<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/25/IMG-20260225-WA0017-2090425693.jpg" alt="Purnomo Yusgiantoro Center menggelar PYC Talks Vol. 1 membahas analisis rantai pasok biodiesel nasional. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Purnomo Yusgiantoro Center menggelar PYC Talks Vol. 1 membahas analisis rantai pasok biodiesel nasional. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) menyelenggarakan kegiatan &ldquo;PYC Talks Volume 1&rdquo; bertema Diseminasi Studi: Analisis Rantai Pasok Biodiesel di Kantor PYC, Jakarta Selatan. Forum ini menjadi ruang pemaparan hasil kajian mendalam terkait dinamika rantai pasok biodiesel nasional sekaligus perumusan rekomendasi kebijakan untuk mendukung swasembada energi. Ketua Umum PYC, Filda C. Yusgiantoro, menegaskan bahwa pengembangan biodiesel merupakan opsi strategis untuk menekan impor energi. &ldquo;Pengembangan biodiesel adalah langkah penting untuk mengurangi ketergantungan impor minyak,&rdquo; ujarnya. Ia menambahkan, keberhasilan kebijakan biodiesel sangat ditentukan oleh regulasi dan koordinasi lintas sektor. &ldquo;Tantangan rantai pasok harus diatasi dari hulu hingga hilir,&rdquo; katanya, merujuk pada isu produktivitas lahan, alokasi CPO, hingga kesiapan infrastruktur distribusi. Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Edi Wibowo, dalam keynote speech menyampaikan bahwa program mandatori biodiesel merupakan instrumen penting memperkuat ketahanan energi nasional. &ldquo;Program ini bagian dari strategi besar ketahanan energi berbasis sawit,&rdquo; tegasnya. Namun demikian, ia mengingatkan adanya tantangan struktural. &ldquo;CPO juga dibutuhkan untuk pangan dan ekspor, sementara mayoritas kebun dikelola swasta,&rdquo; ucapnya. Dalam sesi panel, PYC bersama Institute for Research on Energy, Environment and Mining (IREEM) memaparkan hasil studi berbasis pemodelan system dynamics untuk memproyeksikan kemampuan rantai pasok biodiesel dalam memenuhi target bauran energi nasional. Research Coordinator PYC, Massita Ayu Cindy, menyampaikan rekomendasi utama agar kebijakan B40 dipertahankan sebagai baseline mandatori. &ldquo;B40 masih menjadi batas paling realistis dalam menjaga keseimbangan pasokan,&rdquo; ujarnya. Hasil pemodelan menunjukkan, bahkan pada skenario baseline B40, rasio supply-demand biodiesel diproyeksikan turun di bawah 100 persen mulai sekitar 2042. Sementara skenario eskalasi blending B50 hingga B90 mempercepat tekanan sistem. &ldquo;Di atas B40, risiko defisit pasokan muncul lebih cepat, bahkan sejak 2030,&rdquo; jelasnya. Diskusi turut diperkaya tanggapan dari perwakilan Kementerian Pertanian, LEMIGAS, APKASINDO, dan GAIKINDO. Ketua Kelompok Budidaya Kelapa Sawit Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Togu Rudianto Saragih, menekankan pentingnya pembenahan sektor hulu. &ldquo;Penguatan tata kelola sawit menjadi fondasi utama rantai pasok biodiesel,&rdquo; ujarnya. Ketua Umum APKASINDO Gulat M. E. Manurung, mengingatkan agar para pemangku kepentingan fokus pada aspek esensial produksi. Sementara dari sisi hilir, Koordinator Pengujian Aplikasi Produk LEMIGAS, Cahyo S. Wibowo, menyebut uji kompatibilitas mesin terus dilakukan secara komprehensif. Adapun Anggota Pokja II Energi Terbarukan GAIKINDO, Abdul Rochim, mengapresiasi inovasi biodiesel nasional. &ldquo;Riset yang konsisten membuat kualitas biodiesel Indonesia semakin diakui,&rdquo; katanya. Sebanyak 85 peserta dari institusi pemerintah, NGO, asosiasi, dan industri menghadiri forum ini. PYC Talks Vol. 1 menegaskan kembali peran PYC dalam mendorong kebijakan energi berkelanjutan yang inklusif dan berbasis inovasi, sejalan dengan agenda pembangunan nasional. (*)

Purnomo Yusgiantoro Center menggelar PYC Talks Vol. 1 membahas analisis rantai pasok biodiesel nasional. Studi merekomendasikan B40

PYC Talks Vol. 1 Soroti Rantai Pasok Biodiesel, Rekomendasikan B40 sebagai Baseline Mandatori

