<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/30/IMG-20250130-WA0056-2962733614.jpg" alt="Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) terus berupaya menata penerbitaan Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan sawit. Menteri ATR Nusron Wahid memastikan, terkait penataan pendaftaran dan penerbitan HGU yang diterapkan untuk 537 badan hukum perusahaan sawit, telah ada 150 perusahaan yang mengajukan HGU.</p> <p>Nusron menjelaskan, bahwa perusahaan yang sudah dalam proses pengajuan izin hingga batas waktu 3 Desember mencapai 150 perusahaan. Perusahaan itu memiliki luas kebun 1.144.427,46 hektare. "Saat ini sedang dalam proses identifikasi untuk dicocokkan apakah lahan tersebut bertabrakan dengan kawasan hutan atau tidak,&rdquo; terangnya.</p> <p>Nusron menjelaskan, kebijakanini berawal dari adanya perubahan peraturan oleh Mahkamah Konstitusi yang mencabut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Di mana badan hukum yang melakukan aktivitas budidaya atau pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki IUP dan izin HGU.</p> <p>&ldquo;Pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Badan Hukum ini menjadi wajib memiliki IUP dan HGU. Akibat perubahan ini, ada 537 perusahaan pemegang IUP tetapi tidak memiliki HGU. Jika dihitung luasnya berdasarkan izin usaha perkebunan (IUP), totalnya mencapai 2,5 juta hektare,&rdquo; ujarnya. <strong>(idr/bas)</strong></p>

Menteri ATR Nusron Wahid memastikan, terkait penataan pendaftaran dan penerbitan HGU yang diterapkan untuk 537 badan hukum perusahaan sawit,

Menteri Nusron Wahid Tata Ulang Izin Kebun Sawit, 150 Perusahaan Ajukan HGU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/Screenshot-2082-3304669985.jpg" alt="Eddy Hiariej, kekayaan, suap, KPK. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Eddy Hiariej, kekayaan, suap, KPK. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI Cahyo Rahadian Muzhar, sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan status hukum PT Citra Lampia Mandiri (CLM) yang menjerat mantan Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Cahyo didalami peran Eddy Hiariej dalam pengurusan badan hukum PT CLM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Materi serupa juga didalami KPK kepada Direktur Perdata Kemenkumham RI, Santun Maspari Siregar dan Fungsional Analis Hukum Kelompok Badan Hukum Direktorat Perdata Ditjen AHU Kemenkumham, Rahayu Lestari Sukesih. Ketiga pejabat di Kemenkumham itu diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan peran dan kewenangan tersangka EOSH selaku Wamenkumham untuk dapat mengakses unit kerja diKemenkumham dapat upaya membantu permasalahan PT CLM milik tersangka HH," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (20/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013639151/pemerintah-makkah-bakal-rombak-jalur-menuju-gua-hira-dilengkapi-kamera-pengintai-dan-lebih-nyaman">Pemerintah Makkah Bakal Rombak Jalur Menuju Gua Hira, Dilengkapi Kamera Pengintai dan Lebih Nyaman</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu,&nbsp;Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar&nbsp;mengaku ditanyakan terkait prosedur pengesahan badan hukum di Kemenkumham. Pernyataan ini disampaikan Cahyo usai menjalani pemeriksaan pada Selasa kemarin.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai warga negara yang baik, saya memenuhi panggilan KPK dan menyampaikan apa yang menjadi kewenangan saya, dan juga prosedur yang ada di Direktorat Jenderal saya saja," ujar Cahyo usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/12).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Cahyo enggan merespons lebih jauh terkait dugaan peran Eddy Hiariej dalam pengurusan status hukum PT Citra Lampia Mandiri (CLM) di Kemenkumham. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada KPK, yang sedang mengusut kasus tersebut. "Itu diserahkan kepada KPK," tegas Cahyo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sampai saat ini KPK belum juga menahan Eddy Hiariej sebagai tersangka. KPK beralasan menunggu hasil praperadilan yang dilayangkan Eddy Hiariej di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Eddy Hiariej diduga menerima suap senilai Rp 8 miliar, dari Dirut PT CLM Helmut Hermawan. Penerimaan suap itu berkaitan pengurusan status hukum PT CLM dan status hukum Helmut Hermawan di Bareskrim Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Selain Eddy, KPK juga menetapkan tiga pihak lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan status hukum PT. Citra Lampia Mandiri (CLM). Adapun ketiga pihak tersangka lainnya yakni, dua asisten pribadinya (aspri) Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie Rukmana, serta Direktur Utama PT. CLM Helmut Hermawan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK saat ini baru menahan, Helmut Hermawan untuk 20 hari pertama di Rutan KPK. Penahanan Helmut Hermawan terhitung sejak 7 Desember 2023 sampai dengan 26 Desember 2023</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Helmut Hermawan sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalami peran Eks Wamenkumham Eddy Hiariej dalam pengurusan badan hukum PT CLM.

