<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/12/JKT_Pemerintah-Pangkas-Bea-Keluar-CPO_SALMAN-TOYIBI-2-3036717899.jpg" alt="Pekerja mengangkut kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pekerja mengangkut kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Wacana kenaikan Pungutan Ekspor (PE) sawit pada 2026 yang dikaitkan dengan rencana peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50 dinilai berisiko. Kebijakan itu dianggap bisa&nbsp;menghancurkan ekosistem kelapa sawit dari hulu hingga hilir. Pasalnya, akan melemahkan daya saing sawit di pasar global, karena ikut menambah harga ekspor terutama cost, insurance and freight (CIF).&nbsp; Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto mengatakan, tujuan awal dari program biodiesel untuk mengintervensi stabilisasi pasar dan tidak bisa mendominasi hingga B50. &nbsp; "Karena itu, mendesain kebijakan biodiesel hingga sangat dominan adalah sesuatu yang keliru. Jika B50 tetap dipaksakan sementara sumber pendanaannya bertumpu pada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), maka yang akan dikorbankankan adalah petani sawit," kata Mansuetus Darto kepada wartawan pada Selasa (30/12).&nbsp; Akibatnya, amanat UU Perkebunan akan terpinggirkan. Seperti, dana untuk peremajaan, produktivitas, penguatan Sumber Daya Manusia dan bantuan sarana prasarana untuk perkebunan rakyat termasuk dukungan pencapaian sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016833658/biodiesel-b50-belum-siap-diterapkan-julian-mcgill-dorong-pendekatan-adaptif-dan-fleksibel">Biodiesel B50 Belum Siap Diterapkan? Julian McGill Dorong Pendekatan Adaptif dan Fleksibel</a> Saat ini, pungutan ekspor sawit berada di kisaran USD 75&ndash;95 per ton. Angka itu tergantung harga CPO internasional. Harga biosolar sawit sangat tinggi. Hal itulah makanya ada dana yang dikelola BPDP untuk membayar selisih harga dengan solar impor. &nbsp; "POPSI mengingatkan bahwa Dana BPDP sudah terkuras banyak, program untuk petani banyak tersendat dan akan habis pada pertengahan 2026. Pemerintah kemudian berancang-ancang menaikkan PE dan tentu akan berdampak langsung pada harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat Petani," jelasnya.&nbsp; Berdasarkan Studi Serikat Petani Kelapa Sawit tahun 2018 (anggota POPSI), setiap kenaikan pungutan ekspor sebesar USD 50 per ton berkontribusi terhadap penurunan harga TBS petani sekitar Rp 435 per kilogram. Artinya, setiap tambahan beban pungutan akan langsung menggerus pendapatan petani.&nbsp; Ketua Umum APKASINDO Perjuangan Alvian Rahman yang juga anggota POPSI menegaskan petani selalu menjadi pihak yang menanggung dampak akhir kebijakan. &ldquo;Petani tidak menikmati langsung program biodiesel, tetapi selalu diminta membayar mahal melalui turunnya harga Tandan Buah Sawit (TBS). Ini ketimpangan kebijakan yang terus berulang,&rdquo; tegas Alvian Rahman.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/016830294/produksi-solar-berlimpah-usai-rdmp-balikpapan-rampung-kementerian-esdm-rombak-strategi-biodiesel-b50">Produksi Solar Berlimpah usai RDMP Balikpapan Rampung, Kementerian ESDM Rombak Strategi Biodiesel B50</a> Kepala Pusat Pangan, Energi dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov mengatakan, langkah menuju B50 harus didahului dengan evaluasi kebijakan secara komprehensif terhadap implementasi kebijakan sebelumnya. &nbsp; "Rencana kenaikan ke B50 sebaiknya diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan amanat presiden no 132 tahun 2024. Kita harus memahami bahwa kondisi saat ini berbeda dibandingkan saat kebijakan sebelumnya diterapkan," ujar Abra.&nbsp; <h3 class="pf0">Perlu Desain Ulang yang Adil</h3> Mansuetus Darto menegaskan, POPSI sebagai organisasi petani tidak menolak program biodiesel, tetapi menuntut agar kebijakan Biodiesel didesain ulang secara adil, realistis dan dievaluasi secara menyeluruh. &nbsp; POPSI mengusulkan beberapa langkah solusi sebagai berikut. Salah satunya, program biodiesel nasional perlu dirancang lebih adaptif dan berkelanjutan serta menyeimbangkan kepentingan energi, fiskal, dan sektor hulu perkebunan sawit. &nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/016830006/biodiesel-perkuat-energi-nasional-kepastian-hukum-jadi-fondasi-sawit">Biodiesel Perkuat Energi Nasional, Kepastian Hukum jadi Fondasi Sawit</a> Salah satu opsi kebijakan yang dapat diambil Pemerintah adalah penerapan subsidi biodiesel yang lebih terarah, yaitu hanya untuk sektor Public Service Obligation (PSO), dengan batas atas subsidi maksimal sekitar Rp 4.000 per liter. &nbsp; "Pendekatan ini bertujuan menjaga keberlanjutan pendanaan BPDP sekaligus menghindari tekanan berlebihan terhadap harga Crude Palm Oil (CPO) dan TBS petani ketika terjadi lonjakan harga sawit global, sehingga mekanisme pasar tetap berjalan secara sehat," kata Mansuetus Darto.&nbsp; Selain itu, kebijakan bauran biodiesel perlu mengadopsi konsep fleksiblending, dengan B30 sebagai batas minimum dan penyesuaian tingkat blending dilakukan secara dinamis. "Dalam kondisi harga CPO meningkat signifikan dan berpotensi membebani subsidi, tingkat pencampuran biodiesel dapat diturunkan ke batas minimum tersebut," jelas Darto. &nbsp; Sebaliknya, ketika harga CPO melemah dan harga minyak fosil meningkat, blending dapat dinaikkan secara bertahap ke B40 atau lebih tinggi guna meningkatkan daya saing biodiesel dan memperluas serapan CPO domestik.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/016819415/realisasi-penyaluran-biodiesel-121-juta-kl-per-6-november-2025-b40-hemat-devisa-rp-1072-triliun">Realisasi Penyaluran Biodiesel 12,1 Juta KL per 6 November 2025, B40 Hemat Devisa Rp 107,2 Triliun</a> Lebih lanjut peningkatan bauran biodiesel seyogianya dikaitkan langsung dengan kinerja produksi dan produktivitas sawit nasional. Seiring perbaikan produktivitas dan kenaikan produksi CPO nasional&mdash;misalnya menuju 50 juta ton atau hingga 60 juta ton per tahun&mdash;maka berpeluang untuk meningkatkan bauran biodiesel bisa menjadi pilihan kebijakan. Melalui pendekatan ini, program biodiesel tidak hanya bermanfaat sebagai instrumen transisi energi, tetapi juga sebagai langkah kebijakan dalam menopang stabilitas sektor sawit, meningkatkan nilai tambah domestik, serta memberikan manfaat yang lebih seimbang bagi petani, industri, dan negara.&nbsp; Menurut Darto, BPDP tidak boleh menjadi satu-satunya penanggung biaya B50. Dimana, harus ada pembagian beban yang jelas antara BPDP, negara, dan peningkatan efisiensi industri, dengan batas maksimal kontribusi BPDP agar dana petani tetap terlindungi. &nbsp; "Pemerintah seringkali mengklaim bahwa keuntungan negara dari penghematan solar melalui program biodiesel sawit sebesar Rp 135 triliun setiap tahunnya. Karena itu, sharing beban menjadi urgen untuk diputuskan," tandas Darto. (*)

