<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/13/Jusuf-Hamka-Dery-Ridwansah-1JPG-4159470252.jpg" alt="Pengusaha Mohammad Jusuf Hamka atau yang akrab disapa Babah Alun saat mendatangi Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (12/8/2024). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengusaha Mohammad Jusuf Hamka atau yang akrab disapa Babah Alun saat mendatangi Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (12/8/2024). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengusaha Mohammad Jusuf Hamka atau yang akrab disapa Babah Alun optimistis kondisi pasar modal dan ekonomi Indonesia segera membaik di tengah aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah. Ia juga meyakini situasi keamanan akan kembali kondusif. Sebab, menurutnya unjuk rasa merupakan hal yang wajar dalam iklim demokrasi. "Optimis dong. Itu kan hanya riak-riak kecil dalam bangsa yang besar, itu biasa. Alam demokrasi, ya kan?" kata Jusuf di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Senin (1/9). Jusuf menambahkan bahwa saat ini kondisi di lapangan tetap terkendali. "Buktinya kemarin saya ke (TPU) Karet Bivak, aman-aman saja, kan? Enggak ada masalah. Insya Allah akan segera selesai kok," ujarnya. Sebagai informasi, Jusuf pada Jumat (29/8) sempat melayat ke pemakaman pengemudi ojek daring (ojol) Affan Kurniawan di TPU Karet Bivak Jakarta.&nbsp;Lebih lanjut, Direktur Utama PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) itu memang mengakui adanya insiden pembakaran fasilitas umum dan penjarahan di beberapa lokasi. Namun ia menilai aparat keamanan mampu segera mengendalikan keadaan. Ia juga menilai pidato Presiden Prabowo beberapa waktu lalu memberi ketenangan bagi pelaku usaha. Dengan dukungan aparat, ia memperkirakan sentimen dari aksi demonstrasi akan mereda dalam pekan ini. "Saya pikir selama TNI sudah keluar, Insya Allah aman semua. Percayakan kepada negara ini," terangnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengimbau pengusaha dan investor tetap tenang dan optimistis menghadapi dinamika sosial politik.&nbsp;"Kita semua punya tanggung jawab moral kepada bangsa ini untuk mempertahankan roda perekonomian agar terus berputar, sehingga lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga," ujar Airlangga. Dirinya juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan, serta menjaga suasana damai dan saling menghormati.&nbsp;"Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban akan sangat membantu mempercepat pemulihan situasi dan meminimalkan dampak negatif terhadap perekonomian," ucapnya.

Pengusaha Mohammad Jusuf Hamka optimistis pasar modal dan ekonomi Indonesia segera membaik di tengah aksi demonstrasi.

Taipan Jalan Tol Jusuf Hamka Optimistis Pasar Modal dan Ekonomi segera Membaik: Selama TNI Keluar, Insya Allah Aman!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/11/Golkar-Bertemu-PSI-Dery-Ridwansah-10JPG-2504778895.jpg" alt="Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bangunan koalisi Partai Golkar untuk Pilkada Serentak 2024, khususnya di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat belum final. Saat ini Golkar baru berkomunikasi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Untuk sementara dari komunikasi tercipta pandangan politik untuk Pilgub Jakarta dan Jawa Barat. Di Pilgub Jakarta, Golkar sepakat dengan PSI dengan mengusung ketua umum partai tersebut, yakni Kaesang Pangarep. Di Pilgub Jakarta, Golkar mengusung kader, yakni Ridwan Kamil sebagai calon petahana. Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengatakan bahwa elektabilitas Ridwan Kamil dalam survei di Pilgub Jabar paling tinggi. &ldquo;Ya otomatis pak RK akan tetap di Jawa Barat,&rdquo; ujar Lodewijk F Paulus kepada wartawan, Kamis (11/7). Sementara untuk di Pilgub Jakarta, kata Lodewijk, Golkar serius mengusung Kaesang yang akan disandingkan dengan kader Golkar, yakni pengusaha Jusuf Hamka. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/11/Golkar-Bertemu-PSI-Dery-Ridwansah-14JPG-159622323.jpg" alt="Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep serta elit partai di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (11/7/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep serta elit partai di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (11/7/2024).</figcaption>
</figure> Duet Kaesang-Jusuf Hamka akan disempurnakan dengan bangunan koalisi bersama parpol lainnya, terutama dalam partai Koalisi Indonesi Maju (KIM). &ldquo;Iya tentunya nanti setelah itu. Kan ini awal tentunya bagaimana ada komunikasi lebih lanjut kemudian ceritanya kan perlu mencari dukungan dari partai lain kemudian setelah itu kita membentuk tim baru dilanjutkan sosialisasi,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan mendukung Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep bila memutuskan maju di Pilgub Jakarta 2024 mendatang. Airlangga menyiapkan kader Golkar untuk mendampingi Kaesang, yaitu Jusuf Hamka alias Babah Alun. Hal itu diungkapkan Airlangga saat Kaesang bersama jajaran PSI mengunjungi markas DPP Golkar di Jakarta Barat. "Apabila kesempatan itu ada dan mas Kaesang siap untuk maju, Partai Golkar akan mendukung," ujar Airlangga di Kantor DPP Golkar, Kamis (11/7).