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/31/biodiesel-2084157550.jpg" alt="Biodiesel." width="100%">
<figcaption>Biodiesel.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengklaim penerapan B40 berhasil menurunkan impor solar sebesar 3,3 juta kiloliter (KL), serta mengurangi emisi karbon hingga 38,88 juta ton CO2 ekuivalen (CO2e). menyampaikan implementasi kebijakan B40 mengurangi impor solar sebesar 3,3 juta kilo liter (kL) dan mengurangi emisi mencapai 38,88 juta ton CO2 ekuivalen. "Saya bersyukur bahwa impor solar kita di tahun 2024 itu masih kurang lebih sekitar 8,3 juta ton. Kemudian impor kita di tahun 2025 turun menjadi kurang lebih 5 juta ton," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/1). Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan biodiesel domestik Januari hingga Desember 2025 tercatat mencapai 14,2 juta&nbsp;KL, atau setara dengan 105,2 persen dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebesar 13,5 juta KL di tahun 2025. Keberhasilan ini berdampak langsung pada penurunan volume impor solar yang sangat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian ini, sebut Bahlil, menjadi fondasi kuat bagi pemerintah untuk mencanangkan target ambisius, yakni menghentikan sepenuhnya impor solar pada tahun 2026. Target tersebut didukung oleh rencana uji coba biodiesel B50 yang dijadwalkan selesai pada semester pertama tahun 2026, untuk kemudian dicanangkan implementasinya pada semester kedua jika hasil evaluasi menunjukkan keberhasilan teknis dan ekonomi. Dari sisi penghematan devisa, kebijakan biodiesel tahun 2025 berhasil menghemat sebesar Rp 130,21 triliun dan mengurangi emisi mencapai 38,88 juta ton CO2 ekuivalen. Serta meningkatkan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp 20,43 triliun. Optimisme bebas impor Solar di tahun 2026, sambungnya, akan didorong dengan beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang akan meningkatkan kapasitas produksi Solar dalam negeri secara masif. "Kalau B50 kita pakai dan RDMP kita di Kalimantan Timur diresmikan dalam waktu dekat, maka kita tidak akan melakukan impor solar lagi di tahun 2026," kata Bahlil. Meski demikian, pemerintah tetap memberikan catatan khusus untuk Solar CN51 yang memiliki kualitas tinggi untuk kebutuhan industri alat berat, di mana opsi impor masih terbuka terbatas karena kapasitas produksi domestik yang masih dalam tahap pengembangan.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan biodiesel domestik Januari hingga Desember 2025 tercatat mencapai 14,2 juta KL.

Menteri ESDM Bahlil: B40 Berhasil Kurangi Impor Solar 3,3 Juta KL dan Emisi Karbon 38,88 Juta Ton CO2e

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/12/JKT_Pemerintah-Pangkas-Bea-Keluar-CPO_SALMAN-TOYIBI-2-3036717899.jpg" alt="Pekerja mengangkut kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pekerja mengangkut kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Wacana kenaikan Pungutan Ekspor (PE) sawit pada 2026 yang dikaitkan dengan rencana peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50 dinilai berisiko. Kebijakan itu dianggap bisa&nbsp;menghancurkan ekosistem kelapa sawit dari hulu hingga hilir. Pasalnya, akan melemahkan daya saing sawit di pasar global, karena ikut menambah harga ekspor terutama cost, insurance and freight (CIF).&nbsp; Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto mengatakan, tujuan awal dari program biodiesel untuk mengintervensi stabilisasi pasar dan tidak bisa mendominasi hingga B50. &nbsp; "Karena itu, mendesain kebijakan biodiesel hingga sangat dominan adalah sesuatu yang keliru. Jika B50 tetap dipaksakan sementara sumber pendanaannya bertumpu pada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), maka yang akan dikorbankankan adalah petani sawit," kata Mansuetus Darto kepada wartawan pada Selasa (30/12).&nbsp; Akibatnya, amanat UU Perkebunan akan terpinggirkan. Seperti, dana untuk peremajaan, produktivitas, penguatan Sumber Daya Manusia dan bantuan sarana prasarana untuk perkebunan rakyat termasuk dukungan pencapaian sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016833658/biodiesel-b50-belum-siap-diterapkan-julian-mcgill-dorong-pendekatan-adaptif-dan-fleksibel">Biodiesel B50 Belum Siap Diterapkan? Julian McGill Dorong Pendekatan Adaptif dan Fleksibel</a> Saat ini, pungutan ekspor sawit berada di kisaran USD 75&ndash;95 per ton. Angka itu tergantung harga CPO internasional. Harga biosolar sawit sangat tinggi. Hal itulah makanya ada dana yang dikelola BPDP untuk membayar selisih harga dengan solar impor. &nbsp; "POPSI mengingatkan bahwa Dana BPDP sudah terkuras banyak, program untuk petani banyak tersendat dan akan habis pada pertengahan 2026. Pemerintah kemudian berancang-ancang menaikkan PE dan tentu akan berdampak langsung pada harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat Petani," jelasnya.&nbsp; Berdasarkan Studi Serikat Petani Kelapa Sawit tahun 2018 (anggota POPSI), setiap kenaikan pungutan ekspor sebesar USD 50 per ton berkontribusi terhadap penurunan harga TBS petani sekitar Rp 435 per kilogram. Artinya, setiap tambahan beban pungutan akan langsung menggerus pendapatan petani.&nbsp; Ketua Umum APKASINDO Perjuangan Alvian Rahman yang juga anggota POPSI menegaskan petani selalu menjadi pihak yang menanggung dampak akhir kebijakan. &ldquo;Petani tidak menikmati langsung program biodiesel, tetapi selalu diminta membayar mahal melalui turunnya harga Tandan Buah Sawit (TBS). Ini ketimpangan kebijakan yang terus berulang,&rdquo; tegas Alvian Rahman.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/016830294/produksi-solar-berlimpah-usai-rdmp-balikpapan-rampung-kementerian-esdm-rombak-strategi-biodiesel-b50">Produksi Solar Berlimpah usai RDMP Balikpapan Rampung, Kementerian ESDM Rombak Strategi Biodiesel B50</a> Kepala Pusat Pangan, Energi dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov mengatakan, langkah menuju B50 harus didahului dengan evaluasi kebijakan secara komprehensif terhadap implementasi kebijakan sebelumnya. &nbsp; "Rencana kenaikan ke B50 sebaiknya diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan amanat presiden no 132 tahun 2024. Kita harus memahami bahwa kondisi saat ini berbeda dibandingkan saat kebijakan sebelumnya diterapkan," ujar Abra.&nbsp; <h3 class="pf0">Perlu Desain Ulang yang Adil</h3> Mansuetus Darto menegaskan, POPSI sebagai organisasi petani tidak menolak program biodiesel, tetapi menuntut agar kebijakan Biodiesel didesain ulang secara adil, realistis dan dievaluasi secara menyeluruh. &nbsp; POPSI mengusulkan beberapa langkah solusi sebagai berikut. Salah satunya, program biodiesel nasional perlu dirancang lebih adaptif dan berkelanjutan serta menyeimbangkan kepentingan energi, fiskal, dan sektor hulu perkebunan sawit. &nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/016830006/biodiesel-perkuat-energi-nasional-kepastian-hukum-jadi-fondasi-sawit">Biodiesel Perkuat Energi Nasional, Kepastian Hukum jadi Fondasi Sawit</a> Salah satu opsi kebijakan yang dapat diambil Pemerintah adalah penerapan subsidi biodiesel yang lebih terarah, yaitu hanya untuk sektor Public Service Obligation (PSO), dengan batas atas subsidi maksimal sekitar Rp 4.000 per liter. &nbsp; "Pendekatan ini bertujuan menjaga keberlanjutan pendanaan BPDP sekaligus menghindari tekanan berlebihan terhadap harga Crude Palm Oil (CPO) dan TBS petani ketika terjadi lonjakan harga sawit global, sehingga mekanisme pasar tetap berjalan secara sehat," kata Mansuetus Darto.&nbsp; Selain itu, kebijakan bauran biodiesel perlu mengadopsi konsep fleksiblending, dengan B30 sebagai batas minimum dan penyesuaian tingkat blending dilakukan secara dinamis. "Dalam kondisi harga CPO meningkat signifikan dan berpotensi membebani subsidi, tingkat pencampuran biodiesel dapat diturunkan ke batas minimum tersebut," jelas Darto. &nbsp; Sebaliknya, ketika harga CPO melemah dan harga minyak fosil meningkat, blending dapat dinaikkan secara bertahap ke B40 atau lebih tinggi guna meningkatkan daya saing biodiesel dan memperluas serapan CPO domestik.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/016819415/realisasi-penyaluran-biodiesel-121-juta-kl-per-6-november-2025-b40-hemat-devisa-rp-1072-triliun">Realisasi Penyaluran Biodiesel 12,1 Juta KL per 6 November 2025, B40 Hemat Devisa Rp 107,2 Triliun</a> Lebih lanjut peningkatan bauran biodiesel seyogianya dikaitkan langsung dengan kinerja produksi dan produktivitas sawit nasional. Seiring perbaikan produktivitas dan kenaikan produksi CPO nasional&mdash;misalnya menuju 50 juta ton atau hingga 60 juta ton per tahun&mdash;maka berpeluang untuk meningkatkan bauran biodiesel bisa menjadi pilihan kebijakan. Melalui pendekatan ini, program biodiesel tidak hanya bermanfaat sebagai instrumen transisi energi, tetapi juga sebagai langkah kebijakan dalam menopang stabilitas sektor sawit, meningkatkan nilai tambah domestik, serta memberikan manfaat yang lebih seimbang bagi petani, industri, dan negara.&nbsp; Menurut Darto, BPDP tidak boleh menjadi satu-satunya penanggung biaya B50. Dimana, harus ada pembagian beban yang jelas antara BPDP, negara, dan peningkatan efisiensi industri, dengan batas maksimal kontribusi BPDP agar dana petani tetap terlindungi. &nbsp; "Pemerintah seringkali mengklaim bahwa keuntungan negara dari penghematan solar melalui program biodiesel sawit sebesar Rp 135 triliun setiap tahunnya. Karena itu, sharing beban menjadi urgen untuk diputuskan," tandas Darto. (*)

