<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/27/xevxl8BxPLIgZoy0Dl5gUpqC87KgxeeFjQDxGzoQ-4150711682.jpg" alt="Bawaslu Kota Surabaya perkuat kelembagaan di masa non tahap Pemilu sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. (Bawaslu Surabaya untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bawaslu Kota Surabaya perkuat kelembagaan di masa non tahap Pemilu sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. (Bawaslu Surabaya untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya memperkuat kelembagaan di masa non tahapan Pemilihan Umum (Pemilu). Novli Bernado Thyssen, Ketua Bawaslu Kota Surabaya mengatakan, langkah itu merupakan bentuk pertanggungjawaban publik atas kerja lembaga selama masa non tahap. "Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat terkait eksistensi Bawaslu di tengah non tahap, apa yang sedang dan akan dilakukan. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban publik sebagai lembaga pengawas pemilu," terang Novli Bernado Thyssen.&nbsp; Novli menyebut penguatan kelembagaan itu juga menjadi bagian dari upaya memperkokoh konsolidasi demokrasi di Kota Surabaya. Oleh karena itu, Bawaslu juga melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan tersebut, mulai dari perwakilan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, praktisi hukum, penyelenggara adhoc pada pemilu sebelumnya, hingga perwakilan badan eksekutif mahasiswa. "Kami menyampaikan hasil-hasil yang sudah kita kerjakan bersama, terutama dalam satu tahun terakhir, setelah pemilihan kepala daerah terakhir sampai menjelang tahapan berikutnya yang sudah ditetapkan, tahapan pilkada maupun pemilu berikutnya," ujar Novli Bernado Thyssen. Dalam kesempatan itu, dia juga mengatakan bahwa Bawaslu membahas strategi pengawasan untuk pemilu berikutnya. Termasuk memperkuat pengawasan yang sudah berjalan sebelumnya. "Kami selalu berpijak dan berpedoman pada regulasi ya, jadi kita lihat nanti ya, apakah ada perubahan regulasi atau tidak. Yang pasti, strategi pengawasan yang dilakukan itu tidak jauh berbeda dengan pengawasan yang sebelumnya," papar dia. "Hanya saja, nanti kita akan mempelajari kira-kira apa modus terbaru yang dipakai oleh peserta pemilu di dalam menjalankan kampanye politiknya, dalam artian bentuk atau pola pelanggarannya seperti apa," ucap Novli Bernado Thyssen. Hal tersebut penting, kata dia, karena setiap tahun ke tahun memiliki potensi perubahan dalam jenis pelanggaran yang terjadi. Sehingga Bawaslu harus mengikuti situasi yang berkembang. "Kami sebagai pengawas pemilu harus mengikuti tren terbaru itu, agar supaya strategi pengawasan yang kita lakukan efektif," tandas Novli Bernado Thyssen. Menurut dia, dinamika politik selalu berkembang dari waktu ke waktu, sehingga pengawas pemilu perlu terus memperbarui strategi agar pengawasan tetap berjalan dengan baik dan responsif terhadap jenis pelanggaran baru.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya memperkuat kelembagaan untuk meningkatkan pengawasan pemilu di masa non tahap

