<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/bea-cukai-32099110.jpg" alt="Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, terjaganya kinerja sektor manufaktur menandakan resiliensi ekonomi Indonesia di tengah berbagai risiko ketidakpastian." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, terjaganya kinerja sektor manufaktur menandakan resiliensi ekonomi Indonesia di tengah berbagai risiko ketidakpastian.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kinerja Purchasing Managers&rsquo; Index (PMI) Indonesia pada November 2023 tercatat di level 51,7, meningkat dari bulan sebelumnya yang berada di level 51,5.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peningkatan PMI tersebut membuktikan konsistensi aktivitas manufaktur yang masih terjaga selama 27 bulan berturut-turut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, terjaganya kinerja sektor manufaktur menandakan resiliensi ekonomi Indonesia di tengah berbagai risiko ketidakpastian dan tren perlambatan ekonomi global.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Capaian ini tidak terlepas dari peran APBN dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional serta mengantisipasi berbagai ketidakpastian yang masih tinggi,&rdquo; kata Febrio Kacaribu dalam keterangan tertulis, Jumat (1/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, beberapa negara mitra dagang utama seperti, Amerika Serikat dan Jepang tercatat terkontraksi yaitu masing-masing ke level 49,4 dan 48,3. Sedangkan, Tiongkok tercatat ekspansif di level 50,7.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Febrio menjelaskan sektor manufaktur yang masih ekspansif didorong oleh tingkat permintaan dalam negeri yang masih kuat dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, produsen juga meningkatkan pembelian dan persediaan input sejalan dengan meningkatnya keyakinan prospek permintaan domestik yang masih kuat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Secara keseluruhan, sentimen pada sektor manufaktur Indonesia pada bulan November tetap positif di tengah harapan akan kondisi pasar yang lebih kuat dan stabilitas harga yang lebih baik,&rdquo; jelasnya.</div>

Sektor manufaktur yang masih ekspansif didorong oleh tingkat permintaan dalam negeri yang masih kuat dan peningkatan penyerapan tenaga kerja