Wacana kenaikan Pungutan Ekspor (PE) sawit pada 2026 yang dikaitkan dengan rencana peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50.

Agar Tetap Terlindungi, Petani Sawit Minta Penyesuaian Kebijakan Biodiesel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/OoQYKStX0voXMUQePOBDiDFuoPLN471Ah6RrwId7-2531189466.jpg" alt="Managing Director Glenauk Economics, Julian Conway McGill berbicara di forum IPOC 2025. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Managing Director Glenauk Economics, Julian Conway McGill berbicara di forum IPOC 2025. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dorongan pemerintah untuk mempercepat adopsi biodiesel B50 memunculkan perdebatan baru di pasar minyak nabati dunia. Langkah ini dinilai dapat memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi pada saat bersamaan memicu kekhawatiran terkait kestabilan pasar sawit serta potensi beban fiskal yang membesar. Pembahasan itu terungkap dalam gelaran Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 di The Westin, Nusa Dua, Bali, Jumat (14/11). Managing Director Glenauk Economics, Julian Conway McGill, menjelaskan bahwa percepatan kebijakan dari B30, berlanjut ke B40, hingga kemudian menargetkan B50, telah membangun ekspektasi yang berlebihan di pasar. Bahkan, ia menilai kondisi tersebut mendorong harga minyak sawit mentah (CPO) tetap berada di level tinggi. &ldquo;Program biodiesel Indonesia terlalu berhasil,&rdquo; ujarnya di Nusa Dua, Jumat (14/11). Menurut McGill, pelaku pasar meyakini permintaan akan terus meningkat sehingga harga sawit sudah terdorong naik bahkan sebelum kebijakan mandatory diterapkan sepenuhnya. Di sisi lain, harga solar global masih rendah sehingga menciptakan selisih biaya yang makin besar.&nbsp; Spread antara harga CPO dan solar itulah yang menjadi komponen biaya terbesar dalam produksi biodiesel. Dengan kondisi tersebut, pembiayaan B40 saja sudah cukup berat, terlebih jika target B50 dipaksakan. Ia memprediksi peningkatan pungutan ekspor (levy) hampir tidak dapat dihindari. Namun langkah tersebut justru bisa melemahkan daya saing ekspor sekaligus mengurangi minat investasi di sektor hulu.&nbsp; McGill menilai produktivitas perkebunan sawit Indonesia belum menunjukkan perbaikan yang bersifat struktural. Sementara pungutan yang tinggi serta persoalan legalitas lahan menjadi faktor yang membuat investor enggan memperluas areal. &ldquo;Tidak ada sektor pertanian bisa meningkatkan produktivitas jika harganya ditekan pajak,&rdquo; tuturnya.&nbsp; Ia memperingatkan bahwa apabila pasokan sawit stagnan sementara konsumsi untuk biodiesel meningkat tajam, maka siklus tekanan akan muncul, yakni volume ekspor menurun, pemasukan levy turun, dan pada akhirnya pungutan harus dinaikkan kembali. Dampaknya akan langsung terasa di pasar utama seperti India dan Pakistan yang sangat peka terhadap harga. Jika harga sawit melonjak, kedua negara itu cenderung beralih ke minyak nabati yang lebih murah. Sementara di Tiongkok dan Eropa, posisi sawit sudah tersisih oleh kuatnya pasokan kedelai dan bertambah ketatnya aturan keberlanjutan. Dari perspektif industri, McGill juga menyebut kapasitas produksi biodiesel domestik belum sepenuhnya siap untuk mendukung pencampuran B50. Namun ia juga mengakui keunggulan teknis Indonesia dalam mencapai kadar campuran tinggi. &ldquo;Dulu B10 saja dianggap mustahil. Kini B40 sudah berjalan. Itu pencapaian luar biasa,&rdquo; tukas dia. Kendati demikian, secara ekonomi ia menilai percepatan menuju B50 seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang lebih adaptif. Ia mengusulkan mekanisme mandatory yang fleksibel, serupa dengan kebijakan campuran gula-etanol di Brasil.&nbsp; Pemerintah bisa mengatur volume serapan biodiesel berdasarkan naik turunnya harga CPO dan solar. Ketika harga sawit tinggi, penggunaan biodiesel dikurangi, saat harga rendah, serapan diperbesar. Dengan pengaturan waktu yang tepat. McGill menegaskan bahwa kesuksesan bukan ditentukan oleh seberapa cepat B50 diwujudkan.&nbsp; &ldquo;Pertanyaannya bukan apakah Indonesia bisa melakukannya, tetapi apakah sebaiknya dilakukan sekarang,&rdquo; kata dia.&nbsp; Di tengah dorongan besar menuju transisi energi, pandangan McGill menekankan satu hal. Keberhasilan program biodiesel tidak semata ditentukan oleh tingginya kadar campuran, tetapi oleh keseimbangan antara aspek energi, fiskal, industri, dan dinamika pasar global. &nbsp; &nbsp;