Bawaslu Kota Surabaya Perkuat Kelembagaan di Masa Non Tahap Pemilu

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/WhatsApp-Image-2023-12-19-at-185535-1-3393047613.jpeg" alt="Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang pimpin demo mahasiswa/ sumber : akun Instagram @shifaanindy" width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang pimpin demo mahasiswa/ sumber : akun Instagram @shifaanindy</figcaption>
</figure> Jawapos.com&nbsp;- Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Melki Sedek Huang resmi dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Hal tersebut terjadi karena&nbsp;Melki Sedek Huang diduga terlibat dalam kasus kekerasan seksual. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Wakil Ketua BEM UI, Shifa Anindya melalui SK yang dikeluarkan pada Senin (18/12/2023) kemarin. Dalam SK tersebut, tertuang jika Melki Sedek Huang selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Periode 2023 akan dinonaktifkan hingga waktu yang belum ditentukan. Diketahui, informasi penonaktifan Melki pertama kali menyebar di media sosial X melalui unggahan akun @BulanPemalu. Dalam unggahan tersebut, akun @BulanPemalu memposting sebuah tangkapan layar mengenai keputusan penonaktifan Melki oleh wakil ketua BEM UI serta SK penonaktifan sementara. &ldquo;ALERTA!!! KABEM UI 2023 ngelakuin KEKERASAN SEKSUAL(?)&rdquo; tulisnya. Cuitan itu pun sontak ramai dan menjadi perbincangan warganet. Bahkan tagar #BEMUI pun menjadi trending topik di media sosial tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013325719/ketua-bem-ui-akui-nomor-wa-pribadinya-diretas-ungkit-kritik-putusan-mk">Ketua BEM UI Akui Nomor WA Pribadinya Diretas, Ungkit Kritik Putusan MK</a> Diketahui sebelumnya, Melki merupakan aktivis mahasiswa dari Universitas Indonesia yang sangat aktif menyuarakan pendapatnya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua BEM UI, Shifa Anindya melakukan klarifikasi terkait isu-isu yang beredar. Melalui Instagram&nbsp;story&nbsp;nya, Shifa membenarkan isu mengenai penonaktifan sementara Melki. Ia menuliskan, jika Melki resmi dinonaktifkan untuk sementara melalui SK yang ditujukan untuk internal BEM UI. Shifa juga menyampaikan beberapa poin yang harus digarisbawahi dari kasus yang menimpa ketuanya tersebut. Ia membenarkan penonaktifan sementara Melki berdasarkan peraturan BEM UI No. 1 Tahun 2023 untuk menjalani proses selanjutnya. Shifa juga menyebut, saat ini proses investigasi sedang dilakukan, menanggapi laporan-laporan yang telah masuk dan terverifikasi. Laporan tersebut nantinya akan menjadi bukti dan informasi yang cukup untuk diproses ke tahap investigasi. Di poin terakhir, Shifa juga meminta netizen untuk menghormati privasi dan identitas korban. <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">***</div>

Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang diduga terjerat kasus kekerasan seksual dan diberhentikan sementara dari jabatannya.

