<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/MENTERI-ATR-736177610.jpg" alt="Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. (Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, Kementerian ATR/BPN akan mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia sebesar USD 653 juta untuk program&nbsp;Integrated Land Administration and Spatial Planning&nbsp;(ILASP). Nusron menyampaikan, pinjaman ini sudah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sehingga akan dijalankan mulai tahun depan. "Totalnya itu USD 653 juta selama lima tahun untuk percepatan berbagai program pelayanan di bidang tata ruang dan di bidang pertanahan," ujar Nusron di Badung, Bali, Jumat (13/12). Program ILASP akan meliputi Kebijakan Satu Peta atau&nbsp;One Map Policy, pembuatan Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), survei dan pemetaan tanah, dukungan IT dan lainnya. Dengan dana dari Bank Dunia, kata Nusron, Badan Informasi Geospasial (BIG) telah berkomitmen untuk menyelesaikan RDTR di Pulau Jawa dan Bali pada 2025. "Kemudian tahun 2027, menyelesaikan Sumatera dan Kalimantan, tahun 2028 menyelesaikan Indonesia Timur. Semua akan diselesaikan selama satu tahun, sehingga&nbsp;One Map Policy&nbsp;diperkirakan selama tiga tahun," kata Nusron. Nusron juga menargetkan dapat menyelesaikan 1.000 RDTR dalam waktu satu tahun, dan bisa menuntaskan 2.000 RDTR pada 2028. "Kalau semua RDTR selesai dan kemudian One Map Policy ini selesai," ucapnya. Sebelumnya, Nusron mengungkapkan,&nbsp;One Map Policy&nbsp;dan Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang (One Spatial Planning Policy) untuk investasi dan pembangunan berkelanjutan. Menurut dia, Kebijakan Satu Peta dan Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang harus segera diselesaikan untuk mengatasi permasalahan di bidang tata ruang karena menyangkut pertumbuhan investasi di Indonesia dan pembangunan nasional berkelanjutan. "Ini menjadi salah satu isu yang harus diangkat supaya negara hadir untuk memberikan solusi kepada rakyat, dan dunia usaha bagian dari rakyat, tidak boleh kita gantung nasibnya. Kita tuntaskan isu ini bersama terutama di kalangan pelaku usaha, kita jadikan ini sebagai komunitas bersama untuk menuntaskan berbagai persoalan yang muncul," kata Nusron di Jakarta, Sabtu (9/11). Selama Kebijakan Satu Peta belum tersedia, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai salah satu persyaratan dasar untuk perizinan usaha bisa terhambat. Hal ini dikarenakan belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi bagian dari Kebijakan Satu Peta.

Nusron menyampaikan, pinjaman ini sudah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Di-ACC Presiden dan Menkeu, Menteri ATR Nusron Wahid Sebut Dapat Pinjaman dari Bank Dunia USD 653 Juta untuk Program ILASP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/12/ABRASI-243243666.jpg" alt="Konferensi pers Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama kementerian dan lembaga terkait melakukan pemutakhiran data pulau 2024/(Foto: Dimas Choirul Jawapos.com)." width="100%">
<figcaption>Konferensi pers Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama kementerian dan lembaga terkait melakukan pemutakhiran data pulau 2024/(Foto: Dimas Choirul Jawapos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama kementerian dan lembaga terkait melakukan pemutakhiran data pulau terkini. Saat ini, jumlah pulau di Indonesia pada 2024 terdata sebanyak 17.380 pulau. Jumlah pulau ini mencakup pulau-pulau yang memiliki nama dan koordinat. Jika dibandingkan dengan 2023, ada perubahan jumlah dari yang sebelumnya 17.374 pulau. Penambahan pulau terus terjadi, seiring dinamika geografis yang dipengaruhi oleh faktor alam. &ldquo;Dalam periode 2023 hingga 2024, ada perubahan jumlah pulau yang diakibatkan dinamika geografis dan verifikasi di lapangan. Tercatat ada penambahan 63 pulau baru yang tersebar di Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Kalimantan Barat,&rdquo; jelas Kepala BIG Muh Aris Marfai saat konferensi pers, Kamis (12/12). Dalam proses penelahaan, ada empat kriteria utama untuk mendefinisikan sebuah pulau, yaitu memiliki area daratan; terbentuk secara alami, bukan hasil reklamasi; dikelilingi oleh air, baik air tawar maupun asin; serta selalu berada di atas permukaan saat pasang tertinggi. &ldquo;Dinamika ini menunjukkan betapa unik dan kompleksnya kondisi geografis Indonesia,&rdquo; ujar Aris. Aris menyebutkan, pulau-pulau di Indonesia terus berubah akibat proses alami, seperti abrasi, sedimentasi, atau penyatuan dengan daratan lain. Hilangnya objek pulau juga bisa akibat erosi atau perubahan ekosistem. Dengan jumlah pulau yang begitu besar dan kondisi geografis yang dinamis, BIG terus melakukan pemutakhiran data pulau setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan validitas informasi yang digunakan dalam berbagai kebijakan nasional. "Dengan total 17.380 pulau, Indonesia semakin menegaskan posisinya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Upaya pemutakhiran data ini diharapkan dapat memperkuat identitas dan pengelolaan wilayah maritim Indonesia," ujarnya. Sebagai Informasi, mengenai data pulau Indonesia dapat diakses melalui platform resmi BIG di sipulau.big.go.id. Portal ini menyajikan data rinci yang berguna bagi masyarakat dan peneliti. Dokumen resmi pulau yang bernama dan berkoordinat juga dapat di akses pada Gazeter Republik ndonesia (GRI) pada laman sinar.big.go.id. &nbsp; Caption: Konferensi pers Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama kementerian dan lembaga terkait melakukan pemutakhiran data pulau 2024/(Foto: Dimas Choirul Jawapos.com).

