<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/09/Presiden-Prabowo-temui-Ketua-NPC-Zhao-Leji-Biro-Setpre-2JPG-1496835840.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah meteri kabinet Merah Putih saat melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China (National People Congress atau NPC) Zhao Leji di Balai Besar Rakyat, Beijing, China, Sabtu" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah meteri kabinet Merah Putih saat melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China (National People Congress atau NPC) Zhao Leji di Balai Besar Rakyat, Beijing, China, Sabtu</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai resmi bekerja secara penuh tahun 2025. Kabinet Merah Putih bakal mengawal pencapaian sejumlah asumsi makro yang telah disepakati pemerintahan dan DPR RI tahun 2024. Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sejumlah asumsi dasar ekonomi makro 2025 telah ditetapkan seperti nilai tukar rupiah menjadi Rp 16.000 per dolar Amerika Serikat (AS), tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun menjadi 7,0 persen. Kemudian, lifting minyak dinaikkan menjadi 605 (ribu bph) dari semula 600 (ribu bph). Sementara itu untuk asumsi ICP dan lifting gas masing-masing USD 82 per barel dan 1.050 (ribu bsmph). Bahkan, pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi pada tahun 2025 dengan memproyeksi pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,2 persen. Perkiraan tersebut cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif. Namun di sisi lain tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan. Adapun inflasi sendiri disepakati dapat ditekan pada angka 2,5 persen pada tahun 2025. Selain itu, APBN 2025 diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah memproyeksikan tingkat kemiskinan turun dikisaran 7,0-8,0 persen, kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0 persen, tingkat pengangguran terbuka berada dikisaran 4,5-5,0 persen, serta Gini ratio turun dikisaran 0,379-0,382. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 belum akan mengalami lompatan jauh dan akan tetap stagnan berada dalam rentang 4,9 - 5,2 persen. Hal ini didasarkan pada tekanan eksternal yang masih terjadi seperti tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan global, berakhirnya era boom comodity (windfall) dari komoditas CPO dan batubara. Selain itu, stagnansi itu pun akan dipengaruhi oleh inflasi global yang mulai terkendali tetapi belum kembali pada posisi normal, hingga dinamika di Amerika Serikat (AS) pasca terpilihnya Presiden Donald Trump. Disisi lain, di level domestik isu utama yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tahun depan adalah pelemahan kelas menengah yang selama ini menjadi penopang konsumsi dalam negeri, tekanan kenaikan PPN pada barang-barang tertentu, dan potensi layoff akibat kenaikan UMP yang tidak diimbangi dengan produktivitas masyarakat. Itu sebabnya, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 masih akan ditopang oleh konsumsi domestik, diikuti dengan realisasi investasi, dan ekspor komoditas dengan dukungan hilirisasi yang semakin masif. Meski begitu, Apindo memproyeksikan bahwa inflasi tahun 2025 terjaga di rentang kisaran sasaran 2,5 &plusmn; 1 persen (yoy) sesuai target Bank Indonesia, dengan melakukan substitusi komoditas energi dan mengendalikan produksi pangan melalui program ketahanan pangan. "Tekanan inflasi diperkirakan akan meningkat di awal tahun, didorong oleh sejumlah faktor seperti kenaikan UMP, implementasi PPN sebesar 12 persen serta peningkatan permintaan musiman pada kuartal I yang terkait dengan momentum Ramadhan dan Lebaran," jelas Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam analisisnya. Kemudian, rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap USD tahun 2025 diprediksi berada di kisaran 15.800-16.350 per dolar AS. Bahkan, nilai tukar Rupiah diproyeksikan masih akan tertekan pada paruh pertama 2025 karena kecenderungan penguatan dolar AS dan akan menguat pada paruh kedua setelah pasar mampu mengantisipasi kebijakan Presiden Trump. Pada sisi kebijakan fiskal, Apindo menilai Pemerintah perlu melanjutkan kebijakan konsolidasi fiskal dengan menjaga defisit terhadap 3 persen terhadap PDB. Defisit fiskal yang diambil oleh Pemerintah adalah sebesar 2,53 persen terhadap PDB, namun dalam rangka menjaga kebijakan fiskal yang berkelanjutan maka Apindo menilai defisit APBN perlu dijaga sebesar 1,5 - 1,8 persen dengan melakukan inovasi pembiayaan melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non-Anggaran (PINA), dan Land Value Capture(LVC). Tak hanya itu, Pemerintah juga perlu melakukan eksplorasi sumber penerimaan perpajakan untuk meningkatkan tax ratio Indonesia dengan menggarap underground economy, menguatkan kebijakan core tax system, melakukan tax amnesty, menerapkan Non-Filling Systems (NFS) dan reformasi kelembagaan. Itu sebabnya, kata Shinta, pemerintah perlu menciptakan driver pertumbuhan lain di luar APBN seperti investasi dan ekspor yang dapat mendorong penerimaan jangka pendek, karena struktur APBN tahun 2025 lebih berfokus pada peningkatan pertumbuhan produktivitas jangka panjang. Adapun sejumlah hal yang bisa dilakukan adalah Indonesia perlu mengoptimalkan pertumbuhan perdagangan di kawasan Asia yang masih menjanjikan. Kawasan Asia diperkirakan masih menjadi kontributor utama pertumbuhan perdagangan global di tahun 2025. Bahkan, potensi pertumbuhan perdagangan di kawasan Asia diperkirakan masih sangat menjanjikan berkat tingginya permintaan global atas produk manufaktur, khususnya produk manufaktur terkait dengan digitalisasi dan energi terbarukan yang meningkat secara eksponensial sejak 2022. Sejalan dengan itu, Apindo menilai hilirisasi komoditas di sektor-sektor strategis Indonesia merupakan salah satu kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nilai realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp 272,91 triliun selama Januari-September 2024, atau 21,6 persen dari total realisasi investasi. Dengan 21 komoditas prioritas saat ini yang memiliki cadangan dan produksi unggulan di tingkat global, Indonesia berada pada posisi strategis untuk menargetkan diri sebagai market leader global di berbagai komoditas. "Hilirisasi dapat secara signifikan memperbaiki keseimbangan neraca perdagangan Indonesia dan membantu mengurangi ketergantungan terhadap commodity boom," jelasnya. Sehingga, kata dia, ke depan dapat memperkuat struktur ekonomi yang lebih berkelanjutan dan resilient terhadap tekanan eksternal. Di sisi lain, dunia usaha menekankan pentingnya menghindari penerapan kebijakan &ldquo;One Policy Fit All&rdquo;. "Karena setiap komoditas memiliki kebutuhan yang unik berdasarkan karakteristiknya, sehingga diperlukan strategi yang disesuaikan untuk memaksimalkan potensi nilai tambahnya," pungkasnya.

Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi tahun 2025 dengan memproyeksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2 persen.

Outlook Makro Ekonomi 2025: Peluang dan Tantangan Demi Capai Target Pertumbuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/06/JKT_INDEKS-PEMBANGUNAN-MANUSIA-JAKARTA-NAIK_HANUNG-HAMBARA_24042024-6-3847933449.jpg" alt="Ilustrasi pekerja di Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja di Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendorong agar pemerintah lebih serius untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Dia menyebut, jumlah pekerja di Indonesia saat ini mencapai 142,1 juta. Ironisnya 54,6 persen di antaranya hanya lulusan SMP ke bawah.&nbsp; Hal ini, ujar Said, menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja kita terserap di sektor informal. Dengan demikian, Indonesia belum mendapatkan manfaat maksimal dari bonus demografi. "Indeks Pembangunan manusia kita masih peringkat 6 ASEAN, di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand dan Vietnam," tegas Said. Selain itu, angka prevalensi stunting balita Indonesia masih mencapai 21 persen. Padahal, merekalah masa depan Indonesia. Karena itu, menurut Said afirmasi untuk memperbaiki kualitas SDM sebagai daya saing utama harus jadi perhatian utama ke depan. Said juga menekankan agar kebijakan fiskal mampu mendorong penguatan program infrastruktur. Terutama infrastruktur yang menopang program-program strategis.&nbsp; "Dengan demikian belanja infrastruktur bisa lebih fokus. Apalagi kita tidak memiliki ruang fiskal yang longgar. Karena tergerus berbagai kewajiban mandatory, subsidi, dan kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang," pungkasnya.

