<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/perumahan-ilustrasi-2963319461.jpg" alt="Ilustrasi Perumahan. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Perumahan. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Angka backlog hunian di Indonesia masih menjadi salah satu permasalahan yang belum dapat diatasi. Padahal hunian merupakan salah satu kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Dari data Survei Sosio Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan backlog rumah mencapai 12,71 juta, yang mana 2,9 juta diantaranya tersebar di wilayah Jabodetabek. Beberapa hal yang membuat backlog tinggi adalah harga hunian yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia (BI) menunjukkan harga properti residensial di pasar primer triwulan IV 2024 tumbuh terbatas, yang tecermin dari Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) yang tumbuh 1,39 persen secara year on year (tahunan). Dari sisi penjualan, hasil survei mengindikasikan penjualan properti residensial di pasar primer pada triwulan IV 2024 menurun, terutama rumah tipe kecil dan menengah, di tengah peningkatan penjualan rumah tipe besar. Menurut CEO Zafran Bumi Propertindo (ZAFLAND), Zaenab Fitriyah Qooniitah, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi backlog hunian di Jabodetabek adalah dengan memberikan rumah yang terjangkau di kota-kota penyangga Jakarta. Menurutnya desain ruang yang efisien, modern, dan fungsional dapat menekan harga hunian sehingga harga yang ditawarkan lebih terjangkau.&nbsp;"Dengan harga hunian yang makin tinggi di sekitaran Bodetabek yang menjadi daerah penyangga Jakarta, diperlukan berbagai strategi untuk membuat rumah yang lebih terjangkau untuk Masyarakat," kata Zafran, Senin (10/3). Naputa Residence hadir sebagai hunian yang mengutamakan penataan ruang yang baik untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan bagi keluarga. Naputa menawarkan konsep hunian affordable yang tetap berkualitas, dengan lokasi yang strategis, serta desain yang modern dan fungsional. Dengan semangat tersebut, Naputa Residence mampu menembus babak final dari gelaran BTN Housing Preneur untuk kategori Landed Residential - Established Business - Affordable House. Naputa Residence sendiri menjadi satu-satunya hunian di Jabodetabek yang masuk babak final dan membuktikan komitmen dalam menyediakan hunian yang terjangkau namun tetap berkualitas bagi masyarakat. "Masuknya Naputa Residence ke babak final BTN Housing Preneur merupakan simbol dedikasi dan komitmen kami dalam menghadirkan solusi hunian yang nyaman, strategis, dan tetap terjangkau bagi masyarakat luas. Ini juga menjadi bukti bahwa masih ada hunian yang terjangkau dan berkualitas di Jabodetabek," tutur Zaenab. Dirinya memaparkan ada beberapa keunggulan Naputa Residence sehingga mampu menembus babak final BTN Housing Preneur, di antaranya adalah harga terjangkau sehingga memberikan solusi hunian berkualitas dengan harga yang tetap ramah bagi masyarakat. Lalu desain ruang yang efisien karena setiap unit dirancang untuk memaksimalkan fungsi dan kenyamanan penghuni. Ketiga adalah lingkungan yang nyaman dan aman karena Naputa Residence memiliki fasilitas pendukung untuk menciptakan ekosistem perumahan yang harmonis. Terakhir aksesibilitas yang baik sebab berada di lokasi strategis yang memudahkan mobilitas penghuni menuju pusat kota dan fasilitas umum lainnya. BTN Housing Preneur sendiri merupakan ajang kompetisi ide, keterampilan, dan bisnis di bidang perumahan yang diadakan oleh PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). BTN Housing Preneur mengusung tema keberlanjutan, teknologi terkait perumahan maupun inovasi dan teknologi baru untuk industri-industri pendukung perumahan (ekosistem perumahan) dengan basis kewirausahaan. Adapun, ajang kompetisi ini akan mencari ide-ide unggulan dari beberapa kategori. Ada kategori yang bisa diikuti oleh developer dan pengusaha yang sudah memiliki bisnis established seperti, Best Eco House Design, Best Housing Related Innovation, Best Landed Residential: Best Affordable House Development, Best Resdential: Best Eco Residential, dan Best Residential: Best Syariah Project. Lalu, ada juga dua kategori lain yang bisa diikuti oleh mahasiswa dan umum yang berbentuk ide bisnis, yakni Best Eco House Design dan Best Housing-Related Innovations.

Angka backlog hunian di Indonesia masih menjadi salah satu permasalahan yang belum dapat diatasi. Padahal hunian merupakan kebutuhan primer.