Kinerja PMI Masih Ekspansif, Kepala BKF: Tanda Resiliensi Ekonomi RI di Tengah Perlambatan Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/30/CLOSING-RAMADAN-RUNWAY-2023-FEDRIK-TARIGAN-17-298442090.jpg" alt="ILUSTRASI. Peragaan Busana yang ditampilkan pada Closing Ceremony Ramadan Runway 2023 di Mall Kota Kasablanca, Jakarta, Sabtu (29/4/2023)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Peragaan Busana yang ditampilkan pada Closing Ceremony Ramadan Runway 2023 di Mall Kota Kasablanca, Jakarta, Sabtu (29/4/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Di tengah berbagai tekanan global, pemerintah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dengan tetap mengutamakan kualitas dan keberlanjutan. Di sisi lain, pemerintah terus memacu sumber-sumber pertumbuhan salah satunya melalui industri halal. Dengan populasi muslim lebih dari 230 juta jiwa dan kapasitas industri halal, mulai dari makanan dan minuman, farmasi, industri kosmetik, keuangan, hingga pariwisata, Indonesia telah menunjukkan potensi yang signifikan untuk mengembangkan ekonomi halal sebagai mesin pertumbuhan negara. Pada 2020, pasar ekonomi halal global telah mencapai USD 2,30 triliun dan diperkirakan akan mencapai USD 4,96 triliun pada 2030 seiring dengan meningkatnya permintaan produk halal. Persepsi halal sebagai nilai universal Islam dan kapasitas untuk melampaui bisnisnya, telah memberikan jaminan dan kepercayaan kepada pelaku industri halal (produsen) dan konsumen dalam menghadapi kondisi pasar yang menantang namun tetap kompetitif dan menguntungkan. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan RI mengadakan Konferensi Keuangan Islam Tahunan ke-7 (7th Annual Islamic Finance Conference/AIFC ke-7) tahun 2023 dengan tema 'Peran Keuangan Islam untuk Mengatasi Ketidakpastian Global melalui Ekonomi Halal dan Reformasi Struktural yang Berkelanjutan dan Inklusif'. AIFC ke-7 yang digelar secara daring pada 29-30 Agustus 2023 ini, dirancang untuk membahas dan mengatasi sejumlah isu utama yang terkait dengan ekonomi dan keuangan halal seperti: (i) pengembangan ekosistem halal yang kuat, (ii) penguatan industri halal, dan (iii) penyaluran pembiayaan halal dalam mendukung pengembangan ekonomi halal. "AIFC ke-7 diselenggarakan setelah pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN Ke-10 (10th AFMGM) yang baru terlaksana pekan lalu di Jakarta. Seperti kita tahu, tema Keketuaan ASEAN Indonesia adalah Pusat Pertumbuhan (Epicentrum of Growth). Hal ini sejalan dengan yang kita harapkan agar AIFC ini juga dapat menghasilkan wawasan, inovasi, kolaborasi, dan strategi yang berharga tentang bagaimana mengembangkan ekonomi dan keuangan halal secara kuat sebagai sumber pertumbuhan," jelas Adi Budiarso, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Senin (28/8). AIFC ke-7 merupakan acara tahunan yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan seperti pengambil kebijakan, profesional, ekonom, akademisi, dan sektor swasta untuk membahas berbagai isu utama keuangan Islam, ekonomi dan pembangunan, di seluruh dunia khususnya di Indonesia. Konferensi ini juga merupakan acara Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, yang dirancang untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan Islam. Pada hari pertama, Konferensi AIFC ke-7 akan dibuka oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu Febrio Kacaribu dan dilanjutkan dengan pidato kunci dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Acting Director General of Islamic Development Bank Institute Sami Al Suwailem mewakili Presiden IsDB yang berhalangan hadir. Selain itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo akan memberikan kuliah tamu mengenai Proyeksi Ekonomi Islam Global 2023. Selanjutnya, akan ada diskusi panel yang menghadirkan pembicara internasional seperti Prof. Marco Tieman, Adjunct Professor, Azman Hashim dari International Business School, UTM Malaysia, Prof. Tariqullah Khan, INCEIF Malaysia, Dr. Mohamed Eskandar Shah (PhD), Associate Professor of Islamic Finance, Hamad Bin Khalifa University (HBKU), dan Siti Aminah, M.Pd.I, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kepala Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar akan memberikan kuliah tamu pada hari kedua. Sedangkan sesi panel akan menghadirkan Dr. Winai Dahlan, Director of the Halal Science Center of Chulalongkorn University Thailand, Prof. Sapta Nirwandar, Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center, Arief Hartawan, Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Keuangan Islam Bank Indonesia, serta Bambang Widjanarko, Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Bank Umum Syariah OJK. Sejalan dengan konferensi ini, BKF bersama pihak terkait juga mengadakan acara call of paper (CFP) untuk memanfaatkan informasi dan wawasan berharga dari akademisi dan praktisi untuk dijadikan sumber referensi bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah. CFP telah menerima 267 karya, baik nasional maupun internasional. Sebanyak dua puluh karya terbaik akan dipresentasikan bersamaan dengan seminar.

Konferensi ini juga merupakan acara Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, yang dirancang untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan Islam

