<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/LISAN-DPP-201319487.jpeg" alt="Ketua Umum Lisan Hendarsam Marantoko." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Lisan Hendarsam Marantoko.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lingkar Nusantara (Lisan) mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) Budi Gunawan. Hal itu lantaran adanya kasus pakta integritas yang ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong dan Kabinda Papua Barat, agar memenangkan pasang capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.&nbsp; "Evaluasi untuk Kepala BIN karena aparat harus netral. Tidak boleh berpihak apalagi ikut bermain," kata Ketua Umum Lisan Hendarsam Marantoko kepada wartawan, Rabu, (29/11). Menurut Hendarsam, kejadian pakta integritas PJ Bupati Sorong dan Kabinda Papua Barat merupakan hal yang terstruktur. Apalagi, kata dia, Kabinda tidak mungkin bergerak tanpa persetujuan dari pusat atau Kepala BIN.&nbsp; "BIN itu setahu kita satu komando, rasanya hampir tidak mungkin kabinda melakukan itu tanpa perintah dari pusat (Kepala BIN)," tuturnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013330143/anies-sebut-integritas-pemilu-bukan-dilihat-dari-pakta-yang-ditandatangani">Anies Sebut Integritas Pemilu Bukan Dilihat dari Pakta yang Ditandatangani </a> Lebih jauh, dia menyebut, kejadian pakta integritas PJ Bupati Sorong sudah dinyatakan bersalah oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebabnya, dugaan kecurangan ini tidak bisa dibantah.&nbsp; "Ini tidak bisa di bantah lagi, ketika PJ Bupati Sorong dinyatakan bersalah melanggar UU Pemilu terkait objek pakta integritas," ungkap dia.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013297227/ketum-dpp-arun-sebut-pernyataan-mahfud-md-soal-pakta-integritas-kepada-ganjar-rawan-konflik-kepentingan">Ketum DPP Arun Sebut Pernyataan Mahfud MD Soal Pakta Integritas Kepada Ganjar Rawan Konflik Kepentingan</a> Diketahui, Bawaslu mengamini ada dugaan pelanggaran terkait pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso. Bahkan hasil pengawasan terkait pakta integritas itu telah direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). "Ada dugaan pelanggaran. Sudah masuk ke KASN, kan ASN dia," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat, 24 November "Rekomendasi. Kalau nggak salah ada dugaan. Makanya ke KASN. Kalau nggak terbukti, kan enggak masuk ke KASN," timpalnya. Bagja mengatakan, dari hasil temuan Bawaslu, terdapat beberapa penjabat yang juga diduga ikut melanggar. Bagja pun menyerahkan kasus tersebut ke KASN. "Nanti kita lihat dulu lah. Kayaknya ada beberapa pj yang kena, satu-dua. Nanti tanyakan ke KASN," tuturnya.

Kasus pakta integritas yang ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong dan Kabinda Papua Barat, agar memenangkan pasang Ganjar disorot

