<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/bacaleg-hanura-4081099738.jpg" alt="Tujuh bacaleg dari Partai Hanura Blora menyatakan mengundurkan diri dari kontestasi pemilu 2024." width="100%">
<figcaption>Tujuh bacaleg dari Partai Hanura Blora menyatakan mengundurkan diri dari kontestasi pemilu 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Di tengah banyaknya bacaleg sibuk mempersiapkan diri untuk maju pemilu 2024, sejumlah bacaleg pilih mengundurkan diri.&nbsp; Baru-baru ini, sejumlah bacaleg dari Partai Hanura di Blora, Jawa Tengah,&nbsp;dikabarkan memantabkan diri dan memilih mundur dari kontestasi legislatif 2024. Dilansir dari Radar Bojonegoro (Jawa Pos Group), Rabu (1/11), sebanyak tujuh bacaleg dari Partai Hanura telah menyatakan pengunduran dirinya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora. Menariknya, ketujuh bacaleg itu kompak memiliki alasan yang sama untuk mengundurkan diri. Mulyo Wiji Cahyono, salah satu bacaleg Partai Hanura, mengatakan bahwa alasan mereka mengundurkan diri adalah karena merasa ada yang tak beres dengan internal partainya. Namun, ia tak merinci masalah tersebut. &ldquo;Tidak sehat (kondisi Partai Hanura), karena kemarin mendadak reshuffle kepengurusan. Tidak ada rapat, tidak ada angin, tidak ada apapun,&rdquo; kata Mulyo. Selain itu, Mulyo mewakili rekan sejawatnya, mengaku telah tidak dipedulikan oleh internal partai hanura. Mereka tak mendapat arahan atau informasi kelanjutan pemenangan mereka sebagai bacaleg, sementara waktu kian menjelang tiba 2024. &lsquo;&rsquo;Hingga saat ini arahan pemenangan pemilu juga belum ada,&rdquo;&nbsp;imbuhnya. Ketujuh bacaleg Partai Hanura itu, kini terdata sudah menyelesaikan berkas pengunduran dirinya di KPU. Hal tersebut dibenarkan oleh KPU Blora. &ldquo;Iya tadi perwakilan bacaleg dari Partai Hanura sekadar menyerahkan salinan surat pengunduran diri dari pencalegan pemilu 2024." "Ini ada tujuh berkas atau tujuh orang yang mundur,,&rdquo; kata Farid Nur Rohman, salah satu staf KPU Blora. &nbsp;***

Tujuh bacaleg dari Partai Hanura telah menyatakan pengunduran dirinya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora.

Tujuh Bacaleg Hanura di Blora Mengundurkan Diri Secara Mendadak, Ada Apa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/image-8.jpg" alt="Ilustrasi KPU." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPU.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Partai politik (parpol) di Surabaya mengajukan perubahan. Hal itu disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya terhadap pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Bakal Calon Legislatif (Bacaleg). Komisioner KPU Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan Soeprayitno mengatakan, pencermatan DCT berlangsung pada 24 September hingga 3 Oktober. Dalam dua hari terakhir, proses penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) ke DCT, 18 parpol sudah memanfaatkan waktu untuk mengajukan usul perubahan atas Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD) atau Bacaleg. &rdquo;Dua hari terakhir itu mulai 2-3 Oktober. Dari 18 parpol keseluruhannya kembali mengajukan perubahan BCAD,&rdquo; kata Nano sapaan akrab Soeprayitno saat ditemui di Kantor KPU Surabaya, Senin (9/10). Nano menyampaikan, dari seluruh 18 parpol yang mengajukan, ada beberapa parpol yang mengubah seperti nomor urut caleg, pergeseran daerah pemilihan (dapil) ataupun ganti bacaleg. &rdquo;Tidak banyak, hanya ada beberapa parpol. Namun tidak semua parpol tidak mengajukan perubahan yang melakukan perubahan nomor urut, bacaleg baru, maupun pindah dapil,&rdquo; ujar Soeprayitno. Dari usul perubahan hasil DCT itu, Nano tak menyebutkan jumlah parpol melakukan perubahan terhadap bacaleg. Dia menyebut hanya ada beberapa bacaleg yang pindah dapil, baik perwakilan DPRD kota ke provinsi dan sebaliknya. &rdquo;Ada juga yang ganti nomor urut, dapil, dan ada BCAD status purnawirawan Polri yang sudah pensiunan diberhentikan wali kota, pencalegannya lanjut memenuhi syarat,&rdquo; ucap Soeprayitno. Menurut dia, hasil pencermatan DCT di Surabaya tidak ada yang masalah sehingga semuanya lancar dan selesai. Sehingga tidak ada perpanjangan pencermatan DCT. Untuk tahap selanjutnya, kata Nano, pada 3 November. KPU Surabaya akan menetapkan DCT untuk bacaleg untuk seluruh parpol. Kemudian, 4 November penetapan DCT itu akan diumumkan ke publik. &rdquo;Terkait dokumen syarat BCAD yang dimasukkan ke masa pencermatan DCT, saat ini masih kita verifikasi administrasi atau vermin,&rdquo; ujar Soeprayitno.

