<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/08/IMG-20241003-WA0016-2410333058.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (PANRB), Abdullah Azwar Anas. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (PANRB), Abdullah Azwar Anas. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas disebut-sebut akan kembali menjabat sebagai menteri di Kabinet Presiden terpilih, Prabowo Subianto mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun merespons hal itu, Anas justru mengaku sudah mulai berkemas-kemas dari rumah dinas yang berada di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Bahkan, ia mengaku sudah jarang bermalam di rumah dinas tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sudah berkemas, kadang nginep di rumah Wichan kadang di luar Wichan," kata Anas saat ditemui usai acara peluncuran Buku 'Anti Mainstream Bureaucracy' di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (10/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015185224/kpu-jakarta-mulai-cetak-84-juta-surat-suara-untuk-pilgub-dki-2024-akan-langsung-didistribusikan-ke-gudang-logistik-kabupatenkota">KPU Jakarta Mulai Cetak 8,4 Juta Surat Suara untuk Pilgub DKI 2024, Akan Langsung Didistribusikan ke Gudang Logistik Kabupaten/Kota</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga mengaku merasa cukup dengan seluruh kesempatan yang telah diperolehnya untuk mengabdi kepada negara. Mulai dari menjadi bupati Banyuwangi selama 10 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, menjadi anggota DPR selama 5 tahun, menjadi Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya jadi pejabat negara itu sudah berapa tahun ya, jadi bupati 10 tahun, DPR 5 tahun, tambah menteri, LKPP, cukuplah saya kira Allah memberikan kesempatan buat kita," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Anas juga membeberkan rencananya pasca lengser menjadi Menteri PANRB pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mulai dari menjadi akademisi hingga mengurus bisnis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun ia tidak mengatakan akan kembali lagi ke Banyuwangi pasca lengser itu. Pasalnya, kata Anas, ada sejumlah bisnis juga yang ia miliki di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/015185208/ari-lasso-murka-dengan-wasit-ahmed-al-kaf-yang-memihak-bahrain">Ari Lasso Murka dengan Wasit Ahmed Al Kaf yang Memihak Bahrain</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada banyak (bisnis) ada otomotif, ada Agriculture, ada Pariwisata. Bisnis kan ada di sini (Jakarta), ada di Banyuwangi," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan itu, Anas juga mengenang soal kariernya di dunia jurnalis sebelum dipercaya Presiden Joko Widodo menjadi menteri untuk menggantikan Tjahjo Kumolo yang meninggal dunia pada Juli 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas mengaku gemar menulis. Bahkan, saat menjadi jurnalis, ia mengaku senang karena bisa bertemu banyak orang hingga punya kesempatan untuk menggali ide-ide dari orang tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya dulu itu saya sambil kuliah, SMA juga sudah belajar nulis ya, saya itu senang gali ide orang, nulis. Awal-awal kuliah juga aku jadi reporter, jadi news director. Waktu itu Pak Said Aqil baru pulang dari Mekkah, saya wawancara. Jadi teman teman jadi wartawan itu senang. Ketemu orang, gali ide orang," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menteri Abdullah Azwar Anas disebut-sebut akan kembali menjabat sebagai menteri di Kabinet Presiden terpilih, Prabowo Subianto mendatang.

Diisukan jadi Menteri Lagi di Kabinet Prabowo, Azwar Anas Ngaku Sudah Berkemas dan Bakal Lanjut Urus Bisnis

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/Puan-Maharani-Dery-Ridwansah-6JPG-2424904563.jpg" alt="Ketua DPR periode 2024-2029 Puan Maharani Berpidato saat Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR periode 2024-2029 Puan Maharani Berpidato saat Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih diisukan akan masuk dalam pemerintahan Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejauh ini nama-nama kader PDIP seperti Azwar Anas, dan Olly Dondokambey dikabarkan yang akan duduk sebagai menteri utusan PDIP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015164145/kejar-harta-dari-recehan-hingga-menggunung-5-shio-yang-berhasil-mendobrak-pintu-rezeki-dengan-usaha-tanpa-letih">Kejar Harta dari Recehan hingga Menggunung: 5 Shio yang Berhasil Mendobrak Pintu Rezeki dengan Usaha Tanpa Letih</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPP PDIP Puan Maharani belum secara gamblang membenarkan isu tersebut. "Insya Allah," jawabnya singkat di Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Puan, secepatnya partai akan memberikan kepastian mengenai arah politiknya. Oleh karena itu, dia tidak mau terburu-buru bicara ke publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015164144/menhan-prabowo-dirgahayu-tni-selalu-membela-rakyat">Menhan Prabowo: Dirgahayu TNI, Selalu Membela Rakyat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Insya Allah, tunggu saja nanti diberitahu secepatnya," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara saat disinggung mengenai pertemuan Prabowo dan Megawati Soekarnoputri, Puan belum memberikan waktu pasti. Namun, dia mengindikasikan pertemuan terjadi sebelum pelantikan Prabowo sebagai presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015164141/intip-9-tanda-pria-pemalu-memiliki-perasaan-mendalam-untuk-anda-tetapi-takut-mengungkapkannya">Intip 9 Tanda Pria Pemalu Memiliki Perasaan Mendalam untuk Anda Tetapi Takut Mengungkapkannya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Secepatnya (pertemuan Mega-Prabowo), Insya Allah (sebelum 20 Oktober)," pungkas Puan.</div> </div>