Diduga Lakukan Kekerasan Seksual, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang Dinonaktifkan Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/WhatsApp-Image-2023-11-09-at-055814-3204487992.jpg" alt="Tangkapan layar Gilang W. Pramana, pemilik Juragan 99 dalam talk show Expotive 2023 BEM Universitas Negeri Malang." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Gilang W. Pramana, pemilik Juragan 99 dalam talk show Expotive 2023 BEM Universitas Negeri Malang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gilang W. Pramana pemilik Juragan 99 hadir dalam acara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Malang (UNM). Gilang bernostalgia dengan kembali ke kampus almamaternya dan bertemu dengan jajaran rektor, dosen, serta para mahasiswa dalam Expotive 2023. Hal itu dilakukan sebagai bentuk perhatian dan juga kepedulian Gilang kepada kampus yang telah menjadi jembatan hingga bisa menapaki dunia kerja dan dunia usaha. &rdquo;Sangat menyenangkan bisa kembali ke kampus, UNM tentu memiliki tempat istimewa di hati saya. Ketika diminta untuk berbagi pengalaman dan memberikan motivasi seputar dunia kerja dan dunia usaha, saya bersemangat dan langsung bersedia. Sebagai alumni, saya bahagia bisa mendukung kemajuan atau pun kegiatan-kegiatan positif,&rdquo; ungkap Founder J99 Corp Gilang W. Pramana alias Juragan 99. Gilang alumni UM Fakultas Sastra Angkatan 2007. Dia menyebutkan, dunia kerja dan dunia usaha itu keras dan penuh tantangan serta dinamika yang sulit ditebak. Karena itu, mental juara dan semangat untuk terus maju adalah modal utama yang bisa dipupuk mahasiswa mulai sekarang. Menyuarakan semangat inspirasi dari alumni, BEM UNM menggagas acara dengan format talk show dan creative expo untuk pertama kali. Dengan tujuan para mahasiswa dan juga masyarakat yang hadir menjadi lebih terbuka mengenai peluang dunia kerja dan dunia usaha yang bisa diraih. Gilang menilai, menjadi alumni UNM bukan lagi tentang menjadi pengajar atau berkecimpung di dunia pendidikan saja. Namun, kesempatan berkarya lain sangat terbuka. &rdquo;Kami sangat terharu dan berterima kasih bahwa para alumni mendukung penuh acara hari ini. Pengalaman dari alumni UNM seperti Mas Gilang Juragan 99 sangatlah kami perlukan dan akan bermanfaat bagi para mahasiswa maupun masyarakat umum lainnya. Hal ini juga bisa mengangkat citra kampus sekaligus memberikan inspirasi bahwa peluang di luar sana sangatlah luas, dan para alumni bisa memberikan tips bagaimana agar bisa sukses dan menaklukkan tantangan,&rdquo; ungkap Rizal Afnani, perwakilan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNM 2023. Selain dukungan moral dan juga berbagi pengalaman berharga ketika menjalani dunia usaha, Gilang juga turut berperan dalam kegiatan Expotive 2023 dengan memberikan dukungan dari berbagai unit usaha J99 Corp. Produk-produk mulai dari MS GLOW, MS Glow for Men, dan Jiwater, turut mewarnai kegiatan. Selain itu, melalui J99 Corp Gilang juga memberikan ambulance kepada pihak kampus melalui BEM UM selaku penyelenggara acara. &rdquo;Di J99 Corp dan seluruh unit bisnis, saya senantiasa membawa semangat juara dan harapan untuk menginspirasi bangsa. Saya berharap dukungan yang kami berikan kepada kampus UM bisa membawa manfaat dalam jangka panjang dan bahkan bukan hanya bagi civitas akademika saja tapi juga untuk masyarakat yang lebih luas,&rdquo; ucap Gilang.

Gilang W. Pramana, pemilik Juragan 99 sebut dunia kerja dan dunia usaha, keras dan penuh tantangan serta dinamika yang sulit ditebak