KPU Surabaya menyebut sejumlah parpol mengajukan perubahan saat pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Bakal Calon Legislatif (Bacaleg)

Di Surabaya, Banyak Parpol Mengubah Nomor Urut Hingga Ganti Nama Caleg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/komisioner-kpu-parpol-291528436.jpg" alt="Petugas KPU berswafoto saat menunggu berkas pengajuan bacaleg Pemilu 2024 di kantor KPU, Jakarta, kemarin (14/5)." width="100%">
<figcaption>Petugas KPU berswafoto saat menunggu berkas pengajuan bacaleg Pemilu 2024 di kantor KPU, Jakarta, kemarin (14/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Masa tanggapan masyarakat terhadap nama-nama bacaleg di daftar calon sementara (DCS) resmi berakhir sejak Senin (28/8) pukul 23.59 WIB. Mulai kemarin (29/8), KPU langsung merekapitulasi masukan dan tanggapan publik itu. Selanjutnya, akan dilakukan proses klarifikasi. Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, hasil rekapitulasi masukan dan tanggapan akan diserahkan ke partai politik (parpol) yang bersangkutan. Proses itu dilakukan KPU di berbagai tingkatan hingga 31 Agustus 2023. &rsquo;&rsquo;Tanggal 1 sampai 7 Agustus, parpol dapat menyampaikan hasil klarifikasinya ke KPU sesuai tingkatan masing-masing,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Soal apa saja yang menjadi tanggapan dan masukan publik, Idham mengaku belum mengecek laporan dengan detail. Meski belum menghitung, jumlah masukan atau tanggapan itu tidak banyak. Dia pun memastikan informasi yang disampaikan publik akan jadi bahan pertimbangan dalam menentukan status bacaleg. Jika ada laporan yang valid dan berdampak pada gugurnya status memenuhi syarat (MS) bacaleg bersangkutan, KPU tak akan segan mencoretnya. Hal itu sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023. Dia menegaskan, pada tahapan berikutnya, bisa juga formasi bacaleg mengalami perubahan dari DCS. Misalnya, ditemukan adanya bacaleg yang berstatus MS menjadi TMS. Atau, karena alasan mengundurkan diri.&nbsp;

Mulai kemarin (29/8), KPU langsung merekapitulasi masukan dan tanggapan publik itu. Selanjutnya, akan dilakukan proses klarifikasi.