Wacana kenaikan Pungutan Ekspor (PE) sawit pada 2026 yang dikaitkan dengan rencana peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50.

Agar Tetap Terlindungi, Petani Sawit Minta Penyesuaian Kebijakan Biodiesel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/22/pertamina-3149808499.jpg" alt="Jajaran direksi PT Pertamina Patra Niaga saat Press Conference Kesiapan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Jakarta, Senin (22/12). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jajaran direksi PT Pertamina Patra Niaga saat Press Conference Kesiapan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Jakarta, Senin (22/12). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Pertamina Patra Niaga bersiap menghadirkan produk bahan bakar minyak (BBM) terbaru bertajuk Biosolar Performance pada awal 2026. Produk ini diproyeksikan menjadi BBM high performance yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan sektor industri nasional dengan tingkat keandalan tinggi. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menjelaskan kehadiran Biosolar Performance disiapkan untuk menjawab berbagai tantangan operasional yang selama ini dirasakan konsumen industri, khususnya terkait penggunaan Biosolar B40. &ldquo;Ini menjawab konteks tantangan yang ada sekaligus voice of customer dari konsumen-konsumen kami di sektor industri. Kami memahami bahwa terdapat beberapa side effect dari sifat Biosolar B40,&rdquo; kata Mars Ega dalam Press Conference Satuan Tugas (Satgas) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kantor Pusat Pertamina Patra Niaga, Jakarta, Senin (22/12). Karena itu, lanjut dia, Pertamina Patra Niaga menghadirkan opsi solusi melalui produk Biosolar Performance yang diharapkan mampu menjawab sejumlah isu, khususnya potensi filter blocking, potensi penurunan power loss, hingga risiko terjadinya downtime operation. Menurut Mars Ega, inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memberikan alternatif solusi energi yang lebih andal bagi sektor industri. &ldquo;Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu opsi solusi bagi konsumen-konsumen kami di sektor industri,&rdquo; jelasnya. Ia menuturkan bahwa Biosolar Performance merupakan pengembangan dari Biosolar yang telah dilengkapi dengan formula Pertatec (Pertamina Technology). Inovasi ini dirancang untuk menjaga kebersihan sistem bahan bakar, menekan pembentukan deposit, serta menjaga stabilitas performa mesin dalam operasional industri berkelanjutan. "Dengan karakter tersebut, Biosolar Performance dinilai mampu menekan risiko downtime serta menurunkan biaya perawatan mesin industri," tuturnya. Pada kesempatan yang sama, VP Business Development &amp; Subsidiary Pertamina Patra Niaga Sigit Setiawan membeberkan bahwa Biosolar Performance dirancang untuk menjawab kebutuhan industri dengan jam operasional tinggi dan beban mesin berat, sehingga tingkat keandalannya lebih tinggi dibandingkan Biosolar B40 konvensional. &ldquo;Secara teknis, Biosolar Performance membantu menjaga sistem bahan bakar tetap bersih dan stabil. Dampaknya, performa mesin lebih optimal dan biaya operasional bisa ditekan,&rdquo; jelas Sigit. Sementara itu, VP Industrial &amp; Marine Fuel Pertamina Patra Niaga Oos Kosasih mengungkapkan, Biosolar Performance telah melalui tahap uji coba di sejumlah sektor industri, termasuk hulu migas dan pertambangan. &ldquo;Pertamina Patra Niaga menargetkan Biosolar Performance mulai tersedia secara komersial pada awal 2026 melalui skema layanan Industrial &amp; Marine Fuel Business, disertai pendampingan teknis dan komersial bagi konsumen,&rdquo; pungkas Oos. &nbsp;

