<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/FauziLamboka_20230818_233041-3606120356.jpg" alt="Ketua Bidang Penggalangan Suara Perempuan Komite Pemenangan Pemilu Nasional (KPPN) PAN Intan Fauzi." width="100%">
<figcaption>Ketua Bidang Penggalangan Suara Perempuan Komite Pemenangan Pemilu Nasional (KPPN) PAN Intan Fauzi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mengklaim sebagai partai politik peserta Pemilu 2024 yang mendaftarkan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) perempuan terbanyak ke KPU. "Dari data KPU RI, caleg perempuan PAN tercatat 37,2 persen dari nasional dan tersebar di 84 daerah pemilihan di Indonesia," kata Ketua Bidang Penggalangan Suara Perempuan Komite Pemenangan Pemilu Nasional (KPPN) PAN Intan Fauzi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (30/8). Intan menyebutkan terdapat 216 bacaleg perempuan PAN dari total 580 bacaleg perempuan secara nasional. Dengan demikian, PAN menjadi partai dengan persentase tertinggi yang menempatkan bacaleg perempuan ketimbang parpol lain yang ada di parlemen. PAN secara resmi juga menggelar Deklarasi Perempuan Politik PAN sebagai bentuk komitmen keberpihakan PAN terhadap kaum perempuan. Pada acara tersebut, PAN menampilkan 12 orang perwakilan perempuan ke panggung perayaan HUT Ke-25 PAN sebelum pidato politik Ketua Umum Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin (28/8). "Dalam pidatonya, Ketua Umum PAN Zulhas menegaskan kembali bahwa PAN sebagai partai inklusif memberikan kesempatan besar bagi kader perempuan," sebut Intan. Intan berharap penampilan 12 perwakilan perempuan ini bisa menjadi contoh bagi perempuan Indonesia. Ada tujuh anggota legislatif perempuan dari PAN yang duduk di parlemen, dua pimpinan di DPRD, bupati, dan wali kota. Intan Fauzi yang juga Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional, organisasi sayap PAN, menyatakan partainya sangat terbuka terhadap siapa pun, termasuk bagi kaum perempuan yang ingin terjun ke dunia politik memperjuangkan hak-hak perempuan.

Intan menyebutkan terdapat 216 bacaleg perempuan PAN dari total 580 bacaleg perempuan secara nasional.

PAN Klaim Daftarkan Bacaleg Perempuan Terbanyak pada Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/guspardi-gaus-lagi-2.jpg" alt="Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. (for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. (for JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keterwakilan bakal calon legislatif (bacaleg) di Pemilu 2024 tidak berubah. Bacaleg dari kaum hawa tetap 30 persen. Sehingga, DPR bersama penyelenggara Pemilu 2024 sepakat tidak merevisi&nbsp;Nomor 10 tahun 2023. "PKPU 10 tahun 2023 masih sangat relevan dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengamanahkan setiap partai politik (parpol) harus mengajukan daftar bacaleg dengan minimal keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen," ujar&nbsp;Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus, Rabu malam (17/5).&nbsp; Dia menuturkan, hasil kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan Kemendagri bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Rabu (17/5) bahwa sepakat untuk tidak mengubah PKPU no 10 tahun 2023. Legislator dapil Sumbar II itu memahami adanya usulan dari berbagai kelompok masyarakat mengenai perubahan PKPU no 10 tahun 2023. Namun begitu, PKPU Nomor 10/2023 sejatinya sudah mencerminkan kesadaran dan kesepahaman kepada seluruh parpol terkait penghitungan 30 persen jumlah bacaleg perempuan. "Lagi pula dari hasil pendaftaran bacaleg seluruh tingkatan ke KPU yang telah selesai dilaksanakan pada 1-14 Mei 2023, tidak ada satu parpol pun yang kepesertaan bacaleg perempuannya kurang dari 30 persen," tandasnya. Politikus PAN itu menyebut bahwa bacaleg di Pemilu 2024 keterwakilan perempuan mencapai 37 persen. Hal itu membuktikan semua parpol memahami dan mematuhi aturan yang termuat dalam PKPU no 10 tahun 2023. Oleh karena itu, kata Guspardi, Komisi II DPR meminta KPU, Bawaslu, dan DKPP tetap konsisten menggunakan PKPU nomor 10 tahun 2023 dalam rangka membangun kesadaran dan kesepahaman kepada seluruh partai politik untuk memenuhi syarat minimal 30 persen keterwakilan perempuan sebagai bacaleg. Mulai dari DPRD kabupaten/kota, provinsi sampai DPR RI.