Masa Tanggapan Publik Terhadap Nama-Nama Bacaleg Berakhir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/19/bacaleg-dan-dcs-3133039194.png" alt="TAHAPAN PEMILU: Komisioner KPU Idham Holik (kiri) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>TAHAPAN PEMILU: Komisioner KPU Idham Holik (kiri) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tengah bersiap menghadapi kemungkinan sengketa daftar calon sementara (DCS). Dari hasil pemetaan sementara Bawaslu, sejumlah daerah memiliki potensi gugatan para bacaleg. "Ada 21 sih, (bacaleg) provinsi yang ada potensi sengketa,&rsquo;&rsquo; ujar anggota Bawaslu RI Puadi di sela-sela kompetisi debat mahasiswa yang digelar Bawaslu di Ancol, Jakarta, kemarin (28/8). Potensi sengketa itu terlihat dari sejumlah indikasi. Misalnya, ada nama-nama bacaleg yang dikeluarkan tanpa argumentasi memadai. &rsquo;&rsquo;Namun, nanti kita lihat fakta-fakta persidangan di sengketa. Ada permasalahan apa yang sangat substansif,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Saat ini, Bawaslu di seluruh daerah dalam posisi siap menerima sengketa. Juga, melakukan pemetaan potensi masalah dalam penetapan DCS masing-masing. Sesuai ketentuan, jika ada gugatan masuk, Bawaslu punya waktu 12 hari untuk menangani dan memutuskannya. Dalam ajudikasi, pihaknya akan mengutamakan mekanisme mediasi. Hal itu dilakukan kalau masih bisa dicapai kesepakatan antara bacaleg dan KPU. Sementara itu, persoalan mantan terpidana yang menjadi bacaleg terus disorot. Data KPU, di level pusat saja, setidaknya ada 67 nama. Perinciannya, 52 bacaleg DPR RI dan 15 nama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Data itu berasal dari berkas yang diberikan para bacaleg saat melakukan pendaftaran. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita mengatakan, pencalonan diri sebagai anggota legislatif merupakan hak sipil politik. Hanya, jika melihat angkanya yang cukup banyak, hal itu menunjukkan situasi yang bermasalah. Yang paling tampak, parpol gagal melakukan pendidikan politik. Khususnya dalam hal rekrutmen kader. Dari banyak kader yang dimiliki hingga level desa dan kecamatan, seharusnya menjadi modal parpol dalam melakukan rekrutmen politik. &rsquo;&rsquo;Namun, mengapa stok parpol dalam mencalonkan terkesan ambigu, dengan mencalonkan kembali mantan napi,&rsquo;&rsquo; ucap Mita, panggilan akrabnya. Jika parpol berhasil melakukan kaderisasi yang memadai, lanjut Mita, idealnya calon-calon dengan rekam jejak buruk tidak didaftarkan kembali. &rsquo;&rsquo;Seharusnya kader-kader parpol yang berintegritas yang dicalonkan,&rsquo;&rsquo; terangnya. Meski mencalonkan adalah hak parpol, Mita menegaskan, semestinya masyarakat berhak mendapatkan nama-nama calon wakil rakyat yang berkualitas. Sebab, mereka akan menjabat di jabatan publik dan memberikan pengaruh signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mita pun mengimbau publik untuk memberi sanksi sosial bagi para mantan terpidana itu. Terutama kasus korupsi. Yakni, dengan tidak mempertimbangkan mereka terpilih jadi anggota legislatif. Dia juga berharap publik tidak terpengaruh dengan potensi money politics yang mereka gunakan. Sebab, umumnya, mereka memiliki sumber daya pendanaan yang memadai. &rsquo;&rsquo;Jangan sampai rekam jejak buruk calon tersebut dapat ditutupi dengan rayuan sesaat berupa politik uang,&rsquo;&rsquo; tegasnya. (far/syn/hud)

Bawaslu RI tengah bersiap menghadapi kemungkinan sengketa daftar calon sementara (DCS). Ada hasil pemetaan sementara Bawaslu.

