<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/NURHUDI-NASIR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dalam rapat paripurna, Rabu (14/9) siang Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik telah membacakan keputusan hasil sidang etik terhadap dua anggota dewan. Yakni, Nurhudi Didin Arianto dan M. Nasir Cholil. Sebelumnya, dua wakil rakyat dari Nasdem itu sebagai teradu dalam kasus ritual pernikahan manusia dan kambing.  Berdasarkan surat keputusan (SK) BK DPRD Gresik Nomor 1 Tahun 2022, untuk M. Nasir Cholil tidak terbukti melanggar kode etik dewan. Wakil rakyat dari Menganti itupun lolos. "Hasil dari penyelidikan BK, yang bersangkutan hanya memenuhi undangan saja. Bahasa anak sekarang kena prank," ungkap Ketua DPRD Gresik M. Abdul Qodir, seusai sidang paripurna.  Beda hal dengan Nurhudi. Hasil sidang etik BK menyatakan bahwa politisi asal dapil Balongpanggang dan Benjeng itu terbukti melanggar tata tertib (tatib) dan kode etik dewan. Karena itu, Nurhudi mendapat sanksi. Namun, ternyata sanksinya tidak berat, melainkan kategori sedang.  Sesuai pasal 31 huruf b Peraturan DPRD Gresik, sanksi sedang itu berupa pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan dewan (AKD) atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPRD atau pimpinan AKD. Nurhudi sendiri, sebelumnya menjabat sebagai sekretaris Komisi IV.  "Pasca keputusan BK dibacakan, beliau telah diberhentikan jabatannya di dalam AKD. Namun, statusnya sebagai anggota DPRD Gresik masih melekat,"  ujar Qodir.  Andaikan sanksi berat, sesuai tatib DPRD Gresik maka yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan sebagai anggota dewan. Qodir mengakui, bisa jadi keputusan tersebut tidak memuaskan semua pihak. Namun, BK telah bekerja sesuai dengan tupoksinya.  Disinggung Nurhudi yang sudah menjadi tersangka dan ditahan aparat penegak hukum, Qodir menjawab diplomatis. "Adapun proses yang bukan domain kami, tentu kami akan menghormati. Kami juga menunggu perkembangannya," tandasnya.  Karena Nurhudi dinyatakan tetap berstatus sebagai anggota dewan, maka dia masih berhak menerima gaji pokok setiap bulan. Nurhudi sendiri ditahan di Rutan Polres Gresik sejak 18 Juli 2022 lalu.  Sementara itu, kelengkapan berkas perkara pidana dugaan penistaan agama berupa pernikahan manusia dan kambing tersebut masih terus diteliti Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik. "Untuk mengetahui, apakah petunjuk sebelumnya sudah dipenuhi oleh penyidik atau belum," tutur Kasi Pidana Umum Kejari Gresik Ludy Himawan.

Anggota DPRD Gresik Sudah Ditahan, tapi Tetap Terima Gaji Bulanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/KAMBING.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jalan panjang kasus ritual pernikahan manusia dan kambing di Gresik, akhirnya hampir berujung. Tapi, ujung itu hanya untuk persidangan etik dua anggota DPRD Gresik yang menjadi terlapor dalam pernikahan nyeleneh tersebut. Yakni, Nurhudi Didin Arianto dan Moh. Nasir, keduanya wakil rakyat dari Fraksi Nasdem.  Rabu (14/9), Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik dijadwalkan membacakan keputusan sanksi atas pelanggaran kode etik untuk dua orang tersebut. Nah, untuk penanganan hukum pidana, Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, sejauh ini masih meneliti berkas perkara empat tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama maupun UU ITE itu.  Ketua DPRD Gresik HM. Abdul Qodir mengatakan, pembacaan sanksi oleh BK akan disampaikan dalam rapat paripurna. "Sanksi berdasarkan hasil keputusan rapat Badan Kehormatan. Sehingga tidak ada tanggapan maupun sanggahan dari anggota rapat paripurna lainnya," ucap dia, Selasa (13/9).  