Juragan 99 Ingatkan Dunia Pasca Kampus itu Keras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/Kuasa-hukum-Rektor-Unud-Bali-1554494732.jpg" alt="Anggota Kuasa Hukum Rektorat Universitas Udayana Gede Pasek Suardika (kanan) dan Rektor Unud Prof. I Nyoman Gde Antara (tengah)." width="100%">
<figcaption>Anggota Kuasa Hukum Rektorat Universitas Udayana Gede Pasek Suardika (kanan) dan Rektor Unud Prof. I Nyoman Gde Antara (tengah).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kuasa Hukum Rektor Universitas Udayana&nbsp;(Unud) Bali Prof. I Nyoman Gde Antara menyatakan, kajian akademis yang diberikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unud&nbsp;kepada penyidik tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti rektor korupsi. Hal tersebut disampaikan Pasek Suardika, kuasa hukum Rektor Universitas Udayana&nbsp;(Unud) Bali Prof. I Nyoman Gde Antara. Rektor hadir memberikan keterangan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana SPI. &rdquo;Saya kira untuk urusan kajian dari mahasiswa itu gini. Tugasnya mahasiswa itu membangun dialektika. Kajian intelektualnya itu terasa terbangun dengan baik. Itu bagus, tetapi kalau mau dipakai sebagai bukti hukum, saya merasa belum pernah ada pelajaran pembuktian menurut KUHAP menggunakan kajian mahasiswa, yang ada adalah keterangan ahli,&rdquo; ujar Pasek Suardika seperti dilansir dari Antara. Dia ragu bahwa kajian akademis yang diberikan BEM Universitas Udayana kepada penyidik Pidana Khusus Kejati Bali pada Rabu (5/4) merupakan kajian akademis yang dilakukan mahasiswa sendiri. &rdquo;Apakah itu murni dari mahasiswa atau kah dibantu pihak lain untuk mahasiswa kami nggak tahu lah ya,&rdquo; kata Pasek Suardika. Menurut Suardika, pungutan SPI yang terakumulasi sejak 2018 sampai 2022 terhitung berjumlah Rp 335,8 miliar. Hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah dana yang dikeluarkan Unud untuk membangun sarana dan prasarana yang jumlahnya mencapai Rp 479 miliar. Rektor Universitas Udayana Bali Prof. Gde Antara yang saat itu juga menimpali bahwa untuk menutupi kekurangan-kekurangan dana, Unud terpaksa harus mengambil dari pos keuangan lain. Prof. Antara mengatakan, sepanjang 2018-2022, Unud kekurangan dana Rp 143,5 miliar untuk membangun fasilitas sarana dan prasarana. &rdquo;Kalaupun seratus persen dipakai SPI itu yang jumlahnya Rp 335,8 miliar, sementara pembangunan Rp 479 miliar saya kira kurang Rp 143,5 miliar. Jadi, kami tetap ambilkan dari sumber dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),&rdquo; terang Antara. Prof. Antara juga menampik dugaan bahwa dirinya menjadikan penarikan SPI mahasiswa baru seleksi jalur mandiri sebagai lahan untuk berbisnis. &rdquo;Saya tak bisa menanggapi hal yang begitu lah. Tanya sama mereka (BEM) saja,&rdquo; papar Antara menjawab pertanyaan terkait informasi BEM yang menyebutkan bahwa dirinya memungut SPI sebelum mahasiswa dinyatakan lolos seleksi masuk Universitas Udayana melalui jalur mandiri. Terkait kajian akademis yang diberikan BEM Unud, kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali Putu Agus Eka Sabana Putra mengatakan, data-data yang diberikan BEM kepada penyidik Pidana Khusus Kejati Bali dapat dijadikan bahan petunjuk untuk mengungkap secara terang benderang terkait dugaan korupsi dana SPI. Kajian akademis yang diberikan Unud yang diterima Asisten Pidana Khusus Kejati Bali Agus Eko Purnomo, kata Eka, dapat saja dijadikan alat bukti tambahan apabila memenuhi kualifikasi. Namun, tidak akan memengaruhi atau pun mengintervensi jalannya penyidikan yang telah berjalan selama ini. Rektor Universitas Udayana Bali Prof. Gde Antara hadir di Kejati Bali memenuhi panggilan penyidik Pidana Khusus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2018-2022. Prof Antara telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Bali dalam kapasitasnya sebagai ketua panitia penerimaan mahasiswa baru seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Udayana tahun 2018-2020. Asisten Pidana Khusus Kejati Bali Agus Eko Purnomo mengatakan berdasar pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi dan hasil audit, rektor Universitas Udayana Gde Antara diduga merugikan negara Rp 105,39 miliar dan Rp 3,94 miliar. Selain itu, dia juga merugikan perekonomian negara hingga mencapai Rp 334,57 miliar. Atas perbuatannya, Rektor Universitas Udayana dijerat dengan pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 12 huruf e jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Kuasa Hukum Rektor Unud sebut kajian akademis dari BEM Unud kepada penyidik tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti rektor korupsi

