<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/image-3.jpg" alt="Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Jogjakarta, memastikan tenaga honorer dan tenaga kerja harian lepas mendapatkan Tunjangan Hari Raya 2024.</p> <p>Kepala Bidang Status Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai BKPP Gunungkidul Sunawan mengatakan, tunjangan hari raya (THR) yang diterima pegawai berstatus honorer minimal Rp 600 ribu.</p> <p>&rdquo;Pemberian THR kepada tenaga honorer dan tenaga kerja harian lepas di anggarkan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Besaran THR minimal Rp 600 ribu,&rdquo; kata Sunawan seperti dilansir dari Antara.</p> <p>Dia mengatakan, saat ini, BKPP sedang membahas Peraturan Bupati (Perbup) tentang THR untuk tenaga honorer yang akan diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).</p> <p>&rdquo;Mengenai regulasi masih dalam tahap pembahasan, tentunya tenaga honorer di masing-masing OPD dapat THR,&rdquo; ujar Sunawan.</p> <p>Sunawan menambahkan, setiap tahun tenaga honorer di lingkup Pemkab Gunungkidul menerima THR. Hal itu masuk dalam anggaran masing-masing OPD di Kabupaten Gunungkidul.</p> <p>Anggaran THR untuk tenaga honorer berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Gunungkidul.</p> <p>&ldquo;"Sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja, setiap instansi negara wajib membayarkan THR baik itu untuk tenaga honorer ataupun THL,&rdquo; tutur Sunawan.</p> <p>Namun demikian, lanjut Sunawan, penerima THR untuk tenaga honorer atau THL memiliki kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan masing-masing OPD.</p> <p>&rdquo;Setahu kami, yang berhak menerima THR yakni tenaga honorer yang sudah mengabdi selama kurang lebih satu tahun dan tergantung kontrak OPD dan pekerja,&rdquo; terang Sunawan.</p> <p class="class-paragraph">Dia mengatakan, sesuai dengan aturan, THR yang diberikan berupa uang yang akan diterima tenaga honorer atau THL dan paling cepat dibayarkan 10 hari sebelum hari raya. Sedangkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Gunungkidul, Sunawan mengatakan, besaran THR yang diterima satu kali gaji.</p> <p>Data BKPP Gunungkidul, jumlah ASN 8.177. Mereka berhak menerima THR 2024. &rdquo;Untuk THR dari APBD yakni tambahan penghasilan pegawai ASN tergantung dengan kemampuan keuangan pemkab,&rdquo; ucap Sunawan.</p>

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gunungkidul pastikan tenaga honorer dan tenaga kerja harian lepas mendapat THR 2024

Badan Kepegawaian Gunungkidul Pastikan Tenaga Honorer Dapat THR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/CPNS-2024-1903233406.jpg" alt="Pengangkatan 320 CPNS di Sidoarjo yang dilakukan tahun lalu (sumber: Radar Sidoarjo)" width="100%">
<figcaption>Pengangkatan 320 CPNS di Sidoarjo yang dilakukan tahun lalu (sumber: Radar Sidoarjo)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div id=":1gl" class="ii gt"> <div id=":1gm" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong>&nbsp;Melalui siaran pers yang tayang di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, 5 Januari 2024 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pembukaan rekrutmen Calon&nbsp;Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam konferensi pers tersebut, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa pemerintah akan membuka sebanyak 2,3 juta formasi yang mencakup CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Penjaminan Kontrak (PPPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa rekrutmen CPNS tahun ini menawarkan 690 ribu lowongan yang nantinya akan tersebar di instansi pusat dan daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabar gembiranya, pemerintah kali ini akan memberikan kesempatan untuk fresh graduate atau lulusan baru untuk ikut berpartisipasi dalam proses rekrutmen tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh graduate dengan membuka formasi CPNS 2024 sebanyak 690 ribu orang, dengan rincian di instansi pusat sebanyak 270 ribu dan di instansi daerah sebanyak 483 ribu," jelas Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Formasi yang disediakan nantinya akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintahan akan memastikan kesempatan tersebut merata di berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013703041/pendaftaran-cpns-2024-menpanrb-ungkap-formasi-detail-dari23-juta-lowongan-yang-dibuka">Pendaftaran CPNS 2024, MenpanRB Ungkap Formasi Detail dari&nbsp;2,3 Juta Lowongan yang Dibuka</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, hingga saat ini informasi terkait jumlah formasi yang akan disediakan untuk setiap daerah masih belum diketahui.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, Makhmud yang mengatakan bahwa masyarakat di daerahnya saat ini sudah sangat menantikan rekrutmen CPNS 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, hingga sekarang pihaknya masih belum menerima informasi lebih lanjut terkait jumlah formasi yang akan disediakan di Sidoarjo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait hal tersebut, para calon pelamar diimbau untuk terus memantau informasi resmi terkait proses seleksi yang akan segera diumumkan oleh pemerintah.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div id=":1fh" class="hq gt">***</div>