PT Pertamina Patra Niaga luncurkan Biosolar Performance awal 2026 sebagai BBM andal untuk industri. Solusi tingkatkan efisiensi dan turunkan

Jawab Tantangan B40, Pertamina Patra Niaga Luncurkan Biosolar Performance untuk Industri Awal Tahun 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/Filter-3529915138.jpg" alt="Perbandingan kondisi filter sebelum dan sesudah menggunakan Adimax F2. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Perbandingan kondisi filter sebelum dan sesudah menggunakan Adimax F2. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Di lapangan, banyak armada angkutan komersial atau logistik dengan Euro 4 yang masih memakai B30. Hal ini disebabkan distribusi B40 yang belum merata di seluruh logistik.&nbsp; Alhasil, kendaraan komersial yang memakai B30 perlu lebih sering mengganti filter karena biodiesel di dalam campuran tersebut lebih mudah menyerap air dan membentuk endapan. Kotoran, gum, dan residu ini cepat menumpuk di filter sehingga penyaring menjadi lebih cepat tersumbat, terutama pada mesin Euro 4 yang membutuhkan bahan bakar sangat bersih. Selain itu, B30 dapat mengaduk kembali kotoran lama di tangki dan saluran bahan bakar sehingga seluruh partikel itu ikut terbawa menuju filter. Akumulasi endapan inilah yang membuat filter lebih cepat jenuh dan memaksa operator armada memperpendek interval penggantian untuk mencegah penurunan tenaga dan downtime di perjalanan. Untuk mengatasi hal ini, aditif bahan bakar diesel keluaran Adichem, yakni Adimax F2 bisa dijadikan solusi. Sebab, fuel aditif generasi terbaru dari Adichem ini bisa digunakan untuk bahan bakar B30 demi membuat kondisi filter menjadi lebih bersih dan pergantiannya bisa diminimalisir. &ldquo;Jadi, ini adalah aditif untuk molekul yang kita miliki, jadi untuk penelitian ini, kita terus melakukan evolusi dalam formulasi, karena kualitas bakar terus berubah. Sekarang molekul ini kita miliki secara spesifik untuk menargetkan komponen bio, yaitu B40 atau bahkan B lebih rendah (B30),&rdquo; kata Jitendra Kandpal, tim ahli Adichem di Kawasan Pluit, Jakarta Utara, Rabu (10/12). Sementara itu, perusahaan sedang mengembangkan aditif yang bisa digunakan untuk B50. Jitendra memperkirakan, aditif ini akan dihadirkan mulai tahun depan. Dia mengungkapkan bahwa penelitian aditif dari Adichem pun telah dilakukan sejak 10 tahun yang lalu. &ldquo;B50 yang mungkin akan datang tahun depan. Jadi, penelitian ini sudah dimulai sekitar 10 tahun yang lalu, jadi ada perkembangan kembali-kembali, dan kita telah menemukan molekul ini, yang telah kita uji, dan kita juga menerapkannya, untuk memeriksa efektivitas produk,&rdquo; jelas dia. Sebagai informasi, Adichem meluncurkan Adimax F2, fuel additive generasi baru yang lahir untuk menjawab kebutuhan akan performa mesin diesel yang lebih kuat, efisien, dan andal. Produk ini merupakan buah dari kerja panjang tim ahli Adichem yang memadukan teknologi rekayasa kimia modern dengan pemahaman mendalam mengenai karakter bahan bakar diesel di Indonesia. Dengan bahan baku premium asal Jerman, yang dikenal sebagai salah satu pusat industri kimia terbaik di dunia, Adimax F2 dikembangkan melalui serangkaian uji kualitas dan keamanan yang ketat sesuai standar internasional. Adimax F2 dirancang untuk menghadapi berbagai tantangan nyata yang dialami mesin diesel saat ini. Mulai dari kualitas bahan bakar yang bervariasi, pembakaran yang tidak selalu efisien, hingga beban kerja mesin yang semakin kompleks. Additive ini hadir sebagai solusi yang mampu meningkatkan performa sekaligus menjaga keandalan mesin dalam jangka panjang. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Adimax F2 adalah solusi aditif terbaru dari Adichem untuk meningkatkan performa mesin diesel yang menggunakan B30.