Ketua Banggar DPR mendorong peningkatan kualitas SDM, karena Indeks Pembangunan Manusia Indonesia masih di peringkat 6 ASEAN.

Dorong Peningkatan Kualitas SDM, Ketua Banggar: Indeks Pembangunan Manusia Kita Masih Peringkat 6 ASEAN   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tiap-negara-lakukan-impor-untuk-stabilitas-harga_m_.jpg" alt="ilustrasi beras." width="100%">
<figcaption>ilustrasi beras.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kebijakan fiskal pemerintah tahun 2025 didorong untuk fokus pada program strategis di tengah kondisi fiskal terbatas. Hal itu disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, menanggapi nota keuangan RAPBN 2025 yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR, Jumat (16/8). Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan itu, ada beberapa agenda kebijakan strategis yang perlu ditopang oleh kebijakan fiskal tahun depan. Di antaranya adalah program kemandirian pangan. Said mengungkapkan, impor beras nasional sudah mencapai 8,95 juta ton. Jika dihitung sejak 2019&ndash;2023, nilai impor beras nasional mencapai USD 1,95 miliar. Sementara, impor gula juga tidak kalah fantastis.&nbsp; "Tahun lalu saja impor gula mencapai 5,07 juta ton dengan nilai USD 2,88 miliar. Komoditas lainnya seperti kedelai, susu, jagung, daging sapi, sayuran, buah, semuanya impor," urai Said. Dia menekankan, Indonesia perlu program kemandirian pangan yang lebih fokus. Yakni mendorong pangan pokok agar tidak bertumpu pada beras. Sebab, Indonesia memiliki keanekaragaman pangan pokok yang beragam seperti umbi, sagu, dan sorgum.&nbsp; "Program teknologi pangan harus mendorong tumbuhnya industrial farming, optimalisasi lahan tidak produktif, serta meningkatkan hasil laut sebagai kekayaan pangan masa depan yang lebih sehat," tegas Said. Selain itu, Said juga mendorong program kemandirian energi. Menurut dia, dalam rentang 2015&ndash;2023, impor minyak mentah nasional mencapai USD 69,3 miliar. Sementara ekspor hanya USD 30,1 miliar, sehingga ada defisit USD 39,2 miliar.&nbsp; Demikian juga dengan nilai impor hasil minyak yang mencapai USD 165,2 miliar, sedangkan nilai ekspor hanya USD 17,9 miliar. Akibatnya, terjadi defisit sangat dalam sebesar USD 147,3 miliar. Terlebih sejak konversi program minyak tanah ke LPG, kebutuhan impor LPG terus meningkat.&nbsp; "Dalam rentang 2015-2023, kebutuhan impor LPG kita mencapai 51,4 juta ton. Di lain pihak, setiap tahun kita bisa ekspor gas alam dengan nilai yang cukup fantastis. Periode 2015&ndash;2023 nilai ekspor gas alam kita mencapai USD 70,2 miliar," ungkap Said. Dalam jangka pendek, imbuh Said, transformasi energi yang bersandar ke minyak bumi termasuk LPG harus digeser ke listrik. Sebab, Indonesia memiliki produksi listrik yang besar dan ditopang oleh suplai batubara yang memadai.&nbsp; "Namun kebijakan energi tidak boleh terhenti di listrik, sebab transformasi pembangkit listrik PLN tidak boleh hanya bertumpu pada PLTU," pungkas Said.