Dorongan pemerintah untuk adopsi biodiesel B50 memunculkan perdebatan terkait dampak pada pasar sawit dan fiskal.

Biodiesel B50 Belum Siap Diterapkan? Julian McGill Dorong Pendekatan Adaptif dan Fleksibel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/B1E29A0F-B082-4222-A5BA-0758244B48D2-701813308.jpeg" alt="Julian Conway McGill saat menyampaikan paparan di hari kedua IPOC. (Miftahuddin/Radar Bali)" width="100%">
<figcaption>Julian Conway McGill saat menyampaikan paparan di hari kedua IPOC. (Miftahuddin/Radar Bali)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana pemerintah mempercepat penerapan biodiesel B50 memicu diskusi tajam di pasar minyak nabati global. Di satu sisi, Indonesia ingin memperkuat kemandirian energi. Namun di sisi lain, percepatan ini dinilai mulai menekan stabilitas pasar sawit dan menimbulkan risiko fiskal yang tidak ringan. Dalam wawancara di sela IPOC 2025 yang digelar di BICC The Westin Nusa Dua, Bali, Managing Director Glenauk Economics Julian Conway McGill menyebut percepatan dari B30, B40, hingga menuju B50 telah menciptakan ekspektasi pasar yang berlebihan. Menurut dia, hal itu membuat harga minyak sawit mentah (CPO) tetap tinggi. &ldquo;Program biodiesel Indonesia terlalu berhasil,&rdquo; ujarnya di Nusa Dua, Jumat (14/11/2025). McGill mengatakan, pasar yakin permintaan akan naik sehingga harga sawit didorong naik bahkan sebelum mandatory diterapkan sepenuhnya. &ldquo;Masalahnya, harga solar global justru rendah sehingga selisih biaya makin lebar.&rdquo; Spread harga CPO&ndash;solar tersebut menjadi komponen terbesar dalam biaya biodiesel. Kondisi ini membuat pembiayaan B40 saja dinilai sudah berat, apalagi B50. McGill menilai kenaikan levy hampir tak terhindarkan, namun itu justru menekan daya saing ekspor dan meredam insentif investasi di sektor hulu. Dia menyoroti bahwa produktivitas sawit Indonesia tidak menunjukkan tren peningkatan struktural. Pungutan ekspor yang tinggi dan persoalan legalitas lahan membuat investor enggan melakukan penanaman baru. &ldquo;Tidak ada sektor pertanian bisa meningkatkan produktivitas jika harganya ditekan pajak,&rdquo; katanya. McGill pun mengingatkan dampak apabila terjadi stagnasi produksi namun di saat bersamaan terjadi kenaikan biofuel. &ldquo;Jika produksi stagnan sementara konsumsi biodiesel naik cepat, siklusnya menjadi berat: ekspor turun, pendapatan levy turun, pungutan harus naik lagi.&rdquo; Dampak paling terasa ada di pasar utama seperti India dan Pakistan, yang sangat sensitif pada perubahan harga. Dengan kenaikan harga sawit, negara-negara itu cenderung berpindah ke minyak nabati lain. Di Tiongkok dan Eropa, sawit sudah kalah bersaing karena pasokan kedelai besar dan regulasi yang semakin ketat. Sementara itu, dari sisi industri, kapasitas produksi biodiesel dalam negeri juga dinilai belum sepenuhnya siap. &ldquo;Sebelum B50 benar-benar jalan, dibutuhkan investasi kapasitas yang cukup besar,&rdquo; tutur McGill. Meski demikian, dia mengakui keunggulan teknis Indonesia dalam mencapai tingkat campuran tinggi. &ldquo;Dulu B10 saja dianggap mustahil. Kini B40 sudah berjalan. Itu pencapaian luar biasa.&rdquo; Namun secara ekonomi, dia menilai percepatan menuju B50 lebih tepat dilakukan dengan pendekatan yang lebih fleksibel. McGill mengusulkan skema mandatory fleksibel, mirip kebijakan gula&ndash;etanol di Brasil. Pemerintah bisa menyesuaikan volume biodiesel sesuai fluktuasi harga CPO dan solar. Jika harga sawit tinggi, serapan biodiesel dikurangi; jika harga turun, serapan diperbesar. &ldquo;Dengan timing yang tepat, Indonesia bisa mendapatkan biodiesel empat kali lebih banyak untuk biaya yang sama,&rdquo; katanya. Secara teknis, McGill menyebut kecepatan penerapan B50 bukanlah ukuran keberhasilan. &ldquo;Pertanyaannya bukan apakah Indonesia bisa melakukannya, tetapi apakah sebaiknya dilakukan sekarang,&rdquo; ujarnya. &ldquo;Keamanan energi lebih efektif dicapai dengan momentum yang tepat, bukan dengan melaju secepat mungkin.&rdquo; tambahnya. Di tengah ambisi besar transisi energi, peringatan McGill memberikan satu pesan penting: keberhasilan program biodiesel tidak hanya ditentukan oleh tingginya angka campuran, tetapi oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara energi, fiskal, industri, dan pasar global. (*)