Angka Backlog Hunian Makin Tinggi, Pengembang Didorong Punya Solusi ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dprd-setuju-rumah-dp-0-rupiah-dibangun-di-lahan-persawahan_m_193055.jpeg" alt="Ilustrasi: Pekerja melakukan finishing rumah sederhana tapak (RST)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pekerja melakukan finishing rumah sederhana tapak (RST)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tingginya angka backlog perumahan masih menjadi persoalan di Indonesia, terutama untuk kawasan perkotaan yang memiliki populasi padat. Pemerintah Prabowo-Gibran menargetkan pengurangan backlog dengan program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Tingginya potensi permintaan pembangunan hunian baru mendorong PT Cemindo Gemilang Tbk, produsen Semen Merh Putih berinisitif mendukung pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pasokan rumah yang makin besar lewat produksi sistem modular. Akhmad Syamsuddin, Direktur Operasional PT Motive Mulia, anak usaha PT Cemindo Gemilang Tbk menjelaskan sistem modular pracetakdirancang untuk memberikan efisiensi biaya dan kecepatan dalam membangun perumahan. Langkah ini diyakini akan menjadi solusi terbaik untuk menjawab tantangan backlog perumahan saat ini dan memenuhi target pemerintah dalam penyediaan perumahan. &ldquo;Solusi Prefabricated Modular Concrete, akan mengurangi waktu dan biaya pembangunan yang signifikan, sehingga sangat relevan dan tepat untuk implementasi berbagai proyek hunian di kawasan perkotaan yang membutuhkan pembangunan secara singkat dengan biaya yang terjangkau,&rdquo; kata Akhmad pada Workshop Konstruksi Indonesia 2024 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (7/11). Menurutnya, Sistem Modular juga memiliki fleksibilitas yang tinggi, mulai dari desain sampai konstruksinya, sehingga cocok untuk pembangunan berbagai proyek dari rumah tapak sampai high-rise building ungkap Akhmad lebih lanjut. Akhmad juga menjelaskan selain kecepatan dan efisiensi proses konstruksi, sistem modular Beton Merah Putih juga sudah mengadopsi teknologi dan bahan ramah lingkungan yang dinilai makin dibutuhkan dalam pembangunan yang masif sekaligus berkelanjutan, sesuai kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan proyek nasional. &ldquo;Untuk produk Prefabricated Modular Concrete ini, kami juga sudah sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menggunakan semen non-opc untuk mendukung sustainable construction, berkolaborasi dengan induk perusahaan kami Semen Merah Putih,&rdquo; jelas Akhmad. Di kesempatan yang sama, Head of Technical Marketing PT Cemindo Gemilang Tbk, Syarif Hidayat, menjelaskan bahwa perusahaannya selalu menghadirkan material berkualitas tinggi untuk berbagai penggunaan, yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Komitmennya ini sepenuhnya mengacu ke jaminan kualitas Semen Non-OPC yang lebih ramah lingkungan, yang dimiliki grup usahanya. Di lain pihak, AP3I menyambut baik inisiatif Semen Merah Putih tersebut. AP3I menilai kolaborasi ini sebagai langkah penting dalam memperluas implementasi teknologi modular dan material berkelanjutan di industri pracetak dan prategang nasional. Menurut AP3I, Pendekatan pracetak ini akan dapat membantu mengatasi tantangan backlog hunian di Indonesia sambil memperkuat kualitas bangunan yang tahan lama dan berkelanjutan. Dudung Maulana Textianto, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I), meyakini kebutuhan hunian modular yang terjangkau semakin mendesak di tengah krisis perumahan. &ldquo;Kami percaya bahwa rumah sistem modular seperti yang ditawarkan Beton Merah Putih akan menjadi solusi untuk menjawab program 3 juta rumah pemerintah dan mengatasi backlog perumahan nasional dengan waktu yang efisien,&rdquo; pungkasnya.

Solusi modular pracetak dirancang untuk memberikan efisiensi biaya dan kecepatan dalam membangun perumahan.

Lebih Cepat dan Berkualitas, Sistem Modular Concrete Diyakini Bisa Jawab Pemenuhan Target Perumahan Pemerintah Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/JKT_-Pekerja-Bergaji-di-Atas-UMR-Wajib-Ikut-Tapera_Salman-Toyibi-7-1725000325.jpg" alt="Foto udara perumahan di kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu (6/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Foto udara perumahan di kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu (6/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki program 3 juta rumah per tahun. Jumlah tersebut terdiri dari 1 juta hunian berupa apartemen di perkotaan dan 2 juta rumah di pedesaan. Ketua Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen untuk membuka kesempatan bagi kontraktor kecil, UMKM, maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut. "Prabowo ingin 2 juta unit (rumah) di desa dibangun oleh kontraktor kecil, UMKM, koperasi, BUMDes," katanya dalam acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, ditulis Jumat (11/10). "Ini sudah affirmative action, kita mau bangun kembali middle class," sambungnya. Lebih lanjut, Hashim mengatakan, saat ini kelas menengah atau middle class di Indonesia mengalami penurunan walaupun ekonomi di Tanah Air masih berada di kisaran 5 persen. Hal ini dinilai membuat adanya ketimpangan. Oleh sebab itu, kata dia, agar masyarakat kelas menengah bisa meningkat kembali, pembangunan rumah di desa tidak boleh dilakukan oleh kontraktor besar atau dari kalangan konglomerat. "2 juta rumah setiap tahun di desa reserved untuk pengusaha kecil, kontraktor kecil. 1 juta (rumah di kota) itu terbuka (untuk perusahaan besar)," pungkasnya. Untuk diketahui, pembangunan 3 juta rumah akan menjadi program prioritas era Pemerintahan Prabowo-Gibran setiap tahunnya. Sehingga, jumlah rumah yang akan dibangun sampai dengan akhir periode Prabowo-Gibran ditargetkan mencapai 15 juta rumah. Bahkan, agar target ini dapat dilakukan secara fokus. Pemerintahan Prabowo-Gibran juga akan kembali menghadirkan Kementerian Perumahan Rakyat, sebagai pecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dari kode yang sempat disampaikan oleh Adik Prabowo ini, besar kemungkinan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 sekaligus pendiri Partai Gelora, Fahri Hamzah akan ditunjuk menjadi Menteri Perumahan Rakyat periode 2024-2029.