Kuasa Hukum Rektor Unud Bilang Kajian Mahasiswa Tak Bisa Jadi Bukti Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/1629361092484.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepercayaan pada polisi dinilai menurun. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya meminta adanya reformasi birokrasi di tubuh Polri.  Permintaan itu disampaikan Ketua BEM Unair Yoga Haryo kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Reformasi birokrasi diminta untuk segera dilakukan di tubuh internal kepolisian.  Yoga menyebut, berdasar penelitian, kepercayaan masyarakat terhadap polisi menurun. ”Hasil survei yang muncul baru-baru ini jelas menunjukkan tingkat kepercayaan publik ke kepolisian turun. Polri harus berbenah, karena sejatinya adalah pengayom masyarakat,” ungkap Yoga, Jumat (2/9).  Saat ini, menurut Yoga, BEM Unair sepakat bahwa Kapolri memiliki waktu yang tepat reformasi birokrasi. Langkah pertama yang harus diambil adalah menghapus multifungsi Polri.  ”Berdasar Peraturan Kapolri 4 Tahun 2017 jelas menegaskan multifungsi Polri. Jika diteruskan, Polri akan mudah terseret konflik kepentingan. Apalagi kalau sudah masuk ranah politik yang bukan urusan Polri,” papar Yoga.  Yoga yang juga bergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu menyebut, kasus Brigadir J dan tertangkapnya beberapa oknum polisi terkait kasus narkoba, membuka fakta internal Polri.  ”Kasus penembakan Brigadir J dan terciduknya beberapa oknum polisi karena kasus narkoba baru-baru ini, berpengaruh kepada citra Polri di mata publik,” sebut Yoga.  Dengan reformasi birokrasi itu, Yoga yakin kasus bisa diselesaikan segera terbuka. Makin cepat kasus diselesaikan, kepercayaan publik makin tinggi.  ”Polri harus fokus kepada tujuan. Kasus ini harus segera diselesaikan hingga tuntas dengan adil dan terbuka,” ujar Yoga.  Meski saat ini banyak kasus menimpa Polri, dia yakin saat ini waktu yang tepat untuk menunjukkan kapabilitas dalam menciptakan perdamaian bagi masyarakat.  ”Saya mengharapkan dua kasus ini menjadi acuan dan titik awal bagaimana Polri memiliki integritas dalam penyelesaian masalah baik itu di dalam tubuh instansi maupun saat dihadapkan pada persoalan di tengah masyarakat,” ucap Yoga.

BEM Unair Surabaya Tuntut Multifungsi Polri Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Anies-Baswedan-royyan.jpg" alt="Exif_JPEG_420" width="100%">
<figcaption>Exif_JPEG_420</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundang Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Himpunan Mahasiswa Universitas/Perguruan Tinggi se-DKI Jakarta untuk berdiskusi dengannya di Balai Kota DKI Jakarta. Anies menyebut diskusi yang dilakukan bersama BEM se-DKI itu dilaksanakan untuk mendengarkan langsung gagasan, masukan, dan kritik dari sudut pandang mahasiswa terhadap permasalahan yang ada di Ibu Kota.  "Kemarin kami mengundang para Ketua BEM/Himpunan Mahasiswa Universitas/Perguruan Tinggi di Jakarta untuk berdiskusi terkait Jakarta ke depan, mulai dari ruang ketiga, mobilitas warga, transformasi transportasi publik, kualitas lingkungan hidup dan masih banyak lagi," kata Anies dalam unggahan Instagramnya, Rabu (10/8).  Ia mengaku senang setelah berdiskusi dan mendapat masukan dari perwakilan mahasiswa se-DKI tersebut. Menurutnya anak muda memang memiliki pengalaman yang belum cukup mumpuni. Namun begitu, anak muda selalu menawarkan masa depan.  "Anak muda memang minim pengalaman, maka ia tak menawarkan masa lalu. Anak muda menawarkan masa depan," ujarnya.  Anies menambahkan bahwa Jakarta memang memiliki sejarah yang panjang, namun begitu ia meyakini bahwa masa depannya justru jauh lebih panjang lagi. Oleh karena itu, ia merasa perlu untuk mendapatkan masukan dan saran dari mahasiswa yang akan meneruskan masa depan Jakarta.  "Kami ingin mendapat masukan dari teman-teman yang memiliki mimpi dan pemikiran jangka panjang, untuk nantinya akan diterjemahkan dalam sebuah perencanaan," katanya kepada perwakilan BEM se-DKI yang hadir di Balai Kota DKI dua hari lalu.  Gubernur yang akan segera lengser pada Oktober itu berharap Jakarta akan menjadi kota global yang memberikan manfaat untuk dunia dan warganya bahagia dan bersyukur tinggal di dalamnya.  "Sekaligus membuat kota ini terus maju, dalam 50 tahun, bahkan 100 tahun lagi," pungkasnya.  Sebelumnya, menurut Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko, diskusi bersama Anies Baswedan tersebut diikuti perwakilan BEM dari 51 universitas dan perguruan tinggi yang tersebar di wilayah Jabodetabek.