Soroti Kasus Pakta Integritas PJ Bupati Sorong, DPP Lisan Dorong Presiden Jokowi Copot Kepala BIN 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/17/FotoJeAM-Hendropriyono-mantan-BIN-1322734270.jpg" alt="AM Hendropriyono mantan BIN. (Sumber foto: akun instagram @amhendropriyono)" width="100%">
<figcaption>AM Hendropriyono mantan BIN. (Sumber foto: akun instagram @amhendropriyono)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - BIN merupakan Organisasi Pemerintah Non Kementerian yang suda ada sejak pendudukan Jepang di Indonesia. BIN pada saat itu dibentuk oleh pendudukan Jepang sekalipun lingkupnya tidak sebesar pada saat ini. Dikutip dari <a href="http://setkab.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://setkab.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1695047560286000&amp;usg=AOvVaw1ZJcE3NnArTf4ft-nKgTE8">setkab.go.id</a> sejarah Pada masa pendudukan Jepang, calon anggota BIN diharuskan bersekolah di Sekolah Intelijen Militer Nakano. Pemerintah Indonesia membentuk BIN pertama kali setelah masa kemerdekaan dapat diraih tepatnya tahun 1945. BIN yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia pada saat itu bernama Badan Istimewa. Salah satu pemimpin Badan Istimewa pertama kali, bernama Zulkifli Lubis yang bekerja bersama 40 anggota lain yang termasuk manan anggota Pemuda Tanah Air (PETA). Awal Mei tahun 1946, Badan Istimewa berganti menjadi Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012904689/simpatisan-kkb-diduga-masuk-jajarannya-jadi-penyelenggara-pemilu-bawaslu-gandeng-bin">Simpatisan KKB Diduga Masuk Jajarannya jadi Penyelenggara Pemilu, Bawaslu Gandeng BIN</a> Saat Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh T.B Simatupang, Brani berganti menjadi Badan Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP). Adanya Bisap membuat informasi tidak terpusat, terutama di tubuh militer Presiden Soekarno akhirnya membentuk Badan Koordinasi Intelijen pada tahun 1958 dengan kepala Kolonel Laut Pirngadi BKI mengalami perubahan nama kembali pada tahun 1959 yang berubah jadi Badan Pusat Intelijen, dengan kepala Dr. Soebandrio. Pada masa kepemimpinan Soebandrio, BPI pengaruhnya sangat kuat dengan pertarungan ideologi antara Komunis dan Non Komunis di tubuh militer. Setelah peristiwa pada tahun 1965, BPI kemudian diganti Satuan Tugas Intelijen (STI)&nbsp; yang kepalai oleh Soeharto. STI tidak bertahan lama, kemudian pada tahun 1966 Presiden Soekarno membentuk kembali Komando Intelijen Negara yang dikepalai oleh Jenderal TNI Soeharto. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012880870/pupr-mulai-bangun-47-tower-rusun-asn-polri-paspampres-dan-pegawai-bin-senilai-rp-94-triliun-di-ikn">PUPR Mulai Bangun 47 Tower Rusun ASN, Polri, Paspampres, dan Pegawai BIN Senilai Rp 9,4 Triliun di IKN</a> Seluruh Badan Intelijen kemudian dilebur menjadi satu pada tahun 1967, setelah Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan pembentukan Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN). Kepala BAKIN pertama dijabat oleh Mayjen TNI Soedirgo. Wakil kepala Bakin pada tahun 1983, l.b Moerdani membentuk Badan Intelijen Strategis (BAIS). Soeharto pada tahun 1993 kemudian mencopot L.B Moerdani Sebagai Menteri Pertahanan dan selanjutnya mengurangi kewenangan BAIS. Selanjutnya, Soeharto membentuk Badan Intelijen ABRI (BIA). Tahun 2000, saat Presiden dijabat oleh Abdurrahman Wahid nama Badan Intelijen di Indonesia berubah jadi Badan Intelijen Negara hingga saat ini.***

Kenali sejarah BIN, Organisasi Pemerintah Non Kementerian yang sudah berganti nama enam kali dan sudah ada sejak Jepang di Indonesia.

Mengenal BIN, Organisasi Pemerintah Non Kementerian yang Sudah Berganti Nama Enam Kali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/Ketua-Bawaslu-RI-Rahmat-Bagja-Dery-Ridwansah-4-733433611.jpg" alt="Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono (kiri), Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (tengah), Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kanan) saat konferensi pers di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (6/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono (kiri), Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (tengah), Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kanan) saat konferensi pers di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (6/4/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mulai menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN). Itu menyusul adanya laporan seorang simpatisan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berinisial GT yang dilantik sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Puncak, Papua Tengah. "Sekarang iya (berkoordinasi dengan BIN)," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Jakarta, Kamis (31/8). Langkah itu, lanjut dia, diambil sebagai upaya klarifikasi. Sebab, pihaknya tidak bisa mengambil tindakan tanpa bukti yang valid. "Kan harus ditanya kepada yang bersangkutan juga dan juga kepada instansi-instansi yang ada," imbuhnya. Jika sudah ada kepastian dari otoritas keamanan, Bagja memastikan akan mengambil langkah tegas berupa pemberhentian. "Kalau sudah ada keterangan dari temen-temen mabes Polri ataupun badan intelejen kita akan melakukan proses koreksi terhadap hal tersebut," jelasnya. Mekanisme tersebut sudah diatur. Bawaslu dapat meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memutus pemberhentian. "Kami akan mengusulkan kepada, memohonkan kepada DKPP untuk diberhentikan," pungkasnya.