Rekrutmen CPNS 2024 membuka kesempatan untuk masyarakat, khususnya fresh graduate di Sidoarjo untuk ikut berpartisipasi.

Kabar Gembira! Rekrutmen CPNS 2024 Terbuka untuk Fresh Graduate di Sidoarjo

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/04/IMG_20230904_091234-2283080268.jpg" alt="Link pendaftaran CPNS 2023 dan PPPK 2023 resmi di laman sscasn.bkn.go.id, lengkap dengan tutorial, syarat dan dokumen." width="100%">
<figcaption>Link pendaftaran CPNS 2023 dan PPPK 2023 resmi di laman sscasn.bkn.go.id, lengkap dengan tutorial, syarat dan dokumen.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Lowongan PPPK yang dibuka sebanyak 7.744 formasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendaftaran seleksi PPPK di Pemprov Jatim dibuka mulai Rabu, (20/9) hingga mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Badan kepegawaian Daerah (BKD), Jawa Timur Indah Wahyuni menjelaskan, dari 7.744 formasi yang dibuka, 5.885 diantaranya adalahformasi guru. Kemudian 1.130 formasi tenaga kesehatan, dan 729 formasi tenaga teknis administratif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seleksi PPPK ini sebagai wujud komitmen mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelesaian tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN)," ujar Indah, Rabu (20/9) seperti dikutip dari Radar Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Indah melanjutkan, untuk formasi tenaga teknis administratif, Pemprov Jatim membuka kesempatan seluas-luasnya bagi lulusan SMK/SMA, Diploma, dan Sarjana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagi lulusan SMA/SMK mendapatkan alokasi 192 formasi. Kemudian lulusan Diploma III sebanyak 107 formasi. Sedangkan lulusan D-IV, sarjana dan profesi sebanyak 430 formasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012998582/hari-pertama-cpns-2023-dibuka-berikut-link-pendaftaran-dan-pilihan-formasi">Hari Pertama CPNS 2023 Dibuka! Berikut Link Pendaftaran dan Pilihan Formasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada tenaga kesehatan, total formasi sebanyak 1.130 dengan alokasi bagi lulusan Diploma III sejumlah 803 formasi, D-IV atau Sarjana 237 formasi, dan Pendidikan Profesi sebanyak 90 formasi," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masih disampaikan Indah, pada tahun 2023, Pemprov Jatim tetap memprioritaskan pelamar PPPK Guru yang telah menyandang status Prioritas 1 (P1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah, yang menyatakan bahwa jenis penetapan kebutuhan PPPK Guru meliputi umum dan khusus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kriteria pelamar kebutuhan khusus adalah pelamar prioritas, eks Tenaga Honorer Kriteria II (THK-II) dan guru Non ASN di sekolah negeri. Dengan demikian, total alokasi guru sejumlah 5.885 formasi diharapkan dapat menyelesaikan sisa P1 Jawa Timur," tuturnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal tersebut merupakan upaya besar Pemprov Jatim untuk menyelesaikan status pegawai non ASN yang juga menjadi program prioritas nasional. Untuk informasi pendaftaran selengkapnya bisa diakses pada laman&nbsp;<a href="http://bkd.jatimprov.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://bkd.jatimprov.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1695275298297000&amp;usg=AOvVaw2WfdkGg3U158w2S1TLH6K4">bkd.jatimprov.go.id</a>.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div>

Kepala Badan kepegawaian Daerah Jawa Timur, Indah Wahyuni, sampaikan detail formasi yang dibuka pada seleksi PPPK 2023 di Pempro Jatim.