Anies Baswedan Undang BEM se-DKI Jakarta untuk Dengarkan Masukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-14-at-16.45.18-1.jpg" alt="Salah seorang demonstran membawa poster berisi tuntutan. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Salah seorang demonstran membawa poster berisi tuntutan. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mahasiswa dari berbagai universitas memadati jalanan di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Kamis (14/4).  Beberapa universitas yang ikut demonstrasi di antaranya Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), dan Institut Teknologi 10 November (ITS) Surabaya.  Demonstrasi itu dilakukan menuntut berbagai hal. Yakni meminta pemerintah membetalkan kenaikan harga BBM Pertamax yang akhirnya memberatkan masyarakat karena BBM pertalit dan solar langka.  ”Rakyat sudah dihantam pandemi 2 tahun. Berbagai kebijakan pemerintah tidak pro rakyat. Kami ke sini bawa tuntutan!” teriak para demonstran.  Mereka datang sejak pukul 14.00 WIB. Sekitar pukul 16.15 WIB, Ketua DPRD Jatim Kusnadi menemui mahasiswa. Kusnadi kemudian naik ke truk untuk bicara dengan mahasiswa. Dia mendengar tuntutan mahasiswa dari atas panggung.  ”Sudah 2 tahun, Pak. Kapan kita selesai menderita!” kata salah satu orator.  Demonstran yang tergabung dalam Aliansi Surabaya Bergerak kemudian membacakan beberapa tuntutan.  ”Pertama, kami meminta pemerintah untuk melakukan penurunan CPO yang berdampak pada tingginya harga minyak goreng. Kedua, menuntut pemerintah mengusut tuntas praktik mafia minyak goreng Indonesia,” papar mahasiswa.  Kusnadi kemudian membaca tuntutan ketiga tentang evaluasi harga BBM khususnya Pertamax dan meninjau intens perihal harga Pertamax dan pertalite. ”Keempat turunkan PPN 11 persen mengingat kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja,” ucap Kusnadi.  Kemudian, menuntaskan kajian lingkungan. Keenam mengutuk tindakan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam proses pembangunan IKN Nusantara.  ”Ketujuh, mewujudkan reformasi agraria. Atas nama Ketua DPRD Jawa Timur, saya Kusnadi menandatangani tuntutan itu,” ujar Kusnadi.