Managing Director Glenauk Economics Julian Conway McGill menyebut percepatan dari B30, B40, hingga menuju B50 telah menciptakan ekspektasi

Peringatan dari Analis Global: Penerapan B50 Harus Pertimbangkan Risiko Fiskal dan Pasar Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/262FFC5F-BA64-45F1-8171-8D643EBF508B-2473775739.jpeg" alt="Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiyani Dewi (jilbab hijau) saat menjadi pembicara di IPOC 2025. (Mifta/Radar Bali)" width="100%">
<figcaption>Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiyani Dewi (jilbab hijau) saat menjadi pembicara di IPOC 2025. (Mifta/Radar Bali)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa implementasi mandatori campuran biodiesel B50 belum tentu diwajibkan bagi seluruh produsen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Pemerintah saat ini masih mengkaji berbagai variabel teknis, ekonomi, dan kesiapan industri sebelum menetapkan skenario final. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiyani Dewi, menyatakan pemerintah tengah menuntaskan sejumlah kajian, mulai dari teknoekonomi, teknis, hingga perhitungan harga pokok produksi (HPP) dan harga indeks pasar (HIP). &ldquo;Semua tergantung kesiapan teknis dan hasil kajian yang sedang berlangsung,&rdquo; ujarnya dalam IPOC 2025 di BICC The Westin Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025). Eniya menjelaskan bahwa mulai beroperasinya Kilang Balikpapan pada November turut menciptakan dinamika baru. Produksi solar nasional diperkirakan mengalami surplus 6&ndash;9 juta kiloliter, yang berpotensi diekspor atau diserap domestik. &ldquo;Hitungan surplusnya harus dihitung ulang,&rdquo; katanya. Salah satu opsi yang tengah dibahas pemerintah adalah penyesuaian kadar campuran biodiesel untuk pasar non-subsidi. Pemerintah hanya memberikan biosolar bersubsidi untuk pengguna yang menjalankan Public Service Obligation (PSO). Sementara biosolar non-PSO diserahkan kepada mekanisme pasar. Menurut Eniya, penurunan campuran di pasar non-subsidi dapat menjaga ketersediaan bahan baku untuk implementasi B50 di segmen subsidi. &ldquo;Produktivitas CPO tahun depan tidak tumbuh signifikan. Kalau B50 mau diimplementasikan, harus ada penyesuaian,&rdquo; jelasnya. Eniya menegaskan bahwa tujuan utama program biodiesel, yakni menjaga harga sawit, mengurangi emisi, serta menciptakan lapangan kerja, tetap menjadi prioritas. Namun kebijakan harus mengikuti kapasitas riil industri dan pasokan. &ldquo;Kalau untuk B50 harus buka lahan sampai 2 juta hektare, itu tidak mungkin dilakukan cepat. Kebijakan akan disesuaikan dengan kondisi supply, volume, dan harga,&rdquo; ujarnya. Dia memastikan implementasi B50 akan dilakukan bertahap dan terukur dengan prinsip &ldquo;clear and clean&rdquo;, termasuk memastikan kesiapan seluruh pemangku kepentingan dari hulu hingga pengguna akhir. Dalam pidato pembukaan IPOC 2025, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengapresiasi keberlanjutan kebijakan biofuel seperti B35 dan B40 yang dinilainya sebagai &ldquo;mahakarya tata kelola yang cerdas&rdquo;. &ldquo;Kebijakan ini menciptakan fondasi permintaan domestik, menurunkan emisi, dan menyediakan jaring pengaman bagi petani. Ini kebijakan yang brilian secara nasional,&rdquo; kata Eddy. (*)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa implementasi mandatori campuran biodiesel B50 belum tentu diwajibkan bagi