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih diisukan akan masuk dalam pemerintahan Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

2 Kader PDIP Diisukan Jadi Menterinya Prabowo, Puan Maharani: Insya Allah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/IMG-20240816-WA0004-3851435409.jpg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat ditemui usai menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat ditemui usai menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang para menterinya untuk membahas INA Digital kemarin. Rencananya, bulan ini ada 19 layanan dasar yang bisa dijalankan melalui aplikasi tersebut.</p> <p>INA Digital adalah platform digital yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik ke dalam satu portal. Program yang diluncurkan Jokowi pada Mei 2024 itu bertujuan mempermudah akses masyarakat pada layanan pemerintah.</p> <p>Seusai rapat terbatas, Menteri PAN-RB Azwar Anas menyebut akan merilis secara bertahap tiga produk awal yang dikembangkan oleh INA Digital. Rilis terbatas tahap 1 atau Alpha direncanakan pada minggu keempat bulan ini. Yang akan dirilis adalah aplikasi INA Ku, INA Gov, dan INA Pas.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Ada 19 fitur awal (tahap awal rilis, Red). Salah satu di sektor pendidikan nanti untuk Program Indonesia Pintar,&rdquo; kata Anas. Selain itu, ada program dari Kemenkes, BPJS Ketenagakerjaan, bantuan sosial, kependudukan, hingga layanan BPJS Kesehatan. &rsquo;&rsquo;Rilis terbatas ini merupakan cara baru dalam pengembangan aplikasi di pemerintahan, yang sebelumnya mungkin kita terbiasa terlalu fokus pada event launching-nya dibanding kesiapan produk yang akan digunakan,&rdquo; papar mantan bupati Banyuwangi itu.</p> <p>INA Gov atau Portal Administrasi Pemerintahan akan menginteroperabilitaskan layanan aparatur negara. Mulai dari profil ASN, sasaran kinerja ASN, media pembelajaran ASN, dan layanan kenaikan pangkat, mutasi, hingga pemberhentian. Sedangkan INA Pas atau Identitas Digital Terpadu akan menjadi ujung tombak keterpaduan sistem dan aplikasi.</p> <p>Anas menyampaikan, rilis Alpha akan melibatkan 10.000 ASN pada INA Gov dan 40.000 pengguna pada INA Ku. Rilis terbatas tahap 1 mengenalkan fitur dasar kepada pengguna secara terbatas untuk mendapatkan feedback dan identifikasi awal.</p> <p>Sementara itu, pada rilis terbatas tahap 2 atau Beta, layanan akan diperluas dengan melibatkan 138 instansi pemerintah pada INA Gov dan lebih dari 40.000 pengguna INA Ku. &rsquo;&rsquo;Pada tahap akhir, full release dilakukan bagi seluruh pengguna dan dilakukan secara terbuka. Versi yang digunakan akan lebih stabil dengan fitur yang terus diperluas sesuai kebutuhan,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Pada kesempatan berbeda, Menkominfo Budi Arie menyatakan, Presiden Jokowi meminta agar digitalisasi terus dijalankan. &rsquo;&rsquo;Digitalisasi adalah kunci untuk kita melompat menjadi negara maju,&rdquo; katanya. Dengan digitalisasi tersebut, diharapkan pemerintah bisa memaksimalkan pelayanan publik dengan baik. <strong>(lyn/c17/oni)</strong></p>

INA Digital adalah platform digital yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik ke dalam satu portal.