Seorang simpatisan Kelompok Kriminal Bersenjata berinisial GT dikabarkan dilantik sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Simpatisan KKB Diduga Masuk Jajarannya jadi Penyelenggara Pemilu, Bawaslu Gandeng BIN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bin-teror-hantu-itu-menguras-energi_m_196562.jpeg" alt="Ilustrasi berita Hoax. BIN menilai hampir setengah penduduk Indonesia aktif di dunia maya. Hal inilah yang membikin" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi berita Hoax. BIN menilai hampir setengah penduduk Indonesia aktif di dunia maya. Hal inilah yang membikin</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Deputi Komunikasi dan Informasi yang juga Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Prabawa Ajie membantah adanya selebaran/flyer yang menyatakan bahwa BIN dan Polri menjegal kegiatan deklarasi Anies Baswedan di sejumlah daerah. Sebelumnya, pemberitaan di situs media online democrazy.id edisi 21 Desember berjudul Beredar Flyer BIN dan Polri Gerak Batalkan Deklarasi Anies, Ini Respons NasDem, menampilkan gambar flyer bertulis BIN dan Polri Bergerak Batalkan Acara Deklarasi Anies di Berbagai Daerah. Flyer tersebut menampilkan wajah Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ajie menilai, selebaran atau flyer yang menyatakan BIN dan Polri membatalkan acara deklarasi Anies di berbagai daerah adalah tidak benar. Diduga hal itu dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan sengaja ingin membenturkan atau mengadu domba institusi BIN dengan rakyat. ”Sebagai lini terdepan dalam  sistem keamanan nasional, BIN mempunyai tugas melindungi segenap seluruh tumpah darah Indonesia,” ujar Ajie. Guna mewujudkan hal tersebut, menurut dia, personel BIN harus independen dan imparsial. Serbab, segala tindakan didasarkan pada fakta dan tidak terpengaruh pada kepentingan pribadi atau golongan. ”BIN tidak bergantung kepada pihak lain tetapi semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa dan negara,” tutur Ajie. Dia menjelaskan, BIN mempunyai komitmen mengedepankan politik negara. Yakni kesetiaan kepada negara dan pemerintah yang sah. ”BIN juga berkomitmen mengawal proses pesta demokrasi agar berjalan dengan lancar, aman, dan damai,” ucap Ajie.

BIN Bantah Terlibat Pembatalan Acara Deklarasi Anies di Daerah-Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PHOTO-2022-11-29-18-13-26.jpg" alt="Presiden Jokowi di AMN Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi di AMN Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sosok Prabowo Subianto disebut Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan memenuhi ciri-ciri Presiden Indonesia berikutnya versi Joko Widodo.  Dalam sambutannya di acara peresmian gedung Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) di Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Selasa (29/11), Budi Gunawan menyebut nama Prabowo Subianto.  ”Yang saya hormati Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Kami semua menyimak bahwa belakangan ini Pak Menhan terlihat semakin dekat dengan Pak Jokowi,” kata Budi Gunawan.  Budi menilai Prabowo 100 persen identik dengan ciri-ciri pemimpin yang memikirkan rakyat versi Jokowi. Salah satunya karena ada kerutan di wajahnya. Hal itu menurut Budi, sesuai dengan apa yang dikatakan Jokowi.  ”Kami menangkap pesan-pesan dari Pak Jokowi tentang kerutan di dahi untuk menjadi ukuran kriteria (pemimpin), kami memperhatikan dari tadi kerutan tersebut 100 persen identik dengan Pak Prabowo,” kata Budi Gunawan yang disambut tawa pengunjung.  Meski demikian, Budo menyebut, Prabowo hanya kurang memenuhi kriteria berambut putih sebagai ciri-ciri pemimpin yang memikirkan rakyat.  ”Tinggal warna rambut saja perlu penyesuaian, Bapak. Kami doakan beliau mendapatkan jalan yang terbaik,” ujar Budi Gunawan.  Sebelumnya, Budi mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) di Surabaya. Tiba pukul 14.05 WIB, Jokowi disambut ribuan siswa yang berbaris di jalan. Mahasiswa yang menghuni AMN kemudian juga menyanyikan yel-yel.  Presiden didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Kepala BIN Sebut Prabowo Memenuhi Ciri-Ciri Presiden Versi Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220621_195017.jpg" alt="Vaksinasi masal dilakukan BIN Kalimantan di Pasar Bauntung Banjarbaru, Selasa, (21/6). BIN Kalsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Vaksinasi masal dilakukan BIN Kalimantan di Pasar Bauntung Banjarbaru, Selasa, (21/6). BIN Kalsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kalimantan Selatan menggelar vaksinasi masal di Pasar Bauntung Banjarbaru. Itu sebagai upaya mendukung transisi dari pandemi ke endemi Covid-19.  Kepala BIN Kalsel Brigjen Pol Heri Armanto menjelaskan, kegiatan tersebut sudah berulang kali dilaksanakan. Hal itu sebagai bentuk dukungan atas kebijakan pemerintah yang mulai bertransisi menuju fase endemi Covid-19.  ”Kegiatan ini kita laksanakan secara terpusat di Pasar Bauntung Kota Banjarbaru, serta juga di beberapa kabupaten dan kota lain di Kalsel,” ujar Heri seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin.  Vaksinasi menurut dia, adalah salah satu syarat agar transisi tersebut bisa terwujud. Dengan vaksinasi imunitas masyarakat dan kekebalan komunal dapat terbentuk.  ”Vaksinasi Covid-19 masih menjadi salah satu fokus utama BIN dalam penanganan pandemi. Untuk itu, kita mengimbau kepada seluruh masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi, baik primer maupun booster, agar mengikuti vaksinasi di gerai-gerai yang telah disediakan pemerintah,” tutur Heri.  Heri menyampaikan, saat ini masyarakat dihadapkan pada temuan varian baru Covid-19 Omicron. Yakni subvarian BA.4 dan BA.5 yang membuat angka kasus Covid-19 kembali naik.  Dengan latar belakang temuan tersebut, dia menilai, protokol kesehatan masih penting untuk diterapkan masyarakat dalam keseharian. Demi wujudkan endemi, BIN Kalsel pada 2022 telah melakukan vaksinasi Covid-19 kepada 624.488 orang dengan sasaran masyarakat umum, seperti lansia dan anak-anak.