"Ini sudah affirmative action, kita mau bangun kembali middle class," kata Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan.

Bakal Bangun 2 Juta Rumah di Desa Tiap Tahun, Prabowo Komit Libatkan Kontraktor Kecil hingga BumDes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/25/Rumah-Impian-Untuk-Pasangan-Muda-Dery-Ridwansah-3JPG-2569739272.jpg" alt="Sales marketing saat menjelaskan KPR rumah subsidi kepada keluarga muda di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/2/2024). PT. Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) tengah gencar membidik potensi pembiayaan rumah bersubsidi untuk generasi mileni" width="100%">
<figcaption>Sales marketing saat menjelaskan KPR rumah subsidi kepada keluarga muda di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/2/2024). PT. Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) tengah gencar membidik potensi pembiayaan rumah bersubsidi untuk generasi mileni</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Sejuta Rumah (PSR) hingga akhir Juli 2024 telah menembus angka 617.622 unit atau sekitar 59,23 persen dari total target nasional. &rdquo;Kami optimistis Program Sejuta Rumah (PSR) yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional terus meningkat dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan rumah layak huni. PSR juga menjadi salah satu terobosan pemerintah sebagai upaya mengurangi&nbsp;backlog&nbsp;perumahan di Indonesia,&rdquo; ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, dikutip Minggu (18/8). PSR merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat. Program pembangunan perumahan tersebut yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 29 April 2015 lalu di Jawa Tengah dengan capaian dari tahun 2015 hingga 2023 sebesar 9.206.379 unit. &rdquo;Capaian PSR Juli 2024 sebesar 617.622 unit atau 59.23 persen dari total target nasional. Angka tersebut meliputi capaian pembangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 484.119 unit dan non MBR sebesar 133.503 unit di seluruh Indonesia,&rdquo; kata Iwan. Lebih lanjut, dia menerangkan secara umum kinerja pendataan Program Sejuta Rumah dan geliat realisasi pembangunan sejuta rumah bulan Juli cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tergambar dari perbandingan&nbsp;year on year&nbsp;capaian PSR bulan Juli 2024 sebesar 617.622 unit mengalami peningkatan dibandingkan Capaian PSR bulan Juli 2023 yaitu sebesar 585.604 unit. &ldquo;Untuk itu diperlukan dukungan data realisasi pembangunan rumah dan peningkatan kualitas rumah dari Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Rumah Susun, dan Direktorat Rumah Khusus setiap bulannya,&rdquo; katanya. Dari data yang dihimpun Direktorat Rumah Umum dan Komersial (RUK), progres PSR hingga tanggal 31 Juli 2024 terdiri atas pembangunan rumah untuk rumah MBR sebanyak 484.119 unit. Pembangunan rumahnya dilaksanakan oleh Kementerian PUPR 121.738 unit, Kementerian/ Lembaga lainnya 8.345 unit, PT SMF 72.582 unit, pemerintah daerah 11.898 unit. Selain itu, pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh pengembang non FLPP 266.086 unit,&nbsp;Corporate Social Responsibility&nbsp;(CSR) perumahan 66 unit serta masyarakat 3.404 unit. Sedangkan untuk rumah non-MBR sebanyak 133.503 unit dilaksanakan oleh pengembang non MBR sebanyak 129.745 unit dan masyarakat 3.758 unit. &ldquo;Kami yakin menjelang akhir tahun 2024 ini jumlah capaian PSR bisa menembus angka satu juta unit. Sebab saat ini proses pembangunan rumah di lapangan juga terus dilaksanakan dan kebutuhan hunian layak oleh Masyarakat juga terus meningkat,&rdquo; ujar Iwan.

