yang tidak sesuai pasar atau justru banyak terjadi kebocoran, sehingga banyak pendapatan yang tidak masuk kas negara," katanya. Untuk itu, IAW meminta agar dibuat tim khusus ketika melakukan audit BLU-BLU tersebut agar semakin banyak pihak yang ikut mengawasi dan menjadi lebih transparan, sehingga&nbsp;tujuan akhir dalam mengelola aset negara menjadi lebih maksimal. Selain itu, lanjut Iskandar, penentuan perusahaan swasta yang akan mengelola aset negara tersebut juga menjadi lebih jelas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan peruntukannya. Ia juga khawatir jika ada badan atau perusahaan yang menjadi pengelola yang tidak memiliki keahlian di bidangnya justru hanya akan menjadi calo atau divendorkan lagi pengelolaannya kepada perusahaan lain. "Menurut saya dibuat lebih ramping sekalian, tidak perlu ada lagi BLU, dihilangkan saja. Jadi perusahaan yang mendapat mandat mengelola aset lahan di kawasan GBK dan Kemayoran langsung berhubungan dengan Kemensetneg. Pasti hasilnya akan lebih besar," ujar Iskandar. Sebelumnya dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, beberapa waktu lalu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya akan melakukan audit kepada PPK GBK dan PPK Kemayoran lantaran kedua BLU tersebut belum memberikan hasil maksimal dari penyewaan lahan di kawasan yang berada di dua BLU tersebut. Diharapkan langkah ini dapat menambah pemasukan dari GBK dan Kemayoran untuk keuangan negara. Audit dan peninjauan ulang tersebut dapat dilakukan karena kedua BLU tersebut berada di bawah koordinasi Kemensetneg. Adapun pengelolaan BLU PPK GBK oleh Kemensetneg diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Nomor 233/KMK.05/2008, sedangkan BLU PPK Kemayoran tercantum di Kepmenkeu Nomor 390/KMK.05/2011.

"Penyebab setoran negara tidak maksimal karena apa? Kontrak yang tidak sesuai pasar atau justru banyak terjadi kebocoran," tanya Iskandar.

Soroti Pengelolaan Aset BLU, Indonesia Audit Watch Dukung Kemensetneg Audit PPKGBK dan Kemayoran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/13/politeknik-4072850531.png" alt="Sekretaris Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Saryadi (kanan)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Saryadi (kanan).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus mendorong perguruan tinggi, termasuk politeknik untuk berstatus&nbsp;Badan Layanan Umum (BLU). Hingga September 2023, tercatat sudah 13 politeknik dari 44 politeknik telah berstatus BLU. Adapun 13 politeknik berstatus BLU ini meliputi Politeknik Negeri Malang,&nbsp;Politeknik Negeri Jakarta,&nbsp;Politeknik Negeri Manufaktur, Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya,&nbsp;Politeknik Negeri Medan,&nbsp;Politeknik Negeri Jember, Politeknik Negeri Batam, Politeknik Negeri Sriwijaya dan Politeknik Negeri Pontianak. Sekretaris Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Saryadi menyebut, jumlah itu masih bisa bertambah. Lantaran, saat ini masih ada&nbsp;tiga politeknik lagi yang masih dalam proses usulan. Yakni, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Politeknik Negeri Lampung dan Politeknik Negeri Padang. "Ini tiga lagi masih dalam antrean. Mudah-mudahan akhir tahun 2023 menjadi 16 politeknik berstatus Badan Layanan Umum," ujarnya dalam coffee morning bersama Forum Wartawan Pendidikan, Rabu (13/9). Saryadi mengungkapkan, perubahan status politeknik dari Satuan Kerja (Satker) menjadi BLU merupakan salah satu bentuk komitmen Ditjen Vokasi dalam mewujudkan kemandirian tata kelola keuangan. Serta, menjawab berbagai permasalahan yang ada di dalam penyelenggaraan politeknik. Untuk diketahui, status satker ini berarti kampus tersebut tergabung dalam satuan kerja kementerian. Maka dari itu, seluruh pendapatan kampus, termasuk SPP mahasiswa masuk ke rekening negara (Kementerian Keuangan) sebelum digunakan. Sementara untuk BLU, berarti kampus mengelola penerimaan non-pajak secara otonomi namun tetap harus dilakukan pelaporan kepada negara. "Lalu, ada tiga kandidat Politeknik yang menuju status perguruan tinggi berbadan hukum atau PTN BH," sambungnya. Di sisi lain, Saryadi mengatakan pihaknya menyambut baik aspirasi pemerintah daerah (Pemda) yang ingin membangun program studi (prodi) baru sesuai dengan potensi atau keunggulan di daerah. Saat ini pun, sudah ada beberapa prodi di luar kampus utama yang didirikan di pusat pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten maupun kota. Diantaranya, pendirian prodi terkait pertambangan di Kolaka, Sulawesi Tengah (Sulteng) oleh Politeknik Ujung Pandang. Kemudian, pembukaan prodi terkait teknologi informasi kesehatan di Kabupaten Nganjuk. Menurutnya, pembukaan ini dilakukan oleh Politeknik Negeri Jember bekerja sama dengan Pemda Nganjuk. Upaya membangun daerah melalui vokasi ini telah dilakukan dalam dua tahun terakhir. Satuan pendidikan vokasi bahkan diberikan keleluasaan untuk mengganti prodi yang kiranya sudah tidak relevan dengan kondisi di daerahnya. Peluang lainnya, yakni dengan membuka prodi baru sesuai dengan potensi di daerah masing-masing.