Pemprov Jawa Timur Buka Seleksi PPPK, Ada Lebih dari 7.000 Formasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Suasana-pelantikan-eselon-III-dan-IV-Pemprov-Sumut.jpg" alt="Pelantikan pejabat eselon III dan IV Pemprov Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin. Antara" width="100%">
<figcaption>Pelantikan pejabat eselon III dan IV Pemprov Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin. Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara Safruddin mengakui lalai terkait masalah dalam pelantikan aparatur sipil negara (ASN) yang telah meninggal dunia.<br /> <br /> Dalam pelantikan beberapa waktu lalu, terdapat nama aparatur sipil negara yang sudah meninggal dunia masuk dalam surat keputusan yang dilantik. ASN tersebut bernama Edison Hutasoit.<br /> <br /> Edison Hutasoit dilantik menjabat Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tarutung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut.<br /> <br /> Safruddin mengatakan, ada kesalahan data. Sebab, BKD melantik para pegawai berdasar data yang terdaftar di aplikasi sistem kepegawaian. Dalam sistem itu yang bersangkutan masih terdaftar sebagai pegawai aktif.<br /> <br /> ”Itu semua pejabat yang hadir dalam struktur dikukuhkan, dicek di <em>sinpeg</em> aplikasi data kepegawain, ternyata yang bersangkutan itu masih aktif, seharusnya di-<em>update.</em> Ini soal <em>update</em> data,” ujar Safruddin seperti dilansir dari <em>Antara</em>.<br /> <br /> Safruddin mengungkapkan, pihaknya sedang melakukan perbaikan data tersebut. Hal itu tidak memengaruhi ratusan ASN lain dilantik bersama dengan ASN yang sudah meninggal dunia.<br /> <br /> ”Jadi, apapun ceritanya ini kelalaian saya dan akan segera diperbaiki. Kan <em>gak</em> ada persoalan ini. Misalnya dikukuhkan dia semalam <em>gak</em> ada yang dirugikan. Kan tinggal ralat SK-nya, inilah akan segera diralat,” terang Safruddin.