Persiapan Mandatori B50 Harus Clear and Clean

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/RDMP-balikpapan-2030533108.jpg" alt="RDMP Balikpapan. (dok. Pertamina)" width="100%">
<figcaption>RDMP Balikpapan. (dok. Pertamina)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa kewajiban penerapan biodiesel B50 belum tentu diberlakukan serentak untuk seluruh produsen solar. Pemerintah masih menilai berbagai aspek teknis, ekonomi, hingga kesiapan industri sebelum memutuskan formulasi kebijakan final. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM, Eniya Listiyani Dewi, menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyelesaikan serangkaian kajian, mulai dari studi teknoekonomi, evaluasi teknis, hingga penetapan harga pokok produksi (HPP) dan harga indeks pasar (HIP). "Semua tergantung kesiapan teknis dan hasil kajian yang sedang berlangsung," ujarnya saat berbicara dalam IPOC 2025 di The Westin Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11). Menurut Eniya, mulai beroperasinya Kilang Balikpapan pada November memengaruhi struktur pasokan solar nasional. Dengan tambahan kapasitas produksi, Indonesia diperkirakan memiliki surplus 6&ndash;9 juta kiloliter, yang dapat dipasarkan ke luar negeri atau digunakan di dalam negeri. "Hitungan surplusnya harus dihitung ulang," katanya. Salah satu opsi yang tengah ditelaah pemerintah adalah penyesuaian tingkat pencampuran biodiesel untuk segmen non-subsidi.&nbsp;Saat ini, biosolar bersubsidi hanya diberikan untuk pengguna yang termasuk Public Service Obligation (PSO), sedangkan solar non-PSO mengikuti mekanisme pasar. Eniya menjelaskan bahwa pengurangan komposisi biodiesel pada pasar non-subsidi dapat menjaga ketersediaan bahan baku agar implementasi B50 di sektor subsidi tetap berjalan. "Produktivitas CPO tahun depan tidak tumbuh signifikan. Kalau B50 mau diimplementasikan, harus ada penyesuaian," jelasnya. Ia menekankan bahwa sasaran utama program biodiesel yakni menjaga stabilitas harga sawit, menekan emisi, dan memperluas kesempatan kerja. Dengan tetap menjadi arah kebijakan. Namun, seluruh keputusan harus menyesuaikan kemampuan industri dan pasokan aktual. "Kalau untuk B50 harus buka lahan sampai 2 juta hektare, itu tidak mungkin dilakukan cepat. Kebijakan akan disesuaikan dengan kondisi supply, volume, dan harga," ujarnya. Eniya menambahkan bahwa penerapan B50 akan dilaksanakan secara bertahap dan hati-hati melalui prinsip&nbsp;clear and clean, termasuk memastikan kesiapan pihak terkait dari hulu hingga konsumen akhir.&nbsp;Sementara itu, dalam sambutan pembukaan IPOC 2025, Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menyatakan apresiasi terhadap keberlanjutan program biofuel seperti B35 dan B40 yang menurutnya merupakan mahakarya tata kelola yang cerdas. "Kebijakan ini menciptakan pondasi permintaan domestik, menurunkan emisi, dan menyediakan jaring pengaman bagi petani. Ini kebijakan yang brilian secara nasional," kata Eddy. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut bisa terkendala jika kebijakan lintas sektor tidak harmonis. "Seruan kami jelas, berikan kami sinergi, bukan kejutan. Kita membutuhkan lingkungan regulasi yang stabil dan dapat diprediksi," ujarnya.&nbsp;

Kementerian ESDM menegaskan bahwa penerapan biodiesel B50 bergantung pada kesiapan industri dan kajian yang sedang berlangsung.

Produksi Solar Berlimpah usai RDMP Balikpapan Rampung, Kementerian ESDM Rombak Strategi Biodiesel B50

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/ghLaHSWu7dCvy4oAtfEVFxjwLqWQ0LTwXCRCspAS-3820144954.jpg" alt="Ketua Program International Trade &amp; Finance Petra Christian University, Elisa Tjondro menanggapi rencana pemerintah stop impor solar mulai 2026. (UK Petra)" width="100%">
<figcaption>Ketua Program International Trade &amp; Finance Petra Christian University, Elisa Tjondro menanggapi rencana pemerintah stop impor solar mulai 2026. (UK Petra)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Indonesia berencana menghentikan impor solar secara total mulai 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia baru-baru ini.&nbsp; "Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, 2026, Insya Allah kita enggak akan impor solar lagi," tutur Bahlil setelah menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11). Sebaliknya, Indonesia akan mulai menerapkan Biodiesel B50 dengan campuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit. Langkah pemerintah menyetop impor solar ini pun menyita perhatian masyarakat.&nbsp; Ketua Program International Trade &amp; Finance Universitas Kristan Petra, Elisa Tjondro menilai kebijakan ini strategis untuk jangka panjang. Namun perlu persiapan komprehensif agar tidak memicu gejolak ekonomi. "Dari sisi jangka panjang, kebijakan ini strategis menuju kemandirian energi, mengurangi dampak fluktuasi harga minyak global terhadap stabilitas ekonomi, serta menghemat devisa negara," ujar Elisa di Surabaya, Selasa (11/11). Namun, keberhasilan kebijakan stop impor solar juga sangat bergantung pada kesiapan produksi kilang domestik dan distribusi biodiesel. Agar tidak menimbulkan tekanan inflasi atau gangguan pasokan energi.&nbsp; "Untuk jangka pendek, kebijakan ini tergolong cukup ambisius. Banyak hal yang harus disiapkan pemerintah sebelum menerapkan. Dari segi teknis, logistik, hingga kebijakan harga," lanjutnya.&nbsp; Semua itu harus dipersiapkan dengan matang agar ketika kebijakan tersebut diterapkan, tidak terjadi gejolak ekonomi di dalam negeri. Pemerintah juga perlu menggandeng berbagai stakeholders.&nbsp; Mulai dari pemerintah pusat dan daerah, industri kelapa sawit, industri minyak dan gas bumi, jasa transportasi, logistik, dan stakeholders stakeholders terkait. Tidak kalah penting adalah mengukur dampak negatif jangka panjang.&nbsp; "Pemerintah juga perlu memberikan waktu adaptasi bagi stakeholders. Saya katakan banyak persiapan yang harus dilakukan agar kebijakan ini berjalan lancar dan tidak berdampak buruk terhadap neraca perdagangan Indonesia," pungkas Elisa.

Pemerintah Indonesia akan hentikan impor solar mulai 2026 dan menggantinya dengan Biodiesel B50, dampak ekonomi jadi perhatian.