Program Sejuta Rumah (PSR) hingga akhir Juli 2024 telah menembus angka 617.622 unit atau sekitar 59,23 persen dari total target nasional.

Sampai Bulan Ketujuh, Realisasi Program Sejuta Rumah PUPR Baru 59 Persen dari Target

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/31/perumahan-3206485758.png" alt="ANIMO TINGGI: Pengembangan klaster baru di sebuah perumahan di kawasan Surabaya Barat. Pasar end user masih baik hingga saat ini." width="100%">
<figcaption>ANIMO TINGGI: Pengembangan klaster baru di sebuah perumahan di kawasan Surabaya Barat. Pasar end user masih baik hingga saat ini.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam acara HUT ke-74 BTN dan&nbsp;peluncuran logo baru di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Minggu (3/3) lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta BTN dan perbankan lain menurunkan bunga KPR nonsubisidi. Usulan Basuki ini pun diterima baik oleh masyarakat. Terlihat dari sejumlah komentar warganet di media sosial yang ramai memberikan dukungan agar bunga KPR nonsubsidi turun. Seperti diketahui, tingginya bunga KPR nonsubsidi menjadi keresahan masyarakat Indonesia, apalagi milenial yang terancam tak bisa membeli hunian. Dari sisi pengembang, mereka juga cemas tingginya bunga KPR nonsubsidi ini memperparah backlog perumahan. Sebenarnya apa sih penyebab bunga KPR nonsubsidi di Tanah Air ini tergolong tinggi? Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menuturkan, besarnya net interest margin (NIM) menjadi salah satu dasar perhitungan bunga KPR nonsubsidi. Jika dirunut ke belakang, ada masalah persaingan antar-perbankan memperebutkan dana secara tidak sehat, terutama dalam kondisi likuiditas ketat seperti sekarang. Sehingga, bank harus menaikkan bunga untuk mengejar deposito yang masuk. "Jadi, persaingannya. Darimana persaingannya? Salah satunya adalah perebutan dana dengan surat utang pemerintah. Bank nggak mungkin tidak menyalurkan kredit dengan bunga tinggi kalau dia harus berperang dengan surat utang pemerintah, SBN, yang bunganya adalah 6-7 persen," kata Bhima kepada JawaPos.com, Selasa (5/3). Faktor kedua, lanjut Bhima, jumlah perbankan di Indonesia terlalu banyak. Semakin banyak perbankan, maka persaingan untuk menawarkan special rate semakin tinggi. Oleh karena itu, menurut Bhima, konsolidasi perbankan menjadi penting terutama konsolidasi di sektor properti. "Berikutnya lagi, pasal dari tingginya suku bunga itu adalah ability to pay, kemampuan masyarakat untuk mencicil KPR di Indonesia itu rendah. Sehingga ada kekhawatiran dari perbankan. Risiko-risiko tadi itu tecermin dari bunga yang lebih tinggi," jelas Bhima. Lebih lanjut dia mengatakan, penyebab rendahnya ability to pay masyarakat Indonesia salah satunya adalah kebijakan upah yang terlalu kecil. "Jadi, kalau saya mau bilang, akar masalah dari suku bunga yang tinggi itu harus juga melihat dari utang pemerintah. Jangan agresif dari segi nominal maupun dari segi penawaran imbal hasil," imbuhnya. "Kedua, konsolidasi perbankan itu harus jalan terus. Ketiga, managemen risiko dari sektor properti, terutama peningkatan kemampuan pendapatan dan daya beli calon debitur," pungkasnya. Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Ikang Fawzi melihat permasalahan perumahan di Indonesia ini paling utama adalah bunga KPR yang terlalu mahal. Kedua, pola pembiayaan dimana yang harus dilunasi oleh debitur adalah bunga KPRnya terlebih dahulu, baru pinjaman pokoknya. "Ini tentunya kaitannya harus ada policy dari pemerintah, terkait BI dan sebagainya. Tapi, kalau itu (bunga KPR nonsubsidi) bisa diturunkan 2-3 persen, wah dahsyat itu," kata Ikang Fawzi kepada JawaPos.com, Kamis (7/3). Tingginya bunga KPR nonsubsidi ini, lanjut Ikang, tidak hanya membebani masyarakat kelas menengah. Menurutnya, kelompok yang paling rentan tidak bisa memiliki rumah adalah milenial. "Milenial kalau misalnya disamakan dengan bunga komersil lainnya ya mereka nggak mampu sebenarnya. Sama FLPP mungkin mereka di atas itu, tapi kemampuan belum set-up. Nah, ini harus dipikirkan buat mereka itu bunga khususnya," jelas Ikang. "Yang paling penting adalah yang Pak Menteri omongkan itu saya sepakat. Saya juga sering ngomong itu, tapi mungkin kalau kita yang ngomong efeknya ya enggak terlalu besar. Kalau Pak Menteri yang ngomong, ya mudah-mudahan bisa jadi evaluasi (buat perbankan)," tutur Ikang. Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) atau BTN dan perbankan lain untuk menurunkan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nonsubsidi. Hal itu disampaikan Menteri PUPR saat menghadiri acara btn Anniversary Festival 2024 dalam rangka HUT ke-74 BTN dan launching logo baru di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Minggu (3/3). "Saya mengharapkan betul BTN dan bank-bank lain juga kalau bisa ke depan, bunga KPR nonsubsidi harus bisa diturunkan. Karena kalau tidak bisa diturunkan, omong kosong itu perubahan logo," kata Basuki. Lebih lanjut, Basuki membeberkan logo baru bank pelat merah ini memiliki beberapa perubahan. Mulai dari tulisannya yang diubah menjadi huruf kecil, dari sebelumnya huruf kapital semua. Selain itu, terdapat garis merah pendek yang berada di atas tulisan BTN. Dia menilai perubahan itu bisa mendorong bank yang identik dengan perkreditan perumahan bisa lebih efisien dan lebih berdampak kepada masyarakat. "Jadi, saya benar-benar ingin BTN memiliki sikap efisien. Huruf besar jadi kecil semua itu berarti memasyarakat. Ini bank rumah memasyarakat," beber Basuki.