Majukan Industri Halal, BKF Kementerian Keuangan Gelar AIFC ke-7

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221020-WA0003.jpg" alt="PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mengakuisisi PLTU Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. (Dok PLN)" width="100%">
<figcaption>PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mengakuisisi PLTU Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. (Dok PLN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah mendapatkan pendanaan senilai USD 500 juta (sekitar Rp 7,6 triliun) untuk mempercepat upaya pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Program pensiun dini PLTU itu dalam rangka menuju net zero emissions (NZE) pada 2060. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan, pendanaan tersebut didapatkan melalui skema energy transition mechanism (ETM) country platform. &rdquo;Dari jumlah dana yang disetujui, prioritas untuk jangka pendek akan difokuskan untuk mempercepat penghentian dini dua proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara sebesar 1,7 gigawatt,&rdquo; ujarnya pada Workshop on Energy Transition Mechanism (ETM) Implementation di Jakarta kemarin (23/8). Febrio melanjutkan, pendanaan itu masih bisa meningkat hingga USD 4 miliar atau sekitar Rp 61,2 triliun. Utamanya dari Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia, dan pendanaan lainnya, termasuk pemerintah Indonesia. Meski begitu, Febrio menyebutkan, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah minimnya kontribusi sektor swasta. Selain itu, jelas Febrio, masih dibutuhkan pembiayaan murah dari aliran dana konsesi. &rdquo;Semakin rendah pricing pembiayaan konsesional yang diperoleh negara, semakin besar fleksibilitas yang dimiliki negara tersebut untuk mengembangkan mekanisme yang dapat memastikan risiko kredit yang dapat diterima dan juga transisi yang adil bagi investor, pemberi pinjaman, dan semua pihak yang terkait,&rdquo; imbuhnya. Sebagaimana diketahui, pensiun dini PLTU merupakan salah satu langkah menuju NZE pada 2060. Hal itu juga bagian dari kesepakatan dalam Konferensi Perubahan Iklim Ke-26 PBB (COP-26) di Glasgow, Skotlandia, 2021 silam. Sebagai contoh program pensiun dini PLTU, jika masa berlaku PLTU 24 tahun, masa berlaku itu bisa dikurangi menjadi 15 tahun saja. Pada prinsipnya, semakin cepat pensiun dilakukan, emisi karbon bisa berkurang. Upaya pensiun dini PLTU memerlukan dana yang besar. Sebab, PLTU yang akan distop akan &rdquo;digantikan&rdquo; pembayarannya untuk mempercepat masa pensiun. Selain itu, pemerintah akan menggantinya dengan pembangkit yang lebih ramah lingkungan. Febrio mengatakan, berdasar dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia telah menaikkan target penurunan emisi menjadi 31,89 persen pada 2030 dengan upaya sendiri dan dengan bantuan internasional 43,20 persen. &rdquo;NDC yang disempurnakan ini menunjukkan ambisi Indonesia yang lebih. Yang akan selaras dengan strategi jangka panjang rendah karbon dan ketahanan iklim 2050 dengan visi untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih awal,&rdquo; jelasnya. Menurut Febrio, masih dibutuhkan pendanaan yang besar untuk mencapai target tersebut, yaitu mencapai USD 281 miliar pada 2030. Jumlah itu tentu akan dipenuhi oleh investasi publik dan swasta. (dee/agf/gih/far/c9/fal)

Pemerintah mendapatkan pendanaan senilai USD 500 juta (sekitar Rp 7,6 triliun) untuk mempercepat upaya pensiun dini PLTU batu bara.

Pensiun Dini Dua PLTU, RI Dapat Rp 7,6 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Kemenkeu-Febrio-Nathan-antara.jpg" alt="Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yakin kinerja investasi di Indonesia ke depan tetap aman meski ada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. &rsquo;&rsquo;Kami sudah memperhitungkan Pemilu. Banyak orang mengatakan Pemilu menimbulkan ketidakpastian, ini ada benarnya, tapi mungkin tahun ini agak berbeda,&rdquo; kata Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu saat acara Arah Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (31/5). Febrio menjelaskan tingkat konsumsi pada masa pemilu kemungkinan besar akan meningkat tinggi. Sebab, aktivitas pemilu melibatkan jutaan orang pada berbagai kegiatan dari pesta demokrasi. Oleh karena itu, meski banyak analisis yang menduga investor akan wait and see, namun ada harapan dari segi tingkat konsumsi. Di sisi lain, sambung Febrio, pasar Indonesia juga menunjukkan kinerja yang positif. Hal itu tercermin pada terjadinya penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) di pasar modal pada kuartal I-2023. Febrio meyakini kondisi tersebut mengindikasikan momentum investasi di Indonesia saat ini dalam kondisi baik. Optimisme itu juga didukung oleh data Global IPO Watch QI 2023 yang menunjukkan Indonesia berada di peringkat keempat pada 10 negara dengan IPO teratas pada kuartal I-2023. Capaian itu ditopang oleh meningkatnya permintaan komoditas yang digunakan dalam baterai untuk kendaraan listrik. &rsquo;&rsquo;Belum pernah terjadi Indonesia ada di atas Hong Kong dan Jepang. Ini menjadi sinyal bahwa minat investasi tetap tinggi meski kita ada Pemilu sampai tahun depan,&rdquo; ujar Febrio. Kepala BKF menambahkan, Indonesia juga memiliki pengelolaan ekonomi Indonesia yang tangguh sehingga mampu membuat Indonesia lebih menonjol dibandingkan dengan negara lain. Pengelolaan ekonomi Indonesia yang baik juga terlihat pada nilai tukar rupiah yang justru terapresiasi ketika mata uang negara lain mengalami depresiasi. &rsquo;&rsquo;Jadi, kombinasi kinerja ekonomi dan tata kelola investasi yang kredibel itu membuat investor banyak masuk,&rdquo; jelas Febrio. (*) &nbsp;