Rencana Stop Impor Solar Mulai 2026 Dinilai jadi Langkah Strategis, Pakar: Butuh Persiapan Matang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/28/gapki2-2860451786.jpg" alt="Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memproyeksikan harga crude palm oil atau CPO akan mengalami kenaikan pada tahun depan. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memproyeksikan harga crude palm oil atau CPO akan mengalami kenaikan pada tahun depan. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memproyeksikan harga crude palm oil atau CPO akan mengalami kenaikan pada tahun depan. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menerapkan mandatori pencampuran biodiesel 50 persen. Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menjelaskan, pelaksanaan B50 akan mendorong permintaan sawit dalam negeri, sehingga harga CPO berpotensi naik. &ldquo;Dan itu artinya bahwa itu akan menjadi kenaikan produksi dengan asumsi memang semuanya dalam kondisi normal ya. Normal dalam arti ya semuanya kondusif kan gitu,&rdquo; kata Eddy dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (28/10). Dia menjelaskan, pasar akan memberikan respon yang tak pesimis, meskipun terdapat kekhawatiran bahwa B50 akan meningkatkan harga. Dia menilai, implementasi B50 akan memperkuat sisi fundamental sisi industri nasional akibat mendorong penyerapan domestik. &ldquo;Pasti akan terjadi sedikit pasar agak kuatir dengan kenaikan B50 itu pasti akan meningkatkan harga. Nah berapa harganya mungkin nanti di IPOC lah kira-kira seperti apa,&rdquo; jelas dia. Kemungkinan kenaikan harga ini tentu akan diperkuat jika memang suplai minyak nabati lain seperti minyak kedelai, minyak kelapa, dan lainnya kurang bagus. Terlebih saat ini, CPO bukan satu-satunya bahan yang digunakan untuk penggunaan biodiesel. Hal ini juga sempat terjadi pada 2024 lalu di mana harga minyak sawit sempat lebih tinggi dibanding minyak nabati lainnya, yang mengakibatkan angka ekspor turun. &ldquo;Apa yang terjadi? Nah ini kan ekspor kita juga turun di tahun 2024. Mengapa? Mereka membeli minyak nabati lain yang mereka bisa gantikan.Nah tetapi kemungkinan yang terjadi akan terjadi kenaikan, kenapa kenaikannya nanti kita lihat di IPOC,&rdquo; tukasnya. &nbsp;

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia memproyeksikan harga CPO akan naik tahun depan seiring kebijakan B50 pemerintah.

GAPKI Perkirakan Implementasi B50 Bakal Kerek Harga CPO Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/25/bahlil-subroto-4127520284.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat acara pemberian Penghargaan Subroto 2025, di Jakarta, Jumat (25/10). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat acara pemberian Penghargaan Subroto 2025, di Jakarta, Jumat (25/10). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan tengah mencari formulasi supaya penerapan 50 persen campuran solar dan biodiesel (B50) pada tahun 2026 tidak terlalu mahal. &lrm;Bahlil menyatakan, formulasi tersebut dirumuskan pihaknya bersama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) agar penerapan B50 nanti tidak memberikan biaya&nbsp;(cost)&nbsp;yang lebih besar. &lrm;"Kalau B50 itu akan meningkatkan&nbsp;cost. Sekarang aja dari B35 menuju B40 ada terjadi perbedaan. Tapi tidak apa-apa, saya dengan BPDPKS lagi mencari formulasi. Boleh B50 tapi harganya tidak boleh naik terlalu banyak, sekarang kita lagi cari celahnya untuk bisa kita&nbsp;clear-kan," ujarnya saat acara pemberian Penghargaan Subroto 2025, di Jakarta, Jumat (25/10). &lrm;"Saya tahu ini tantangannya besar, terutama bagi kontraktor, pengusaha tambang," kata Bahlil lagi. &lrm;Adapun pihaknya mencatat pemanfaatan biodiesel untuk domestik sampai dengan September 2025 sebesar 10,57 juta kiloliter (KL) dari target produksi 15,6 juta KL. &lrm;Saat ini, implementasi B40 sepanjang 2025 menghemat devisa sebesar Rp 93,43 triliun. Implementasi B40 juga meningkatkan nilai tambah CPO sebesar Rp 14,72 triliun, menyerap tenaga kerja sebanyak 1,33 juta orang, serta penurunan emisi karbon hingga 28 juta ton. &lrm;Sebelumnya, Bahlil mengatakan akan memberi insentif bagi perusahaan yang membangun pabrik etanol di Indonesia guna mendukung rencana mandatori bioetanol 10 persen (E10) pada 2027.&nbsp;"Pasti ada insentif. Bisa ada&nbsp;tax holiday, kemudian pasarnya ada," kata&nbsp;Bahlil ketika dijumpai setelah Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi, beberapa waktu lalu. &lrm;Bahlil mengungkapkan terdapat kemungkinan masuknya investor dari Brasil terkait pembangunan pabrik etanol. &lrm;Akan tetapi, masuknya investor dari Brasil masih berada di tahap diskusi setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dengan Brasil. &lrm;Dirinya juga memutuskan rencana untuk berhenti mengimpor solar pada semester II 2026, setelah pemerintah mengeluarkan keputusan untuk mengimplementasikan B50.

"Sekarang aja dari B35 menuju B40 ada terjadi perbedaan. Tapi tidak apa-apa, saya dengan BPDPKS lagi mencari formulasi," kata Bahlil.

Rumuskan Formulasi B50 Bareng BPDPKS, Bahlil: Harganya Tidak Boleh Naik Terlalu Banyak