Perubahan status politeknik dari Satuan Kerja (Satker) menjadi BLU merupakan salah satu bentuk komitmen Ditjen Vokasi Kemendikbudristek.

Hingga Akhir 2023, Politeknik BLU Capai 16 Kampus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Kripik-Singkong-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Pekerja saat menyiapkan bahan baku keripik seingkong di sentra Kripik Keripik Singkong Maharani, Tajur Halang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/7/2020). Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah turut menyiapkan anggaran dari APBD untuk memberikan bantu" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat menyiapkan bahan baku keripik seingkong di sentra Kripik Keripik Singkong Maharani, Tajur Halang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/7/2020). Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah turut menyiapkan anggaran dari APBD untuk memberikan bantu</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag secara resmi menerima pemasukan atas sertifikasi halal mulai 1 Desember 2021. Belum genap dua bulan, total penerimaan dari pendaftaran sertifikasi halal mencapai Rp 150 juta.  Kepala BPJPH Kemenag Muhammad Aqil Irham menuturkan, pada akhirnya mereka menerima pendapatan sebagai BLU untuk pertama kalinya. Penerimaan itu diperoleh dari tarif layanan sertifikasi halal.  Dia mengatakan ada beberapa ketentuan tarif sertifikasi halal. Di antaranya adalah untuk usaha mikro dan kecil (UMK) berlaku tarif Rp 0 melalui mekanisme self declare atau deklarasi halal secara mandiri.  Sementara itu, biaya sertifikasi halal reguler untuk UMK dipatok Rp 650 ribu. Perinciannya, Rp 300 ribu untuk pendaftaran dan penetapan kehalalan produk. Kemudian Rp 350 ribu untuk pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH.  ’’Tarif baru ini jauh lebih murah,’’ kata Muhammad Aqil Irham.  Sebelum ada ketentuan tarif itu, biayanya cukup besar. Informasi yang diterima, instansi pusat maupun daerah biasanya mengalokasikan anggaran untuk fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku UMK sekitar Rp 3 juta sampai Rp 4 juta rupiah.  Menurut dia, penurunan biaya itu bagian dari komitmen afirmasi yang dilakukan pemerintah untuk pelaku UMK. Tujuannya untuk stimulasi, khususnya pada masa pandemi seperti sekarang.  Dia mengatakan, pemberlakuan peraturan tarif ini lebih meringankan pelaku usaha serta mendorong akselerasi sertifikasi halal. ’’Dengan begitu target 10 juta sertifikasi halal dapat kita capai,’’ papar Muhammad Aqil Irham.  Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Kemenag Mastuki menambahkan, saat ini mereka berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU) Kemenag. ”Jumlah (uang pendaftaran halal) yang masuk baru Rp 150 juta. Masih ada kendala sistem,’’ kata Mastuki pada Minggu (16/1).  Mastuki mengatakan, kendala itu di antaranya masih perlunya penyempurnaan sistem single payment. Sistem itu diterapkan karena pembayaran yang masuk ke BPJPH Kemenag harus didistribusikan untuk kepentingan sertifikasi halal.  ”Yaitu didistribusikan untuk biaya audit di Lembaga Pemeriksa Halal (LBH). Kemudian untuk biaya sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai penerbitan sertifikasi halal,” terang Mastuki.  ”Saat ini masih proses konsolidasi data dengan sistem di LPH,” tambah dia.

