<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/25/yvvEIqIiZc7FqXQKqXtnTGM3Ln91oxNA5VMeVtiB-3242105743.jpg" alt="Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau Banggar DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah terkait dengan sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat. Salah satunya menyoal Gross National Income (GNI) yang ditetapkan sebesar Rp 7,6 juta per bulan atau mencapai Rp 92,1 juta pada 2026. Menurut Said perihal kesejahteraan rakyat itu tidak hanya sekadar urusan menambah pendapatan mereka. Tetapi, kata dia harus pemerintah harus melakukan peningkatan terhadap kapasitas rakyat. "Peningkatan kesejahteran rakyat bukan sekedar urusan menambah pendapatan mereka. Tugas pemerintah untuk meningkatkan kapasitas rakyat untuk menjadi sesuatu dan melakukan sesuatu serta mendapat kehormatan adalah makna hidup yang paling bernilai," kata Said Abdullah dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (24/9). Selain itu, Badan Anggaran DPR RI juga menyoroti dan mengingatkan niat pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan. Menurutnya, hanya ada satu alat untuk memerangi kemiskinan, yakni perlunya memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kreativitas. "Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi 1998 meningatkan rakyat perlu diberi ruang kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan menumbuhkan kreativitas karena itu kebijakan pendidikan harus menumbuhkan kebebasan. Kebebasan akan menjadi mata air bagi rakyat untuk kreatif, kualitas akan membangkitkan inovasi dan sumber daya penemuan dan karya baru di berbagai bidang," jelas Said. Lebih lanjut, Said juga menyoroti soal APBN 2026 yang merupakan modal penting bagi pemerintah untuk membalik keadaan. Dalam hal ini, memulai kebangkitan industri nasional, merevitalisasi industri dasar nasional yang menopang kebutuhan pokok primer rakyat. "Seperti tekstil, pertanian, dan energi. Apalagi dengan dukungan kebijakan hilirisasi tentu akan semakin mempercepat ekspansi industri nasional. Konflik geopolitik menjadi kesempatan emas bagi industri pertahanan nasional untuk bekermbang," ujar Said. Said juga mengatakan, ketegangan geopolitik menuntut untuk semakin mandiri kebutuhan alat pertahanan. Sekaligus memberi peluang bagi kebangkitan bisnis pertahanan untuk lebih ekspansif, mampu memenuhi permintaan pasar global. "Keseluruhan program APBN 2026 kita harapkan Sebagai katalis pertumbuhan ekonomi. Namun juga memberikan efek berganda untuk penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi," tandas Said.

Said Abdullah menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas rakyat untuk kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi

Rata-Rata Pendapatan Warga Negara Tahun Depan Rp 7,6 Juta, Banggar DPR RI: Kesejahteran Rakyat Bukan Sekadar Urusan Tambah Pendapatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/11/WhatsApp-Image-2023-09-11-at-174743-1970388442.jpg" alt="Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto." width="100%">
<figcaption>Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pembahasan perubahan APBD 2023 sudah dimulai hari ini (11/9) dengan pembacaan pidato Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dalam rangka Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna DPRD Surabaya. APBD Perubahan 2023 diproyeksikan sebesar Rp 10.888.344.687.330, menurun 470 miliar dibanding awal 2023. Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengusulkan agar ada intensifikasi peningkatan pendapatan. Pendapatan dari sektor parkir tepi jalan umum misalnya. Kata Herlina, pada 2022 hanya tercapai Rp 18 miliar. &rdquo;Kita harus bekerja keras mencermati di mana kebocoran terjadi. Ambil contoh parkir tepi jalan di sekitar RS Soewandhi dan sekitar Manyar Kertoarjo. Parkir di sana setiap hari padat, tapi kenapa pendapatan parkir masih belum optimal,&rdquo; papar Herlina. Bahkan, lanjut Herlina, depan rumah warga hingga depan ruko juga ditempati parkir. Tidak ada salahnya Pemkot Surabah menerjunkan ASN untuk melakukan penggedokan (pengecekan parkir seharian di lokasi yang sama). &rdquo;Bahkan rumornya lahan parkir bisa diperjualbelikan. Jika memang dimungkinkan pemkot bisa saja memfasilitasi sewa lahan parkir di tepi jalan umum. Ini menjadi PR kita bersama, agar kondisi pendapatan Kota Surabaya dapat lebih optimal,&rdquo; ujar Herlina. Sektor belanja pada perubahan APBD 2023, Ketua Fraksi Partai Demokrat ini mengusulkan agar ada penambahan biaya operasional bagi RT dan RW di Surabaya. Herlina mendesak agar biaya operasional itu dapat disegerakan pada perubahan APBD 2023. Dia menyatakan, jika dikalkulasikan, kebutuhan biaya sekitar Rp 40 miliar-Rp 50 miliar per tahun. &rdquo;Apabila tidak ada halangan, APBD Perubahan 2023 akan ditetapkan pada 27 September. Efektif per Oktober, APBD Perubahan 2023 sudah mulai running dilaksanakan. Tersisa 3 bulan, jika operasional RT-RW ditambah 300 ribu &ndash; 500 ribu rupiah, kebutuhan anggaran sekitar Rp 12 miliar, saya kira mampu untuk dianggarkan segera,&rdquo; papar Herlina. Herlina menilai, penambahan operasional itu memang diperlukan, mengingat tahun ini pemerintah kota sudah bergerak membangun Balai RT/RW. Dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, kebutuhan listrik, air, dan kebutuhan operasional untuk kegiatan di balai memang butuh di-support.

Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengusulkan agar ada intensifikasi peningkatan pendapatan seperti sektor parkir

Demokrat Usulkan Dana Operasional untuk RT-RW di Surabaya Ditambah di Perubahan APBD 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-23-at-13.40.43.jpg" alt="Anggota DPRD Surabaya Baktiono." width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Surabaya Baktiono.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya Baktiono meradang ketika tahu daftar syarat untuk menerima beasiswa Pemuda Tangguh jenjang universitas. Politikus PDI Perjuangan itu menyoroti persyaratan surat keterangan miskin. ”Apa manfaatnya NIK atau tahap verifikasi? Intinya, jangan mempersulit wong cilik,” kata Baktiono kepada JawaPos.com. Yang jelas, lanjut Baktiono, ketika ada masyarakat yang memang membutuhkan Pemkot Surabaya wajib membantu. Termasuk beasiswa untuk jenjang SMA/sederajat. Pria yang juga menjadi Ketua Komisi C DPRD Surabaya itu, berharap agar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berpikir ulang dan menegur organisasi perangkat (OPD) yang mencantumkan surat keterangan miskin. ”Bisa saja Dinas Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata penyelenggara beasiswa koordinasi dengan Dinas Sosial. Jangan malas-malas untuk melayani masyarakat itu juga menjadi prinsip PDIP,” jelas Baktiono. Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (DKKOP) Surabaya Wiwiek Widayati mengatakan, untuk tahun ini, kuota yang dibuka untuk sebanyak 1.799 anak. Ada beberapa persyaratan yang wajib diketahui pendaftar. Pertama, scan transkrip nilai dan KRS semester berjalan bagi mahasiswa semester kedua ke atas. Kedua, surat pernyataan tidak mendapatkan beasiswa seperti KIP, PIP, atau dari instansi lain. ”Itu ada surat pernyataannya bisa diunduh di laman website aplikasi besmart,” terang Wiwiek. Untuk keluarga miskin, lanjut Wiwiek, diperlukan menyatakan surat keterangan keluarga miskin dari Dinas Sosial. Yang bisa diunduh di dinassosial.surabaya.go.id/pelayanan. Atau, bisa juga meminta ke kelurahan surat keterangan penghasilan.

Pak Wali Kota, Ada Pesan dari DPRD Surabaya Terkait Beasiswa Kuliah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Badan-Anggaran-sedang-raker-dengan-pemerintah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan sudah waktunya anggaran subsidi energi dialihkan kepada hal-hal penting lain. Seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga bantuan untuk UMKM.  "Sudah waktunya subsidi energi itu dialihkan kepada subsidi non energi, (seperti, Red) BLT, bantuan upah tenaga kerja, bantuan sosial UMKM. Itu penting," kata Said dalam Rapat Kerja Banggar bersama Pemerintah di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/8).  Ia mengatakan, anggaran subsidi energi perlu dialihkan ke subsidi lain karena melonjaknya dana yang dialokasikan pemerintah untuk BBM, LPG, dan listrik hingga Rp502 triliun. Padahal, faktanya subsidi energi justru paling banyak dinikmati oleh orang mampu dan hanya sedikit dinikmati orang miskin.  Bahkan, kader PDI Perjuangan ini juga menyebut bahwa tak hanya subsidi energi yang harus dihilangkan. Tetapi juga kompensasi yang justru turut dinikmati dirinya dan pra pejabat lain.  "Bahkan kompensasi itu dinikmati oleh ketua banggar, dirjen pajak, semua kita menikmati kompensasi," ujarnya.  Menurut Said, kompensasi sama halnya dengan subsidi.  "Cuma karena orang kaya yang beli maka disebut kompensasi. Sudah harus dirombak. Mari kita akhiri juga. Bukan hanya subsidinya tapi juga terhadap kompensasinya," pungkasnya.  Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan dari total subsidi Pertalite Rp 93,5 triliun, 80 persen dinikmati rumah tangga yang relatif mampu bahkan sangat kaya. Sedangkan masyarakat miskin hanya 20 persennya.  Sementara itu, 89 persen konsumsi solar dinikmati dunia usaha dan 11 persen rumah tangga. Dari 11 persen rumah tangga itu, 95 persen adalah rumah tangga kaya yang menikmati subsidi mencapai Rp 149 triliun.