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/24/Gyc1XQhnJzITo57cvzyxzRN2rvvZmjA5MhQW1x28-1565451937.jpg" alt="Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sabarudin (kiri). Dia mengatakan petani sawit bakal terdampak kebijakan B50 yang diterapkan pemerintah. (Dokumentasi SPKS)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sabarudin (kiri). Dia mengatakan petani sawit bakal terdampak kebijakan B50 yang diterapkan pemerintah. (Dokumentasi SPKS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah berencana menambah campuran biodisel menjadi B50. Kebijakan tersebut menuai kritik dan keberatan dari kelompok petani sawit. Pasalnya kebijakan B50 bisa membuat harga tandan buah segar (TBS) sawit jatuh di pasar. Ujungnya petani sawit jadi pihak yang dirugikan. Sorotan tersebut disampaikan Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sabarudin. Meskipun bertujuan mempercepat transisi energi hijau, kebijakan B50 dinilai berpotensi menimbulkan efek domino bagi industri sawit dan kesejahteraan petani kecil. Tidak hanya ekspor yang berisiko turun hingga 5 juta ton. Dampak lainnya adalah harga TBS sawit di tingkat petani pun terancam jatuh. Sabarudin mengingatkan bahwa kebijakan B50 hampir pasti akan diikuti dengan kenaikan Pungutan Ekspor (PE) yang saat ini berada di kisaran 10 persen. Tujuannya untuk menutup subsidi biodiesel. Namun, menurutnya, beban finansial justru akan beralih ke pundak petani. &ldquo;Kalau kadar biodiesel dinaikkan ke B50, otomatis tarif PE juga naik. Akibatnya harga TBS bisa turun antara Rp 1.000 hingga Rp 2.000 per kilogram," kata Sabarudin dalam keterangannya, Jumat (24/10). Artinya, beban subsidi biodiesel justru ditanggung oleh petani sawit. Padahal seharusnya petani sawit ini menerima manfaat. Mengutip kajian Pranata UI, wajar jika SPKS sangat khawatir dengan program B50 tersebut. Pasalnya setiap kenaikan 1 persen tarif PE, berpotensi menekan harga TBS sekitar Rp 333 per kg. Maka ketika pemerintah menaikkan PE hingga 15,17 persen untuk mendanai program B50, maka harga sawit di tingkat petani bisa anjlok hingga Rp 1.725 per kg. &ldquo;Dampak ini paling berat bagi petani swadaya yang tidak punya posisi tawar," tambah Sabarudin. Dia menjelaskan, petani sawit akan menanggung rugi. Tanpa pernah ikut menikmati keuntungan dari program biodiesel yang digadang-gadang pro rakyat. Sabarudin menegaskan, SPKS tidak menolak kebijakan energi hijau. Karena dampaknya untuk lingkungan juga. Namun dia mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendanaan dan distribusi manfaat program biodiesel. Karena kalau tanpa pembenahan, kebijakan transisi energi itu justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru di sektor sawit. Sementara itu Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menilai kebijakan B50 harus didasarkan pada evaluasi komprehensif. Khususnya terhadap dampak dari program B40 yang saat ini berjalan. Dia menekankan sebelum mengambil langkah lebih jauh, pemerintah perlu memastikan apakah implementasi B40 sudah memberikan hasil sesuai harapan. Bagi dia, pemerintah harus melihat bagaimana dampak terhadap peningkatan produksi di sisi hulu dan peningkatan nilai tambah industri. "Termasuk juga peningkatan kesejahteraan petani. Pemerintah harus melakukan asesmen terhadap dampak dari kebijakan B40 yang saat ini telah dilakukan," ujarnya. Jangan sampai rencana kebijakan B50 justru memperlebar kesenjangan. Dia menilai kajian dari Pranata UI sudah cukup menggambarkan potensi dan risiko besar yang akan dihadapi bila kebijakan ini dipaksakan. Padahal secara kapasitas produksi, industri biodiesel nasional baru mampu menghasilkan sekitar 16,7 juta kiloliter. Sehingga masih ada gap 14 persen dari kebutuhan aktual. Sehingga jika program B50 diterapkan, kebutuhan produksi melonjak menjadi sekitar 19 juta kiloliter. Artinya, kapasitas industri belum siap sepenuhnya menghadapi lonjakan permintaan bahan bakar nabati tersebut. Kondisi ini jadi tantangan serius yang perlu diperhitungkan dengan matang oleh pemerintah. Dia juga menyoroti problem mendasar dalam kebijakan biofuel Indonesia. Yaitu lemahnya reformasi subsidi bahan bakar minyak, terutama solar. Berdasarkan data Indef, 96 persen subsidi solar justru dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak. &ldquo;Kita masih menghadapi masalah risiko kenaikan beban subsidi untuk menutup selisih harga antara biofuel dengan solar," tambahnya. Di sisi lain, terdapat dilema besar dalam menjaga keseimbangan antara kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) dan perlindungan terhadap petani. Pemerintah perlu menemukan mekanisme agar harga CPO domestik tetap kompetitif, tanpa menekan petani swadaya. Salah satu solusi yang ditawarkan Indef adalah menetapkan ceiling dan floor price untuk tandan buah segar (TBS). Sehingga harga di tingkat petani tidak ikut tertekan saat fluktuasi terjadi di pasar global. "Kebijakan biodiesel, tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak," tandasnya. Pemerintah perlu memastikan bahwa industri, produsen, dan konsumen sama-sama mendapatkan manfaat yang adil. Dalam konteks ini, kebijakan B50 seharusnya tidak hanya dilihat sebagai proyek energi. Tetapi juga sebagai strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan B50 pemerintah Indonesia terancam merugikan petani sawit dengan penurunan harga tandan buah segar.