Biaya Sertifikasi Halal UMK Biasanya Rp 4 Juta, Sekarang Rp 650 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/BERDAYAKAN-WARGA2.jpg" alt="Pinjaman modal dari badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dimanfaatkan warga sekitar untuk bersama-sama menjadi mengepul ikan." width="100%">
<figcaption>Pinjaman modal dari badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dimanfaatkan warga sekitar untuk bersama-sama menjadi mengepul ikan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mengumpulkan ratusan orang untuk bekerja bersama di masa Pandemi Covid-19 ini bukanlah perkara gampang. Namun, bila mampu secara cermat mengelola bantuan permodalan, usaha bersama warga pasti bisa bertahan.  Contohnya Nur Aini Anis (53), seorang pengusaha pengepul ikan laut. Di awal pandemi tahun lalu, usahanya sempat turut terdampak. Hingga pada Oktober 2020, ia mendapatkan bantuan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), yang diperuntukkan untuk mengembangkan usaha.  "Membantu banget alhamdulillah. Karena butuh ya, kan memang kita pasti ingin berkembang untuk usaha kita," jelasnya saat diwawancarai pada Minggu (25/7).  Pinjaman modal dari badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu ia gunakan untuk merangkul warga sekitar untuk bersama-sama menjadi mengepul ikan. Banyak yang dirangkul dan dibina, terutama mereka yang tadinya belum memiliki pekerjaan. “Ada sekitar 200-an orang," terangnya.  Ratusan warga rekrutan, selain diajarkan untuk bagaimana menjadi mengepul ikan hasil tangkapan nelayan, juga diberitahu cara mengolah ikan terasak basah menjadi ikan terasak kering. Kemudian, hasil olahan ikan itu bisa langsung mereka jual. "Ada orang kita bina, diajarin untuk bikin olahan ikan terasak kering, terus dia setornya ke saya,” jelas Nur Aini.  Pemanfaatan dana bergulir dari LPMUKP tak terlepas dari peran pendamping yang selalu membantu Nur Aini melalui pasang-surut berwirausaha. Ia pun yakin, dengan menjadi debitur LPMUKP, mampu lebih benyak memberikan manfaat kepada masyarakat. "Saya berpikir untuk ajak yang lain. Pinjaman LPMUKP alhamdulillah nggak ribet.  Alhamdulillah saya masih bisa bertahan. Membantu banget, kalau bisa bunganya diperkecil lagi," harapnya.

Berdayakan Warga Bersama Hadapi Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Rapat-Paripurna-RUU-APBN-2020-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Tampak kursi anggota DPR-RI kosong mengikuti pada Rapat Paripurna ke-4 DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Rapat Paripurna tersebut dengan agenda penyampaian Pidato Menteri Keuangan" width="100%">
<figcaption>Tampak kursi anggota DPR-RI kosong mengikuti pada Rapat Paripurna ke-4 DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Rapat Paripurna tersebut dengan agenda penyampaian Pidato Menteri Keuangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya untuk penanggulangan pandemi covid-19 membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Buktinya pemerintah pun terpaksa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020.  Meski Perppu tersebut menimbulkan pro dan kontra, anggota Badan Anggaran DPR Kardaya Warnika mempersilakan memotong anggaran infrastruktur dan badan layanan umum (BLU). "Pemotongan itu semata-mata untuk penanganan dampak korona yang sudah mewabah," ujar Kardaya Warnika kepada JawaPos.com, Jumat (24/4).  Kardaya Warnika mengatakan, sebetulnya anggota DPR belum menerima angka resmi dari perubahan anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Perppu No 1 Tahun 2020.  “Kita mendukung program pemerintah yang fokus dan merealokasi anggaran untuk penanggulangan, penanganan, dan pencegahan penyebaran covid-19. Untuk keselamatan nyawa rakyat kami mendukung penuh," imbuhnya.  Dalam pemotongan anggaran, imbuhnya, lebih pada anggaran yang tidak memiliki urgensi yang tinggi terhadap penanganan dan penanggulangan Pandemi Covid-19.  Kardaya mempersilakan pemerintah untuk memotong anggaran yang besar-besar dan tidak berhubungan langsung serta tidak memiliki urgensi yang tinggi. Selain infrastrktur, anggaran BLU pun dapat dioptimalkan dalam penanganan bencana Covid-19.  Salah satu anggaran BLU yang disorot Kardaya Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). "Dana yang dikelola BAKTI dapat dipergunakan oleh Kementerian Keuangan terlebih dahulu untuk penanganan COVID-19,” terang Kardaya.  Sebagaimana diketahui, BAKTI menggelola dana USO sebesar Rp 3,2 triliun. Dana tersebut bakal akan digunakan untuk Proyek Satelit Multifungsi (SMF) SATRIA. Sementara proyek tersebut diperkirakan menelan dana investasi tidak kurang dari Rp 21 triliun.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iZmIM4-i0HU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=3VXvgmdTJqA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Ey8PWYDHJr4