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan yakin kinerja investasi di Indonesia ke depan tetap aman meski ada pelaksanaan pemilu

Kemenkeu Yakin Investasi di Indonesia Aman meski Tahun Depan Ada Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/BKF.jpg" alt="Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, anggaran bantuan terkait bantuan sosial (bansos) dalam bentuk beras, telur, dan ayam kepada masyarakat yang masuk ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) selama tiga bulan sedang difinalisasi.  Bantuan ini diberikan oleh pemerintah sebagai langkah antisipatif untuk mengendalikan inflasi selama bulan Ramadan dan Idulfitri yang didorong oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto.  "Itu (bantuan beras, telur, dan ayam) sedang difinalisasi jadi nanti kita ikuti aja arahannya," kata Febrio saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jakarta, Senin (6/3).  Febrio menuturkan bantuan beras hingga telur ayam tersebut memang diberikan untuk menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Terlebih, kata dia, sebentar lagi akan memasuki Ramadan dan Idul Fitri.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ada sejumlah jurus yang akan dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan selama Ramadan dan Lebaran 2023. Salah satunya dengan memberikan bantuan beras kepada masyarakat miskin selama tiga bulan.  Selain itu, Airlangga juga menyebut bahwa pemerintah akan memberi bantuan telur ayam beserta daging. Namun, hal tersebut masih akan diatur regulasi khususnya.  “Pemerintah telah memutuskan bahwa Pemerintah akan memberikan bantuan beras selama 3 bulan. Demikian pula untuk bantuan telur dan ayam ini sedang diatur regulasinya,” kata Airlangga dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Tahun 2023, Minggu (5/3).  Airlangga menjelaskan, bantuan pangan tersebut masing-masing akan diberikan kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan nln tunai.  “(Bansos) akan diberikan untuk 3 bulan terutama kepada desil yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan non tunai. Nah, ini diharapkan dalam 3 bulan ini bisa berjalan,” jelas Menko Airlangga.

Kepala BKF Sebut Bansos Beras, Telur dan Daging Ayam Difinalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/ekonom-prediksi-inflasi-maret-2019-capai-01-persen_m_.jpg" alt="Ilustrasi pedagang beras di pasar tradisional, komoditas beras adalah salah satu komoditas pangan yang dijaga stabilitas harganya oleh pemerintah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pedagang beras di pasar tradisional, komoditas beras adalah salah satu komoditas pangan yang dijaga stabilitas harganya oleh pemerintah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyatakan upaya pemerintah menjaga pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan telah mampu mengendalikan inflasi pada Oktober 2022.  Pada Oktober 2022 terjadi deflasi secara bulanan (month-to-month/mtm) mencapai 0,11 persen atau inflasi 5,71 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) yang lebih rendah dibanding inflasi September 2022 sebesar 5,95 persen (yoy).  "Pemerintah melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan agar inflasi pangan tetap terkendali," katanya di Jakarta, Rabu.  Realisasi inflasi Oktober 5,71 persen (yoy) ini didorong oleh inflasi volatile food yang tercatat melambat menjadi 7,2 persen (yoy) dari 9,02 persen pada September dan secara bulanan tercatat deflasi 1,49 persen.  Harga pangan hortikultura masih melanjutkan tren menurun di tengah kenaikan harga beras sedangkan rambatan dampak kenaikan BBM terus mengecil sehingga secara spasial inflasi terjadi di 29 kota indeks harga konsumen (IHK).  Melimpahnya stok pangan hortikultura mendorong penurunan harga komoditas seperti cabai, produk unggas dan tomat sedangkan harga beras mengalami peningkatan karena kelangkaan pupuk dan pengaruh cuaca yang mengganggu produksi panen gadu.  Menurut Febrio, upaya pemerintah menjaga pasokan dan distribusi pangan melalui penggunaan berbagai anggaran seperti ketahanan pangan dan infrastruktur pangan telah mampu menekan inflasi.  Dana insentif daerah (DID) yang diberikan kepada pemerintah daerah pun turut terbukti efektif mendorong daerah untuk lebih bekerja keras dalam pengendalian inflasi di wilayahnya.  Di sisi lain, inflasi inti masih melanjutkan tren naik secara moderat yaitu mencapai 3,3 persen (yoy) yang sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,2 persen (yoy).  Hal itu didorong oleh kenaikan inflasi beberapa kelompok pengeluaran seperti perumahan, transportasi, pendidikan dan jasa penyediaan makanan dan minuman/restoran.  Meski demikian, Febrio menuturkan kenaikan inflasi inti mencerminkan peningkatan permintaan domestik secara keseluruhan sejalan dengan membaiknya kondisi pandemi.  Sementara itu, inflasi administered price bergerak stabil pada 13,3 persen (yoy) didorong oleh dampak lanjutan penyesuaian harga BBM jenis bensin dan solar pada September.  "Bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai dan bantuan subsidi upah terus disalurkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat," ujarnya.  Febrio memastikan berbagai upaya akan tetap terus ditempuh pemerintah untuk mengendalikan inflasi baik di pusat maupun daerah terutama untuk meredam dampak rambatan kenaikan BBM.  Operasi pasar juga gencar digelar di berbagai daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan dengan koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).  "Peran TPIP dan TPID telah berhasil menjaga inflasi volatile food. Kinerja baik ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Ke depan, tekanan inflasi terkait efek musiman khususnya musim penghujan masih harus diwaspadai bersama," tegas Febrio.