Diyakini Bikin Harga Tandan Buah Segar Jatuh, Kebijakan B50 Dapat Penolakan dari Petani Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/empat-poin-kesepakatan-kemenhub-dan-pengusaha-soal-b20_m_.jpg" alt="Ilustrasi Biodiesel B20" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Biodiesel B20</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah merencanakan kebijakan biodiesel B50 pada 2026. Kebijakan itu dinilai bisa mengancam industri sawit nasional di tengah lemahnya daya saing sawit Indonesia di pasar global.&nbsp; Guru Besar IPB University Bayu Krisnamurthi mengatakan, kebijakan yang tidak didasari perhitungan matang berpotensi membahayakan keberadaan sektor sawit nasional. "Sudah sejak beberapa tahun ini Indonesia bukan hanya stagnan produksi sawit tapi juga stagnan investasi karena kebijakan yang tidak menentu," kata Bayu baru-baru ini.&nbsp; Pendapat itu dikemukakannya dalam Forum Focus Group Discussion (FGD) bertajuk &ldquo;Keseimbangan Kebijakan Energi dalam Implementasi Mandatori Biodiesel di Indonesia&rdquo; yang diselenggarakan Sekolah Kajian Stratejik dan Global Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (Pranata UI) di Jakarta, Jumat (17/10).&nbsp; Menurut Bayu, rencana kenaikan B40 ke B50 akan menambah beban subsidi, menekan ekspor, menaikkan harga minyak goreng, dan pada akhirnya menggerus daya saing sawit. "Itu akan menjadi genta kematian bagi industri sawit Indonesia,&rdquo; ungkap Bayu.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016705887/pendapatan-negara-merosot-imbas-turunnya-harga-batu-bara-dan-sawit-di-global">Pendapatan Negara Merosot Imbas Turunnya Harga Batu Bara dan Sawit di Global</a> Untuk diketahui hasil kajian Pranata UI menekankan pentingnya penerapan kebijakan biodiesel nasional secara terukur, adaptif, dan berbasis data ilmiah guna memperkuat agenda transisi energi hijau pemerintah. Kebijakan yang mempertimbangkan seluruh faktor serta parameter pada industri kelapa sawit Indonesia secara ilmiah akan mendukung efektivitas upaya membangun kemandirian energi lewat peningkatan mandatori pencampuran biodiesel dari B40 ke B50. &nbsp; Indonesia sebagai produsen dan konsumen minyak sawit terbesar di dunia dengan produksi 48,2 juta ton (54%) dari pasokan global menghadapi tantangan serius dalam mendukung mandatori biodiesel B50. Kebutuhan produksi domestik diperkirakan harus naik hingga 59 juta ton per tahun, sementara produksi 2025 hanya diproyeksikan 49,5 juta ton. Ketimpangan ini berpotensi mengganggu pasokan dalam negeri dan menekan ekspor. &nbsp; Simulasi menunjukkan penghematan devisa impor solar sebesar Rp 172,35 triliun, tetapi potensi kehilangan devisa akibat turunnya ekspor CPO bisa mencapai Rp 190,5 triliun. Kondisi ini dapat memperlemah neraca perdagangan, cadangan devisa, dan stabilitas nilai tukar rupiah. Apalagi saat ini harga CPO Indonesia sudah lebih tinggi dari minyak nabati lain, mendorong negara importir seperti India beralih ke komoditas pesaing.&nbsp; Kenaikan mandatori biodiesel B50 juga berdampak pada harga domestik. Harga minyak goreng diperkirakan naik hingga 9 persen dan TBS naik sekitar Rp 618 per kilogram akibat meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel. Namun, lonjakan subsidi untuk menjaga keekonomian program akan menjadi beban fiskal besar. Jika tarif pungutan ekspor CPO dinaikkan dari 10% menjadi 15,17%, harga TBS di tingkat petani berpotensi tertekan hingga Rp 1.725 per kilogram. Dampak terberat akan dirasakan petani swadaya yang memiliki posisi tawar lemah dalam rantai pasok sawit.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016494970/pengamen-gagalkan-aksi-preman-bertato-curi-besi-scaffolding-stager-di-duren-sawit">Pengamen Gagalkan Aksi Preman Bertato Curi Besi Scaffolding Stager di Duren Sawit</a> Terkait hasil riset di atas, Pranata UI merekomendasikan agar seluruh pemangku kepentingan mempertimbangkan seksama kapasitas produksi sawit nasional, daya saing ekspor, dan kesejahteraan petani agar manfaat program ini terasakan secara menyeluruh. &nbsp; Lebih jauh Bayu Krisnamurthi menilai kondisi industri sawit Indonesia saat ini tengah lesu. Daya saing sawit Indonesia di pasar global juga semakin tergerus. Harga CPO saat ini sekitar USD 300 lebih mahal dari minyak kedelai, sementara negara-negara konsumen mulai mencari alternatif pengganti sawit. &nbsp; Dalam analisisnya, penerapan mandatori biodiesel B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO domestik hingga 4 juta ton, menekan ekspor sekitar 5 juta ton, dan berpotensi mengurangi nilai ekspor hingga Rp 190 triliun. Di sisi lain, tambahan subsidi yang dibutuhkan mencapai Rp 46,45 triliun, atau naik Rp 10&ndash;12 triliun dari skema sebelumnya.&nbsp; Meskipun ada potensi penghematan impor solar sekitar Rp 172 triliun, Bayu memperkirakan Indonesia tetap mengalami kehilangan devisa sekitar Rp 18 triliun. Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini akan memicu kenaikan harga minyak goreng dan TBS. Harga CPO dunia diperkirakan dapat naik hingga USD 150 per ton, dan harga TBS naik sementara Rp 600 per kilogram, namun dapat anjlok hingga Rp 1.700 per kilogram jika subsidi habis dan pungutan ekspor dinaikkan. Kenaikan harga minyak goreng diperkirakan mencapai Rp 1.900 per liter.&nbsp; Bayu meragukan urgensi peningkatan porsi biodiesel di tengah tren global menuju teknologi otomotif dan pembangkit non-mesin bakar. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak lagi sejalan dengan arah perkembangan energi dunia. Bayu mengaku sependapat dengan hasil riset yang mendorong agar kebijakan biodiesel dirancang lebih adaptif dan didasarkan pada data yang kuat. &nbsp; "Kita perlu keseimbangan antara target energi, ekspor, dan kesejahteraan petani. Sawit Indonesia ini luar biasa kuat, tidak mungkin kalah, kecuali kalau kita sendiri yang membuatnya kalah,&rdquo; tandas Bayu yang juga mantan Wakil Menteri Perdagangan itu.

Pemerintah merencanakan kebijakan biodiesel B50 pada 2026. Kebijakan itu dinilai bisa mengancam industri sawit nasional.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#b50

Berita Terkini