Pulau-pulau di Indonesia terus berubah akibat proses alami, seperti abrasi, sedimentasi, atau penyatuan dengan daratan lain.

Jumlah Pulau Indonesia Bertambah Jadi 17.380 tahun 2024, Mengapa Angkanya Berubah Setiap Tahun?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/21/20240620_090851-3646767750.jpg" alt="Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai mengungkap tantangan yang dihadapi BIG dalam menggarap peta dasar dan sistem informasi geospasial Indonesia secara keseluruhan. Saat ini, kata Aris, ketersediaan peta dasar wilayah darat skala kecil (&lt;1:250.000) sudah mencakup seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan, untuk skala menengah (1:25.000 dan 1:50.000) telah tersedia sekitar 94,01 persen dan skala besar (1:5.000 atau lebih) baru tersedia 2,58 persen. &rdquo;Kondisi ini menjadi tantangan kita semua untuk menyelesaikan ketersediaan data tersebut sehingga diperlukan komitmen, pendanaan, kolaborasi, dan strategi yang efektif,&rdquo; kata Aris saat Rakornas Informasi Geospasial di Jakarta, Kamis (20/6). Untuk rencana kerja pada 2024, BIG akan merampungkan pemetaan seluruh wilayah di Pulau Sulawesi. Kemudian 2025 untuk Pulau Kalimantan, termasuk pulau kecil Indonesia hingga selesai 2028. &rdquo;Kami mendapat dukungan anggaran Rp 800 miliar lebih dari APBN, dan juga di-cover dari World Bank,&rdquo; ujar Aris Marfai. Lebih lanjut, Aris memastikan, tim ahli BIG yang bekerja di lapangan tidak hanya memetakan wilayah, tapi juga menyempurnakan dengan sistem digitalisasi radar, dimensi, dan elevation model topography. Sehingga, kualitasnya setara dengan perusahaan Google. &rdquo;Memang tak mudah banyak sekali tantangan yang dihadapi mulai dari bentang alam Indonesia yang sangat luas dan bervariasi dari ketinggian 0 - lebih dari 500 meter DPL, tapi harus optimistis semua demi cita menuju Indonesia Emas 2045,&rdquo; ujar Aris Marfai. Aris berharap agar Rakornas IG 2024 dapat mewujudkan koordinasi terkait penyelenggaraan IG nasional yang menjadi landasan pembangunan. Rumusan Rakornas yang berisi berbagai isu strategis terkait penyelenggaraan IG nasional, dapat digunakan untuk mendukung rencana dan strategi penyelenggaraan IG nasional pada RPJMN 2025-2029. &rdquo;Dan tentu saja, ke depan, kita semua berharap agar penyelenggaraan IG dapat meningkat dan semakin berkualitas,&rdquo; ujar Aris Marfai.