Soal sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada Nurhudi dan Nasir, Qodir tidak bersedia membuka. Dia meminta untuk menunggu pembacaan resmi BK. "Sesuai mekanisme dan tata tertib dewan, sanksi atas pelanggaran kode etik legislatif dibacakan dalam sidang paripurna," ungkap politikus yang juga ketua DPC PKB Gresik itu.  Sebelumnya, kasus ini bergulir pada 5 Juni 2022 lalu. Sekelompok orang menggelar ritual pernikahan manusia dan kambing. Tempatnya, di Pesanggrahan Keramat Ki Ageng, Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, Gresik. Lokasi itu tidak lain tempat tinggal Nurhudi. Dalam ritual itu, penyelenggara juga mengundang sejumlah tokoh. Salah seorang di antaranya Nasir.  Kasus itupun mendapat reaksi luas. Baik dari Ormas Islam maupun organisasi kepemudaan. Termasuk mendapat tanggapan keras dari Bupati Fandi Akhmad Yani. Bahkan, juga ada aksi unjuk rasa dari GP Ansor ke gedung DPRD dan Mapolres Gresik. Masyarakat Jogodalu juga menggeruduk tempat pelaksanaan ritual viral tersebut.  Informasi yang beredar, kemungkinan besar sanksi etik dari BK untuk Nasir hanya masuk kategori ringan. Sebab, wakil rakyat dari Menganti itu kapasitasnya sebagai undangan. Adapun untuk Nurhudi, kabarnya masuk pelanggaran ringan atau bahkan berat. Namun, kepastiannya tentu menunggu pembacaan dari BK.  Yang jelas, pada pasal 31 Peraturan DPRD Gresik Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan, anggota yang dinyatakan melanggar kode etik dikenai sanksi berupa sanksi ringan dengan teguran lisan atau tertulis; sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPRD atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan DPRD; Dan, sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling sedikit 3 bulan atau pemberhentian sebagai anggota DPRD.  Sementara itu, kelengkapan berkas perkara pidana kasus atas dugaan penistaan agama tersebut masih terus diteliti oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik. "Apakah petunjuk sebelumnya sudah dipenuhi oleh penyidik atau belum," tutur Kasi Pidana Umum Kejari Gresik Ludy Himawan.  Pihaknya juga belum bisa menyampaikan lebih detail tentang status kelengkapan berkas perkara. Yang pasti, segala perkembangan kasus tersebut akan terus disampaikan. "Karena ranahnya masih tahap penelitian. Saya belum bisa sampaikan sudah lengkap atau belum," tandasnya.  Dalam perkara ini, Polres Gresik sudah menetapkan empat tersangka. Yakni, Nurhudi Didin Arianto, Arif Syaifullah, Saiful Arif, dan Sutrisna alias Krisna. Mereka ditahan di Rutan Mapolres Gresik.

Sanksi Etik untuk Dua Anggota DPRD Gresik Dibacakan Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/NURHUDI-NASIR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik telah merampungkan seluruh tahapan persidangan dugaan pelanggaran etik dengan terlapor dua anggota dewan dari Fraksi Nasdem, Senin (1/8). Yakni, Nurhudi Didin Arianto dan Muhammad Nasir. Keduanya terseret dalam kasus ritual pernikana manusia dengan kambing pada 5 Juni 2022 lalu.  Kedua wakil rakyat tersebut tinggal menunggu keputusan pemberian sanksi yang akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Gresik mendatang. Kepastian kapan rapat paripurna, menunggu penjadwalan dari badan musyawarah (bamus) dewan.  Senin (1/8), BK telah merampungkan verifikasi alat bukti yang sudah disampaikan pihak pelapor maupun terlapor dalam rapat sebelumnya. Mulai video, gambar, rekaman suara, hingga keterangan dari para pihak.  ’’Sudah rampung dan memenuhi syarat sehingga tugas BK sudah selesai. Seluruh hasilnya akan kami sampaikan kepada pimpinan dewan dan tim ahli,’’ kata Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Ridwan.  Selanjutnya, berkas sidang etik tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pemberian sanksi. Sekaligus pimpinan dewan segera menjadwalkan rapat paripurna tentang penyampaian hasil sidang etik dewan. ’’Sanksi akan dibacakan dalam forum rapat tertinggi di ranah legislatif. Terbuka untuk umum,’’ tutur politikus asal Menganti itu.  Seluruh tahapan tersebut merujuk Peraturan DPRD Gresik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Beracara BK. Setidaknya terdapat lima hal yang menjadi prinsip pertimbangan sebelum pengambilan keputusan. ’’Sehingga wajar prosesnya terbilang lama. Agar semua berjalan sesuai prosedur dan proporsional,’’ jelas Mujid.  Yang pasti, keputusan yang disampaikan akan bersifat mengikat masing-masing pihak. Baik berupa sanksi ringan, sedang, maupun berat. Juga menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan fraksi dan ketua partai yang bersangkutan. ’’Karena keputusan PAW (pergantian antarwaktu) menjadi wewenang masing-masing partai,’’ ungkap Mujid.  Terpisah, kasus yang menyeret dua anggota legislatif itu mendapat tanggapan dari DPD Nasdem Gresik. Partai yang menaunginya sebagai anggota legislatif. Hingga kini, belum ada keputusan terkait sanksi dari internal Nasdem. ’’Kami menunggu putusan dari dewan pimpinan pusat (DPP),’’ jelas Ketua DPD Partai Nasdem Gresik Saiful Anwar.  Pihaknya juga mengambil sikap asas praduga tak bersalah. Mengingat, belum ada putusan hukum tetap dan mengikat dari pengadilan. Meski, proses hukum atas peristiwa tersebut masih berjalan. ’’Kita menunggu proses itu. Jika kemudian yang bersangkutan ini bersalah, kita juga masih menunggu arahan selanjutnya dari DPP,” pungkasnya.

Kasus Penodaan Agama, Sanksi Dua Anggota DPRD Gresik Tinggal Dibacakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/NURHUDI-NASDEM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik masih terus melanjutkan sidang tentang dugaan pelanggaran kode etik dua anggota dewan. Yakni, Nurhudi Didin Arianto dan Muhammad Nasir. Dua anggota dari Fraksi Nasdem itu disidang lantaran terseret dalam perkara penistaan agama berupa ritual pernikahan manusia dan kambing.  Sejauh ini, BK telah memanggil saksi dari pihak teradu sebagai pertimbangan dalam memberikan sanksi dari ranah legislatif. ’’Tujuannya, mematangkan materi sebelum BK mengambil keputusan,’’ ujar Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan.  Nah, tahapan tersebut kian mendekati babak akhir dalam proses sidang etik. Mujid pun tidak menampik bahwa akan ada sanksi yang diberikan, baik kepada Nurhudi maupun Mohammad Nasir yang ikut terseret lantaran hadir dalam pernikahan tersebut. ’’Kami akan sampaikan terus kelanjutan proses persidangan di BK,’’ tandasnya.  Sesuai Pasal 31 Peraturan DPRD Gresik Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan, anggota yang dinyatakan melanggar kode etik dikenai sanksi berupa sanksi ringan dengan teguran lisan atau tertulis, sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPRD atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan DPRD. Adapun sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling sedikit 3 bulan atau pemberhentian sebagai anggota DPRD.  Sebelumnya, dalam kasus penistaan agama tersebut, Satreskrim Polres Gresik telah menahan tiga tersangka. Yakni, Arif Syaifullah, pemilik Sanggar Cipta Alam sekaligus pembuat konten pernikahan manusia dan kambing,  Syaiful Arif, yang berperan sebagai mempelai pria, dan Sutrisna alias Krisna yang bertindak sebagai penghulu. Dari empat tersangka yang ditetapkan, tinggal satu tersangka yang belum dilakukan penahanan. Yakni, Nurhudi Didin Arianto.  