Ada masalah persaingan antar-perbankan memperebutkan dana secara tidak sehat, terutama dalam kondisi likuiditas ketat seperti sekarang.

Apa Sih yang Bikin Bunga KPR Nonsubsidi di Indonesia Tinggi? Simak Penjelasan CELIOS Berikut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/04/IMG-20240303-WA0015-1295171116.jpg" alt="Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono." width="100%">
<figcaption>Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) atau BTN dan perbankan lain untuk menurunkan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nonsubsidi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Menteri PUPR saat menghadiri acara btn Anniversary Festival 2024 dalam rangka HUT ke-74 BTN dan launching logo baru di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Minggu (3/3). "Saya mengharapkan betul BTN dan bank-bank lain juga kalau bisa ke depan, bunga KPR non subsidi harus bisa diturunkan. Karena kalau tidak bisa diturunkan, omong kosong itu perubahan logo," kata Basuki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju nggak? Itu ada dewan komisaris di sana jadi didengerin. Jadi, ada branding, tidak hanya perubahan logo agar berdampak. Kami di birokrasi kan birokrasi berdampak," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Basuki membeberkan logo baru bank pelat merah ini memiliki beberapa perubahan. Mulai dari tulisannya yang diubah menjadi huruf kecil, dari sebelumnya huruf kapital semua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, terdapat garis merah pendek yang berada di atas tulisan BTN.&nbsp; Dia menilai perubahan itu bisa mendorong bank yang identik dengan perkreditan perumahan bisa lebih efisien dan lebih berdampak kepada masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, saya benar-benar ingin BTN memiliki sikap efisien. Huruf besar jadi kecil semua itu berarti memasyarakat. Ini bank rumah memasyarakat," beber Basuki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara terpisah, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menjelaskan, makna dari logo baru ini adalah bagian dari refleksi transformasi yang kita lakukan lima tahun terakhir di BTN. Diantaranya di ranah digital bisnis proses, culture, dan lain sebagainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Logo baru yang dirilis merupakan simbol keberhasilan dan komitmen perseroan dalam melanjutkan transformasi menjadi Bank yang lebih modern, dan adaptif dalam menghadapi digitalisasi. "Langkah rebranding ini sejalan dengan transformasi perusahaan untuk menjadi The Best Mortgage Bank in South East Asia pada 2025," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan logo baru di usianya yang ke-74, BTN unjuk gigi sebagai one stop financial solution bagi masyarakat untuk bertransaksi tidak hanya dalam hal pembiayaan perumahan tapi juga beyond mortgage.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Logo baru BTN memiliki font atau bentuk tulisan yang menyimbolkan optimisme, dengan rancangan konstruksi yang berani dan dinamis untuk menggambarkan Bank BTN yang modern dan relevan dengan perkembangan zaman," pungkas Nixon.</div>

Jadi, saya benar-benar ingin BTN memiliki sikap efisien. Huruf besar jadi kecil semua itu berarti memasyarakat. Ini bank rumah memasyarakat.