Kepala Badan Informasi Geospasial Muh Aris Marfai mengungkap tantangan dalam menggarap peta dasar dan sistem informasi geospasial Indonesia

Ungkap Tantangan Ketersediaan Data Peta Dasar, Kepala BIG: Perlu Kolaborasi dan Strategi yang Efektif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/gunung-api-luat-kredit-foto-big-20230217035348.jpg" alt="Citra grafis gunung bawah laut Pacitan. BIG/Antara" width="100%">
<figcaption>Citra grafis gunung bawah laut Pacitan. BIG/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Informasi Geospasial (BIG) memastikan struktur gunung bawah laut di selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, yang ditemukan pada akhir 2022, tidak menunjukkan tanda-tanda vulkanis. Sehingga, tidak masuk golongan gunung berapi.  ”Tidak ada tanda-tanda vulkanis. (Juga) tidak ada tanda-tanda itu merupakan gunung berapi,” kata Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Badan Informasi Geospasial (BIG) Yosef Dwi Sigit Purnomo seperti dilansir dari Antara di Pacitan.  Pernyataan Yosef itu sekaligus mengonfirmasi ulang pernyataan geolog ITS Prof. Amin maupun peneliti utama BRIN Prof. Heriadi yang menyatakan bahwa struktur menonjol di dasar Samudera Hindia di barat daya Kabupaten Pacitan itu sebagai penampakan topografi dasar laut.  Dijelaskan Yosef, perubahan elevasi dasar laut yang ekstrem, sehingga menyerupai tonjolan besar laiknya sebuah gunung bawah laut. Fenomena alam itu bisa terjadi karena adanya tumbukan dua lempeng bumi, yakni lempeng Indo-Australia dan Eurasia.  ”Akibatnya, bagian lempeng yang lain terdorong ke atas hingga membentuk gunung. Proses pembentukannya dipastikan sudah dimulai sejak jutaan tahun lalu,” terang Yosef Dwi Sigit Purnomo.  Menurut dia, gunung itu sebenarnya sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu secara geologis. Hanya baru ditemukan ketika BIG bersama BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) melakukan survei untuk kepentingan landas kontinen.  Menindaklanjuti temuan struktur gunung bawah laut itu, Yosef memastikan, pihaknya bersama sejumlah kementerian dan lembaga bakal menindaklanjuti. ”Dari kementerian dan lembaga, termasuk BRIN, di (kementerian) ESDM mereka sudah minta data ke kami,” ujar Yosef Dwi Sigit Purnomo.  Yosef mengungkapkan tugas BIG lebih dikonsentrasikan pada pemetaan wilayah Nusantara, termasuk dalam hal penggambaran peta rupa bumi.  ”Jadi, BIG tugas fungsinya lebih pada menemukan, memberi nama, hingga membuat plot pada peta rupa bumi. Soal apakah akan dieksplorasi, diteliti lebih lanjut, itu nanti kementerian dan lembaga lain yang lebih berwenang,” papar Yosef.  Menurut dia, ESDM mungkin, apakah ada sumber daya minyaknya, mungkin vulkanologi akan meneliti, apakah ada potensi bahaya. Jadi, penelitian itu harus sinergis di antara kementerian/lembaga.  Pemerintah Kabupaten Pacitan menyambut baik rencana tindak lanjut temuan gunung bawah laut tersebut oleh kementerian dan lembaga terkait. Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji menyatakan, pihaknya sangat terbuka dan siap bekerja sama dengan tim pusat dalam mengeksplorasi potensi di gunung bawah laut di barat daya daerah itu.  ”Upaya penelitian itu penting untuk memperkaya khazanah kekayaan bumi Indonesia. Kami mendukung langkah-langkah berbasis keilmuan yang dilakukan kementerian atau lembaga negara. Mungkin ditemukan hal-hal yang sifatnya menguntungkan untuk negara ini, ya lebih baik,” ujar Aji, sapaan Indrata Nur Bayuaji.