Aditif Adimax F2  Diklaim Mampu Minimalkan Truk Euro 4 Tidak Sering Ganti Filter

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/Pietro-Paganini-111171483.jpg" alt="Adjunct Professor John Cabot University, Roma, Pietro Paganini di IPOC 2025. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Adjunct Professor John Cabot University, Roma, Pietro Paganini di IPOC 2025. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Industri kelapa sawit tengah berada pada fase krusial di tengah tekanan regulasi serta persepsi negatif global. Hal ini disampaikan oleh Adjunct Professor John Cabot University, Roma, Pietro Paganini, pada hari kedua gelaran IPOC 2025.&nbsp; Dalam sesi bertajuk &ldquo;EUDR and Beyond: Navigating New Frontiers for Palm Oil&rdquo;, Paganini menegaskan bahwa persoalan utama sektor sawit saat ini bukan lagi soal kemampuan produksi, melainkan persoalan persepsi dan tingkat kepercayaan dunia. &ldquo;Kelapa sawit sebenarnya merupakan komoditas paling produktif dan paling inklusif, namun justru memiliki citra yang paling buruk,&rdquo; kata Paganini di IPOC 2025, Nusa Dua, Bali, Jumat (14/11). Ia menilai adanya kesenjangan besar antara data dan persepsi publik, sehingga sawit kerap dijadikan sasaran tuduhan. Padahal sektor ini berkontribusi besar dalam pengentasan kemiskinan, memenuhi kebutuhan pangan global, dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Terkait implementasi EU Deforestation Regulation (EUDR), Paganini menjelaskan bahwa regulasi tersebut merupakan bagian dari babak baru standar pasar global. Alih-alih memandang EUDR sebagai hambatan, ia menyebut bahwa aturan tersebut dapat menjadi arena kompetisi baru untuk memperkuat kepercayaan pasar dan menciptakan nilai tambah bagi sawit. &ldquo;Nol deforestasi dan keterlacakan penuh akan menjadi standar baru pasar global. EUDR membuka perlombaan global untuk membangun kepercayaan dan inovasi,&rdquo; tegasnya. Ia juga menyambut baik adanya periode pilot project selama 24 bulan, masa transisi satu tahun bagi UMKM dan petani kecil, serta pembentukan komunitas praktik dan komite pengarah sebagai langkah kompromistis untuk memastikan implementasi EUDR yang lebih adil dan inklusif. Paganini menekankan bahwa teknologi harus dilihat sebagai investasi strategis, bukan sekadar biaya tambahan. &ldquo;Teknologi adalah frontier baru bagi daya saing dan kepercayaan,&rdquo; ujarnya. Ia menunjukkan berbagai teknologi yang kini menjadi tulang punggung keberlanjutan, mulai dari penggunaan drone dan satelit untuk pemantauan, blockchain untuk keterlacakan, hingga penerapan kecerdasan buatan (AI) guna meningkatkan efisiensi produksi. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas melalui replanting, inovasi agronomi, dan digitalisasi lahan sebagai fondasi utama keberlanjutan. Dengan hasil panen yang lebih tinggi, tekanan terhadap pembukaan lahan baru dapat ditekan. &ldquo;Semakin tinggi hasil panen, semakin rendah tekanan terhadap lahan. Inilah keberlanjutan yang sesungguhnya,&rdquo; tuturnya. Paganini juga menyinggung meningkatnya kebijakan anti-SAFA (Saturated Fat) dan tren klaim &ldquo;palm oil-free&rdquo; yang menurutnya hanya menciptakan persepsi keliru di kalangan konsumen dan tidak menyentuh inti persoalan nutrisi. &ldquo;Klaim &lsquo;tanpa sawit&rsquo; hanyalah jalan pintas pemasaran. Klaim ini menyerang sebuah bahan, bukan masalah yang sebenarnya,&rdquo; tegasnya. Ia menilai diperlukan komunikasi publik yang lebih berbasis data, peningkatan literasi gizi, serta upaya masif untuk mengoreksi misinformasi yang beredar luas. Menutup paparannya, Paganini mengajak negara produsen dan pelaku industri untuk tidak lagi bersikap defensif. Ia mendorong sektor sawit mengambil posisi sebagai pemimpin dalam diplomasi keberlanjutan global, dengan membangun narasi bahwa kelapa sawit adalah pendorong pembangunan, kemakmuran, serta inovasi.&nbsp;

Kelapa sawit sebenarnya merupakan komoditas paling produktif dan paling inklusif, namun justru memiliki citra yang paling buruk.