Kasatreskrim Polres Gresik Iptu Wahyu Rizki Saputro menyatakan, terdapat tiga tersangka yang sudah dilakukan penahanan. Terbaru yang ditahan adalah Sutrisna alias Krisna. Yang bersangkutan memenuhi panggilan pada Jumat (15/7) setelah berhalangan hadir dalam persidangan karena sakit. Setelah melalui pemeriksaan sekitar tujuh jam, Krisna langsung digiring menuju Rutan Polres Gresik.  Bagaimana dengan tersangka Nurhudi? Sejauh ini, dia memang belum memenuhi panggilan. Namun, kuasa hukum anggota DPRD Gresik itu telah mengonfirmasi kepada pihak kepolisian. ’’Akan hadir memenuhi panggilan pada Senin (18/7). Kita tunggu saja,’’ tutur perwira dengan dua balok di pundaknya tersebut.  Namun, jika kembali mangkir, tersangka akan dikirimi surat pemanggilan kedua dengan batas waktu hingga Kamis (21/7). Pihak kepolisian berharap tersangka kooperatif agar proses hukum berjalan dengan lancar.  Dalam perkara ini, Polres Gresik menjerat Arif Syaifullah dengan Pasal 45 (a) Ayat 2 UU ITE juncto Pasal 156 (a) KUHP. Sesuai Pasal 156 (a) KUHP ancaman pidananya selama-lamanya 5 tahun penjara. Adapun Pasal 45 (a) Ayat 2 UU ITE ancaman pidananya paling lama 6 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Adapun Syaiful Arif, Sutrisna alias Krisna, dan Nurhudi Didin Arianto dijerat Pasal 156 (a) KUHP.

Kasus Penistaan Agama, Tinggal Satu Anggota DPRD Gresik Belum Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/SIDANG-BK-GRESIK2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sidang kasus dugaan pelanggaran kode etik dua anggota DPRD Gresik terus berlanjut. Rabu (6/7) badan kehormatan (BK) DPRD Gresik telah memanggil Nurhudi Didin Arianto sebagai pihak teradu untuk memberikan keterangan.  Sebelumnya, Nurhudi yang merupakan plitikus Nasdem itu dilaporkan atas keterlibatannya dalam ritual pernikahan nyeleneh manusia dan kambing pada 5 Juni lalu. Anggota DPRD lainnya yang juga terseret adalah M. Nasir Cholil, yang turut hadir dalam pernikahan nyeleneh tersebut.  Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Ridwan menyatakan bahwa tahapan sidang etik atas kasus tersebut kian memasuki babak akhir. Yakni, mendengar keterangan saksi dari pihak teradu. Baik saksi dari pihak Nasir maupun pihak Nur Hudi. ’’Kami jadwalkan pekan depan. Setelah itu, akan ada keputusan pemberian sanksi terhadap kedua teradu,’’ ujarnya.  Mujid menyatakan, keterangan yang diberikan oleh Nur Hudi tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Yakni, memfasilitasi tempat pernikahan nyeleneh tersebut untuk keperluan konten. Begitu juga dengan Nasir, kedatangannya ke Pesanggrahan Ki Ageng hanya untuk memenuhi undangan.  Yang pasti, keterangan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan BK dalam memberikan sanksi. Meskipun tidak ada niatan buruk, peristiwa tersebut mendapat kecaman dari banyak pihak. Baik dari kalangan masyarakat maupun organisasi keagamaan. ’’Bahkan sudah masuk ke ranah hukum dan diklasifikasikan sebagai penistaan agama,’’ tuturnya.  Politikus PDIP itu juga menyatakan bahwa hingga kini pihaknya belum mendapat surat tembusan dari Polres Gresik. Tentang status penetapan tersangka terhadap Nur Hudi atas kasus penistaan agama.  Karena itu, hak dan kewajiban Nur Hudi sebagai anggota DPRD Gresik masih tetap berlaku. ’’Yang pasti, putusan apa pun ada di ranah hukum. Proses sidang etik di legislatif akan tetap berjalan,’’ ujarnya.