Pejabat Meninggal Dunia Ikut Dilantik, Kepala BKD Sumut Akui Lalai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/NUNGKI-KEMENDIKBUD.jpg" alt="Ilustrasi seorang guru tengah melakukan aktivitas belaja mengajar di sebuah sekolah tingkat SLTA." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seorang guru tengah melakukan aktivitas belaja mengajar di sebuah sekolah tingkat SLTA.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Jatim bakal kembali digelar tahun ini. Tak jauh berbeda dibandingkan 2022, kuota formasi guru/tenaga pendidik menjadi yang terbanyak direkrut.<br /> <br /> Selain itu, formasi lain bakal kembali dibuka. Di antaranya tenaga kesehatan serta teknis. Saat ini badan kepegawaian daerah (BKD) sedang menyusun kuota formasi untuk disesuaikan dengan kemampuan APBD Jatim.<br /> <br /> ”Proses penyusunan usulan sedang berlangsung. Dari rumah sakit daerah maupun sekolah-sekolah dan OPD (organisasi perangkat daerah, Red) yang kekurangan tenaga teknis,” kata Kabid Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data, dan Sistem BKD Jatim Hasyim Asy’ari.<br /> <br /> Saat ini usulan yang sudah muncul dari hasil rapat dengan pusat di antaranya untuk tenaga kesehatan. Yang pagu lowongannya mencapai 70 formasi. Namun, jumlah itu masih berpotensi bertambah. ”Setelah rampung usulan per formasi, akan dihitung mengenai kebutuhan yang menjadi skala prioritas,” katanya.<br /> <br /> Tingginya alokasi formasi guru tak terlepas dari beberapa faktor. Salah satunya kebutuhan guru di Jatim masih cukup tinggi. Selain itu, daftar tunggu peserta rekrutmen PPPK guru yang lolos seleksi tahun sebelumnya juga banyak.<br /> <br /> Jumlah formasi guru di Jatim memang paling tinggi sejak seleksi PPPK dibuka. Tahun 2021 mencapai 9.145 formasi. Sementara kuota PPPK 2022 yang tahap seleksinya saat ini masih berlangsung, mencapai 2.450 formasi.<br /> <br /> Jumlah dominan guru PPPK itu toh masih sering mendapat protes. Banyak guru honorer saat ini yang mengeluh dan meminta agar kuota guru ditambah. ”Padahal, untuk kuota PPPK kami harus menyesuaikan anggaran. Tidak bisa asal memperbanyak kuota,” jelasnya.<br /> <br /> Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dispendik Jatim Suhartatik menjabarkan, saat ini pihaknya sudah berdiskusi dan memetakan kebutuhan guru di daerah. ”Dari hasil itu, ada usulan penambahan PPPK guru untuk tahun ini mencapai 2.450 kuota,” katanya.<br /> <br /> Paling tinggi usulan tersebut untuk guru produktif di SMK. Juga guru mata pelajaran (mapel) adaptif umum yang memang membutuhkan penambahan pegawai. ”Namun, untuk kepastiannya, akan disampaikan oleh BKD,” ucapnya.<br /> <br /> <strong>FORMASI YANG DIBUKA PADA REKRUTMEN PPPK TAHUN 2023 JATIM</strong><br /> <br /> <strong>Formasi Guru</strong>:<br /> <br /> - Untuk sementara, kuota yang diusulkan sebanyak 2.450 formasi.<br /> <br /> - Kuota final menunggu hasil perhitungan.<br /> <br /> <strong>Formasi Tenaga Kesehatan</strong>:<br /> <br /> - Usulan sementara yang masuk sebanyak 70 formasi.<br /> <br /> - Jumlah itu masih berpotensi bertambah menunggu usulan dari instansi yang mengajukan.<br /> <br /> <strong>Formasi Tenaga Teknis</strong>:<br /> <br /> - Kuota masih dalam pengusulan.

Rekrutmen PPPK di Jatim Tahun Ini Masih Didominasi Guru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lewat-kartu-tarot-prahara-perceraian-masih-hantui-selebriti-pada-2019_m_.jpg" alt="Ilustrasi perceraian. Bada perceraian diramal masih hantui selebriti sepanjang 2019." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perceraian. Bada perceraian diramal masih hantui selebriti sepanjang 2019.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau mencatat, sepanjang 2022 terdapat 42 aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Riau mengajukan izin perceraian. Salah satu alasannya akibat ekonomi tidak stabil sebagai dampak dari pandemi Covid-19.<br /> <br /> ”Izin perceraian yang dikeluarkan pada 2022 tercatat sebanyak 42 atau meningkat dibandingkan 2021 yang sebanyak 37 orang,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau Ikhwan Ridwan seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Pekanbaru, Selasa (3/1).<br /> <br /> Dia mengatakan, terkait laporan akhir 2022, pihaknya hanya berkompeten mengeluarkan izin perceraian yang diajukan PNS di lingkungan Pemprov Riau. Sedangkan yang memutuskan perceraian adalah Pengadilan Agama.<br /> <br /> Selain faktor ekonomi, kata Ikhwan Ridwan, banyak ASN yang mengajukan cerai karena salah satu pasangan berselingkuh, kendati diupayakan mediasi, tapi mereka tetap ingin bercerai.<br /> <br /> ”ASN yang mengajukan cerai paling banyak dari profesi guru, laki-laki dua orang dan 14 perempuan. Untuk PNS non guru sebanyak 26 orang, terdiri atas 20 perempuan dan 6 laki-laki,” ujar Ridwan.<br /> <br /> Sedangkan pada 2021 yang berprofesi sebagai guru yang mengajukan izin cerai sebanyak 17 orang terdiri atas guru perempuan 14 dan guru laki-laki 3 orang. Untuk PNS non guru sebanyak 20 orang, terdiri atas 15 perempuan dan 5 laki-laki.<br /> <br /> ”Selain mengeluarkan izin perceraian, BKD Riau pada 2022 juga memproses 24 kasus indisipliner PNS,” terang Ikhwan Ridwan.<br /> <br /> Dari 24 kasus tersebut, satu PNS tersangkut kasus pidana umum dan sudah dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). ”Ada 2 PNS diberhentikan sementara, yang tersangkut kasus pidana umum dan masih menunggu putusan pengadilan. Selanjutnya 7 PNS tersangkut pidana tipikor dan 14 PNS melakukan pelanggaran disiplin,” papar Ikhwan Ridwan.