EUDR Bukan Ancaman: Pietro Paganini Dorong Industri Sawit jadi Pemimpin Inovasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/ipoc-115194277.jpg" alt="Diskusi Sesi 1 &quot;Navifating Domestic Government Policies in Palm Oil Industry&quot; di IPOC 2025, Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Diskusi Sesi 1 &quot;Navifating Domestic Government Policies in Palm Oil Industry&quot; di IPOC 2025, Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pada hari pertama 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025, dua narasumber utama, Direktur Utama BPDP Eddy Abdurrahman dan Kepala Pusat Studi Sawit IPB University Budi Mulyanto, memaparkan arah masa depan industri sawit Indonesia. Keduanya menegaskan bahwa penguatan sektor energi dan kejelasan regulasi menjadi pondasi utama bagi keberlanjutan sawit nasional. Eddy membuka diskusi dengan menekankan peranan penting program biodiesel dalam menopang harga sawit. Ia menyoroti bahwa kebijakan biodiesel membawa Indonesia menjadi salah satu negara dengan pemanfaatan biofuel paling progresif.&nbsp; "Biodiesel bukan hanya energi alternatif, tetapi pilar stabilisasi harga sawit dan ketahanan energi Indonesia," kata Eddy dalam IPOC 2025, Westin Hotel, Bali, Kamis (13/11). Ia menguraikan bahwa permintaan biodiesel meningkat drastis, dari 119 ribu kiloliter pada 2009 hingga melampaui 15,6 juta kiloliter pada 2025. Kenaikan ini didorong penerapan B10 hingga B35 dan langkah persiapan menuju B40, yang menyerap volume CPO cukup besar untuk pasar domestik. Eddy memaparkan bahwa kebijakan biodiesel menjaga harga TBS pada kisaran Rp 1.344-Rp 2.932 per kg sepanjang 2014-2024. Kebijakan tersebut membantu menjaga pendapatan lebih dari 2,5 juta petani sawit. Ia menegaskan bahwa stabilitas harga adalah faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan pekebun. Ia juga menggarisbawahi kontribusi biodiesel terhadap ketahanan energi nasional. Pada 2014, ketergantungan impor solar mencapai 86 persen, namun turun menjadi sekitar 37 persen pada 2024. Nilai penghematan devisa pun meningkat dari Rp12 triliun pada 2017 menjadi proyeksi Rp147 triliun tahun ini. Selain itu, Eddy menyebut dampak program biodiesel terhadap penyerapan tenaga kerja. Dari 323 ribu pekerja pada 2017, jumlahnya diproyeksikan mendekati dua juta pada 2025, menjadikan sektor ini motor pertumbuhan ekonomi. Namun, ia juga menyoroti sejumlah tantangan, seperti kesiapan teknis, hambatan distribusi di wilayah timur, dan tekanan fiskal ketika harga CPO lebih tinggi dari solar fosil. Menurutnya, fleksibilitas pungutan, diversifikasi bahan baku, serta penguatan ISPO dan RSPO menjadi kunci mengatasi persoalan tersebut. Eddy menutup dengan menegaskan peran biodiesel dalam posisi Indonesia di panggung internasional. &ldquo;Program biodiesel adalah bukti bahwa energi hijau dan kesejahteraan petani dapat berjalan beriringan. BPDP berkomitmen menjaga keberlanjutan program ini untuk masa depan energi Indonesia,&rdquo; ujar Eddy. Sesi berikutnya diisi oleh Budi Mulyanto yang menekankan pentingnya kepastian hukum dalam industri sawit. Ia menegaskan bahwa sawit kini menjadi instrumen diplomasi ekonomi negara.&nbsp; "Sawit kini bukan sekadar agri-commodity, melainkan pilar strategis diplomasi ekonomi Indonesia," ujarnya. Dalam paparannya, Budi menjelaskan bahwa industri sawit mencakup 16,8 juta hektare lahan dengan nilai ekspor USD 30-40 miliar per tahun, dan menjadi sumber penghidupan lebih dari 16,5 juta pekerja. Ia juga mengingatkan bahwa 42 persen total lahan dikelola petani rakyat. Karena itu, ia menilai pentingnya memperjelas status hukum lahan petani, mengingat sebagian kebun rakyat masih beririsan dengan status kawasan. &ldquo;Kepastian hukum harus dimulai dari keadilan bagi petani kecil,&rdquo; tegasnya. Budi menyebut bahwa persoalan terbesar justru datang dari tumpang tindih regulasi. Dengan lebih dari tiga puluh kementerian/lembaga terlibat dalam sektor sawit, sinkronisasi kebijakan menjadi sulit dan data kerap tidak selaras. Situasi ini, menurutnya, menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan menghambat pencapaian target keberlanjutan. "Tidak adanya otoritas tunggal membuat mandat tumpang tindih, data tidak sinkron, target keberlanjutan tak tercapai, dan iklim investasi menjadi labil," katanya. Ia menekankan perlunya kembali pada prinsip Pasal 33 UUD 1945, dimana pengelolaan sawit harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pembentukan satgas tata kelola disebutnya sebagai langkah awal menuju perbaikan sistem. Meski demikian, Budi menilai langkah tersebut belum memadai. Ia mendorong pembaruan menyeluruh yang menyatukan aspek hukum, kebijakan publik, dan diplomasi ekonomi. Reformasi harus bersifat struktural. Ia kemudian menguraikan lima pilar untuk menciptakan kepastian hukum dan investasi yakni kepastian legal, kestabilan kebijakan, tata kelola berkelanjutan, keadilan sosial, dan penguatan hilirisasi. Kelima pilar tersebut saling terkait dan memperkuat. Menurut Budi, keseimbangan antara keadilan dan stabilitas adalah prasyarat dasar bagi iklim investasi. "Ketika hukum menghadirkan keadilan dan kebijakan membawa stabilitas, investasi akan membangun kemakmuran, di situlah kedaulatan ekonomi Indonesia berdiri," ujarnya. Lebih jauh, ia menekankan bahwa reformasi hukum harus dipandang sebagai proses menuju kejernihan yang menghasilkan konsistensi fiskal, transparansi kelembagaan, dan keberlanjutan investasi. Ia menyebut langkah ini sebagai 'structural rearrangement toward clarity'. Sebagai rekomendasi, Budi mengusulkan pembentukan Badan Sawit Nasional sebagai otoritas tunggal yang mampu menjadi jangkar diplomasi sawit Indonesia. "One Map, One Data, One Authority," tutupnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Permintaan biodiesel meningkat drastis, dari 119 ribu kiloliter pada 2009 hingga melampaui 15,6 juta kiloliter pada 2025.