Kasus Pernikahan Manusia dan Kambing, BK Sudah Panggil Nurhudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/KAMBING.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik belum melakukan pemanggilan kepada Nur Hudi Didin Arianto dalam sidang etik. Padahal, politikus asal Benjeng itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Gresik atas keterlibatannya memfasilitasi tempat dalam pernikahan nyeleneh manusia dengan kambing.  ”Segera kami agendakan. Sebab, dalam sidang etik ada tahapan yang harus dilalui,” kata Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Ridwan.  Politikus PDIP tersebut menyampaikan bahwa pihaknya belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nur Hudi. Padahal, dia sudah berstatus tersangka atas kasus penistaan agama. Dalam ranah legislatif, status anggota komisi IV itu juga sebagai terlapor atas dugaan pelanggaran kode etik dewan.  Mujid menjelaskan bahwa proses sidang etik sudah memasuki tahap mendengar keterangan terlapor. Hari ini (4/7) pihaknya kembali menggelar sidang dengan lebih dulu memanggil M. Nasir, salah satu anggota dewan yang juga dilaporkan lantaran ikut hadir dalam pernikahan tak wajar tersebut. ”Sebelumnya kami telah menerima bukti tambahan dari para pelapor. Setelah dirasa lengkap, baru memanggil pihak terlapor,” ujarnya.  Jika melihat Pasal 30 Peraturan DPRD Gresik Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan, besar kemungkinan, kedua terlapor dari Fraksi Nasdem itu akan diganjar sanksi sedang. Perbuatan mereka memenuhi unsur pasal tentang pelanggaran tata tertib rapat yang menjadi perhatian publik.  ”Sanksi sedang bisa berupa pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPRD, pemberhentian dari jabatan pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan DPRD,” ucap Mujid.  Namun, potensi sanksi berat juga mengancam Nur Hudi. Alasannya, pada 2020 dia pernah berurusan dengan BK. Setelah dilaporkan warga setelah berupaya mendamaikan korban dan pelaku pencabulan meski proses hukum masih berjalan. ”Terkait hal itu, tentu menunggu proses tata beracara BK. Yang pasti, proses hukum di kepolisian juga menjadi pertimbangan kami,” ujarnya.  Meski demikian, Mujid menegaskan bahwa Nur Hudi dan Nasir masih menyandang status wakil rakyat. Sehingga keduanya memiliki hak dan kewajiban yang masih melekat untuk melaksanakan tugas kedewanan. ”Hingga ada keputusan dari BK tentang sanksi etik. Juga putusan yang berkekuatan hukum tetap dari lembaga penegak hukum,” terang dia.  Sebelumnya Polres Gresik telah menetapkan empat tersangka atas kasus pernikahan nyeleneh tersebut pada 1 Juli lalu. Bahkan, Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur Azis menyebutkan, ada potensi penambahan tersangka. ”Tidak tertutup kemungkinan. Karena kami masih terus melakukan pengembangan,” ujar Azis.  ---  Pelanggaran Berat dalam Kode Etik DPRD Gresik <ul> 	<li>Mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang oleh badan kehormatan</li> 	<li> Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur DPRD</li> 	<li>Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota selama tiga bulan berturut- turut tanpa keterangan yang sah</li> 	<li> Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat sebagai calon anggota yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD</li> 	<li>Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur DPRD</li> 	<li>Tertangkap tangan melakukan perbuatan pidana dan</li> 	<li>Terbukti melakukan perbuatan pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap</li> </ul>

Menanti Sanksi Dua Anggota DPRD Gresik dari Fraksi Nasdem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ANSOR-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik terus menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik  anggota. Itu dilakukan setelah adanya keterlibatan dua anggota dewan dalam ritual pernikahan manusia dan kambing. Hari ini (13/6) BK bersama pimpinan dewan akan meminta keterangan saksi ahli.  Hal tersebut bertujuan menindaklanjuti pengaduan yang ditujukan kepada dua anggota Fraksi Nasdem, yakni Nur Hudi Didin Arianto dan Muhammad Nasir. ’’Proses verifikasi laporan melalui pendapat ahli. Untuk mengetahui unsur pelanggaran kode etik yang dilakukan para pihak yang diadukan,’’ jelas Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Ridwan.  Hingga kini, para pimpinan telah menonaktifkan Ketua BK Gresik Muhammad Nasir untuk sementara. Tujuannya, menghindari konflik kepentingan dalam penekanan etik dewan. ’’Yang bersangkutan bersedia dan sudah legawa. Nanti rapat-rapat BK diikuti oleh pimpinan,’’ jelasnya.  