Kebijakan fiskal pemerintah tahun 2025 didorong untuk fokus pada program strategis, Banggar DPR ingatkan kemandirian pangan dan energi.

Soal Kebijakan Fiskal 2025, Ketua Banggar DPR Ingatkan Program Kemandirian Pangan dan Energi   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/BANGGAR.jpg" alt="Rapat Badan Anggaran DPR RI membahas APBN 2023 di Gedung MPR, DPR, DPR RI Senayan, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Rapat Badan Anggaran DPR RI membahas APBN 2023 di Gedung MPR, DPR, DPR RI Senayan, Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan anggaran belanja pemerintah pusat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp 2.246 triliun. Nilai tersebut naik Rp 16,4 triliun dari total yang diajukan dalam RAPBN 2023 sebesar Rp 2.230 triliun.  "Bapak ibu yang kami hormati, sekali lagi belanja pemerintah pusat sesuai dengan postur sementara yang kita usulkan di panja ini tetap Rp 2.246 triliun," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (20/9).  Ia merinci, kenaikan dari RAPBN 2023 berasal dari belanja K/L yang semula dianggarkan Rp 993 triliun menjadi Rp 1.000,7 triliun.  Lalu, kenaikan juga disebabkan total belanja non K/L yang meningkat dari Rp 1.236,8 triliun menjadi Rp 1.245,6 triliun.  Belanja non K/L tersebut akan digunakan untuk beberapa hal, diantaranya untuk program pengelolaan utang Rp 441,4 triliun, program pengelolaan hibah Rp 10 miliar, program pengelolaan subsidi Rp 298,5 triliun terdiri dari energi Rp 211,9 triliun, dan non energi Rp 86,5 triliun.  Sementara untuk pengeluaran program pengelolaan belanja lain yang awalnya Rp 341,8 triliun menjadi Rp 349,3 triliun, antara lain untuk menampung kompensasi bagi badan usaha yang menyelenggarakan BBM dan listrik. Kemudian untuk pengeluaran pengelolaan transaksi khusus tetap Rp 156,4 triliun.  "Ada beberapa catatan di sini khususnya untuk anggaran pendidikan akan menjadi sebesar Rp 612 triliun, anggaran kesehatan Rp 168,5 triliun," ujarnya.  Lebih lanjut, Isa menjelaskan segala kebijakan belanja ini dipengaruhi oleh keinginan pemerintah untuk membuat defisit di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun depan. Yakni, nominal defisit dijaga tetap Rp 598,2 triliun atau 2,84 persen dari PDB.  "Kemudian kita juga mengantisipasi bahwa pandemi belum dicabut statusnya. Kita akan tetap mengantisipasi dinamika baik karena Covid-19 ataupun penyakit-penyakit lain. Terutama oleh situasi geopolitik yang terjadi di belahan dunia lain. Untuk itu kita akan tetap membuat anggaran kita mampu untuk mengantisipasi perubahan dinamika yang terjadi dengan cepat," jelasnya.  Selain itu, pemerintah juga menjamin bahwa anggaran belanja yang dipaparkan dipastikan cukup untuk mendukung agenda demokrasi, yaitu pemilu dan pilkada 2024.  "Tentu saja kita akan memastikan bahwa penuntasan prioritas nasional termasuk proyek strategis nasional yang akan selesai sebelum pergantian pemerintahan terutama yang kita kategorikan sebagai proyek strategis nasional," pungkasnya.  Dipenghujung rapat, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengetuk palu tanda usulan belanja pemerintah pusat disetujui seluruh fraksi yang hadir dalam Rapat Panja B.  "Total keseluruhan awal dipostur 2.246.457,9 menjadi Rp 2.246.457,9. Baik bapak ibu (anggota DPR), setuju?," tanya Said.

Banggar DPR Setujui Postur Belanja APBN 2023 Sebesar Rp 2.246 Triliun