Menteri PUPR Minta BTN dan Perbankan Lain Turunkan Bunga KPR Nonsubsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/lrt-cibubur-3223255779.jpg" alt="Direksi PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) melakukan seremoni groundbreaking LRT City Cibubur." width="100%">
<figcaption>Direksi PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) melakukan seremoni groundbreaking LRT City Cibubur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi negara. Didukung lending capacity yang baik sejalan dengan likuiditas yang memadai. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menguasai sekitar 40 persen market share KPR secara nasional. Selama 47 tahun menyalurkan KPR, Bank BTN telah mewujudkan impian sekitar 5,6 juta masyarakat Indonesia. Nilai pembiayaannya mencapai Rp 470 triliun. Bahkan, lebih dari 7 ribu pengembang perumahan telah menjadi mitra. "Dalam memenuhi rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tentu pemerintah tidak bisa sendirian. Diperlukan kerja sama berbagai pihak dari regulator, asosiasi pengembang, dan perbankan, termasuk Bank BTN," kata Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) KPR yang ke-47 tahun, kemarin (11/12). Perseroan berkontribusi terhadap program sejuta rumah. Tecermin dengan lebih dari 90 persen portofolio kredit Bank BTN berupa kredit perumahan. Menggerakkan 181 sub-sektor ekonomi dan lebih dari 7.000 pengembang perumahan telah bermitra dengan Bank BTN hingga kini. Di sektor KPR subsidi, bank spesialis perumahan itu mendominasi sebesar 83 persen pangsa pasar perumahan rakyat. Di sektor KPR non-subsidi, Bank BTN bermitra dengan para pengembang perumahan di sub-urban dan perkotaan. "Selain itu, diperkirakan terdapat tambahan 77 juta orang Indonesia yang akan digolongkan sebagai segmen berpendapatan menengah pada 2025," ungkap Nixon. Chief Economist Bank BTN Winang Budoyo meyakini kredit perbankan masih akan terus positif. Khusus untuk pertumbuhan KPR, dia meyakini bisa di atas proyeksi itu, sekitar 12-15 persen pada 2024. Hal ini sejalan dengan insentif yang diberikan pemerintah berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DPT). Apalagi, kebutuhan masyarakat terhadap rumah masih tinggi. Tercatat, backlog perumahan di Indonesia sebesar 12,71 juta. "Kecenderungan orang yang mempunyai rumah pertama akan terus berusaha supaya kreditnya tidak macet," terang Winang. Menurut dia, saat ini para pengembang sedang menggenjot hunian di kawasan transit oriented development (TOD). Pola pembangunan tata kota yang terintegrasi dengan sistem transportasi. Sehingga memberikan alternatif bagi pertumbuhan kota-kota metropolitan. "Contohnya menggunakan lahan KAI, dibangun pengembang, dan kreditnya dari perbankan. Seperti di (stasiun) Pondok Cina, Tanjung Barat, Rawabuntu, dan Cisauk. Itu salah satu upaya orang untuk beli rumah dapat akses kereta (commuter line)," jelasnya. Salah satu kawasan yang dimiliki PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), LRT CITY Cibubur telah dilaksanakan groundbreaking untuk pembangunan Tower A dari rencana sebanyak 8 tower. Seluruh unit tipe 2BR (2 bedroom), dan tipe 1BR (1 bedroom) sudah terjual habis. Artinya, antusiasme yang sangat tinggi dari para konsumen. Direktur Utama ADCP Rizkan Firman menuturkan, LRT CITY Cibubur berhasil mencatatkan kenaikan penjualan mencapai 225 persen. Terlebih setelah resmi beroperasinya LRT Jabodebek pada Agustus 2023 lalu. Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat. Mengingat, luas lahan LRT CITY Cibubur yang mencapai 5,6 hektare membuka peluang bisnis masih tinggi. Rizkan menilai, akhir 2023 menjadi milestone besar bagi ADCP. Hal ini didukung dari 12 Kawasan yang tengah dikembangkan. Terdapat enam diantaranya telah diserahterimakan dan menyusul tiga kawasan lainnya yang akan tuntas&nbsp;pada tahun depan. "LRT CITY Cibubur menjadi salah satu pelukis milestone ADCP dengan memulai progres pembangunannya. Adapun untuk project LRT CITY Cibubur ini ADCP sudah menyiapkan pendanaan sampai dengan konstruksi selesai," ujarnya. Tren Penyaluran Kredit Perumahan dan Properti Indonesia -KPR: Rp 702,5 triliun -Kredit properti: Rp 1.285,5 triliun -rasio KPR terhadap PDB: 3 persen -backlog perumahan: 12,7 juta orang KPR BTN -KPR (47 tahun): Rp 470 triliun -debitur: 5,6 juta orang -market share: 40 persen -porsi KPR terhadap total kredit: 90 persen -mitra pengembang: 7 ribu perusahaan properti Sumber: Bank Indonesia, BTN

Kebutuhan masyarakat terhadap rumah masih tinggi. Tercatat, backlog perumahan di Indonesia sebesar 12,71 juta.