Politikus PDIP itu menegaskan bahwa pihaknya akan bergerak dalam ranah etik. Hal tersebut diatur dalam peraturan DPRD Gresik Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kode Etik Dewan. ’’Sesuai dengan ranah dari setiap lembaga. Berikut juga sanksi yang akan diberikan,’’ jelasnya.  Namun, lanjut Mujid, keputusan dari lembaga lain juga akan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi. Peristiwa aneh tersebut masih menjadi buah bibir dan cibiran. Apalagi, ada wakil rakyat yang ikut terlibat. ’’Kami tidak ingin kehilangan trust dan menjaga kepercayaan masyarakat,’’ ungkapnya.  Ketua DPRD Gresik Much. Abdul Qodir juga menyampaikan bahwa proses sidang kasus tersebut akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Pasalnya, hal tersebut dianggap sebagai kasus yang bisa merusak citra masyarakat Gresik dan wakil rakyat.  ’’Tentu kami di legislatif ikut malu. Yang pasti, proses sidang etik akan kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab,’’ terangnya.  Sebagaimana diketahui, nama Nur Hudi dan Nasir menjadi sorotan setelah terlibat dalam kasus pernikahan seorang pria dan seekor kambing. Dari video yang beredar, keduanya hadir dan memberikan selamat kepada para pasangan yang berperan sebagai Satrio Piningit dan Sri Rahayu itu.  ---  SANKSI PELANGGAR KODE ETIK  Pasal 31  Anggota yang dinyatakan melanggar kode etik dikenai sanksi berupa:  a. Sanksi ringan dengan teguran lisan atau tertulis.  b. Sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPRD atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.  c. Sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling sedikit 3 bulan atau pemberhentian sebagai anggota DPRD.  Sumber: Peraturan DPRD Gresik Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kode Etik Dewan

Usut Dugaan Pelanggaran Etik, BK DPRD Gresik Undang Saksi Ahli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG_20211116_123116_1-1.jpg" alt="Ketua BK DPRD Provinsi Sulsel Irfan A.B. Dokumentasi pribadi/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua BK DPRD Provinsi Sulsel Irfan A.B. Dokumentasi pribadi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengeluarkan surat teguran keras kepada dua anggota dewan. Sebab, keduanya malas mengikuti sejumlah rapat-rapat penting di kantor dewan.  ”Iya memang ada dua anggota. Sudah dikirimkan surat ke fraksi masing-masing, perihal anggotanya kurang aktif,” sebut Ketua BK DPRD Sulsel Irfan A.B. seperti dilansir dari Antara di Makassar, Selasa (16/11).  Dua anggota tersebut yakni Desy Susanti Sutomo dari Fraksi Nasdem dan Vonny Ameliani dari Fraksi Gerindra. Kedua srikandi DPRD Sulsel itu dianggap berulang kali tidak menghadiri rapat. Seperti rapat komisi dan paripurna.  Meski baru dua yang disurati perihal kehadiran rapat, menurut Irfan, beberapa anggota lain yang terdeteksi malas mengikuti rapat juga akan dikenakan teguran yang sama bila tak mengindahkan aturan. Dalam kode etik disebutkan, apabila anggota DPRD tidak mengikuti rapat paripurna, rapat komisi, maupun rapat alat kelengkapan dewan, selama tiga kali berturut-turut tanpa keterangan, BK memiliki kewenangan memberikan peringatan.  Irfan menambahkan, surat peringatan diberikan kepada fraksi dari anggota yang bersangkutan termasuk bisa mengusulkan pergantian antar waktu (PAW) kepada anggota dewan yang bersangkutan karena malas ikut rapat.  Menanggapi hal tersebut, peneliti senior Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel Herman mengungkapkan, anggota dewan digaji negara melalui pajak dipungut dari rakyat. Tugas utamanya adalah rapat membuat regulasi, hingga membahas anggaran dan mengawasinya.  ”Jika mereka malas hadir rapat, itu sudah keterlaluan. Tugas mereka jelas, pengawasan, budgeting (pengaggaran), dan regulasi. Kalau malas ikut rapat, secara tidak langsung menurunkan kinerja, mengkhianati dan mengingkari amanah rakyat diberikan kepadanya,” papar Herman.  Meskipun bukan aparatur sipil negara (ASN) yang diharuskan masuk tiap hari ke kantor, menurut Herman, mengikuti rapat merupakan bagian dari kewajiban anggota dewan, sebagai keterwakilan rakyat.  ”Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel tidak perlu menyembunyikan nama-nama legislator yang malas, bila perlu nama mereka diumumkan kepada publik dan dijatuhi sanksi tegas, sebagai bentuk efek jera agar diketahui khalayak dan konsituennya,” ucap Herman.