Banyak Perceraian di Riau akibat Ekonomi Tidak Stabil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1670799458-1.jpg" alt="Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Imran Jausi. Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Imran Jausi. Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel menyatakan, penyerahan 1.750 SK PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) Pemprov Sulawesi Selatan tahap kedua direncanakan pada 19 Desember.<br /> <br /> Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Imran Jausi mengatakan, rencana awal menyerahkan secara resmi pada 17 Desember. Namun, diurungkan karena bertepatan dengan hari kesadaran nasional.<br /> <br /> ”Karena 17 Desember jatuh pada Sabtu. Dan karena Sabtu itu, maka upacara hari kesadaran nasional akan digeser pada 19 Desember, nah di situlah akan diserahkan SK PPPK,” ujar Imran Jausi seperti dilansir dari <em>Antara</em>.<br /> <br /> Menurut dia, jika sudah tiba waktunya 19 Desember masih ada yang belum rampung dari BKN, tetap akan dilaksanakan pemberian SK. Yang tersisa akan menyusul. Penyerahan SK tersebut akan dilakukan di Lapangan Kantor Gubernur Sulsel dan akan diserahkan orang nomor satu di Sulsel.<br /> <br /> ”Yang tersisa itu akan kita tetap lanjutkan. Tapi tidak diundang dulu yang belum keluar SK-nya. Nanti selesai akan tetap dikasih tapi tidak lagi diupacarakan. Intinya kan SK terbit, itu yang utama. Pemberian dengan upacara itu kan seremonial saja,” jelas Imran Jausi.<br /> <br /> Kemungkinan yang menyusul pada Januari 2023. Tapi Imran Jausi mengharapkan 19 Desember, 1.750 PPPK tersebut sudah diselesaikan semuanya.<br /> <br /> Dia mengatakan, PPPK Sulsel tahap kedua tergolong lama verifikasinya di BKN Regional Makassar. Setelah selesai di BKN, BKD melanjutkan dengan sistem pemberkasan termasuk di dalamnya kutipan SK, penempatan PPPK di masing-masing instansi.<br /> <br /> Penempatan itu, lanjut Imran Jausi, agak memakan waktu karena harus petakan instansi mana yang butuh kecakapan aparat.