TOD jadi Favorit Proyek Pengembang Properti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/pembangunan-rumah.jpg" alt="MANFAATKAN MOMEN: Pembangunan rumah di kompleks perumahan di Sidoarjo, Jatim. Properti kelas menengah atas diburu investor sebelum inflasi di Indonesia naik signifikan. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MANFAATKAN MOMEN: Pembangunan rumah di kompleks perumahan di Sidoarjo, Jatim. Properti kelas menengah atas diburu investor sebelum inflasi di Indonesia naik signifikan. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perbankan terus mendorong penyaluran perumahan tahun ini. Dalam rangka mendukung target pemerintah memenuhi kebutuhan rumah layak huni masyarakat Indonesia pada 2045 atau zero backlog perumahan. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menyiapkan enam usulan langkah strategis.  Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, usulan tersebut diracik agar kebutuhan rumah rakyat terpenuhi. Namun, bisa mengurangi penggunaan anggaran negara dan memaksimalkan pemakaian dana di luar milik negara. Peluang di sektor perumahan masih sangat besar untuk dikembangkan.  Heru menjelaskan, butuh tambahan pasokan lebih dari 14 juta unit untuk memenuhi zero backlog perumahan. Sehingga, diperlukan sumber pendanaan yang stabil.  "Kami berupaya dengan beberapa usulan. Yakni skema baru KPR FLPP (kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan), skema baru KPR SSB (subsidi selisih bunga), Rent to Own untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) Informal, KPR dengan skema Staircasing Shared Ownership, penetapan imbal jasa penjaminan (IJP), dan pengalihan dana subsidi uang muka ke pembayaran pajak pembeli," jelas Haru, kemarin (26/1).  Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar merinci, skema KPR FLPP yang diusulkan perseroan yakni dengan masa tenor subsidi selama 10 tahun dan bunga 5 persen. Untuk tahun berikutnya diberlakukan penyesuaian mengikuti perbaikan ekonomi debitur KPR subsidi. Sedangkan untuk KPR SSB, diberikan dengan plafon yang lebih besar dari KPR FLPP.  "Tenor subsidi pun hanya 10 tahun dan mengalami penyesuaian sesuai perbaikan ekonomi debitur. Bunga subsidi yang diberikan yakni sebesar 7 persen," terangnya.  Hirwandi menjelaskan, usulan skema KPR Rent to Own (RTO) ditujukan bagi MBR informal dapat menikmati fasilitas sewa selama 6 bulan sebelum mendapatkan KPR. Untuk skema Staircasing Shared Ownership (SSO) menawarkan skema kepemilikan secara bertahap untuk rumah subsidi. Tahap pertama yakni sewa dan KPR, lalu tahap kedua yakni KPR.  "Kami berharap, secara bertahap implementasi usulan ini dapat mengurangi penggunaan dana negara untuk perumahan rakyat, namun manfaat yang diterima masyarakat Indonesia semakin besar," kata Hirwandi.  Bank BTN turut ambil bagian sebagai anggota Ekosistem Pembiayaan Perumahan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan PT Sarana Multigriya Finansial Persero (PT SMF).  Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR Herry Trisaputra Zuna menyatakan, penyediaan perumahan dihadapkan pada tantangan yang besar untuk menyelesaikan 12,71 juta backlog rumah tangga. Melalui PT SMF sebagai Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan diharapkan dapat menjadi fasilitator sarana koordinasi dan kolaborasi antar anggota. Sehingga mampu mengembangkan berbagai inisiatif dan inovasi pembiayaan perumahan.  Salah satunya dalam perluasan akses MBR kepada hunian vertikal di wilayah perkotaan. Baik melalui skema Rent to Own maupun Staircasing Shared Ownership. "Kami juga fokus pada pembiayaan perumahan untuk MBR informal/pekerja mandiri melalui menabung di BP Tapera. Jadi para pekerja mandiri atau komunitasnya bisa memperoleh rumah dengan lebih mudah," bebernya.  Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menuturkan, pada dasarnya pemerintah ingin memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Namun dari sisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sifatnya terbatas.

