<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/07/ILUSTRASI-PERTUMBUHAN-EKONOMI-JAKARTA-MUHAMAD-ALI-1-3049710290.jpg" alt="Ilustrasi Pertumbuhan Ekonomi Jakarta. (Muhamad Ali/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pertumbuhan Ekonomi Jakarta. (Muhamad Ali/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan minimal berada pada angka 5,4 persen. Menurut dia, usulan itu merupakan angka moderat untuk mengembalikan angka pertumbuhan tinggi seperti masa lalu sebesar 6-7 persen sebagaimana diharapkan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. "Pada pembahasan dengan Banggar DPR nanti, saya berharap pemerintah setuju target pertumbuhan tahun depan minimal 5,4 persen," kata Said kepada wartawan, Jumat (16/8). Said menyinggung pidato Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Nota Keuangan RAPBN 2025 kepada DPR RI hari ini, Jumat (16/8). Pemerintah mengusulkan asumsi ekonomi makro target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 2,5 persen, suku bunga SBN 10 tahun 7,1 persen, serta nilai tukar Rupiah Rp 16.100 /USD. Lalu harga minyak mentah Indonesia 82 USD/barel, lifting minyak bumi 600 ribu barel/hari, dan lifting gas 1.005 ribu barel setara minyak/hari. "Kita perkirakan, The Fed akan menurunkan suku bunga, sehingga nilai tukar (kurs) rupiah bisa kita patok lebih rendah. Saya berharap bauran kebijakan pembayaran valas juga bisa lebih beragam, sehingga ketergantungan terhadap USD bisa kita kurangi," ucap Said. Dia mengharapkan nilai tukar bisa lebih rendah di level Rp 15.900- 16.000/ USD. Sehingga suku bunga SBN bisa didorong lebih rendah, sebab sudah menghadapi beban bunga utang yang semakin tinggi, dan tertinggi di ASEAN.&nbsp;"Idealnya suku bunga SBN bisa di level 6,7 persen," papar Said.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan minimal 5,4 persen.

Banggar DPR Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun Depan Minimal di Angka 5,4 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/09/Screenshot_2023-06-09-09-59-50-197-edit_comandroidchrome-238221864.jpg" alt="Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dalam raker Banggar DPR RI bersama empat menko di Jakarta, Jumat (9/6/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dalam raker Banggar DPR RI bersama empat menko di Jakarta, Jumat (9/6/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui usulan penambahan pagu indikatif anggaran tahun 2024 untuk empat kementerian koordinator (kemenko). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01793418/baim-wong-batal-berangkat-haji-pihak-travel-bilang-begini">Baim Wong Batal Berangkat Haji, Pihak Travel Bilang Begini</a> "Banggar bersikap bahwa keempat menko itu mendapat tambahan anggaran pada September 2023 ketika APBN akan diketuk di Badan Anggaran. Itu jaminannya pimpinan badan dan seluruh anggota Banggar, sekalian kepada para menko," kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat. Keempat kemenko tersebut adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mengusulkan tambahan pagu indikatif Rp91,96 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memerlukan tambahan Rp40,26 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membutuhkan Rp189,89 miliar, serta Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Rp76,39 miliar. Total penambahan pagu anggaran keempat kemenko tersebut mencapai Rp398,5 miliar. Saat ini, pagu indikatif anggaran tahun 2024 Kemenko Polhukam tercatat Rp320,43 miliar, Kemenko Perekonomian Rp505,8 miliar, Kemenko PMK Rp248 miliar, sementara Kemenko Marves mencapai Rp327 miliar. Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam raker Banggar DPR pada Selasa (30/5/2023) mengungkapkan pagu indikatif belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk tahun 2024 mencapai Rp999,9 triliun guna mendukung program prioritas pemerintah. Bendahara Negara tersebut menjelaskan penggunaan belanja K/L tahun 2024 antara lain difokuskan untuk strategi jangka pendek, jangka menengah, dan meningkatkan harmonisasi belanja K/L dengan belanja daerah. Kebijakan untuk strategi jangka pendek yakni penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi dan mendorong peningkatan investasi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/01793346/wuling-rangsang-pasar-dongkrak-penjualan-saat-musim-liburan-sekolah">Wuling Rangsang Pasar Dongkrak Penjualan Saat Musim Liburan Sekolah</a> Kemudian, untuk strategi jangka menengah yakni untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta percepatan infrastruktur, mendorong hilirisasi sumber daya alam, penguatan kelembagaan, dan simplifikasi regulasi serta ekonomi hijau. (*)

Banggar DPR RI menyetujui usulan penambahan pagu indikatif tahun 2024 untuk empat kementerian koordinator(Kemenko)

Banggar DPR Setujui Penambahan Pagu untuk Empat Kemenko

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/masih-minim-baru-73-juta-wajib-pajak-lapor-spt_m_.jpg" alt="ilustrasi pajak" width="100%">
<figcaption>ilustrasi pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR mendukung rencana pemerintah yang bakal menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 12 persen terhadap beberapa barang dan jasa. Rencana tersebut tertuang dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).  Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengungkapkan, PPN Indonesia saat ini paling rendah se-Asia. Di kawasan Asia rata-rata sebesar 12 persen, sementara rata-rata anggota G-20 sebesar 17 persen. Jika tujuannya untuk memperbaiki fiskal negara maka pihaknya mendukung pemerintah dalam mereformasi perpajakan tersebut.  “Karena memang reformasi perpajakan diperlukan agar pondasi modal kita masuk ke 2022 ke 2023 kokoh fiskal kita,” ujarnya dalam Banggar DPR RI, Senin (14/6).  Seperti diketahui, selama 2020 hingga 2022 mendatang, defisit APBN telah memperlebar hingga 6 persen. Jika tak segera tidak ditutup, maka yang akan terjadi pada 2023 nanti terjadi defisit yang lebih besar lagi.  "Kan persoalannya itu sesungguhnya. Kalau nanti kita akan melakukan defisit 4,7 persen maksimal 4,9 persen, masuk ke 2023 ke 3 persen, maka lubang yang harus ditutup terlalu besar," jelasnya.  Apalagi, lanjutnya, revisi reformasi perpajakan tersebut tidak hanya fokus pada menaikkan tarif PPN saja. Namun, terdapat berbagai macam tarif PPN, seperti tarif umum, tarif final, dan multi tarif. Revisi perpajakan sendiri, juga tidak hanya mencakup PPN, tapi juga pajak penghasilan atau PPh badan dan PPh perorangan. Rancangan aturan itu juga akan mengatur pajak karbon dan optimalisasi potensi pendapatan pajak lainnya.  Sampai saat ini, Ia menambahkan, DPR belum secara resmi membahas Revisi Undang-undang KUP. Namun, sambil menunggu pembahasan, pihaknya meminta berbagai pihak tidak menafsirkan sepotong-sepotong isi draf tersebut.  "Yang lahir saat ini bukan tiga jenis tarif itu, tapi yang berkembang multitafsir. Padahal DPR-nya belum membahas itu," tandasnya.

Perbaiki Defisit APBN, DPR Dukung Pemerintah Soal RUU KUP