BKD Bakal Serahkan SK PPPK Pemprov Sulsel 19 Desember

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/demo-guru.jpg" alt="INGIN BERTANYA: Perwakilan guru yang lolos seleksi PPPK menggelar aksi di sejumlah titik di Surabaya kemarin. Mereka ingin menanyakan nasib mereka karena belum kunjung mendapat SK penempatan tugas meski lolos seleksi. (Edi Susilo/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>INGIN BERTANYA: Perwakilan guru yang lolos seleksi PPPK menggelar aksi di sejumlah titik di Surabaya kemarin. Mereka ingin menanyakan nasib mereka karena belum kunjung mendapat SK penempatan tugas meski lolos seleksi. (Edi Susilo/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Sebanyak 6.138 guru di Jatim yang lolos passing grade dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) belum mendapat SK penempatan kerja.<br /> <br /> Penyebabnya, kuota yang ditetapkan tidak sebanding dengan jumlah peserta yang lolos. Di antara 8.588 guru yang lolos, kuota pengangkatan PPPK kali ini hanya 2.450 formasi.<br /> <br /> Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim menyebutkan bahwa kondisi tersebut tak terlepas dari keterbatasan anggaran serta kebijakan pemerintah pusat. Institusi itu menegaskan bahwa para guru yang lolos PPPK itu akan diangkat secara bertahap.<br /> <br /> Kabid Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data, dan BKD Jatim Hasyim Asy’ari menyatakan, penetapan kuota 2.450 formasi disepakati atas dasar kebutuhan formasi guru dan anggaran. ’’Kondisi itu merupakan perhitungan dari Kemendikbudristek. Dengan tetap mengacu pada usulan dari sekolah,’’ katanya.<br /> <br /> Selain itu, penetapan kuota itu didasarkan pada kemampuan anggaran daerah dan batasan alokasi anggaran belanja pegawai dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).<br /> <br /> Dengan begitu, pengangkatan para guru yang lolos passing grade itu harus bertahap. Penentuannya didasarkan pada kebijakan panitia seleksi nasional (panselnas). ’’Yang diutamakan lulus passing grade dengan urutan. Pertama guru honorer K-2, guru yang mengajar di SMA/SMK negeri, fresh graduate, dan guru swasta,’’ katanya.<br /> <br /> Di bagian lain, kemarin perwakilan guru yang lolos passing grade dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) datang ke Surabaya. Mereka mempertanyakan nasib mereka yang belum mendapat penempatan tugas akibat keterbatasan kuota.<br /> <br /> Puluhan perwakilan guru PPPK itu datang ke kantor gubernur. Setelah itu, mereka menuju kantor badan kepegawaian daerah (BKD). Di sana, mereka menggelar audiensi.<br /> <br /> Lamini, guru asal Tulungagung, ingin memperoleh kejelasan nasib pengangkatannya sebagai PPPK. ’’Saya kemarin urutan kedua, tapi karena kuotanya hanya satu, saya tidak masuk,’’ paparnya kemarin. Sebab, usianya tidak lagi muda. Jika tak diangkat PPPK, dia tidak bisa menyandang status tersebut.<br /> <br /> Sementara itu, Koordinator Pejuang P1 PPPK Pemprov Jatim Anton Feriyanto menjabarkan, dalam skema dana alokasi umum (DAU) dari pusat, plot untuk PPPK guru di Jatim mencapai 10.553. Namun, saat ini pagu PPPK hanya 2.450. ’’Ini yang ingin kami pertanyakan,’’ paparnya.

