<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/JKT_-Pekerja-Bergaji-di-Atas-UMR-Wajib-Ikut-Tapera_Salman-Toyibi-7-1725000325.jpg" alt="Foto udara perumahan di kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu (6/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Foto udara perumahan di kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu (6/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki program 3 juta rumah per tahun. Jumlah tersebut terdiri dari 1 juta hunian berupa apartemen di perkotaan dan 2 juta rumah di pedesaan. Ketua Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen untuk membuka kesempatan bagi kontraktor kecil, UMKM, maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut. "Prabowo ingin 2 juta unit (rumah) di desa dibangun oleh kontraktor kecil, UMKM, koperasi, BUMDes," katanya dalam acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, ditulis Jumat (11/10). "Ini sudah affirmative action, kita mau bangun kembali middle class," sambungnya. Lebih lanjut, Hashim mengatakan, saat ini kelas menengah atau middle class di Indonesia mengalami penurunan walaupun ekonomi di Tanah Air masih berada di kisaran 5 persen. Hal ini dinilai membuat adanya ketimpangan. Oleh sebab itu, kata dia, agar masyarakat kelas menengah bisa meningkat kembali, pembangunan rumah di desa tidak boleh dilakukan oleh kontraktor besar atau dari kalangan konglomerat. "2 juta rumah setiap tahun di desa reserved untuk pengusaha kecil, kontraktor kecil. 1 juta (rumah di kota) itu terbuka (untuk perusahaan besar)," pungkasnya. Untuk diketahui, pembangunan 3 juta rumah akan menjadi program prioritas era Pemerintahan Prabowo-Gibran setiap tahunnya. Sehingga, jumlah rumah yang akan dibangun sampai dengan akhir periode Prabowo-Gibran ditargetkan mencapai 15 juta rumah. Bahkan, agar target ini dapat dilakukan secara fokus. Pemerintahan Prabowo-Gibran juga akan kembali menghadirkan Kementerian Perumahan Rakyat, sebagai pecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dari kode yang sempat disampaikan oleh Adik Prabowo ini, besar kemungkinan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 sekaligus pendiri Partai Gelora, Fahri Hamzah akan ditunjuk menjadi Menteri Perumahan Rakyat periode 2024-2029.

"Ini sudah affirmative action, kita mau bangun kembali middle class," kata Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan.

Bakal Bangun 2 Juta Rumah di Desa Tiap Tahun, Prabowo Komit Libatkan Kontraktor Kecil hingga BumDes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/21/Penambahan-Kuota-FLPP-Untuk-Rumah-Subsidi-Dery-Ridwansah-7JPG-2989829400.jpg" alt="Foto udara kawasan perumahan bersubsidi di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Foto udara kawasan perumahan bersubsidi di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diwacanakan bakal dipisah pada masa Pemerintahan Prabowo Subianto. Wacana pemekaran itu mendapat respons positif dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi). Sekjen Gapensi La Ode Safiul Akbar mengatakan, pemisahan itu sejalan dengan program pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Lebih penting lagi, menjadi solusi atas backlog perumahan rakyat pada masa mendatang. Menurut dia, sejak 1978 bidang perumahan telah ditangani oleh kementerian tersendiri. Baru pada masa pemerintahan Jokowi, bidang Perumahan Rakyat dilebur dengan bidang Pekerjaan Umum dalam satu kementerian, yaitu PUPR. Bahkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terdapat Menteri Perumahan Rakyat (menpera). &ldquo;Kini saat orientasi pembangunan infrastruktur pemerintahan Prabowo menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan daya saing manusia Indonesia, secara inklusif dan berkelanjutan. Maka, memisahkan keduanya merupakan keniscayaan. Sebab, rumah merupakan sarana utama kualitas hidup manusia,&rdquo; kata La Ode Safiul Akbar di Jakarta, Selasa (8/10). Menurut La Ode, kinerja Kementerian PUPR di bawah komando Basuki Hadimuljono layak dijadikan percontohan oleh kementerian lain dalam percepatan realisasi angaran hingga menjadi barang milik negara (BMN). Dia mengapresiasi cepatnya terserapnya anggaran dalam dua bidang besar pembangunan infrastruktur. Pertama; infrastruktur sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jalan tol, energi, dan bendungan. Kedua; infrastruktur sebagai pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, dan irigasi. Selain itu, pembangunan infrastruktur pada masa Basuki ditujukan untuk meningkatkan Global Competitiveness Index. La Ode menilai, walaupun belum terjadi lompatan, kerja keras Basuki membuahkan hasil peningkatan posisi Indonesia dari ranking 54 dunia menjadi 51 dunia. &ldquo;Ini merupakan sebuah prestasi yang layak untuk diapresiasi tinggi dalam persaingan global yang semakin progressive dan penuh tantangan,&rdquo; kata dia. Untuk diketahui, Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan membangun sebanyak tiga juta rumah, yaitu masing-masing satu juta rumah di pedesaan, perkotaan, hingga daerah pesisir. Janji pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang diusung bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang diberi nama Strategi Transformasi Bangsa. Strategi Transformasi Bangsa bertujuan meningkatkan kemakmuran bangsa dan memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia. Pemberian makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, juga termasuk dalam strategi itu. Merujuk pada program tersebut, La Ode berpendapat prioritas utama bagi Kementerian PU adalah pembangunan infrastruktur kebutuhan mendasar kualitas daya saing manusia. Di dalamnya terkait infrastruktur pangan, pendidikan, kesehatan hingga fasilitas ekonomi kerakyatan. Untuk infrastruktur konektivitas prioritasnya adalah menuntaskan kerja besar yang sudah hampir mencapai tujuan. Sementara, untuk Kementerian Perumahan Rakyat prioritasnya melampaui tujuan mengejar backlog. Yaitu, kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat sebanyak 12,7 juta rumah. Karena, pembangunan rumah juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang terus tumbuh, bukan hanya bagi keluarga yang belum punya rumah. &ldquo;Untuk itu target pemerintahan Prabowo untuk membangun 3 juta rumah bagi rakyat adalah angka yang sesuai dengan kebutuhan. Semua itu harus diprioritaskan realisasinya,&rdquo; kata dia.