KPK Dalami Peran Eks Wamenkumham Eddy Hiariej terkait Pengurusan Badan Hukum PT CLM di Kemenkumham

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/ditjen-1024200841.jpeg" alt="Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Cahyo Rahadian Muzhar usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Cahyo Rahadian Muzhar usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Cahyo Rahadian Muzhar telah menjelani pemeriksaan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa (19/12). Cahyo Rahadian Muzhar mengaku ditanyakan terkait prosedur pengesahan badan hukum di Kemenkumham.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cahyo diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej dkk.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai warga negara yang baik, saya memenuhi panggilan KPK dan menyampaikan apa yang menjadi kewenangan saya, dan juga prosedur yang ada di Direktorat Jenderal saya saja," kata Cahyo usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/12).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/013635615/taklukkan-al-ahly-fluminense-lolos-ke-babak-final-piala-dunia-antarklub">Taklukkan Al Ahly, Fluminense Lolos Ke Babak Final Piala Dunia Antarklub</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Cahyo enggan merespons lebih jauh terkait dugaan peran Eddy Hiariej dalam pengurusan status hukum PT Citra Lampia Mandiri (CLM) di Kemenkumham. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada KPK, yang sedang mengusut kasus tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu diserahkan kepada KPK," tegas Cahyo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sampai saat ini KPK belum juga menahan Eddy Hiariej sebagai tersangka. KPK beralasan menunggu hasil praperadilan yang dilayangkan Eddy Hiariej di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Eddy Hiariej diduga menerima suap senilai Rp 8 miliar, dari Dirut PT CLM Helmut Hermawan. Penerimaan suap itu berkaitan pengurusan status hukum PT CLM dan status hukum Helmut Hermawan di Bareskrim Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Selain Eddy, KPK juga menetapkan tiga pihak lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan status hukum PT. Citra Lampia Mandiri (CLM). Adapun ketiga pihak tersangka lainnya yakni, dua asisten pribadinya (aspri) Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie Rukmana, serta Direktur Utama PT. CLM Helmut Hermawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK saat ini baru menahan, Helmut Hermawan untuk 20 hari pertama di Rutan KPK. Penahanan Helmut Hermawan terhitung sejak 7 Desember 2023 sampai dengan 26 Desember 2023</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Helmut Hermawan sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Cahyo Rahadian Muzhar telah menjelani pemeriksaan oleh tim penyidik  KPK.

Usai Diperiksa KPK, Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Didalami Soal Prosedur Pengesahan Badan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/AHU-2269128883.jpeg" alt="Dirjen Adminsitrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Cahyo R Muzhar. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Adminsitrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Cahyo R Muzhar. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meminta pelaku usaha membentuk badan hukum formal dalam upaya untuk memberikan perlindungan hukum, dikutip dari <em>ANTARA</em>.<br /><br />"Dengan adanya badan hukum formal, jika terjadi sengketa maka bisa memisahkan tanggung jawab pribadi dan bisnis," kata Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo R Muzhar dalam keterangan tertulisnya.<br /><br />Hal itu disampaikan dalam <em>Youth Forum</em> dengan tema <em>The Inclusive and Sustainable Business Regulation in Indonesia </em>yang merupakan rangkaian kegiatan <em>Asian-African Legal Consultative Organization </em>(AALCO) ke-61 di Bali.</p> <p><br />Selain pertemuan antar negara anggota yang akan membahas isu-isu hukum internasional seperti hukum laut, hukum lingkungan,<em> asset recovery</em>, dan hukum dagang internasional, Indonesia sebagai tuan rumah dari Pertemuan Tahunan ke-61 AALCO ini menginisiasi penyelenggaraan<em> side event Asset Recovery Forum, International Humanitarian Law Discussion Forum, dan Business and Investment Forum. </em><br /><br />Forum Bisnis dan Investasi ini mencakup sesi Youth Forum, Diskusi Panel, Expo bisnis dan UMKM , serta rangkaian sesi diskusi yang melibatkan kaum muda untuk membahas isu-isu seputar infrastruktur hukum dan dunia bisnis, khususnya pengembangan UMKM.<br /><br />Lewat Forum Bisnis dan Investasi ini, diharapkan Indonesia dapat mempromosikan perkembangan hukum di Indonesia bagi dunia bisnis dan menjembatani kesenjangan informasi antara pengambil kebijakan dengan para pelaku usaha.</p>