Mantan Napi Jadi Bacaleg, Bawaslu RI Utamakan Selesaikan Sengketa DCS dengan Mediasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/19/JKT_Daftar-Calon-Sementara-anggota-DPR-_MIFTAHUL-HAYAT09-3042616230.jpeg" alt="Ketua KPU Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; KPU telah mengumumkan daftar calon sementara (DCS). Publik diminta memberikan tanggapan atas nama-nama bacaleg di semua tingkatan. Baik DPR RI, provinsi, maupun kabupaten/kota. Daftar calon tetap (DCT) baru dipublikasikan pada 4 November nanti. Khusus bacaleg DPR, berdasar data dari KPU, mayoritas tak lagi berusia muda alias sudah tua. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, definisi pemuda adalah WNI yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan dengan usia 16&ndash;30 tahun. Nah, dari total 9.925 bacaleg DPR, yang berusia di atas 30 tahun mencapai 8.418 orang atau 84,8 persen. Adapun yang masuk kategori pemuda sesuai UU Kepemudaan itu hanya 1.507 orang. Bahkan, yang termasuk lansia (lebih dari 60 tahun) mencapai 1.237 orang. Sementara itu, tingkat persaingan bacaleg untuk menembus gedung parlemen, Senayan, di Pemilu 2024 semakin sengit. Bukan cuma persaingan separtai, tapi juga antarpartai. Bahkan, beberapa daerah pemilihan disebut &rsquo;&rsquo;dapil neraka&rsquo;&rsquo;. Sebab, nama-nama yang bersaing sudah dikenal sebagai tokoh maupun incumbent. Dapil Jawa Timur I, misalnya. Di dapil yang meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo itu akan diperebutkan 10 kursi. Jumlah yang mencoblos sesuai daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 3.680.228 orang. Perinciannya, DPT Surabaya 2.218.586 pemilih dan Sidoarjo 1.461.642 pemilih. Jika diasumsikan semua pemilih menggunakan hak pilihnya, maka untuk bisa mengantongi satu kursi di Senayan perlu 368.022 suara. Namun, jika diasumsikan tingkat kehadiran pemilih di TPS sebanyak 82 persen seperti Pemilu 2019 di Jatim, setidaknya dibutuhkan 301.778 suara per satu kursi DPR. Beberapa nama bacaleg dari dapil Jawa Timur 1 merupakan para tokoh. PDIP memasang Puti Guntur Soekarno di nomor urut 1. Lalu, ada Bambang D.H. (mantan wali kota Surabaya), Dr Agus Setiadji (mantan Sekjen Kementerian Pertahanan/mantan staf khusus KSAL), Andre Hehanusa, dan Indah Kurniawati (anggota DPR RI). Di Partai Gerindra, nama Bambang Haryo Soekartono berada di nomor 1. Lalu, di Partai Golkar, di nomor teratas ada nama Adies Kadir. Kemudian, di PKB, nama Saikhul Islam (putra pengasuh Ponpes Bumi Sholawat KH Agoes Ali Masyhuri) berada di nomor 1. Beberapa nama di bawahnya, Dita Indah Sari dan Arzeti Bilbina. Di Nasdem, terdapat nama Mohammad Sholeh, di Demokrat ada nama Lucy Kurniasari, dan banyak lagi tokoh di parpol lain. Saat pengumuman DCS, Komisioner KPU RI Idham Holik menyebut mereka yang masuk dalam DCS itu memenuhi syarat. Dari 9.925 bacaleg DPR yang memenuhi syarat itu, ada 6.245 laki-laki (62,89 persen) dan 3.674 perempuan (37,11 persen). (c18/hud)

KPU telah mengumumkan daftar calon sementara (DCS). Publik diminta memberikan tanggapan atas nama-nama bacaleg di semua tingkatan.

Mayoritas Bacaleg DPR Berusia Tua, Banyak Tokoh Bersaing di Dapil Jawa Timur I

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/23/Capture-2023-06-23-141029-1208272799.jpg" alt="Aldi Taher." width="100%">
<figcaption>Aldi Taher.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) DKI Jakarta Saeful mengungkap alasan masih memasukkan artis Aldi Taher sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) mereka di DPRD DKI. Hal itu dilakukan lantaran hingga kini Aldi Taher tak kunjung memberikan surat pengunduran diri kepada DPW PBB DKI. &rdquo;Sampai saat ini, DPW PBB DKI Jakarta belum menerima surat pengunduran diri Aldi sebagai caleg PBB DKI Jakarta. Jadi statusnya masih terdaftar sebagai caleg PBB,&rdquo; ujar Saeful kepada JawaPos. Seaful mengklaim, penerapan administratif dalam pengunduran diri Adli dilakukan agar terciptanya politik yang beretika. Meski begitu, PBB DKI sudah menyiapkan kader pengganti apabila Aldi Taher betul-betul mengajukan pengunduran diri sebagai caleg PBB DKI daerah pilihan (dapil) 1 Jakarta. &rdquo;Jika memang sampai batas akhir yang bersangkutan tidak juga memberikan surat pengunduran diri kepada PBB DKI baru kita ambil langkah untuk mengganti dengan caleg yang sudah dipersiapkan dari internal,&rdquo; terang Saeful. Namun, Saeful enggan menjawab dengan tegas apakah masih akan menerima Aldi jika tetap ingin sebagai caleg PBB DKI. &rdquo;Kita tidak bisa berandai-andai. Sejauh ini, Aldi masih terdaftar sebagai caleg DPRD DKI dapil 1 Jakarta dan belum mengajukan pengunduran diri sebagai caleg,&rdquo; ungkap Saeful. Aldi Taher tercatat sebagai bacaleg ganda. Dia dicalonkan PBB DKI sebagai bacaleg DPRD DKI dengan daerah pilihan (dapil) DKI 1. Sedangkan oleh Perindo, Aldi didaftarkan sebagai bacaleg DPR RI Dapil Jawa Barat VII. Ketua Divisi Teknis Bidang Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Dody Wijaya menuturkan, terdapat 15 bacaleg DPRD DKI yang tercatat sebagai calon ganda. Bacaleg ganda itu ada yang terdiri atas ganda antar partai maupun ganda internal partai. Untuk ganda internal satu bacaleg didaftarkan di dua Dapil di DKI. &rdquo;Termasuk Aldi Taher masih didaftarkan kembali dari dua partai,&rdquo; ujar Dody.