Keterwakilan bakal calon legislatif (bacaleg) di Pemilu 2024 tidak berubah. Bacaleg dari kaum hawa tetap 30 persen.

Ketewakilan Bacaleg Perempuan Sudah 30 Persen, PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tidak Direvisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/10/Partai-Hanura-Daftarkan-580-Bakal-Caleg-DPR-RI-Dery-Ridwansah-4-1842481547.jpg" alt="Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Hanura resmi menyerahkan daftar bakal calon legislatif (bacaleg) DPR RI ke kantor KPU kemarin (10/5). Ada 580 nama yang diajukan. Mereka akan bertarung untuk dapat masuk ke Senayan di 84 daerah pemilihan (dapil) di seluruh Indonesia. Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan, seluruh bacaleg harus bekerja keras. Dia tidak mengistimewakan wilayah tertentu sebagai basis meraup suara. &rdquo;Semua dapil wajib memenangkan perjuangan ini. Jadi, tidak ada spesial,&rdquo; ujarnya. Menurut OSO, yang menjadi andalan jajarannya adalah kualitas caleg. Saat penjaringan bacaleg, Hanura tidak hanya fokus pada popularitas tokoh, tapi juga kualitas personalnya. &rdquo;Kami cari orang yang pintar, cerdas, dan berpihak pada Merah Putih.&rdquo; Dia menilai strategi mengusung caleg dengan popularitas tinggi tak sepenuhnya baik. Jika hanya bergantung pada popularitas, tapi tidak punya kapasitas, akan bermasalah kalau nanti terpilih. &rdquo;Orang terkenal tapi nggak berprestasi bakal menyulitkan bangsa. Ini buat apa kita pilih,&rdquo; tegasnya. OSO mengungkapkan, Hanura juga memberi ruang pada kaum perempuan. Ada 32 persen perempuan yang didaftarkan sebagai bacaleg. (far/c18/hud)

Partai Hanura resmi menyerahkan daftar bakal calon legislatif (bacaleg) DPR RI ke kantor KPU kemarin (10/5). Ada 580 nama yang diajukan.

Hanura Daftarkan 32 Persen Bacaleg Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-19-at-19.02.46.jpeg" alt="Pimpinan Pusat Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) menggelar audiensi bersama Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono di Gedung Dewan Perwakilan Pusat (DPP) PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/10). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pimpinan Pusat Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) menggelar audiensi bersama Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono di Gedung Dewan Perwakilan Pusat (DPP) PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/10). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan Pusat Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) menggelar audiensi bersama Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono di Gedung Dewan Perwakilan Pusat (DPP) PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/10). Dalam pertemuan itu, mereka membahas persiapan Musyawarah Nasional (Munas) ke-III guna menyiapkan bakal calon legislatif (Bacaleg) perempuan pemilu 2024. Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono mengatakan akan mensupport agenda WPP sebagai banom yang menjadi bagian dari ujung tombak pergerakan politik PPP di kalangan perempuan. "Jadi dalam pertemuan tadi begitu, ada juga sempat diskusi kecil biasa ibu-ibu itukan banyak menyampaikan tentang mungkin penentuan tempat, kemudian arah politik terhadap WPP ya. Tentu karena WPP ini adalah bagian dari organisasi banomnya partai politik ya pasti muncul juga perpindahan tentang perpolitikan nasional kita saat ini," kata Mardiono lewat keterangan tertulisnya, Rabu (19/10). Sementara itu, Plt Ketua Umum WPP, Fernita mengatakan bila sesuai jadwal yang telah ditentukan, Munas ke-III WPP bertajuk "Optimalisasi Peta Jalan Gerakan Politik Perempuan dalam rangka Suksesi Pemilu 2024" ini rencananya bakal berlangsung pada 27-29 Oktober ini. Tetapi, WPP akan mengikuti jadwal dari Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono. Fernita menjelaskan, Munas ke-III tersebut akan diselenggarakan secara hybrid yang dihadiri 64 orang ketua dan sekretaris wilayah secara tatap muka. Sementara, 432 pengurus cabang ikut secara daring. "(Lokasi) ada beberapa opsi, ada di Banten dan di Jakarta opsinya, tapi tadi ada usulan juga di Jogja, tapi nanti kita putuskan dengan panitia. Kita ini teknologi nya zoom ya, hybrid," jelas Fernita. Fernita menyebut, Munas ke-III WPP tidak hanya membahas pergantian pengurus periode lima tahunan, dan pembahasan program kerja saja. Tetapi, mempersiapkan kader perempuan menjadi pemimpin menghadapi tahun politik 2024 Sebab, sebagai satu-satunya badan otonom (banom) yang berada di PPP, WPP harus menjadi garda terdepan dalam menggaet pemilih perempuan. Di sisi lain, WPP juga perlu mencetak kader perempuan hebat dan tangguh menyongsong masa depan partai. "Dalam rangka juga memeriahkan acara, dan kita juga h-1 kita bikin diskusi tokoh perempuan nasional menghadirkan pejabat-pejabat di kementerian. Lalu, selain pergantian pengurus dan program kerja, kita juga mempersiapkan juga bagaimana WPP ini nanti berperan dalam proses pemilu 2024 terutama persiapan dalam Bacaleg perempuannya," tegas Fernita.