Bawa 7 Tuntutan, Demo Mahasiswa Ditemui Unsur Pimpinan DPRD Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-2-2.jpg" alt="Ilustrasi sabu-sabu. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sabu-sabu. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kota Surabaya telah memutuskan tidak mengikuti demonstrasi mahasiswa se-Indonesia pada Senin (11/4). Sebagai gantinya, mereka menggelar aksi sidang rakyat pada Kamis (14/4), dengan membawa beberapa tuntutan.  ”Kami akan menyuarakan beberapa hal. Pertama adalah terkait pembangunan ibu kota negara (IKN) serta RUU Tindak Pidana Seksual,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) aksi BEM Surabaya dari Universitas Pembangunan Nasional Andre Prasetyo Utomo dalam konsolidasi BEM di YBLHI Surabaya, Minggu (10/4).  Tuntutan kedua adalah menolak wacana jabatan Presiden Jokowi tiga periode, Ketiga, terkait masalah perekonomian. Di antaranya adalah kelangkaan minyak dan naiknya harga BBM pertamax.  ”Kami ingin minta penjelasan bagaimana pemerintah pemberantasan mafia minyak goreng dan terkait agraria serta kenaikan PPN 11 persen,” ujar Andre Prasetyo Utomo.  Aksi itu akan dilakukan pada Kamis (14/4) di DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura. ”Tujuan kami ingin menggelar sidang rakyat, di sana kami percaya legislatif untuk menyampaikan aspirasi kami ke pemerintah pusat,” tegas Andre Prasetyo Utomo.  Aksi sidang rakyat itu, lanjut dia, tidak hanya diikuti aliansi BEM se-Surabaya, namun se-Jawa Timur. Agara makin banyak massa yang turut berpartisipasi. ”Kami ingin menggerakkan kawan-kawan di Jawa Timur. Pasti akan ada strategi berikutnya mengenai aksi ini,” ucap Andre Prasetyo Utomo.

BEM Surabaya Sampaikan 3 Tuntutan pada Sidang Rakyat di DPRD Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-1.png" alt="ilustrasi penganiayaan anak. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>ilustrasi penganiayaan anak. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Senin (11/4), ribuan mahasiswa se-Indonesia dikabarkan akan menggelar demonstrasi terkait wacana 3 periode kepemimpinan Presiden Joko WIdodo.  Terkait kabar itu, aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Surabaya memastikan tidak akan bergabung. Andre Prasetyo Utomo, Korlap Aksi BEM Surabaya dari Universitas Pembangunan Nasional menyatakan pihaknya akan melakukan aksi pada Kamis (14/4).  ”Untuk isu yang akan kami bawa adalah IKN, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, wacana tiga periode, dan beberapa tuntutan lain,” ujar  Tomo sapaan Andre Prasetyo Utomo, usai rapat konsolidasi dengan beberapa perwakilan BEM Surabaya di kantor YLBHI Jalan Kidal No 6, Minggu (10/4).  Aksi tersebut akan dilakukan di DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura. Andre Prasetyo Utomo menolak aksi tersebut sebagai demo. Namun, mereka akan menggelar sidang rakyat.  ”Tujuan kami ingin menggelar sidang rakyat. Kami percaya ke legislatif untuk menyampaikan aspirasi kami ke pemerintah pusat,” tegas Andre Prasetyo Utomo.  Aksi sidang rakyat itu, lanjut dia, tidak hanya diikuti aliansi BEM se-Surabaya, namun se-Jawa TImur. Agar makin banyak massa yang turut berpartisipasi.  ”Kami ingin menggerakkan kawan-kawan di Jawa Timur. Pasti akan ada strategi berikutnya mengenai aksi ini,” tutur Andre Prasetyo Utomo.  Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara Jakarta, Senin (11/4). Aksi demonstrasi mahasiswa itu direncanakan diikuti ribuan mahasiswa yang berasal dari 18 perguruan tinggi (PT) di Indonesia.  ”Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia melaksanakan Aksi Nasional Geruduk Istana Negara. Pada aksi nasional ini dihadiri kampus se-Indonesia di antaranya, UNJ, PNJ, IT-PLN, STIE SEBI, STIE Dharma Agung, STIS Al Wafa, IAI Tazkia, AKA Bogor, Unri, Unand, Unram, PPNP, Undip, UNS, UNY, Unsoed, SSG, dan Stieper,” demikian keterangan BEM SI, dikutip dari akun Instagram @bem_si, Minggu (10/4).  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  Suasana konsolidasi di LBH Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com  &nbsp;

Tak Ikut Demo Mahasiswa, BEM Surabaya Gelar Aksi Sidang Rakyat Kamis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#badan eksekutif mahasiswa

Berita Terkini