DPR Persilakan Pemerintah Potong Anggaran Infrastruktur dan BLU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/78-persen-masyarakat-indonesia-belum-paham-pengertian-maladministrasi_m_.jpg" alt="Ombudsman RI merilis data mengenai Indeks Persepsi Maladministrasi (Inperma) tahun 2018. Hasilnya, hanya 22 persen dari responden yang paham pengertian maladministrasi." width="100%">
<figcaption>Ombudsman RI merilis data mengenai Indeks Persepsi Maladministrasi (Inperma) tahun 2018. Hasilnya, hanya 22 persen dari responden yang paham pengertian maladministrasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia (RI) menyoroti keseriusan pemerintah dalam melakukan pemotongan anggaran untuk penanggulangan bencana covid-19. Padahal anggaran untuk mengatasi wabah covid-19 tidaklah sedikit.  Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih menilai, dana yang dibutuhkan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 sangat besar. Pada kenyataannya, hingga saat ini belum terlihat realokasi dan re-focus anggaran secara signifikan. "Saat ini pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19 baru 10 persen," kata Ahmad Alamsyah Saragih kepada JawaPos.com, Sabtu (18/4).  Seharusnya, kata Alamsyah, anggaran yang dipotong bisa lebih besar lagi. Supaya, dapat menangulangi masalah kesehatan akibat Covid-19 dan dapat mempertahankan konsumsi masyarakat. "Jangan saat ini pemerintah malah memikirkan stimulus,” imbuhnya.  Menurut Alamsyah, untuk penanganan covid-19 pemerintah bisa merealokasikan anggaran dan memanfaatkan dana yang dikelola oleh Badan layanan Umum (BLU). Dia mencontohkan dana yang dikelola Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang totalnya mencapai Rp 3,16 triliun.  “Menteri Keuangan seharusnya dapat menarik dana yang dikelola oleh BLU BAKTI terlebih dahulu. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk penanggulangan Covid-19," kata dia. Pemanfaatan pemotongan angaran itu bisa untuk membeli sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) yang jumlahnya cukup besar.  Sebelumnya, Dirut BAKTI Anang Latif mengatakan, pihaknya tetap menjalankan megaproyek menjalankan Proyek Satelit Multifungsi (SMF) SATRIA. Proyek tersebut menelan dana tidak kurang dari Rp 21 triliun.  "BAKTI terus menjalankan proses financial closing SATRIA. Bahkan kami tengah berupaya untuk mendatangkan investor dari Prancis dan Tiongkok untuk menjalankan proyek tersebut," terang Anang pada acara diskusi yang dilakukan secara online.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YDEq8Nc1DBw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=SSQMJKZ-r8M  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=UQM2Akg2rs0

Penanggulangan Covid-19, Ombudsman Sarankan Potong Anggaran BLU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kritik-pedas-ylki-pln-milik-negara-tapi-suruh-mengemis_m_232024.jpg" alt="Ilustrasi Pembangkit Listrik tenaga uap." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pembangkit Listrik tenaga uap.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berencana mencabut Domestic Market Obligation (DMO), kewajiban menjual batu bara ke dalam negeri dengan harga yang dipatok pemerintah mengikuti harga pasar.  Sebagai gantinya, pemerintah mengenakan pungutan tarif untuk kegiatan ekspor batu bara. Rencananya, pungutan tersebut sebesar USD 2-3 per ton. Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik keras kebijakan itu. Menurutnya, PT PLN (Persero) sebagai salah satu BUMN terbesar harus memungut biaya dari kegiatan ekspor. "Bagi saya, ini merendahkan martabat PLN sebagai BUMN terbesar di negeri ini. Masa PLN yang milik negara tapi suruh mengemis atas saweran eksportir batu bara," tuturnya. Kalaupun harus dilakukan, pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) untuk baru bara juga tidaklah mudah. Berkaca pada BLU Sawit, badan tersebut berhasil dibentuk setelah 6 bulan. Dirinya justru mengkhawatirkan potensi korupsi maupun main uang dari pembentukan BLU. Hal itu berpotensi mengganggu keuangan PLN. "Kemudian kita tahu untuk membentuk BLU itu tidak gampang. Perlu waktu, perlu nyogok, hasilnya apa? proses pengambilan uang itu tidak gampang dan menggangu cash flow. Ini lagi-lagi berbahaya bagi konsumen," tandasnya.

Kritik Pedas YLKI: PLN Milik Negara Tapi Disuruh Mengemis