Penyebab 6 Ribu Guru PPPK yang Belum Tertampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/hendro-gunawan.jpg" alt="TUGAS BARU: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kanan) menyalami Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan saat pelantikan pejabat di jajaran pemerintahan Kota Surabaya, Rabu (12/10). (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TUGAS BARU: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kanan) menyalami Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan saat pelantikan pejabat di jajaran pemerintahan Kota Surabaya, Rabu (12/10). (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Para pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan pemkot dirotasi Rabu (12/10). Tak terkecuali, Sekretaris Kota (Sekkota) Hendro Gunawan.<br /> <br /> Hendro dilantik Tri Rismaharini yang saat itu menjabat wali kota pada 2013. Sebelum duduk di kursi Sekkota, Hendro menjalani peran sebagai kepala bappeko. Ketika itu Eri Cahyadi yang kini menjadi wali kota berstatus pelaksana tugas di dinas cipta karya dan tata ruang.<br /> <br /> Namun, jabatan yang disandang Hendro setelah dirotasi belum diketahui. Sejumlah kepala dinas memilih irit bicara. Pergantian Hendro disayangkan di kalangan dewan.<br /> <br /> Sebab, selama ini Hendro adalah jembatan komunikasi eksekutif dan legislatif. Hubungan dua lembaga itu juga adem ayem selama ini berkat Hendro.<br /> <br /> Belum diketahui pengganti Hendro. Kabarnya, Wali Kota Eri akan memilih M. Ikhsan yang selama ini menjabat kepala inspektorat.<br /> <br /> Ditemui seusai pelantikan, Eri menyebutkan, total ada 320 pejabat yang dirotasi. Ada beberapa alasan sehingga dia merotasi ratusan pejabat tersebut. Pertama, mendekatkan tempat kerja dengan rumah masing-masing. Menurut dia, pelayanan publik akan maksimal jika pejabat didekatkan dengan rumah atau wilayahnya.<br /> <br /> Yang kedua, dorongan untuk menciptakan inovasi dalam pelayanan. Eri menyatakan, kini pelayanan publik harus berhenti di kelurahan. ”Kalau rumah pejabat dengan tempat kerjanya dekat, saya yakin bisa makin maksimal melayani warga,” jelasnya.<br /> <br /> Mantan kepala bappeko tersebut menambahkan, rotasi pejabat juga dilakukan untuk memberikan nuansa baru. Para pejabat yang dipindah rata-rata memiliki masa kerja di atas 3,5 tahun. Eri menjelaskan, jika sudah lima tahun bertugas di satu jabatan yang sama, potensi bosan bakal besar.<br /> <br /> Di akhir pidato, dia berpesan kepada para pejabat yang lama dan baru. Ketika ada keluhan dari masyarakat, pejabat pemkot tidak boleh terkatung-katung. ”Nanti saya sampaikan ke pemkot kalau ada keluhan dari warga. Pejabat kok ngomong ngono,” ujarnya.<br /> <br /> Eri mengimbau, jika ada masalah, warga disuruh duduk. Masyarakat jangan disuruh muter-muter. Pejabat yang menghubungi dinas.<br /> <br /> Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Surabaya Rachmad Basari mengungkapkan, banyak kursi pejabat di Kasi kecamatan dan kelurahan yang kosong. Sebab, para pejabat telah purnatugas.<br /> <br /> Disinggung mengenai posisi Hendro, Basari bungkam. Dia enggan menyampaikan informasi lebih lanjut terkait dengan rotasi yang menimpa Hendro. ”Wis, itu nanti,” katanya singkat.<br /> <br /> Berdasar informasi yang dihimpun dari salah seorang narasumber di luar eksekutif, rotasi untuk Hendro sebetulnya disiapkan sejak lama. Narasumber yang enggan namanya disebutkan itu belum bersedia menyampaikan posisi baru Hendro.<br /> <br /> Anggota Komisi A DPRD Surabaya Mochamad Machmud menanggapi rotasi yang dilakukan Eri. Politikus Demokrat itu menilai, rotasi menjadi wewenang wali kota. ”Tahun depan tahun politik. Jabatannya ya jabatan politik,” ujar wakil ketua DPC Demokrat tersebut saat dihubungi tadi malam.<br /> <br /> <strong>APA TUJUAN ROTASI PEJABAT?</strong><br /> <br /> - Tidak ada oknum-oknum yang berkuasa di satu wilayah. Apalagi oknum yang menjadi spesialisasi masalah. Misalnya, si A bertahun-tahun mengurusi pertanahan. Maka, pejabat itulah yang akan menangani pertanahan terus.<br /> <br /> - Merasakan beragam karakter masyarakat di tiap-tiap wilayah.<br /> <br /> - Memberikan kesempatan kepada para pejabat untuk bekerja lebih prima.