Vaksinasi Masal BIN Kalsel Dukung Transisi Pandemi Covid-19 ke Endemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Kepala-BIN.jpg" alt="Kepala BIN Sebut Kearifan Lokal Mulai Menggeliat Sambut IKN JawaPos.com–Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menyatakan, kearifan lokal masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menggeliat menyambut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara" width="100%">
<figcaption>Kepala BIN Sebut Kearifan Lokal Mulai Menggeliat Sambut IKN JawaPos.com–Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menyatakan, kearifan lokal masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menggeliat menyambut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menyatakan, kearifan lokal masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menggeliat menyambut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.  ”Sebagaimana yang berulang kali ditegaskan presiden, pemindahan IKN bukan sekadar memindahkan aparatur sipil negara (ASN) dan membangun gedung-gedung pemerintahan. Tetapi juga memindahkan pusat pertumbuhan, sekaligus lompatan untuk transformasi bangsa menuju Indonesia yang maju, adil, dan makmur,” kata Budi seperti dilansir dari Antara, Minggu (24/4).  Budi mengungkapkan, kearifan lokal para pemangku adat setempat mampu menangkap niat baik pemimpin bangsa untuk memajukan wilayah Indonesia yang selama ini bertumpu di Jawa. IKN Nusantara didesain sebagai kota yang inklusif, humanis, dibangun untuk seluruh elemen dengan melibatkan potensi sumber daya manusia (SDM) dari luar maupun di Kalimantan.  ”Ini mencerminkan kebhinnekaan sebagai ciri khas Indonesia. Kampung dan dusun yang telah ada akan menjadi penyangga kota inti yang akan ditata menjadi smart village,” ucap Budi.  Dia menambahkan, kebudayaan dan kearifan lokal tidak akan tergerus, tetapi direvitalisasi menjadi bagian dari jiwa IKN Nusantara sehingga memberikan keunggulan. Keberhasilan pembangunan IKN Nusantara tidak hanya berdasar pencapaian fisik, namun membentuk peradaban luhur manusia.  ”Saat ini, geliat pembangunan IKN Nusantara sudah mulai nampak. Seperti kementerian kehutanan berupaya mempercepat penyelesaian pembangunan pusat pembibitan pohon (nursery center) di Desa Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara,” ucap Budi.  Dalam setahun ke depan, nursery center di selatan kawasan IKN siap memasok 15–20 juta bibit pohon untuk program revitalisasi dan reboisasi kawasan hutan IKN Nusantara.  Sementara itu, Kementerian PUPR juga membangun Bendungan Sepaku Semoi di utara kawasan IKN Nusantara untuk sumber air baku yang perkembangannya sudah 45 persen per pertengahan April. Memasuki semester II tahun ini, pembangunan infrastruktur dasar akan makin terlihat, terutama di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektare.  Kamis (14/4), Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah mengalokasikan Rp 27 triliun–30 triliun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023 untuk pembangunan infrastruktur dasar IKN.  Sementara itu, Kepala Adat Besar Dayak Hamtolius Gati menyebutkan, kehadiran ibu kota baru memberikan optimisme kemajuan besar bagi Kalimantan. Terutama pembangunan infrastruktur perhubungan, pendidikan, pertanian, pariwisata, hingga sosial budaya.  ”Kami berkeyakinan kawasan ini akan berkembang pesat seiring dengan IKN Nusantara. Gerak pembangunan tidak hanya di seputar Kabupaten Penajam Paser Utara, tapi akan meluas ke seluruh Kalimantan Timur bahkan lebih luas lagi,” ujar Hamtolius Gati.  Hal senada dinyatakan Kepala Adat Dayak Dusun Wisata Putak Yulius Lamus. Dia mengungkapkan, konsep IKN Nusantara yang disosialisasikan pemerintah akan memberdayakan masyarakat sekitar.  ”Konsep kota canggih yang menyatu dengan kawasan hutan atau smart forest city, berarti pembangunan yang mempertahankan alam, lingkungan hidup, dan tentunya juga budaya, adat, dan tradisi setempat,” ujar Yulius.  Menurut Yulius, IKN Nusantara akan menata dusun dan desa adat Dayak yang banyak terdapat di luar kawasan IKN dan mengembangkan kekayaan adat budaya lokal sebagai sektor pariwisata yang bermanfaat secara sosial ekonomi bagi masyarakat.