DPW PBB DKI Jakarta masih memasukkan artis Aldi Taher sebagai bacaleg di DPRD DKI lantaran belum memberikan surat pengunduran diri

PBB DKI Jakarta Ungkap Alasan Masih Calonkan Aldi Taher

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Minggu (9/7) malam, pukul 23.59 WIB, menjadi batas akhir parpol melakukan perbaikan berkas para bakal calon legislatif (bacaleg) masing-masing. Sebelumnya, data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, hanya 10,19 persen bacaleg DPR RI yang memenuhi syarat (MS). Jika sampai batas akhir berkas tidak memenuhi syarat (TMS), bacaleg bersangkutan berpeluang untuk dicoret KPU. Adapun yang sudah MS, mereka masuk dalam daftar caleg tetap (DCT) Pemilu 2024. Karena itu, parpol-parpol pun memanfaatkan masa perbaikan tersebut. PAN misalnya. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengatakan, dalam perbaikan pihaknya sudah berupaya memenuhi semua kekurangan. Umumnya, perbaikan bersifat administratif. &rdquo;Misalnya surat pengadilan, kesehatan, dan legalisir ijazah karena ada yang ijazahnya dari luar negeri,&rdquo; ungkapnya di kantor KPU RI, Jakarta, kemarin. Selain itu, lanjut Yandri, dalam masa perbaikan PAN juga melakukan perubahan komposisi bacaleg. Perubahan disebabkan banyak faktor. Termasuk dinamika politik seperti perpindahan dari partai lain. &rdquo;Atau dari unsur lain yang belum nyaleg selama ini, di masa perbaikan mereka mengajukan,&rdquo; ujarnya. Dalam daftar bacaleg PAN, ada sejumlah nama baru yang masuk. Misalnya nama Priyo Budi Santoso yang sebelumnya berada di Partai Berkarya. Lalu, ada Imam Addaruqutni dari Partai Matahari Bangsa. Dengan perubahan komposisi, pihaknya optimistis bisa memperkuat PAN dalam pileg nanti. Di level DPR RI, Yandri menargetkan setidaknya bisa meraup 60 kursi. Pernyataan senada disampaikan Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal. Dia menyatakan, selain melakukan perbaikan berkas, pihaknya banyak melakukan perubahan. Di level DPR, dari 580 bacaleg, terdapat 60 yang berubah dalam masa perbaikan. &rdquo;Kami ada 60 orang yang dilakukan perbaikan dan ada yang mundur,&rdquo; ujarnya di kantor KPU RI. Hal itu, kata Said, disebabkan banyak hal. Dia mencontohkan, ada salah seorang bacaleg perempuan yang mundur karena pertimbangan keluarga. Sebab, suaminya keberatan. Faktor lainnya, ada juga bacaleg yang mundur karena faktor biaya. Dia mengakui, bacaleg Partai Buruh didominasi kelas pekerja sehingga biaya menjadi kendala. &rdquo;Mereka membayangkan bagaimana mencari biaya-biaya kampanye. Nah, itu juga dengan kesadaran sendiri mundur,&rdquo; paparnya. Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, dari sisi regulasi, perubahan komposisi bacaleg masih bisa dilakukan. Bahkan, perubahan masih dapat dilakukan hingga masa pencermatan daftar calon sementara (DCS). &rdquo;Itu bergantung pada kebijakan partai. Kalau memang mau diganti, ya tidak masalah. Yang terpenting ada persetujuan dari pimpinan parpol di tingkat nasional,&rdquo; terangnya. Idham menambahkan, pihaknya menunggu berkas perbaikan dokumen hingga pukul 23.59 WIB Minggu malam. Seusai penyerahan, mulai hari ini (10/7), KPU akan melakukan verifikasi administrasi perbaikan sampai 5 Agustus 2023. (far/c9/hud)

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengatakan, dalam perbaikan pihaknya sudah berupaya memenuhi semua kekurangan.