Sekkota Surabaya Hendro Kena Rotasi, Jabatan Baru Belum Diketahui

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-07-at-19.44.48-1.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terima tiga penghargaan BKN Award 2022 yang diserahkan Kepala BKN Bima Haria Wibisana, di Semarang, Selasa (6/9). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terima tiga penghargaan BKN Award 2022 yang diserahkan Kepala BKN Bima Haria Wibisana, di Semarang, Selasa (6/9). Istimewa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima tiga penghargaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2022. Penghargaan itu diberikan Kepala BKN Bima Haria Wibisana, yang datang langsung ke Semarang, Selasa (6/9).<br /> <br /> Ketiga penghargaan itu yakni Special Mention Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN, peringkat empat dalam penerapan pemanfaatan data-sistem informasi dan CAT, serta peringkat empat dalam implementasi penerapan manajemen kinerja.<br /> <br /> Pemenang BKN Award 2022 diumumkan dalam forum evaluasi pengelolaan manajemen kepegawaian se Indonesia melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2022 yang diselenggarakan secara <em>hybrid</em>, Kamis (21/7).<br /> <br /> ”Saya ada rakor (rapat koordinasi) terkait dengan kepegawaian di Solo, Rabu (7/9). Sehingga dalam kesempatan ini saya sampaikan ke Pak Ganjar tiga penghargaan BKN Award 2022 untuk Pemprov Jateng,” ujar Bima.<br /> <br /> Penghargaan tersebut, lanjut Bima, diberikan bagi instansi pemerintah yang dinilai berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkupnya masing-masing. Mulai dari aspek pengadaan, proses bisnis kepegawaian, manajemen kinerja, penerapan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK), serta pemanfaatan layanan digital ASN.<br /> <br /> Untuk kategori instansi pemerintah yang dinilai meliputi instansi pusat. Terdiri atas kementerian dan lembaga negara/lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), instansi daerah yang terdiri atas pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten (pemkab), serta pemerintah kota (pemkot).<br /> <br /> ”Ini merupakan tahun kedelapan sejak BKN Award diluncurkan pada 2015. Tujuannya untuk memacu kinerja dalam melaksanakan implementasi manajemen ASN,” jelas Bima.<br /> <br /> Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menuturkan, penghargaan tersebut sebagai pemacu agar bisa menjadi lebih baik. ”Sebenarnya Jateng tidak terlalu optimal atau belum maksimal untuk mendayagunakan fungsi-fungsi di BKD. Namun, penghargaan itu menjadi pemacu buat kita karena mendapat penghargaan tidak pada ranking yang tinggi. Itu artinya, kita harus meningkatkan lagi dan yang lain tentu inovasi yang dikembangkan ternyata juga membuahkan hasil,” tutur Ganjar.<br /> <br /> Penghargaan tersebut, menurut Ganjar, menjadi koreksi apa yang telah dikerjakan dan dicapai. Beberapa hal yang ternyata belum mendapat nilai bagus, harus digenjot lagi.<br /> <br /> ”Tapi saya berterima kasih kepada kawan-kawan BKD yang telah bekerja dengan baik,” ucap Ganjar.<br /> <br /> Ganjar juga menyampaikan perihal tentang isu honorer di pemerintahan. ”Tadi saya juga sampaikan terkait dengan honorer, agar bisa ikut CPNS dengan kualitas kemampuan dan pengalaman,” tandas Ganjar.<br /> <br /> Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah Wisnu Zaroh mengaku bersyukur dengan capaian tiga penghargaan BKN Award 2022 tersebut. Dari tiga <em>award</em> itu, yang paling diutamakan adalah peringkat satu (<em>special mention</em>) penerimaan komitmen peningkatan layanan BKN.<br /> <br /> ”Ini yang berat karena layanan BKN ada beberapa macam, seperti mutasi, kenaikan pangkat, peningkatan jabatan, penilaian kinerja, pembinaan pegawai, pengembangan karir dan lainnya. Mendapat nomor satu itu membanggakan bagi kami. Walau kami dalam hal pelayanan kepegawaian, kami tidak pernah berpikir harus juara, itu tidak,” ujar Wisnu.<br /> <br /> Dia meminta kepada seluruh ASN di Jateng untuk tak berpuas diri. Justru menjadi momen bagi ASN untuk memberikan kinerja prima, bukan sekadar predikat. Salah satu yang jadi prioritas adalah terus menyempurnakan sistem kepegawaian di Pemprov Jateng. Yakni dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi digital.<br /> <br /> Teknologi, kata dia, membantu mengawasi kinerja pegawai dan mengurangi penggunaan alat tulis kantor (ATK). Alhasil juga dapat menghemat anggaran serta menjadikan pengawasan kerja lebih akurat.<br /> <br /> ”Kami setuju dengan Pak Ganjar Pranowo dengan digitalisasi, karena dampaknya luar biasa. Misal untuk efisiensi ATK kertas luar biasa. Dulu di BKD pasti ada anggaran ATK di setiap bidang. Tetapi sekarang di BKD pada bidang-bidang tidak ada (anggaran) ATK, yang ada hanya di sekretariat,” papar Wisnu.<br /> <br /> Digitalisasi tidak hanya dilakukan untuk efisiensi ATK. Pantauan kinerja ASN pun dilakukan menggunakan kanal digital. Di antaranya, presensi pegawai yang teringkas dalam aplikasi telepon pintar. Dengan cara itu, segala upaya ASN untuk melakukan maladministrasi dapat terpantau. (bay/ria)

Pemprov Jateng Terima 3 Penghargaan BKN Award, Digitalisasi Jadi Kunci

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#badan kepegawaian daerah

Berita Terkini