Kepala BIN Sebut Kearifan Lokal Mulai Menggeliat Sambut IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-15-at-16.38.57.jpeg" alt="BIN menggelar vaksinasi pelajar di Bali." width="100%">
<figcaption>BIN menggelar vaksinasi pelajar di Bali.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembelajaran pada tahun ajaran 2021/2022 diharapkan dapat dijalani secara tatap muka. Menuju ke arah itu, syaratnya adalah para siswa mesti menjalani vaksinasi.  Kepala BIN Daerah Bali Brigjen Pol Hadi Purnomo mengatakan, vaksinasi merupakan perintah dari pemerintah atau Presiden Jokowi. Dengan adanya vaksinasi bagi pelajar semoga pembelajaran tatap muka (PTM) bisa segera diwujudkan.  “Harapan kami, apabila vaksin sudah dilaksanakan dua kali maka segera dibuka pembelajaran tatap muka. Mudah-mudah bisa segera,” tutur Hadi Purnomo dalam keterangannya, Senin (16/8).  Adapun BIN menggelar vaksinasi di 14 provinsi, termasuk di Bali. Untuk di Bali digelar di empat lokasi. Yakni di SMAN 5 Denpasar dan SMP Kristen Harapan Denpasar. Selain itu dilakukan juga vaksinasi door to door di wilayah Banjar Gaduh, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan; dan Banjar Karya Dharma, Sesetan, Denpasar.  Pelaksanaan vaksinasi melibatkan pihak Dinas Kesehatan (Dinkes), Polda, dan instansi lainnya. “Terima kasih kami ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam hal ini,” ujarnya.  Di tempat yang sama, Kepala SMP Kristen Harapan Denpasar Ni Nyoman Sraya Wati sangat berterima kasih atas program vaksin dari BIN. Dia berharap setelah siswa divaksin program sekolah yang sempat tertunda bisa segera dilaksanakan kembali.  Kepala Lingkungan Banjar Pegok, Sesetan, I Ketut Sugiarta mengatakan, vaksinasi door to door yang diberikan oleh BIN sangat membantu terhadap warga lanjut usia. Mereka memiliki keterbatasan untuk datang ke tempat vaksin.  "Lansia tidak semuanya mau datang ke tempat vaksin. Sehingga program ini sangat luar biasa bisa jemput bola,” pungkasnya.  Adapun provinsi yang digelar vaksinasi oleh BIN yakni di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Selatan, dan Papua.