Kemenkeu Sebut Upaya Jaga Pasokan Pangan Mampu Kendalikan Inflasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/harga-saham-Bursa-Efek-Indonesia-MIFTAHULHAYA-1.jpg" alt="Karyawan melintas didekat monitor pergerakan harga saham Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (6/4/2022). Nilai kapitalisasi pasar (market cap) Bursa Efek Indonesia (BEI) menembus Rp 9.000 triliun, tepatnya Rp 9.006 triliun, pada perdagangan Selasa (5/4/20" width="100%">
<figcaption>Karyawan melintas didekat monitor pergerakan harga saham Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (6/4/2022). Nilai kapitalisasi pasar (market cap) Bursa Efek Indonesia (BEI) menembus Rp 9.000 triliun, tepatnya Rp 9.006 triliun, pada perdagangan Selasa (5/4/20</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, ketahanan eksternal Indonesia masih tetap terjaga di tengah kondisi tidak pasti seperti sekarang ini. Salah satunya ditopang oleh kinerja neraca transaksi berjalan yang konsisten baik.  Kata dia, hal ini merupakan kinerja yang sangat baik mengingat banyak risiko yang tengah dihadapi seperti lonjakan harga minyak dunia yang didorong oleh eskalasi tensi geopolitik yang menekan neraca perdagangan migas.  “Jelas bahwa upaya reformasi struktural Indonesia berhasil menciptakan surplus neraca perdagangan nonmigas Indonesia yang konsisten tinggi bahkan terus meningkat sehingga berhasil menyerap risiko yang berasal dari kenaikan harga minyak,” ungkap Febrio, Kamis (26/5).  Adapun, neraca transaksi berjalan kuartal I-2022 mencatat surplus sebesar USD 0,2 miliar atau 0,1 persen dari produk domestik bruto (PDB). Surplus ini sedikit menurun diakibatkan kenaikan harga minyak dunia yang menyebabkan defisit di sektor migas.  Sedangkan, neraca perdagangan nonmigas tetap kuat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya meskipun sedikit menurun karena faktor eksternal, yaitu perlambatan ekspor ke negara mitra dagang utama Indonesia, seperti Tiongkok, Amerika Serikat dan Jepang.  Surplus neraca perdagangan nonmigas tercatat sebesar USD 17 miliar, sedangkan neraca perdagangan migas pada kuartal I 2022 mencatat defisit sebesar USD 5,9 miliar. "Untuk memperbaiki kondisi defisit migas, pemerintah juga terus berupaya membangun kapasitas industri hulu migas sehingga posisi neraca berjalan akan menguat," ucap dia.  Dari sisi neraca transaksi modal dan finansial terjadi peningkatan aliran dana masuk neto investasi langsung ke sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor lainnya dibandingkan kuartal sebelumnya. Ini sebagai bentuk optimisme investor terhadap prospek pemulihan ekonomi domestik sebagai akibat penanganan pandemi yang efektif dan iklim investasi yang terus terjaga di Indonesia.  "Kinerja positif ini membantu mempersempit defisit transaksi modal dan finansial menjadi USD 1,7 miliar atau sebesar 0,5 persen dari PDB," jelas Febrio.