"Dengan adanya badan hukum formal, jika terjadi sengketa maka bisa memisahkan tanggung jawab pribadi dan bisnis,"

Kemenkumham Minta Pelaku Usaha Bentuk Badan Hukum Formal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/WhatsApp-Image-2023-06-30-at-101124-656723583.jpg" alt="Organisasi kepemudaan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) mendapatkan legalitas badan hukum dan kepengurusan berdasar SK Kemenkumham." width="100%">
<figcaption>Organisasi kepemudaan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) mendapatkan legalitas badan hukum dan kepengurusan berdasar SK Kemenkumham.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Organisasi kepemudaan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) di usia ke-76 tahun semakin merapikan seluruh aspek hukum organisasi.</p> <p>Setelah mendapatkan legalitas badan hukum dan kepengurusan berdasar SK Kemenkumham AHU Nomor 0000440.AH.01.08. tahun 2023. GPM yang beralamat di Jalan Duren Tiga Raya No. 12 UVW, Pancoran, Jakarta Selatan, sekarang telah resmi diakui sebagai pemegang merek dari etiket merek. Logo organisasi yang telah dipakainya selama puluhan tahun berstatus resmi dengan diterbitkannya sertifikat merek tertanggal 16 Juni 2023 yang ditandatangani Dirjen Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.</p> <p>Ketua Umum GPM Emir Moeis menyatakan, kepemilikan logo organisasi adalah salah satu kelengkapan legalitas organisasi yang dipersyaratkan undang-undang.</p> <p>&rdquo;Organisasi yang berbadan hukum berkewajiban mendaftarkan logo yang merupakan identitas visual organisasi. Dalam logo organisasi terkandung catatan sejarah sejak awal didirikannya. Ini penting agar tidak ada pembelokan sejarah apabila ada organisasi lain yang menggunakan logo yang sama tetapi berbeda perjuangannya,&rdquo; ungkap Emir Moeis.</p> <p>Lebih jauh Ketua Umum GPM Emir Moeis berpesan kepada segenap pengurus, kader dan anggota GPM untuk lebih menghargai keberadaan logo organisasi.</p> <p>&rdquo;Sejak diterbitkannya sertifikat merek logo GPM, saya mengimbau kepada segenap pengurus, kader</p> <p>maupun anggota GPM untuk ikut menjaga logo organisasi sebagai aset. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyosialisasikan sekaligus mempertahankan hak kepemilikan logo organisasi apabila ada pihak yang memanfaatkan di luar kepentingan dan izin organisasi GPM,&rdquo; papar Emir Moeis.</p> <p>Hal senada juga disampaikan Roy Jansen Siagian, ketua Departemen Hukum dan Advokasi GPM. Menurut dia, keseriusan dalam merapikan keseluruhan aspek hukum organisasi sehingga akhirnya diakui secara resmi dan dilindungi hak-hak hukumnya oleh peraturan perundangan menunjukkan bahwa organisasi ini tetap bergerak aktif dan tidak sekadar hanya papan nama.</p> <p>&rdquo;Hak GPM sebagai pemegang merek dari logo atau gambar organisasi tersebut secara otomatis sudah dilindungi undang-undang. Dengan demikian, ada konsekuensi hukum yang bisa dikenakan bagi pihak-pihak yang secara tanpa hak dan tanpa izin menggunakan merek terdaftar milik GPM tersebut,&rdquo; jelas Jansen.</p> <p>&rdquo;Berdasar UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG), dalam pasal 100 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa pelakunya dapat diancam pidana penjara 4-5 tahun dan atau denda maksimal 2 miliar rupiah,&rdquo; tambah Jansen.</p>