Enam Strategi BTN Capai Target Zero Backlog Perumahan 2045

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pameran-rumah-digelar-di-jcc-ada-rumah-ber-dp-cuma-rp13-juta-loh_m_.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan rumah sederhana. (Istinewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan rumah sederhana. (Istinewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mulai pulihnya perekonomian menyusul terkendalinya pandemi Covid-19 memberi peluang bagi dunia untuk mengembangkan bisnisnya. Meski resesi perekonomian masih menhantui perekonomian ke depan, tidak sedikit pelaku usaha mulai menyiapkan strategi untuk mendukung ekspansi bisnisnya.  Guna mendukung penyaluran kreditnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk serius menggarap Digital Mortgage Ecosystem atau Ekosistem Digital di sektor Properti. Inovasi ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk terus berekspansi dalam menggarap kredit pemilikan rumah (KPR).  Data backlog perumahan tercatat sebesar 12,77 juta rumah merupakan potensi yang besar bagi pengembang dan perbankan dalam mendukung upaya untuk menekan backlog ini.  “Terima kasih kami ucapkan kepada pemerintah, dan Bank Indonesia yang terus memberikan dukungan sehingga BTN dapat menjalankan fungsi sebagai lokomotif penyaluran pembiayaan perumahan dengan baik,” ujar Dirut BTN Haru Koesmahargyo di acara HUT KPR ke 46 di Jakarta, Sabtu (10/12).  Selama perjalanannya dalam menyalurkan KPR baik subsidi maupun non subsidi, BTN telah mengucurkan pembiayaan hampir mencapai Rp 400 triliun dan mewujudkan rumah impian yang dimanfaatkan lebih dari 5 juta di Indonesia.  Dari total pembiayaan hampir Rp 400 triliun yang telah disalurkan, sekitar 56 persen atau sekitar Rp 219 triliun mengalir ke segmen KPR Subsidi, sementara sisanya mengalir ke segmen KPR non Subsidi dengan pangsa pasar KPR sekitar 39,4 persen per Juni 2022.  "Sektor perumahan adalah sektor yang resilient, tahan banting. Oleh sebab itu pada tahun-tahun mendatang Bank BTN akan berfokus untuk bertransformasi dantetap relevan dengan perkembangan zaman, serta perubahan perilaku konsumen yang mengalami transisi secara drastis sejak terjadinya pandemi covid-19," kata Haru  Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, M. Zainal Fatah menyampaikan apresiasinya kepada BTN yang telah berkolaborasi dengan Pemerintah untuk mengawal pembangunan nasional.  “Kementerian PUPR mengucapkan terimakasih kepada BTN yang terus bersama-sama bekerja keras menjalankan tugas pembangunan nasional lewat pembiayaan perumahan,” pungkas Fatah.

Ekosistem Digital Sektor Properti Upaya Tekan Backlog Perumahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kenaikan-harga-diyakini-tak-pengaruhi-minat-konsumen-pada-rumah-mbr_m_.jpg" alt="ILustrasi rumah sederhana yang banyak diminati konsumen" width="100%">
<figcaption>ILustrasi rumah sederhana yang banyak diminati konsumen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Generasi milenial yang mendominasi populasi masyarakat Indonesia saat ini dinilai sebagai captive market pengembangan properti di Indonesia. Ada sebanyak 5,8 juta generasi millenial (mengacu pada populasi berusia 21-40 tahun) di Indonesia yang belum memiliki rumah.  Ini menjadi salah satu potensi bisnis perumahan yang sangat menjanjikan di Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terjadi saat ini.  "Backlog perumahan saat ini sebesar 12,75 juta yang termasuk didalamnya generasi millenial," ujar Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo, saat membuka acara Seminar Economic and Property Outlook Bank BTN Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (7/12).  Selain diuntungkan dengan bonus demografi tersebut, menurut Haru, prospek sektor properti di Indonesia ke depan juga masih bagus jika dilihat dari total penyaluran KPR yang terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya.  "Sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang terbukti mampu bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan tetap tumbuh positifnya KPR di tengah turunnya ekonomi nasional dan mampu tumbuh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan total kredit selama pandemi," imbuhnya.  Data mencatta pertumbuhan KPR Nasional hingga triwulan III 2022 tumbuh sebesar7,70% yoy, meningkat dibandingkan triwulan II 2022 yang sebesar 6,81%. Bank BTN sendiri masih menjadi penyalur KPR Subsidi atau FLPP terbesar, mendominasi 71% dari seluruh total penyaluran FLPP 3 tahun terakhir.  Berdasarkan survey dari Bank Indonesia pada Q3 2022, 74.53% responden yang menyatakan masih bergantung pada KPR untuk bisa memiliki rumah. "Oleh karena itu Bank BTN akan terus menjadi bank yang fokus memberikan KPR karena top of mind masyarakat bahwa KPR Pasti BTN," kata Haru.  Senada dengan Haru, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi &amp; Moneter Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan KPR terus menunjukkan perbaikan dengan risiko yang secara umum relatif terjaga. "Selaras dengan hal tersebut, kinerja sektor properti tetap kuat, antara lain tercermin dari perkembangan proyek properti residensial dan apartemen yang tetap baik," ujarnya.  BI sendiri, lanjut Solikin, telah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan relaksasi rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit atau pembiayaan properti maksimal 100 persen. Kebijakan ini memungkinkan para calon pembeli properti membayar uang muka alias down payment (DP) 0 persen, alias tak perlu bayar uang muka ketika memanfaatkan fasilitas kredit pemilikan rumah atau apartemen (KPR/KPA). Kebijakan relaksasi ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. "Perpanjangan pelonggaran kebijakan LTV/FTV KPR hingga 31 Desember 2023 akan mendorong berlanjutnya perbaikan kinerja KPR," pungkasnya.  Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menyelesaikan backlog perumahan melalui program-program bantuan perumahan yang tidak hanya affordable, namun juga equitable serta mendukung sustainabilitas bagi pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan subisidi perumahan.

Pembiayaan Perumahan Diprediksi Tumbuh Positif di 2023

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#backlog perumahan

Berita Terkini