BIN Bali: Semoga Sudah Dua Kali Vaksin, PTM Bisa Dibuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-01-at-17.47.26.jpeg" alt="Kepala BIN Budi Gunawan menyaksikan proses vaksinasi di Pamulang, Tangerang Selatan, Minggu (1/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala BIN Budi Gunawan menyaksikan proses vaksinasi di Pamulang, Tangerang Selatan, Minggu (1/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Intelijen Negara (BIN) terus berusaha mencapai target vaksinasi nasional. Upaya itu dilakukan dengan beberapa langkah.  Di antaranya dengan menggelar vaksinasi di pondok pesantren (ponpes) dan door to door.  Kegiatan itu digelar serempak di tiga provinsi dengan target 7 ribu warga mengikuti proses vaksinasi itu. Adapun ketiga provinsi itu adalah Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.  "Spot-spot ini kita pilih karena lonjakan angka positif rate-nya cukup tinggi dan sudah menjadi zona hitam. Sehingga kami masuk di tiga titik tersebut," ujar Kepala BIN Budi Gunawan di Pondok Pesantren Ummul Qura, Jl Pondok Cabe Raya, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (1/8).  Budi berpendapat bahwa ponpes merupakan ujung tombak ketahanan NKRI. Sebab, di tempat itu para penerus bangsa dididik. "Para generasi muda dididik untuk aspek religius, kemudian nasionalis, dan toleran," ucap Budi Gunawan.  Di samping itu, kata mantan Wakapolri itu, BIN juga mengadakan vaksinasi secara door to door. Langkah tersebut untuk mencegah laju kematian akibat Covid-19. "Kami menargetkan saat ini bagaimana menekan angka laju kematian, makanya kami masuk di perumahan-perumahan padat penduduk," kata dia.  Pimpinan Ponpes Ummul Qura KH Syarif Rahmat sangat berterima kasih sekali terhadap upaya BIN menggelar vaksinasi di ponpes. "Saya berharap kepada saudara-saudara saya para kyai, para ulama, para guru dan seluruh pendidik, masyarakat, untuk bahu membahu tolong menolong dan menyampaikan bahwa saatnya kita berperang. Tidak boleh berbeda pendapat," tutur Syarif.

BIN Gelar Vaksinasi di Ponpes dan Door To Door di 3 Provinsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/JKT_TERORIS-SULSEL-TIBA-DI-SOETTA_hanung-hambara_-20.jpg" alt="Pasukan Densus 88 Antiteror mengawal 26 teroris yang akan di bawa ke Rutan Mako Brimob Cikeas saat turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (04/02/2021). Sebanyak 26 teroris terdiri dari 7 orang dari Gorontalo dan 19 dari Makasar ser" width="100%">
<figcaption>Pasukan Densus 88 Antiteror mengawal 26 teroris yang akan di bawa ke Rutan Mako Brimob Cikeas saat turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (04/02/2021). Sebanyak 26 teroris terdiri dari 7 orang dari Gorontalo dan 19 dari Makasar ser</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto mengungkapkan, pelaku bom Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, melancarkan bom bunuh diri karena adanya dendam. Salah satu mentor dari Jamaah Ansharut Daulah (JAD) telah terbunuh aparat keamanan. Sehingga dia dendam dan melancarkan aksi lewat bom bunuh diri.  ”Sebetulnya mereka mengarah ke balas dendam setelah mentornya itu tewas terbunuh,” ujar Wawan dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Sabtu (3/4).  Wawan mengatakan, dua pengantin bom Makassar tersebut ingin melanjutkan aksi mentornya sebelum tewas terbunuh oleh aparat. Setelah mentornya tewas, mereka malah semakin ingin membalas dengan melancarkan aksinya.  ”Jadi dia penerus pengantin dan dia ingin mewujudkan rencana untuk menyerang sejak Januari,” kata Wawan.  Wawan menambahkan, pasangan suami istri pelaku bom Gereja Katedral Makassar tersebut, sebetulnya telah diincar aparat kepolisian. Namun mereka selalu berpindah-pindah tempat.  ”Makanya dia lari-lari menghapuskan jejak dan menghilangkan semua atribut dan mengganti komunikasinya, kemudian pindah-pindah tempat,” ungkap Wawan.  Diketahui, sebuah ledakan terjadi di pintu Gerbang Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, pada Minggu (28/3) pagi. Ledakan tersebut berasal dari pelaku bom bunuh diri.  Polri menyebut pelaku berjumlah dua orang. Keduanya merupakan pasangan suami-istri berinisial L dan YSF. Belakangan mereka disebut terafiliasi dengan jaringan teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Keduanya melakukan aksi bom Makassar dengan menggunakan motor matik.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=phBZ7bmRUnc

BIN Sebut Pelaku Bom Makassar Lancarkan Aksi karena Dendam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#badan intelijen negara

Berita Terkini