Di Pilgub Jakarta, Golkar sepakat dengan PSI dengan mengusung Kaesang Pangarep. Di Jawa Barat, Golkar mengusung kader sendiri, Ridwan Kamil.

Golkar-PSI Bangun Koalisi, Usung Kaesang di Pilgub Jakarta, Ridwan Kamil di Pilgub Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/stafsus-kemenkeu-jusuf-hamka-2236389504.jpg" alt="SUDAH KLIR: Jusuf Hamka (kiri) bertemu dengan Yustinus Prastowo kemarin. O" width="100%">
<figcaption>SUDAH KLIR: Jusuf Hamka (kiri) bertemu dengan Yustinus Prastowo kemarin. O</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Perseteruan antara Jusuf Hamka dan Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo soal utang yang tak kunjung dibayar berakhir damai. Jusuf juga batal melaporkan Yustinus ke pihak berwajib dengan dugaan pencemaran nama baik. Perdamaian itu diperoleh setelah keduanya ngopi bareng. Pria yang akrab disapa Babah Alun itu mengaku menyanggupi ajakan Prastowo untuk duduk dan ngopi bareng sembari meluruskan persoalan yang terjadi. &rdquo;Hari ini, 18 Juni 2023, sore menjelang magrib, saya sangat senang diundang Pak Prastowo untuk minum kopi,&rdquo; ucap Jusuf dalam video yang dibagikan kepada awak media kemarin (19/6). Dalam suasana yang guyub, Jusuf dan Prastowo menyatakan telah sama-sama mengerti duduk perkara yang membuat keduanya salah paham. Babah Alun memang diketahui sempat ingin melaporkan Prastowo dengan tudingan pencemaran nama baik. Sebab, muncul sejumlah pemberitaan tentang PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Tbk yang terkait dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). CMNP juga disebut memiliki utang kepada pemerintah. Padahal, Jusuf yang juga bos CMNP sedang menagih utang pemerintah Rp 800 miliar. Yustinus juga sempat mempertanyakan kapasitas Jusuf Hamka yang menagih utang pemerintah. &rdquo;Kami hari ini telah mengerti permasalahan masing-masing. Dan buat kami, ya kita semua teman baik kok sebelumnya. Ya, tolong lah kami enggak usah diadu-adu lagi karena kami sudah saling mengerti dan sudah saling memaafkan,&rdquo; jelasnya. Yustinus pun mengucapkan terima kasih kepada Jusuf yang berkenan memenuhi ajakannya untuk ngopi bareng. &rdquo;Kami sangat senang bisa silaturahmi lagi karena saya bersahabat lama dengan Pak Jusuf, sudah bertemu di banyak forum, dan kami saling mendukung selama ini,&rdquo; tuturnya. Sebagai perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Prastowo juga turut menegaskan bahwa CMNP dan Jusuf Hamka tidak memiliki urusan dengan BLBI. &rdquo;Maka, kami juga ingin menegaskan sekali lagi poin bahwa Pak Jusuf Hamka, CMNP, itu tidak terkait dengan urusan BLBI. Sebagaimana saya sampaikan, tiga entitas yang terkait dengan hak tagih pemerintah itu tidak ada kaitan dengan CMNP dan Pak Jusuf Hamka. Itu klir dan mudah-mudahan dipahami. Jadi, tidak perlu dipersoalkan, diperdebatkan lagi. Sudah kami klarifikasi ke Pak Jusuf,&rdquo; ucapnya. Selain itu, Prastowo menyampaikan terima kasih kepada Jusuf Hamka dan CMNP yang menggalakkan kampanye terkait pembayaran pajak kepada masyarakat Indonesia. Pengusaha jalan tol itu memang diketahui mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty yang digulirkan pemerintah. &rdquo;Kami sangat menghormati, dukungan bantuan selama ini ke pemerintah dalam terutama soal kampanye pajak ini luar biasa dari Pak Jusuf dan perusahaan,&rdquo; ujar Prastowo. Meski begitu, keduanya tak menjelaskan lebih jauh kelanjutan pembayaran utang yang sempat dikeluhkan Jusuf. Jusuf maupun Prastowo memilih untuk move on. &rdquo;Jadi, kami berharap setelah ini kita bisa kembali fokus bekerja dan lebih produktif lagi. Tidak ada hal yang perlu dipersoalkan di publik,&rdquo; jelas Prastowo. (dee/c19/oni)

Perseteruan antara Jusuf Hamka dan Stafsus Kemenkeu Yustinus Prastowo soal utang yang tak kunjung dibayar berakhir damai.