Kinerja Baik Neraca Transaksi Berjalan Bawa Ketahanan Eksternal RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Pemukiman-Kumuh-Di-Jakarta-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Warga saat beraktivitas di Pemukiman kumuh di kawasan Kebon pala, Jakarta, Kamis (26/8/2021). Pemerintah menargetkan akan menghapus kemiskinan ekstrem di akhir 2024 mendatanag. Saat ini menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan ekstrem m" width="100%">
<figcaption>Warga saat beraktivitas di Pemukiman kumuh di kawasan Kebon pala, Jakarta, Kamis (26/8/2021). Pemerintah menargetkan akan menghapus kemiskinan ekstrem di akhir 2024 mendatanag. Saat ini menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan ekstrem m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menjelaskan, performa dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam konteks stabilitas fiskal dinilai sangat menggembirakan.  “Per 31 Maret kuartal pertama, kondisi APBN kita sehat di mana pendapatan negara tumbuh sangat tinggi mencapai 32,1 persen,” kata Febrio, Minggu (15/5).  Kabar baik lainnya adalah angka pengangguran yang terus menurun. Menurutnya, hal tersebut menandakan kebijakan yang diambil pemerintah selama 2020-2022 dalam menangani pandemi Covid-19 sudah sangat baik.  “Di tahun 2021 (8,75 juta) pengangguran sudah menurun, kemudian 2022 (8,4 juta) kembali menurun lagi. Ini menunjukan bahwa arah kebijakan kita sudah on the right track,” imbuhnya.  Selain semakin kuat, pertumbuhan ekonomi juga harus tetap berkualitas. Ini tercermin dari tingkat pengangguran menurun yang diimbangi dengan tingkat kemiskinan yang juga terus menurun, bahkan hingga ke tingkat ketimpangan yang terus membaik.  Harapannya, pemerintah dapat merancang kebijakan-kebijakan untuk menghadapi tantangan yang berbeda. “2022 kita tetap optimis walaupun kita dihadapkan pada challenge yang berbeda dalam jangka menengah,” ungkapnya.  Pada tahun 2022 hingga 2026, reformasi akan terus dilakukan dari sisi struktural, terutama dalam kemudahan berusaha, juga dengan menaikkan daya saing hilirisasi dan mendorong industrialisasi lebih kuat lagi. Selain itu, reform juga akan dilakukan dari sektor ekonomi digital, ekonomi hijau, serta sektor keuangan.  “Dengan begitu, diharapkan produktivitas akan meningkat sehingga skenario pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah ini menjadi cukup menjanjikan bagi perekonomian,” tandas Febrio.