Badan Kehormatan Tegur Dua Anggota DPRD Sulsel Malas Rapat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/20200309_122721_1-1.jpg" alt="Ketua DPRD Sumbar Supardi. Mario Sofia Nasution/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Sumbar Supardi. Mario Sofia Nasution/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumatera Barat (Sumbar) masih menunggu laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Demokrat, JM. Tanpa ada laporan, BK tidak dapat menindaklanjuti persoalan tersebut.  Ketua BK DPRD Sumbar Irzal Ilyas Dt Lawuik Basa seperti dilansir dari Antara pada Rabu (15/4) mengatakan, sejauh ini, anggota DPRD Sumbar daerah pemilihan Sumbar VI itu telah membuat pernyataan. Dalam pernyataan itu, JM mengaku diberhentikan anggota TNI di depan Korem 032 Wirabraja, saat sedang mabuk bersama rekannya dan tiga perempuan di dalam sebuah mobil putih.  ”Dia sudah memberikan klarifikasi dan kita masih menunggu proses di fraksi. Selama belum ada yang merasa dirugikan atas tindakan itu, kami belum dapat beracara menyikapi dugaan pelanggaran ini,” kata Irzal di Padang.  Dia mengatakan, walaupun dia dengan Jefri Masrul berasal dari Partai Demokrat, dalam kasus dugaan pelanggaran tersebut akan bersikap objektif.  ”Kita tentu tidak melihat dari partai mana dia, tapi dugaan pelanggaran etik yang dilakukannya,” tutur Irzal.  Selain itu, lanjut dia, di Fraksi Demokrat sedang melakukan proses pengambilan tindakan akibat kasus itu. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumbar telah merekomendasikan kepada DPD dan DPP Partai Demokrat untuk memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Rekomendasinya berupa sanksi administrasi dan juga sanksi yang tegas.  ”Proses masih di internal partai dan selama belum ada laporan orang yang dirugikan atas kasus ini, BK belum dapat menindaklanjuti hal tersebut,” terang Irzal.  Dia juga mengatakan, dari pihak kepolisian hanya memberikan sanksi tilang, karena mobil yang digunakan tidak memiliki tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang sama dengan di STNK yang diperlihatkan kepada petugas.  ”Kalau pidana tidak ada. Ini persoalan etik karena dia mabuk. Kita masih menunggu ada laporan untuk dapat ditindaklanjuti di badan kehormatan,” ujar Irzal.  Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, terus memantau persoalan tersebut. Namun, hingga saat ini, belum ada warga yang melaporkan kasus tersebut ke DPRD Sumbar.  ”Selama belum ada laporan, BK belum dapat bekerja dan jika ada laporan masuk, saya yang akan langsung meminta BK bekerja mengungkap dugaan pelanggaran etik ini,” ucap Supardi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nN1fYblmEGU  https://www.youtube.com/watch?v=UO6WcbULhUU  https://www.youtube.com/watch?v=sZD0JdNN61k  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Anggota Dewan Mabuk Bersama Tiga Perempuan Tunggu Sanksi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#badan kehormatan

Berita Terkini