Ngopi Bareng dan Ambil Jalan Damai, Stafsus Menkeu: Jusuf Hamka dan CMNP Tidak Terkait BLBI 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/JKT2-RUU-MK-eca3.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat tersebut beragendakan mendengarkan penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat tersebut beragendakan mendengarkan penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mempersilakan pengusaha Jusuf Hamka untuk menagih utang pemerintah atas perusahaannya secara langsung ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan, nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu, misalnya dengan memo-memo atau surat-surat yang diperlukan, kalau Bapak memerlukan itu," kata Mahfud dalam keterangan pers yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi Kemenkopolhukam RI, Minggu, (11/6). Mahfud menjelaskan, dirinya memang sudah ditugasi oleh Presiden RI Joko Widodo untuk mengkoordinasi pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah itu, lanjut Mahfud, disampaikan secara resmi oleh Presiden Jokowi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei 2022 yang segera ditindaklanjutinya dengan mengeluarkan Keputusan Menkopolhukam Nomor 63 Tahun 2022 pada 30 Juni 2022. Menurut Mahfud, Keputusan Menkopolhukam Nomor 63/2022 tersebut berisikan arahan untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang memiliki piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan untuk membayarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01796885/mahfud-minta-kasus-setoran-bripka-andry-kepada-komandan-agar-diselidiki-polisi">Mahfud Minta Kasus Setoran Bripka Andry Kepada Komandan Agar Diselidiki Polisi</a> "Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lainnya, termasuk dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar," ujarnya. Mahfud juga menambahkan, bahwa Presiden kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet pada tanggal 13 Januari 2023 untuk membayar utang kepada pihak swasta atau rakyat yang sudah menjadi kekuatan hukum tetap. "Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya utang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya utang juga harus membayar. Itu perintah Presiden," katanya. Berkenaan dengan piutang Jusuf Hamka, Mahfud menyatakan mungkin saja ada mengingat daftar utang pemerintah kepada swasta/rakyat begitu banyak. Oleh karena itu, piutang tersebut sebaiknya langsung ditagihkan kepada Kemenkeu yang wajib membayarkannya untuk pemerintah, termasuk apabila Jusuf Hamka merasa memiliki hak. Mahfud menyatakan siap membantu apabila Jusuf Hamka memerlukan bantuan teknis seperti memo atau surat yang diperuntukkan kepada Kemenkeu. "Menurut saya gampang lah itu, ndak perlu memo-memo. Pastikan saja bahwa apa yang saya sampaikan itu memang dari Presiden RI," ujar Mahfud. Sebelumnya, Jusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar Rp 800 miliar kepada perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) yang bermula dari deposito sebesar Rp 78 miliar di Bank Yakin Makmur (Yama) yang dilikuidasi pemerintah pada saat krisis moneter 1998. Pria yang akrab disapa Babah Alun itu mengaku belum mendapatkan kembali uang depositonya setelah pemerintah berdalih bahwa CMNP terafiliasi pemilik Bank Yama, yaitu Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto. Tudingan tersebut dibantah Jusuf Hamka hingga ia mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung dan dimenangkan pada 2015, sehingga pemerintah diwajibkan membayar deposito CMNP di Bank Yama beserta bunganya sebesar 2 persen per bulan. Jusuf Hamka mengaku sudah bersurat dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu medio 2019 - 2020 namun kemudian komunikasi tersendat dan pihak DJKN menyatakan sedang melakukan verifikasi di Kemenkopolhukam. Lantaran proses verifikasi yang sudah berlangsung tiga tahun tanpa hasil, Jusuf Hamka akhirnya kembali bersuara untuk menagih utang pemerintah tersebut.

Lantaran proses verifikasi yang sudah berlangsung tiga tahun tanpa hasil, Jusuf Hamka akhirnya kembali bersuara untuk menagih utang itu,

Mahfud MD Siap Bantu Jusuf Hamka Tagih Utang ke Sri Mulyani

Babah Alun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Babah Alun

Berita Terkini

Taipan Jalan Tol Jusuf Hamka Optimistis Pasar Modal dan Ekonomi segera Membaik: Selama TNI Keluar, Insya Allah Aman!

Golkar-PSI Bangun Koalisi, Usung Kaesang di Pilgub Jakarta, Ridwan Kamil di Pilgub Jabar

Ngopi Bareng dan Ambil Jalan Damai, Stafsus Menkeu: Jusuf Hamka dan CMNP Tidak Terkait BLBI

Mahfud MD Siap Bantu Jusuf Hamka Tagih Utang ke Sri Mulyani

Download Aplikasi JawaPos.com