Kepala BKF Sebut Angka Pengangguran Terus Menurun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/SPBU-PERTAMINA-MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Sejumlah pengendara mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kuningan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). PT Pertamina (Persero) dikabarkan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 92 alias Pertama" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengendara mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kuningan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). PT Pertamina (Persero) dikabarkan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 92 alias Pertama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mewacanakan untuk melakukan penyesuaian harga terhadap bahan bakar minyak (BBM) serta LPG 3 kg. Hal ini dilakukan guna merespons harga minyak dunia yang masih tinggi dan juga harga jual di bawah keekonomian.  Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (<a href="https://www.jawapos.com/tag/bkf/">BKF</a>) Abdurohman pun menyampaikan bahwa langkah ini merupakan awal yang baik. Setidaknya ada tiga alasan pemerintah melakukan penyesuaian harga pada komoditas tersebut.  "Jadi saya kira ini momentum juga, karena ada tekanan minyak dunia yang cukup tinggi, saya kira ini menjadi momentum tepat. Ada tiga alasan perlunya penyesuaian kebijakan subsidi energi," kata dia dalam salah satu program TV nasional, Senin (18/4).  Pertama adalah karena subsidi energi BBM dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/lpg/">LPG</a> yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, sekitar 40 persen masyarakat terbawah yang berada pada desil 1 sampai 4, yakni kelompok sangat miskin dan rentan miskin hanya menikmati 20 persen subsidi.  "Sementara 80 persen dinikmati sekitar 60 persen masyarakat teratas, LPG juga dari rumah tangga terbawah hanya menikmati 24 persen dari manfaat subsidi. Jadi kalau dilihat total pengguna LPG 3 kg yang masih disubsidi itu kan 92 persen dari total rumah tangga, jadi ini kelihatan sangat tidak tepat sasaran," terangnya.  Kemudian adalah perlunya penguatan keadilan. Jadi, karena manfaat ini lebih banyak dinikmati kelompok atas, sehingga perlu dilakukan penyesuaian subsidi.  "Ini akan memperkuat keadilan dan meng-address isu ketimpangan," ucap Abdurohman.  Alasan terakhir adalah disparitas harga yang cukup lebar antara Pertamax dan Pertalite. Adapun harga Pertalite saat ini berada di angka Rp 7.650 per liter, sementara Pertamax Rp 12.500 per liter, ada perbedaan nominal Rp 4.850 per liter.  "Selisih harga yang cukup besar antara Pertamax dan pertalite, ada kemungkinan terjadi kelangkaan dari pengguna pertamax ke pertalite, ini beberapa alasan kenapa ini (kenaikan komoditas) menjadi penting," tutup dia.