Biodiesel Perkuat Energi Nasional, Kepastian Hukum jadi Fondasi Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/15/B40-3872537399.jpg" alt="ILUSTRASI. Kilang Pertamina Plaju produksi perdana B40. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Kilang Pertamina Plaju produksi perdana B40. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit (RU) III Plaju Palembang, Sumatera Selatan pada Januari 2025 ini melakukan produksi dan suplai perdana bahan bakar nabati (BBN) Biodiesel 40 persen atau B40. "Kilang Plaju mulai menjalankan mandatori pemerintah untuk program Biodiesel 40 persen sebagai BBN guna mendukung swasembada energi," kata Area Manager Communication, Relations &amp; CSR Kilang Pertamina Plaju, Siti Rachmi Indahsari, di Palembang, Rabu (15/1). Dia menjelaskan, pemerintah menetapkan penerapan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati Biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen atau B40 mulai 1 Januari 2025. Implementasi program mandatori B40 itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No.341.K/EK.01/MEM.E/2024 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Sebagai Campuran Bahan Bakar Jenis Minyak Solar dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebesar 40 persen. Langkah itu sejalan dengan agenda Astacita Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan dan swasembada energi, serta target pemerintah mencapai net zero emission (NZE) pada 2060. Bahkan setelah berhasil memproduksi B40, pemerintah segera menyiapkan rencana peningkatan lebih lanjut ke B50 pada 2026. B40 adalah campuran bahan bakar nabati berbasis CPO atau sawit, yakni Fatty Acid Methyl Esters (FAME). Kadar FAME di produk B40 sebesar 40 persen, sementara 60 persen merupakan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Menurut dia, Kilang Pertamina Plaju merupakan pioner dalam produksi Biosolar sejak program implementasi Biosolar B20 pada Januari 2019 yang terus ditingkatkan komposisinya secara bertahap menjadi B30 pada 2019, meningkat lagi menjadi B35 pada 2023, hingga saat ini menjadi B40 yang dilakukan lifting perdana pada Senin (13/1). Kesiapan sarana dan fasilitas (sarfas), serta keberanian pekerja dalam menerima tantangan untuk menyediakan energi yang lebih baik untuk masyarakat, membuat Kilang Refinery Unit III Plaju Palembang, Sumsel, dan Refinery Unit VII di Kasim, Sorong, Papua Barat ditunjuk pemerintah untuk menjalankan mandatori produksi B40. Sebelumnya sudah ada sarfas existing untuk memproduksi B35 yang sudah diproduksi, juga sesuai dengan permintaan Biosolar dari TBBM Kertapati dengan rata-rata realisasi lifting 765 MB per bulan, dengan total lifting sepanjang 2024 tercatat sebesar 9.179 MB. Untuk produk B40, Kilang Pertamina Plaju menargetkan kemampuan produksi mencapai 750 MB/bulan, kata Rachmi. Sementara General Manager (GM) Refinery Unit III PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Hermawan Budiantoro saat lifting perdana Biosolar B40 di Palembang baru-baru ini menjelaskan bahwa produksi B40 merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah dalam meningkatkan bauran energi terbarukan serta cita-cita swasembada energi. Selain itu, penyerapan FAME sebesar 40 persen akan meningkatkan konsumsi dari CPO, produk dari kelapa sawit mengingat Indonesia sebagai negara agraris. &ldquo;Kami siap mendukung program pemerintah dalam target bauran energi terbarukan secara nasional, ini pembuktian diri bahwa Indonesia mampu berdikari,&rdquo; ujarnya. Produk B40 dari Kilang Pertamina Plaju yang dihasilkan sebesar 750 MB (Million Barrel) per bulannya akan didistribusikan via pipa (pipeline) ke Integrated Terminal Palembang untuk kemudian didistribusikan ke wilayah Sumbagsel, sebagaimana yang diterapkan pada produk B35 selama ini. "Untuk itu, Kilang Pertamina Plaju akan memperkuat koordinasi dan sinergisitas dengan PT Pertamina Patra Niaga Region Sumbagsel," kata GM Refinery Unit III PT KPI, Hermawan Budiantoro.

Sebagai informasi, B40 adalah campuran bahan bakar nabati berbasis CPO atau sawit, yakni Fatty Acid Methyl Esters (FAME).

Kilang Pertamina Plaju Produksi dan Suplai Perdana Biodiesel B40

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/27/kilang-minyak-2501727496.jpg" alt="ILUSTRASI: Kilang Minyak" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Kilang Minyak</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, semangat B40 menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar minyak (BBM). Khususnya mengurangi BBM impor. Itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada energi. &rdquo;Dasarnya karena BBM impor kita semakin tinggi dari tahun ke tahun. Produksi minyak dalam negeri turun, sementara kebutuhan naik. Untuk minyak diesel itu sudah enggak terlalu besar sebenarnya,&rdquo; kata Fabby kepada Jawa Pos. Nah, minyak sawit alias crude palm oil (CPO) dipakai untuk berbagai kebutuhan. Seperti industri, pangan, hingga kosmetik. Tidak hanya sebagai bahan bakar. Kebutuhan tersebut meningkat setiap tahunnya. Sementara melihat produksi CPO dalam negeri tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Dengan kisaran volume 45-47 juta ton per tahun. Fabby menyatakan, menilik peningkatan B30 menjadi B35 membutuhkan penambahan CPO sebanyak 4-5 juta ton per tahun. Sedangkan, untuk B35 ke B40 perkiraannya ada kebutuhan 5-6 juta ton CPO tambahan per tahun. &rdquo;Kenaikan dari penggunaan untuk bahan bakar nabati tidak sebanding dengan kenaikan produksi CPO. Padahal kebutuhan dalam negeri juga kebutuhan yang non-bahan bakar juga meningkat untuk industri petrokimia, untuk minyak goreng, dan lain sebagainya juga meningkat,&rdquo; ujar Fabby Tumiwa. Di sisi lain, biaya produksi bahan bakar nabati tidak murah. Pembuatan biodiesel B40 masih menggunakan minyak yang harganya fluktuatif. Yang kegunaannya hanya sebagai bahan bakar. Sementara CPO lebih banyak bisa diolah dengan nilai tambah yang lebih variatif. Apalagi, produksi B40 mendapat subsidi dari pemerintah. &rdquo;Subsidinya dari mana? Dari pajak ekspor minyak sawit. Yang mana 50 persen CPO Indonesia itu dieskpor,&rdquo; beber Fabby Tumiwa. Fabby menjelaskan, jika produksi CPO tidak meningkat seiring dengan tingginya permintaan bahan bakar nabati, hal ini berisiko menimbulkan kelangkaan pasokan. Kenaikan permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi dapat menyebabkan harga minyak sawit, baik untuk kebutuhan bahan bakar maupun produk non-bahan bakar, ikut naik. Dampaknya akan dirasakan pada harga minyak goreng dan bahan baku oleochemical yang juga mengalami kenaikan. &rdquo;Kalau harga minyak goreng naik, dampaknya pada inflasi dan daya beli masyarakat juga akan terasa,&rdquo; tandas Fabby Tumiwa. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dengan cermat trade-off dari kebijakan pengembangan bahan bakar nabati ini. Untuk meningkatkan produksi minyak sawit, salah satu cara yang mungkin ditempuh adalah dengan membuka lahan baru. Namun, kebijakan ini tidak tanpa konsekuensi, terutama terkait dengan dampak lingkungan dan emisi yang ditimbulkan. Pembukaan lahan bukanlah solusi yang ideal. Jarena dapat merusak keseimbangan ekologis dan memperburuk masalah emisi karbon. Kebijakan pengembangan B40 tidak dapat dikatakan sebagai langkah yang tepat untuk mendukung transisi energi. &rdquo;Untuk transisi energi, kita harus fokus pada pengembangan bahan bakar non-BBM, bukan bahan bakar nabati,&rdquo; tegas Fabby Tumiwa. Dia berpendapat bahwa transisi energi yang sesungguhnya adalah dengan mengurangi konsumsi BBM dan menggantinya dengan sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan energi, memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara menyeluruh, terutama dalam konteks kemandirian energi nasional.