Pemerintahan Prabowo-Gibran mewacanakan pembentukan kementerian perumahan yang merupakan pemisahan dari Kementerian PUPR.

Gapensi Nilai Pemekaran Kementerian PUPR Dorong Kejar Backlog Perumahan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/pemerintah-bangun-ribuan-rumah-khusus-biayanya-rp-90-120-juta_m_170171.jpeg" alt="Ilustrasi rumah. Pemerintah terus membangun rumah-rumah khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu dilakukan sebagai upaya mengurangi backlog atau kekurangan ketersediaan tempat tinggal." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah. Pemerintah terus membangun rumah-rumah khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu dilakukan sebagai upaya mengurangi backlog atau kekurangan ketersediaan tempat tinggal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus menggenjot pembangunan rumah khusus di sejumlah daerah. Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembangunan rumah khusus merupakan bagian dari Program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan sebesar 11,4 juta unit pada 2015. "Rumah khusus adalah program Kementerian PUPR yang dibangun untuk daerah-daerah perbatasan. Guru, tenaga medis, daerah tertinggal, pulau terluar, masyarakat nelayan, dan pemuka agama," jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Rabu (22/11), dilansir RMOl (Jawa POs Grup). Dijelaskan Basuki, rumah khusus dibangun per unit dengan biaya sekitar Rp 90 juta hingga Rp 120 juta, atau disesuaikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di daerah. "Rumah khusus yang dibangun di tanah milik pemerintah daerah bukan untuk diperjualbelikan melainkan hanya hak pakai saja. Nantinya, pemerintah pusat akan menghibahkan kepada pemerintah daerah dan kemudian ditentukan siapa saja masyarakat yang layak untuk menempatinya," beber dia. Salah satunya rumah khusus yang saat ini telah dibangun <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/18/169199/bangun-ntt-kementan-gandeng-kementerian-pupr-dan-kemendes" target="_blank">Kementerian PUPR</a> melalui Ditjen Penyediaan Perumahan, yakni di Kelurahan Lalar, Kabupaten Sumbawa Barat. Rumah khusus tersebut dibangun tahun 2015 sebanyak 100 unit dengan biaya total Rp 19,1 miliar. Keunikannya rumah yang dibangun dengan desain rumah panggung menyesuaikan dengan kondisi daerahnya, yang merupakan daerah pasang surut. "Ini peruntukannya buat nelayan," jelas dia. Capaian tiga tahun pembangunan rumah khusus yakni tahun 2015 sebanyak 6.713 unit, tahun 2016 sebanyak 6.048 dan tahun 2017 sebanyak 5.083 unit dengan anggaran Rp 994,6 miliar, sehingga total dibangun sebanyak 17.844 unit. Pada tahun 2017, di samping pembangunan rumah khusus baru, juga dilakukan revitalisasi rumah khusus sebanyak 2.898 unit dengan anggaran sebesar Rp 63,8 miliar. Ditambahkan Basuki, untuk 2018, pihaknya akan menambah ketersediaan rumah khusus sebanyak 4.550 unit dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 719,6 miliar. "Sebaran lokasi pembangunannya sebagian besar yakni 63,4 persen dibangun di kawasan timur Indonesia," tutup dia.

Pemerintah Bangun Ribuan Rumah Khusus, Biayanya Rp 90-120 Juta

backlog

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#backlog

Berita Terkini

Bakal Bangun 2 Juta Rumah di Desa Tiap Tahun, Prabowo Komit Libatkan Kontraktor Kecil hingga BumDes

Gapensi Nilai Pemekaran Kementerian PUPR Dorong Kejar Backlog Perumahan Rakyat

Pemerintah Bangun Ribuan Rumah Khusus, Biayanya Rp 90-120 Juta

Download Aplikasi JawaPos.com