Parpol Banyak Kocok Ulang Nama Bacaleg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/ali-ciput-PPP-baru-3261293141.jpeg" alt="Ketua DPC PPP Surabaya Ali Mahfud dicopot dari jabatannya." width="100%">
<figcaption>Ketua DPC PPP Surabaya Ali Mahfud dicopot dari jabatannya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Belasan bakal calon legislatif (bacaleg) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Pemilu 2024 mundur imbas pencopotan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP setempat Ali Mahfud. "Saya sudah berkonsultasi kepada para kiai terkait hal itu dan beliau tidak mempermasalahkan jika saya mundur dari PPP Surabaya," kata Ali Mahfud kepada ANTARA di Surabaya, Jumat (30/6). Mengenai alasan pencopotan dirinya, Ali enggan menjelaskan. Ia mempersilakan bertanya terkait alasannya langsung kepada DPP PPP. "Silakan tanya ke DPP PPP," ujarnya. Ali enggan menjelaskan alasan belasan bakal caleg dan Ketua PAC mundur mengikuti jejaknya. Saat ini, ia hanya ingin menenangkan diri terlebih dahulu. Informasi yang diperoleh ANTARA ada 11 bakal caleg yang mundur, termasuk Ali Mahfud. Sedangkan yang mundur dari Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) dari 15 ketua PAC sekarang bertambah menjadi 20 Ketua PAC. Surat pengunduran diri dilayangkan ke DPW PPP Jatim pada 22 Juni 2023. Posisi Ali digantikan Wakil Ketua DPW PPP Jatim Mujahid Ansori sebagai Plt. Ketua DPC PPP Surabaya. Diketahui, Ali ditetapkan sebagai ketua DPC PPP Surabaya pada 25 Februari 2022. Seharusnya, Ali menyelesaikan tugas sebagai Ketua DPC PPP Surabaya pada 2027. Selama menjadi nakhoda di PPP Surabaya, beberapa hal telah dilakukan Ali, di antaranya membentuk PAC di 29 kecamatan hingga pembentukan ranting sebanyak 90 ranting di Surabaya. Sementara itu, Mujahid Ansori saat dikonfirmasi wartawan mengatakan pencopotan Ali Mahfud bagian dari evaluasi rutin yang dilakukan partai kepada ketua-ketua DPC yang telah menjabat lebih dari enam bulan. Kebijakan partai dalam melakukan evaluasi ini tidak hanya berlaku di Surabaya, melainkan berlaku bagi seluruh DPC PPP. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perlu dilanjutkan atau mana yang perlu dirombak pengurusnya. Evaluasi ini bagian dari percepatan pemenangan Pemilu 2024.

Mengenai alasan pencopotan dirinya, Ali enggan menjelaskan. Ia mempersilakan bertanya terkait alasannya langsung kepada DPP PPP.

Belasan Bacaleg Mundur Imbas Pencopotan Ketua DPC PPP Surabaya  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/PDIP-Hasto-Djarot-1831121093.jpg" alt="TANCAP GAS: Hasto Kristiyanto (tengah) dan Djarot Saiful Hidayat (kanan) memberikan keterangan pers sebelum Rakernas III beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>TANCAP GAS: Hasto Kristiyanto (tengah) dan Djarot Saiful Hidayat (kanan) memberikan keterangan pers sebelum Rakernas III beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sistem pemilu yang tetap proporsional terbuka membuat parpol-parpol bernapas lega. Demikian juga para bakal calon anggota legislatif (bacaleg). Mereka pun bisa mulai memanaskan mesin politik masing-masing. Ketua Umum DPP PKB A. Muhaimin Iskandar mengatakan, para bacaleg kini plong dengan putusan MK. Mereka bisa melanjutkan tahapan pencalegan. Selama ini, bacaleg dibayang-bayangi sistem pemilu yang belum pasti. Muhaimin pun meminta bacaleg PKB untuk tancap gas. Bekerja keras memenangi Pileg 2024. &rsquo;&rsquo;Harus rajin turun ke masyarakat. Mereka bisa menyapa dan menyerap aspirasi warga. Sudah saatnya bekerja memenangkan pemilu,&rsquo;&rsquo; ucapnya dalam konferensi pers di DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, kemarin (15/6). Menurut Muhaimin, para bacaleg bisa mengatur strategi dan menyusun program pemenangan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Mereka harus menyatu dengan rakyat. Lalu, berkomitmen memperjuangkan aspirasi rakyat ketika duduk di legislatif. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menginstruksikan seluruh kader untuk mengedepankan kepentingan partai dalam strategi pemenangan pemilu. &rsquo;&rsquo;Kami tetap mengedepankan cara gotong royong,&rsquo;&rsquo; paparnya. PDIP, lanjut dia, akan berjuang mempersiapkan kader-kader terbaik, terlatih, dan berkualitas untuk maju sebagai wakil rakyat di parlemen. Bukan kader partai yang mengandalkan popularitas dan uang untuk bisa terpilih. Dengan sistem yang ada, persaingan tidak hanya terjadi antarpartai, tapi juga dalam satu partai. Karena itu, Hasto mendorong seluruh kader PDIP untuk mengedepankan spirit gotong royong dan tak melunturkan semangat kerja sama antarcaleg. Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP Djarot Saiful Hidayat menambahkan, partainya akan menyusun strategi untuk memastikan para caleg bisa bekerja sama dalam pemenangan. Dengan demikian, tidak ada praktik kanibalisme politik yang menjadi ancaman dari demokrasi liberalisme-kapitalisme. (lum/c18/hud)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sistem pemilu yang tetap proporsional terbuka membuat parpol-parpol bernapas lega.