B40 menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan BBM khususnya mengurangi BBM impor, sejalan dengan keinginan untuk swasembada energi

Produksi B40 Harus Diiringi dengan Peningkatan Produksi CPO

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/24/B40-KAI-3456646395.jpg" alt="PT KAI melakukan uji coba penerapaan B40 untuk kereta api. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PT KAI melakukan uji coba penerapaan B40 untuk kereta api. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mendukung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam uji coba penerapaan B40 untuk kereta api. Uji coba ini dilakukan di Stasiun Lempuyangan, Jogjakarta dengan menggunakan KA Bogowonto relasi Lempuyangan - Pasar Senen, pada awal pekan lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, B40 merupakan campuran solar 60 persen dan bahan bakar nabati dari kelapa sawit 40 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">VP Public Relations KAI Anne Purba berharap, uji coba penerapan B40 untuk kereta api ini dapat menjadi solusi strategi untuk mengurangi konsumsi solar dan emisi gas buang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/health-issues/014897939/perempuan-berusia-65-an-ke-atas-rentan-kena-kanker-payudara-kenali-5-faktor-risiko-ini">Perempuan Berusia 65-an ke Atas Rentan Kena Kanker Payudara, Kenali 5 Faktor Risiko Ini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;KAI sangat mendukung kebijakan pemerintah melalui penggunaan bahan bakar B40 pada angkutan kereta api. Hal ini sejalan dengan tujuan KAI dalam memberikan layanan transportasi yang lebih ramah lingkungan,&rdquo; kata Anne Purba dalam keterangannya, Rabu (24/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Anne menjelaskan hingga kini KAI menggunakan 300 juta liter bahan bakar B35. Selama penggunaannya, performa mesin kereta api tetap berjalan tanpa masalah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, KAI yakin bahwa peralihan dari B35 ke B40 akan berlangsung mulus, mengingat spesifikasi kedua jenis bahan bakar tersebut hampir sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, uji kinerja terbatas ini bertujuan untuk menguji ketahanan genset KA Bogowonto selama 1.200 jam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014897926/peringati-hari-anak-nasional-2024-jokowi-bangga-lihat-fashion-show-karya-desainer-pych">Peringati Hari Anak Nasional 2024, Jokowi Bangga Lihat Fashion Show Karya Desainer PYCH</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan perkiraan waktu satu kali pulang-pergi (PP) KA Bogowonto dari Lempuyangan ke Pasar Senen 22 jam, diperkirakan akan membutuhkan 50 kali PP, atau sekitar 2 bulanan, untuk mencapai hasil tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami berharap semua uji penggunaan bisa selesai Desember ini sehingga penggunaan B40 secara penuh bisa dilakukan pada tahun 2025,&rdquo; ujar Eniya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014897901/demi-selingkuhan-dan-kredit-mobil-pria-ini-nekat-palsukan-kematian-istrinya-sendiri">Demi Selingkuhan dan Kredit Mobil, Pria Ini Nekat Palsukan Kematian Istrinya Sendiri</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, uji penggunaan pada KA dilakukan untuk bahan bakar mesin lokomotif dan mesin genset KA. Uji penggunaan mesin lokomotif dilakukan pada satu kereta barang rute Jakarta &ndash; Surabaya. Sedangkan uji genset dilakukan pada KA Bogowonto rute Lempuyangan &ndash; Pasar Senen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk melakukan uji penggunaan, KAI membangun fasilitas blending (pencampuran bahan bakar) dan pengisian bahan bakar di 5 lokasi yaitu Cipinang (Jakarta), Arjawinangun (Cirebon), Cepu (Blora), Lempuyangan (Yogyakarta), dan Pasar Turi (Surabaya).</div>

Uji coba ini dilakukan di Stasiun Lempuyangan, Jogjakarta dengan menggunakan KA Bogowonto relasi Lempuyangan - Pasar Senen.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#B40

Berita Terkini