WPP Gelar Munas III, PPP Siapkan Bacaleg Perempuan di Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dpd-golkar-jateng-tempatkan-bacaleg-perempuan-nomor-urut-1_m_210407.jpeg" alt="Wakil Sekretaris DPD Golkar Jateng Padmasari Mestikajati" width="100%">
<figcaption>Wakil Sekretaris DPD Golkar Jateng Padmasari Mestikajati</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; DPD Partai Golkar Jawa Tengah sudah memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan untuk bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Pemilu 2019. Hal tersebut disampaikan Wakil Sekretaris DPD Golkar Jateng, Padmasari Mestikajati. Padmasari menyatakan, keterwakilan perempuan tersebut sesuai dengan pasal 245 dan pasal 246 ayat 2 dalam UU Nomor 7/2017 sebagai hukum formal pelaksanaan Pemilu 2019. Dalam perubahan UU Pemilu pada 2008 dan 2012, mengatur lebih rinci kebijakan afirmatif. Dia menambahkan, selain pencalonan minimal 30 persen, aturan tersebut juga mengatur penempatan perempuan di daftar calon. Yakni, setiap tiga nama paling kurang terdapat satu perempuan. Sejauh ini, lanjut dia, jumlah tersebut sudah terpenuhi. "Dari sebanyak 360 bacaleg dari Partai Golkar Jateng, sebanyak 30 persen di antaranya perempuan," katanya, Minggu (6/5). Dia menjelaskan, dari 13 dapil di Jateng, Partai Golkar juga mengambil kebijakan penempatan minimal 30 persen caleg perempuan untuk duduk di nomor urut 1. Jadi dari 13 dapil, minimal ada 4 dapil yang menempatkan caleg perempuan di nomor urut 1. "Sesuai dengan aturan kuota 30 persen, maka dari 8 caleg di setiap dapil, minimal ada dua caleg perempuan,&rdquo; beber Padmasari yang juga Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Jateng Bidang Kaderisasi, Organisasi Daerah, Kajian Kebijakan dan Infokom, tersebut. Kebijakan tersebut, tegasnya, sesuai Peraturan KPU Nomor 7/2013 tentang Pencalonan DPR dan DPRD. Daftar calon yang diajukan partai politik peserta pemilu di tiap daerah pemilihan (dapil), wajib memenuhi syarat afirmasi sebagaimana diatur UU Nomor 8/2012. Jika tidak memenuhi ketentuan itu, maka KPU menyatakan daftar calon partai di suatu dapil tidak memenuhi syarat. Partai harus memperbaiki daftar calon, sehingga memenuhi keterwakilan pencalonan perempuan di tiap dapil 30 persen. Dia menegaskan, keberadaan perempuan tersebut tidak hanya sekadar memenuhi kuota dan syarat Pemilu. Para bacaleg perempuan, kata dia, benar-benar memiliki kompetensi dan kemampuan sebagai calon wakil rakyat. Terlihat dari keikutsertaan mereka pada kegiatan Orientasi Kegiatan Fungsionaris DPD Partai Golkar Jateng di Plaza Hotel Semarang, Minggu (6/5). Mereka memiliki bekal dalam proses pencalonan. "Keberadaan perempuan dalam legislatif sangat penting. Selain mewakili suara dari masing-masing daerah pilihan (dapil), mereka juga mewakili suara perempuan," ujar bacaleg dari Dapil V Jateng ini. Dia menyampaikan, saat ini masih banyak persoalan yang ada di masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan perempuan. Seperti kesehatan, perekonomian hingga pendidikan. Ini semua masih harus diperjuangkan.

DPD Golkar Jateng Tempatkan Bacaleg Perempuan Nomor Urut 1