MK Putuskan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, Parpol Langsung Beri Instruksi ke Bacaleg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/04/denny-indrayana-2-2272210782.png" alt="Denny Indrayana." width="100%">
<figcaption>Denny Indrayana.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam waktu dekat, Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus gugatan sistem pemilu. Apakah tetap proporsional terbuka atau kembali ke tertutup. Apakah tetap berbasis daerah pemilihan (dapil) dan suara terbanyak seperti Pemilu 2019, ataukah nomor urut seperti sistem pemilu Orde Baru hingga awal reformasi dulu. Yang jelas, seluruh parpol peserta Pemilu 2024 sudah menyerahkan daftar nama para bakal calon legislatif (bacaleg). Nama-nama bacaleg mengacu sistem terbuka. Nah, jika putusan sistem Pemilu 2024 berubah menjadi tertutup, dampaknya bagi parpol tentu cukup besar. Paling tidak, mesti mengubah nama-nama bacaleg itu. MK belum juga memutuskan gugatan sistem pemilu tersebut, namun isu telah mengemuka. Yakni, sistem pemilu bakal kembali ke proporsional tertutup. Kabar itu dikemukakan Denny Indrayana, praktisi hukum yang juga mantan wakil menteri hukum dan HAM. Dia mengaku mendapat bocoran. "Infonya, putusan MK kembali ke proporsional tertutup. Putusan enam berbanding tiga, tiga dissenting opinion," ujar Denny melalui pesan singkat kemarin (28/5). Meski tidak menjelaskan sumbernya, Denny mengklaim informasi itu datang dari sumber tepercaya. "Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya. Yang pasti, bukan hakim konstitusi," tuturnya. Terlepas benar atau tidak, jika benar pemilu kembali ke sistem tertutup, Denny menyebut hal itu akan jadi kemunduran bagi demokrasi. Saat dikonfirmasi, Jubir MK Fajar Laksono menampik kabar tersebut. Dia juga mengaku tak mengetahui informasi itu. "Silakan tanya kepada yang bersangkutan (Denny, Red)," ucapnya. Yang pasti, lanjut Fajar, gugatan sistem pemilu belum dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH). Seusai menjalani persidangan terakhir pada pekan lalu, MK masih menunggu penyerahan kesimpulan para pihak pada Rabu (31/5) mendatang. "Setelah itu, perkara dibahas dan pengambilan keputusan oleh majelis hakim, baru diagendakan sidang pengucapan putusan," ungkapnya. Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menegaskan, pihaknya selaku kader Golkar berharap tidak ada perubahan di Pemilu 2024. Sikap itu juga disampaikan parpol lainnya di parlemen, kecuali PDIP. Terlebih, tahapan pemilu sudah berjalan cukup jauh. "Semua orang sudah mendaftarkan bacalegnya di semua tingkatan," katanya di kantor DPP Partai Golkar Jakarta. (far/c18/hud)

MK akan memutus gugatan sistem pemilu. Apakah tetap proporsional terbuka atau kembali ke tertutup. Seluruh parpol peserta Pemilu 2024 siap.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bacaleg

Berita Terkini