DPR: Sudah Waktunya Subsidi Energi Dialihkan ke Subsidi Non Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220819_221443.jpg" alt="Gedung DPRD Provinsi Sulsel. Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Gedung DPRD Provinsi Sulsel. Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menyampaikan kritikan keras kepada Pemprov Sulsel. Hal itu terkait dugaan mengutak-atik anggaran APBD 2022 melalui skema parsial yang ditemukan senilai Rp 794 juta tanpa sepengetahuan DPRD.  ”Dari hasil rapat pimpinan kemarin, kami sudah putuskan bahwa DPRD menolak itu (surat pemberitahuan parsial),” kata anggota Banggar DPRD Sulsel Fachruddin Rangga seperti dilansir dari Antara di Makassar.  Dia menjelaskan, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel Tahun 2022 sebenarnya tidak boleh dilakukan parsial, kecuali ada persetujuan dewan. Tetapi, anggaran Silpa malah digunakan dengan dalih bisa diparsialkan oleh sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD.  Menurut Fachruddin Rangga, parsial bisa dilakukan apabila ada hal yang mendesak atau bersifat darurat, genting dalam hal penggunaan anggaran. Namun yang terjadi, anggaran parsial yang digunakan tersebut tidak bersifat penting atau mendesak.  ”Kalau ada sifatnya darurat dan mendesak itu dibolehkan. Tapi ada item yang diparsialkan ini tidak masuk kategori mendesak,” ujar Rangga.  Kalaupun anggaran tersebut diparsialkan untuk mengatasi penularan virus penyakit mulut dan kuku (PMK) masih dibolehkan. Tapi, bila diparsialkan untuk pembayaran utang ke pihak ketiga, hal itu ada aturannya.  Pembayaran utang yang dimasukkan dalam anggaran parsial, ungkap Rangga, pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Rakyat, RSUD Labuang Baji, dan RSKD Dadi. Besarannya pun tidak diketahui serta dinilai tidak transparan.  ”Mestinya pemprov sabar menunggu pembahasan APBD 2023, termasuk mencari solusi pembayaran utang, kan ini tidak lama lagi,” terang Fachruddin Rangga.  Hal senada disampaikan anggota Banggar lainnya, Andi Muhammad Irfan. Menurut dia, melakukan parsial tanpa persetujuan dewan akan berdampak pada penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemprov Sulsel pada 2020 mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian atau WDP dari BPK.  ”Kalau ini dibiarkan akan berbahaya, kita bisa tidak mendapatkan WTP lagi karena ada beberapa kegiatan provinsi tanpa persetujuan DPRD. Seharusnya dibahas bersama agar tidak terjadi dugaan penyalahgunaan anggaran, dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan,” ucap Andi Muhammad Irfan.

DPRD Kritisi Pemprov Sulsel Diduga Utak-atik Anggaran APBD 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ekonomi-masih-lesu-ini-syarat-agar-bisa-tumbuh-lebih-bagus_m_224664.jpeg" alt="Rapat anggaran antara DPR dan Pemerintah di Gedung DPR Jakarta, Senin (2/7)." width="100%">
<figcaption>Rapat anggaran antara DPR dan Pemerintah di Gedung DPR Jakarta, Senin (2/7).</figcaption>
</figure>JawPos.com - Meski telah memasuki masa pemerintahan terakhir, pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla enggan untuk mematok terlalu tinggi pertumbuhan ekonomi pada 2019. Proyeksi pertumbuhan ekonomi pemerintah tahun depan bertengger di angka 5,2-5,6 persen. Sedangkan untuk tahun ini pemerintah mematoknya sebesar 5,2-5,4 persen. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan syarat utama jika ingin mendorong pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh di atas 5 persen adalah mendorong pertumbuhan konsumsi ke angka 5,4 persen. "Kalau PDB mau lebih tinggi dari 5,2 persen atau lebih tinggi dari 5,4 persen maka konsumsi tidak bisa hanya tumbuh diangka 5,0 persen, dia bisa tumbuh (di atas 5 persen) kalau konsumsinya 5,2 atau 5,1 persen," kata Suahasil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/7). Selanjutnya, Suahasil mengatakan konsumsi bisa tumbuh di atas 5 persen, bila penghasilan masyarakat naik dengan tingkat inflasinya rendah. Sehingga daya beli tak ikut tergerus oleh kenaikan inflasi."Sehingga menjaga inflasi jadi sangat penting," kata dia. Untuk itulah, kata Suahasil, kebijakan pemerintah saat ini didorong untuk bagaimana inflasi tetap terjaga. Yakni dengan mengeluarkan kebijakan untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak dan elpiji subsidi, dan juga harga listrik subsidi untuk tidak naik. "Dengan begitu kita akan menjaga inflasi," terangnya.

Ekonomi Masih Lesu, Ini Syarat Agar Bisa Tumbuh Lebih Bagus

badan anggaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#badan anggaran