BIG Pastikan Gunung Bawah Laut Pacitan Tidak Vulkanis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan seorang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT), pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tahun 2015. Lembaga antirasuah menetapkan Komisaris Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (AIP) Lissa Rukmi Utari (LRS) sebagai tersangka.  "KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan sejak September 2020 dan menetapkan LRS sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (25/1).  Alex menjelaskan, pada 2015 Badan Informasi dan Geospasial melaksanakan kerja sama dengan LAPAN dalam pengadaan CSRT dengan total anggaran sebesar Rp187 miliar. Saat itu, Lissa yang merupakan Komisaris Utama PT AIP, telah diundang oleh Priyadi Kardono selaku Kepala BIG tahun 2014-2016 dan Muchamad Muchlis selaku Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) pada LAPAN tahun 2013-2015, membahas persiapan pengadaan CSRT.  Menurut Alex, pembahasan awal tentang pengadaan CSRT kemudian ditindaklanjuti melalui beberapa pertemuan, di antaranya dengan bersepakat merekayasa penyusunan berbagai berbagai dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) sebagai dasar pelaksanaan CSRT dengan mengunci spesifikasi dari peralatan CSRT tersebut.  KPK menduga Lissa menerima penuh pembayaran atas pengadaan CSRT tersebut dengan aktif melakukan penagihan pembayaran, tanpa dilengkapi berbagai dokumen sebagai persyaratan penagihan.  "Barang-barang yang disuplai harganya pun telah di mark up sedemikian rupa dan tidak memenuhi spesifikasi sebagaimana yang ditentukan," ujar Alex.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/12/2020/kpk-panggil-eks-pejabat-badan-informasi-geospasial/">KPK Panggil Eks Pejabat Badan Informasi Gespasial</a>  Alex mengungkapkan, dalam proyek pengadaan CSRT diduga terjadi kerugian keuangan negara mencapai Rp179,1 miliar. "Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar sejumlah Rp 179,1 miliar," pungkas Alex.  Lissa Rukmi Utari disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Dalam perkara ini, KPK terlebih dulu menetapkan Kepala Badan Informasi dan Geospasial (BIG) 2014-2016, Priyadi Kardono (PRK) dan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2013-2015 Muchamad Muchlis (MUM) setelah ditetapkan sebagai tersangka.  Priyadi dan Muchlis disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=hmBVc5tScQ0

KPK Tetapkan Komut PT Ametis Indogeo Prakarsa Sebagai Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi pada Badan Informasi Geospasial (BIG). Lembaga antirasuah memanggil Deputi Informasi Geospasial Dasar BIG tahun 2014 - 2019, Dodi Sukmayadi dan Sestama BIG 2014-2019, Titiek Suparwafi.  "Hari ini (10/12) pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK Pengadaan citra satelit resolusi tinggi ( CSRT) pada badan informasi geospasial ( BIG) bekerjasama dengan LAPAN tahun 2015," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (10/12).  KPK menyatakan tengah membuka penyidikan terkait dugaan perkara tindak pidana korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi pada Badan Informasi Geospasial (BIG). Lembaga antirasuah belum bisa membeberkan siapa yang sudah ditetapkan tersangka dalam perkara ini.  "Terkait pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka belum bisa kami sampaikan saat ini dan nanti kami akan informasikan lebih lanjut setiap perkembangannya," ujar Ali.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/12/2020/kpk-usut-dugaan-korupsi-pengadaan-csrt-di-badan-informasi-geospasial/">KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan CSRT di Badan Informasi Geospasial</a>  Juru bicara KPK bidang penindakan ini juga masih enggan memberikan informasi secara rinci terkait dengan penyidikan baru ini. Bahkan mengenai dugaan kerugian keuangan negara juga belum bisa dijelaskan secara rinci oleh KPK.  "Saat ini kami belum bisa memberikan informasi detail terkait proses penyidikan perkara tersebut karena masih dilakukan serangkaian kegiatan penyidikan," pungkas Ali.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YNQWQWaDd7U

KPK Panggil Eks Pejabat Badan Informasi Geospasial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi di Badan Informasi Geospasial (BIG). Dugaan korupsi tersebut terkait pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT).  Diketahui bahwa BIG telah melakukan kerja sama pengadaan CSRT dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) tahun 2015. Kini, penanganan kasus tersebut juga sudah naik menjadi tingkat penyidikan.  "KPK saat ini sedang melakukan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan CSRT pada BIG bekerjasama dengan Lapan tahun 2015," kata Plt Jubir <a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk/">KPK</a>, Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (8/12).  Menurut Ali, sudah ada tersangka dalam kasus pengadaan ini. Akan tetapi, dia masih enggan untuk menjelaskan secara terperinci siapa pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut.  Alasannya adalah karena masih ada kegiatan penyidikan yang harus dilakukan oleh tim penyidik sebelum membeberkan hasil temuannya. Pihaknya pun berkomitmen untuk menyampaikan setiap perkembangan penyidikan kasus ini.  "Terkait pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka belum bisa kami sampaikan saat ini dan nanti kami akan informasikan lebih lanjut setiap perkembangannya," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iOP6WXpGIZo

KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan CSRT di Badan Informasi Geospasial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Ketua KPK, Firli Bahuri saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2020). Rapat yang dihadiri perwakilan kelompok fraksi dan diikuti anggota lainnya secara virtual tersebut membahas" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK, Firli Bahuri saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2020). Rapat yang dihadiri perwakilan kelompok fraksi dan diikuti anggota lainnya secara virtual tersebut membahas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan empat aset senilai Rp 56,48 miliar untuk tiga lembaga. Tiga lembaga itu adalah Kejaksaan Agung, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Informasi Geospasial. Empat aset tersebut terletak di Bali, Jakarta dan Bogor.  "Serah terima ini sebagai salah satu pertanggungjawaban KPK dalam menjalankan tugas, karena salah satu tugas KPK adalah pemulihan aset, ini harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (24/11).  Kepada Kejaksaan Agung, sambung Firli, KPK menyerahkan dua aset. Aset yang pertama luas tanah sebanyak 135 meter persegi dan luas bangunan 166 meter persegi. Nilai aset ini adalah Rp 1.592.840.000, terletak di Jalan Raya Semat, Gang Jalak 17A Nomor 22 Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.  Menurut Firli, aset tersebut merupakan rampasan negara yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan terpidana Ojang Sohandi.  Aset kedua yang diserahterimakan kepada Kejaksaan Agung adalah tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Luas tanahnya adalah 794 meter persegi dengan luas bangunan 734,75 meter persegi, aset tersebut bernilai Rp 12.374.400.000 yang merupakan rampasan negara yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan terpidana Fuad Amin Imron.  "Dua aset ini akan dipergunakan sebagai mess. Aset di Bali akan digunakan sebagai mess jaksa yang sedang bertugas dan aset di Mampang akan digunakan sebagai mess Satuan Tugas Tindak Pidana Korupsi," ucap Firli.  Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), KPK menyerahkan sebuah aset berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah 2.345 meter persegi dan luas bangunan 1.040 meter persegi. Aset tersebut terletak di Jalan Cipinang Cempedak II Nomor 25A RT 011/06 Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta.  Aset itu merupakan rampasan negara yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan terpidana Fuad Amin Imron dengan nilai Rp 36.743.387.000. Tanah dan bangunan ini akan digunakan KASN sebagai kantor. Sebab, hingga saat ini, KASN masih menyewa kantor di beberapa daerah di Jakarta.  Kemudian kepada Badan Informasi Geospasial, KPK menyerahkan aset berupa tanah dengan luas 48.220 meter persegi senilai Rp 5.775.406.000. Aset ini terletak di Desa Barengkok, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Tanah ini merupakan rampasan negara yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan terpidana Luthfi Hasan Ishaaq.  "Aset ini akan digunakan oleh BIG sebagai Pusat Pendidikan SDM dalam bidang Survei dan Pemetaan. BIG akan memanfaatkannya sebagai lokasi untuk melakukan kalibrasi peralatan," pungkas Firli.  Dalam acara serah terima ini, hadir Jaksa Agung ST Burhanudin, Kepala KASN Agus Pramusinto, Plt Kepala BIG Muhtadi Ganda Sutrisna, dan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan Purnama T. Sianturi.