Organisasi kepemudaan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) merapikan seluruh aspek hukum organisasi setelah mendapatkan legalitas dari Kemenkumham

Pemerintah Resmi Mengakui Kepemilikan Hak Atas Merek Gambar, Logo, dan Nama Gerakan Pemuda Marhaenis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Rektor-Universitas-Terbuka-UT-Ojat-Darojat-Hilmi-Setiawan-Jawa-Pos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendorong perguruan tinggi negeri (PTN) supaya menjadi badan hukum (PTN-BH). Tujuannya supaya perguruan tinggi lebih mandiri. Masyarakat diminta tidak khawatir pembentukan badan hukum itu membuat kampus jadi komersil.<br /> <br /> Pembantu Rektor I UT Mohamad Yunus mengatakan ada beberapa pertimbangan Kemendibud mendorong PTN menjadi PTN-BH. Diantaranya supaya kampus bisa lebih leluasa menjalankan otonomi kampus. "Khususnya untuk manajemen SDM," katanya di sela kegiatan rapat tinjauan manajemen (RTM) di kampus UT Senin (27/1).<br /> <br /> Menurut Yunus saat ini urusan SDM menjadi permasalahan di kampus negeri. Banyak kampus kekurangan dosen. Sementara kuota rekrutmen PNS baru terbatas. Pertimbangan lain mendorong kampus supaya jadi PTN-BH adalah untuk keleluasaan membuka dan menutur program studi (prodi). Selain itu kampus juga semakin mudah menggunakan tenaga ahli dari luar negeri.<br /> <br /> Dia menjelaskan masyarakat tidak perlu khawatir bahwa PTN-BH membuat kampus jadi komersil. Yunus mengatakan kampus PTN-BH tetap dibatasi ketentuan dalam memungut biaya pendidikan dari masyarakat. Kampus PTN-BH didorong mendapatkan dana dari kerjasama dengan sejumlah pihak.<br /> <br /> Sementara itu Rektor UT Ojat Darojat menjelaskan ada sejumlah prodi baru yang akan dibuka di UT. Diantaranya adalah prodi ekonomi syariah dan pariwisata di jenjang S2. Kemudian prodi lingkungan di jenjang S2 dan administrasi publik di jenjang S3. Dia mengatakan dibukanya prodi-prodi baru itu menyesuaikan kebutuhan masyarakat.<br /> <br /> Ojat lantas menyampaikan dukungan terhadap program kampus belajar yang digagas Mendikbud Nadiem Makarim. Dengan program itu, mahasiswa tidak hanya menjalani kuliah di kampusnya sendiri. Mahasiswa boleh mengambil kuliah di kampus lain.<br /> <br /> Ketentuannya adalah mahasiswa boleh mengambil kuliah satu semester atau 20 SKS di prodi lain di kampusnya. Kemudian mahasiswa juga boleh mengambil kuliah dua semester atau 40 SKD di prodi lain di kampus lain.<br /> <br /> Selain itu mahasiswa juga lebih leluasa dalam magang. "Yang penting sesuai dengan peningkatan kompetensi," jelasnya. Ojat mengatakan mahasiswa di UT juga khas. Banyak mahasiswa yang sudah bekerja. Kemudian juga banyak yang telah berkeluarga. Untuk itu mahasiswa diberikan keleluasaan untuk memilihnya.

Supaya Lebih Mandiri, PTN Didorong Jadi Badan Hukum

badan hukum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#badan hukum

Berita Terkini

Menteri Nusron Wahid Tata Ulang Izin Kebun Sawit, 150 Perusahaan Ajukan HGU

KPK Dalami Peran Eks Wamenkumham Eddy Hiariej terkait Pengurusan Badan Hukum PT CLM di Kemenkumham

Usai Diperiksa KPK, Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Didalami Soal Prosedur Pengesahan Badan Hukum

Kemenkumham Minta Pelaku Usaha Bentuk Badan Hukum Formal

Pemerintah Resmi Mengakui Kepemilikan Hak Atas Merek Gambar, Logo, dan Nama Gerakan Pemuda Marhaenis

Supaya Lebih Mandiri, PTN Didorong Jadi Badan Hukum

Download Aplikasi JawaPos.com