BKF Ungkap Alasan Pemerintah Wacanakan Kenaikan BBM dan LPG 3 Kg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-gaji-perangkat-desa-apkasi-sebut-bakal-bebani-apbd_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Kenaikan gaji untuk perangkat desa membuat pemerintah kabupaten merasa terbebani untuk mengalokasikannya dari APBD." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kenaikan gaji untuk perangkat desa membuat pemerintah kabupaten merasa terbebani untuk mengalokasikannya dari APBD.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah bakal kembali bagi-bagi duit. Kali ini calon penerimanya adalah para karyawan swasta yang gajinya di bawah Rp 5 juta.  Mulai September, para karyawan itu akan mendapat ”bonus” sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan. Langsung ditransfer masuk ke rekening masing-masing.  Kebijakan tersebut kini sedang difinalisasi. ”Ini (pembahasan, Red) bukan masalah besarannya, tapi bagaimana uang itu sampai ke kantong penerima,” tutur Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu. Kemenkeu memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pemberian bantuan sosial (bansos) khusus karyawan itu mencapai Rp 31,2 triliun. Pihaknya berharap stimulus baru tersebut bisa mempercepat pemulihan ekonomi nasional (PEN).  Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Erick Thohir menuturkan, tujuan utama pemberian gaji tambahan itu adalah mendorong konsumsi masyarakat. ”Ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi,” terangnya kemarin.  Erick menjelaskan, target penerima bantuan adalah 13,8 juta pekerja yang aktif terdaftar di BPJamsostek. Yang dipilih adalah pekerja yang nilai iurannya di bawah Rp 150 ribu per bulan. Nilai iuran itu menunjukkan bahwa gaji bulanan mereka di bawah Rp 5 juta. Rencananya, pencairan dilakukan dua kali atau per dua bulan, langsung ke rekening masing-masing. Artinya, dalam sekali pencairan, mereka mendapatkan Rp 1,2 juta.  Bantuan gaji untuk pekerja menjadi bagian dari berbagai program jaring pengaman sosial dampak Covid-19. Hanya, bantuan kali ini lebih bertujuan memacu lebih banyak perputaran uang di masyarakat sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Sebab, salah satu yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah tingkat konsumsi masyarakat.  Terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengapresiasi kebijakan bansos karyawan tersebut. ”Hal itu sangat positif karena akan mendorong konsumsi dan menjaga daya beli sekaligus menahan penurunan perekonomian di Indonesia di masa mendatang,” tuturnya di Jakarta kemarin (6/8).  Selain itu, menurut Rosan, kredit modal kerja bagi UMKM harus segera disalurkan. Dengan begitu, angka pengangguran tidak makin tinggi. ”Untuk mengurangi kontraksi yang sangat besar di kuartal III 2020. Jika tidak segera direalisasikan, proses recovery akan semakin panjang,” terang dia.  Kadin berharap pemerintah mempercepat implementasi kebijakan bagi dunia usaha dan UMKM. Belanja anggaran pemerintah juga perlu diperbesar dan dipercepat. ”Ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat. Program prakerja juga harus dipercepat,” ujarnya.  Rencana pemerintah memberikan bansos kepada pekerja disambut positif oleh organisasi serikat pekerja/buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berharap program itu segera direalisasi. Apalagi, di masa pandemi Covid-19 ini, banyak buruh yang tidak mendapatkan upah penuh. ”Dampaknya, daya beli buruh turun,” ujarnya.  Menurut dia, bantuan serupa sebetulnya pernah diusulkan oleh pihaknya. Yakni, program subsidi upah bagi buruh terdampak Covid-19. Dengan subsidi upah itu, manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh buruh yang daya belinya turun. ”Program ini hampir mirip dengan subsidi upah di beberapa negara seperti Selandia Baru, Eropa Barat, Singapura, dan Australia,” katanya.  Meski sepakat dengan program tersebut, KSPI menekankan soal tepat sasaran dan tepat guna. Pemerintah didesak untuk memastikan bahwa data 13 juta buruh yang akan menerima bantuan itu valid. ”Tentunya disertai dengan pengawasan yang ketat terhadap implementasi program tersebut,” tegasnya.  Selain itu, lanjut dia, sebaiknya subsidi upah tidak hanya dikucurkan kepada buruh yang terdaftar di BPJamsostek. Sebab, masih banyak pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta yang tidak terdaftar di BPJamsostek. Terlebih, mereka juga membayar pajak dan mempunyai hak yang sama sebagaimana yang diatur dalam konstitusi. Karena itu, dia mengusulkan kepada pemerintah untuk menggunakan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) atau BPJS Kesehatan. Sebab, jika ada buruh yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJamsostek, hal itu merupakan kesalahan pengusaha atau pemberi kerja. ”Jadi, negara tidak boleh melakukan diskriminasi,” tegas pria yang juga menjabat presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Pengurus Pusat (Governing Body) ILO itu.  Bisa Picu Kesenjangan  Ekonom Indef Tauhid Ahmad mengatakan, pemberian bansos karyawan itu justru berpotensi menciptakan kesenjangan. Kebijakan itu juga dia sebut belum mampu menopang konsumsi rumah tangga yang terpuruk.  Pendapat tersebut didasarkan pada fakta bahwa saat ini jumlah karyawan mencapai 52,2 juta. Sedangkan target penerima bansos hanya sekitar 13 juta orang. ”Ada ketidakadilan kalau itu diterapkan. Kenapa hanya peserta BPJS (BPJamsostek, Red) yang dijadikan dasar ketika semua merasa berhak kalau konteksnya untuk pekerja,” jelasnya kemarin.  Selain itu, dia mengimbau pemerintah lebih mendahulukan karyawan yang terkena PHK, terutama yang belum mendapat bansos nontunai maupun kartu prakerja. Menurut dia, masyarakat berpendapatan Rp 5 juta per bulan bukan kategori warga miskin. Yang paling berhak menerima adalah masyarakat yang berpendapatan di bawah Rp 2,3 juta per bulan. Padahal, penghasilan buruh saat ini masih berada di kisaran Rp 2,9 juta per bulan. Artinya, mereka yang tidak termasuk buruh akan mendapatkan bantuan. Hal itu yang dia sebut bakal memicu kesenjangan yang makin besar.  Apalagi, dana yang akan digelontorkan mencapai Rp 31 triliun. ”Itu luar biasa besar. Kalau dibagikan ke kelompok terbawah, desil 1, akan sangat berarti,” katanya. Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10 persen terendah.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=EtDLsCfrnIk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=OydaFeAA6uw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=2DAP2Eyn4Sk

Gaji Karyawan di Bawah Rp 5 Juta Dapat Bonus Rp 600 Ribu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Badan kebijakan fiskal

Berita Terkini