KPK Serahkan Empat Aset Senilai Rp 56 Miliar Ke Tiga Lembaga Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/persiapan-kek-kota-batam-persiapkan-rdtr_m_.jpg" alt="Wali Kota Batam, HM Rudi (kanan) bersama Kepala BIG, Hasanuddin Zainal Abidin menandatangani perjanjian kerjasama RDTR Kota Batam." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Batam, HM Rudi (kanan) bersama Kepala BIG, Hasanuddin Zainal Abidin menandatangani perjanjian kerjasama RDTR Kota Batam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gandeng Badan Informasi Geospasial (BIG), Pemerintah Kota (Pemkot) Batam akan menggarap pengadaan peta dasar Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Batam. Pemetaan yang direncanakan Pemkot Batam yakni skala 1:5.000. Hal itu ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama dan nota kesepakatan dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dilaksanakan di Kantor Wali Kota Batam, Batam Centre, Batam Selasa (4/12). Kepala BIG, Hasanuddin Zainal Abidin menyarankan agar peta yang dibuat dengan skala lebih detail, 1:1.000. Peta 1:1.000 ini juga diperlukan apabila Batam ingin menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Begitu juga apabila Batam akan bertransformasi menjadi kota cerdas atau smart city. Maka dibutuhkan peta 3 dimensi berskala 1:1.000 untuk mewujudkan hal itu. Menurut Hasanuddin, Batam memungkinkan untuk buat peta 1:1.000. Karena luasan Batam yang tak terlalu besar. Bisa dilakukan dengan foto udara dan bidang. Sudah ada beberapa daerah yang menggunakan skala 1:1.000, seperti Surabaya, Bandung, dan Medan. "Kalau bisa Batam berikutnya yang satu banding seribu. Banyuwangi, Padang juga sudah antre ingin satu banding seribu," kata Hasanuddin. Ketersediaan RDTR ini, penting bagi investasi. Karena kegunaan RDTR juga adalah sebagai pendukung online single submission (OSS) untuk percepatan perizinan. Kalau RDTR belum selesai, investor yang ingin masuk juga tidak bisa terlayani dengan maksimal. Wali Kota Batam, HM Rudi mengatakan, untuk perencanaan pembangunan Kota Batam RDTR memang menjadi kebutuhan. Karena rencana tata ruang yang dulu disiapkan sudah tak digunakan lagi. Sehingga, penataan kota menjadi amburadul. "Sesuai yang direncanakan Pak Habibie, bagaimana bisa kita mengembalikan sehingga Batam jadi tujuan wisata dan industri dari luar," kata Rudi. Ia berharap tata ruang Batam benar-benar selesai. Sehingga pemberian izin tidak tumpang tindih lagi supaya bisa ditata kembali.

Persiapan KEK, Kota Batam Persiapkan RDTR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demi-bandara-nyia-badan-informasi-geospasial-inisiasi-peta-1500_m_208108.jpeg" alt="Badan Informasi Geospasial (BIG) menginisiasi peta skala 1:500 di kantor Gubernur DIY, Jumat (27/4)." width="100%">
<figcaption>Badan Informasi Geospasial (BIG) menginisiasi peta skala 1:500 di kantor Gubernur DIY, Jumat (27/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Informasi Geospasial (BIG) menginisiasi peta skala 1:500 guna dukungan percepatan pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA). Ini merupakan yang pertama kali dan Jogja menjadi percontohannya.  Kepala BIG Hasannudin Zainal Arifin mengatakan, pembuatan ini melihat Jogja dirasa memiliki kesiapan yang lebih dibandingkan daerah lain dalam pembuatan peta 1:500. "Ini juga tepat untuk mendukung percepatan pembangunan Bandara NYIA sebagai proyek skala nasional," katanya, Jumat (27/4). Dijelaskannya, peta ini memiliki keakuratan yang lebih jika dibandingkan dengan peta tematik nasional skala 1:50.000. Sebab setiap 1 centimeter menggambarkan kondisi yang sebenarnya yang berjarak 500 centimeter.  Nantinya, peta ini akan disajikan dengan 3 dimensi dari sisi kontur tanah, nama jalan, perumahan, hingga yang lainnya. Dalam pembuatannya ditargetkan selesai pada Agustus mendatang dan difokuskan pada 2 kawasan, yaitu daerah padat serta yang akan dibangun.  Untuk daerah padat yang menjadi percontohan adalah kawasan Keraton Yogyakarta, sementara kawasan bandara NYIA radius 32 kilometer persegi sebagai area kawasan alami dalam proses pembangunan. "Jika ini berhasil, sebagai antisipasi jika diterapkan secara nasional maka kami akan menggandeng perguruan tinggi maupun lembaga non profit," ucapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Krido Suprayitno mengatakan, adanya peta ini diharapkan kedepan bisa menjadi rujukan. Untuk menentukan arah pembangunan, baik di kawasan padat maupun yang masih kosong. "Jadi memungkinkan kita untuk memilah informasi yang ingin disampaikan ke publik," pungkasnya

Demi Bandara NYIA, Badan Informasi Geospasial Inisiasi Peta 1:500

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#badan informasi geospasial

Berita Terkini