Menteri PAN-RB Sebut INA Digital Beroperasi Terbatas Mulai Akhir September

<p><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/09/5f83709f-e1f3-48dd-ba92-12926c8bbacd-760430388.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Men PANRB Abdullah Azwar Anas. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Men PANRB Abdullah Azwar Anas. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> <br />JawaPos.com</strong> - Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri berhasil meraih penghargaan dalam kategori Pelayanan Prima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Nasional 2023.</p> <p>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut penghargaan ini merupakan tanda kepercayaan publik terhadap Polri. Menurutnya, kepercayaan ini menjadi modal utama pelaksanaan tugas Polri.</p> <p>"Kepercayaan publik terhadap Polri menjadi modal utama pelaksanaan tugas Polri guna mendukung pemerintah dalam menyelesaikan berbagai tantangan bangsa," ujar Kapolri di Jakarta, Selasa (9/7).</p> <p>Jenderal Sigit juga mengingatkan akan tingginya kepercayaan publik terhadap Polri. Kepercayaan itu tercermin di survei Litbang Kompas pada 18-20 Juni 2024 lalu yang menunjukkan kepercayaan publik ke Polri sebesar 73,1%.</p> <p>Guna terus meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri, Jenderal Sigit meminta jajaran agar melakukan perencanaan serta penggunaan anggaran yang efektif dan efisian. Hal ini akan mendukung optimalisasi tugas Polri.</p> <p>"Perencanaan dan penggunaan anggaran secera efektif, efesien, dan akuntabel dapat mendukung pelaksanaan tugas polri yang optimal, sehingga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri," tuturnya.</p> <p>Atas segala kepercayaan publik itu, Jenderal Sigit mengajak segenap Korps Bhayangkara untuk tak henti-hentinya meningkatkan prestasi dan semangat pengabdian. Hal ini untuk mewukudkan Polri yang pesisi.</p> <p>"Terus tingkatkan prestasi dan semangat pengabdian untuk mewujudkan polri presisi," pungkasnya.</p> <p>Sebagai informasi, penghargaan ini diterima oleh Assessment Center SSDM Polri, yang berbasis komputerisasi dan digunakan untuk menguji kompetensi polisi. </p> <p>Pengumuman penghargaan disampaikan oleh MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polri yang berlangsung di The St. Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada hari ini.</p> <p>Selain penghargaan untuk SSDM Polri, kategori Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diraih oleh Biro SDM Polda Sumatera Selatan (Sumsel). </p> <p>Sementara itu, kategori Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diraih oleh Biro SDM Polda Bali, Polres Karawang, Polres Pasuruan, Polres Lamandau, Ditpolairud Polda Sumsel, Biro SDM Polda Jatim, Polres Barito Timur, dan Bidang Keuangan Polda NTB.</p>

Selain penghargaan untuk SSDM Polri, kategori Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diraih oleh Biro SDM Polda Sumatera Selatan.

Kapolri Tegaskan Kepercayaan Publik Jadi Modal Utama Pelaksanaan Tugas PolrI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/08/WhatsApp-Image-2024-07-08-at-150217-4077034782.jpeg" alt="Presiden Jokowi saat penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK. (Humas KemenPANRB)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK. (Humas KemenPANRB)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menekankan bahwa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah adalah bukanlah prestasi melainkan kewajiban.</p> <p>Hal ini sesuai dengan arahan Presiden yang disampaikan pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) tahun 2023 di Jakarta, Senin (08/07).</p> <p>&ldquo;Hari ini Bapak Presiden memberikan arahan agar akuntabilitas itu menjadi prioritas dan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) itu bukan prestasi tetapi kewajiban,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Menteri Anas menjelaskan guna mendukung peningkatan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, transformasi digital dapat menjadi salah satu jalannya. Transformasi digital akan mendukung pelayanan terintegrasi dan penyederhanaan tata kelola pemerintahan.</p> <p>&ldquo;Dalam konteks ini maka digitalisasi birokrasi yang terintegrasi menjadi penting dalam rangka mendukung tata kelola dan akuntabilitas,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Pada kesempatan tersebut, Presiden RI Joko Widodo juga meminta jajarannya untuk melanjutkan reformasi struktural, sinkronisasi regulasi, serta penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil. Presiden berharap BPK dan seluruh instansi pemerintah menggunakan dan membelanjakan APBN dan APBD secara bertanggung jawab.</p> <p>"Ini uang rakyat, uang negara, kita harus menyadari bahwa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik dan juga menjalankan APBN dan APBD secara baik, serta mempertanggungjawabkannya secara baik pula,&rdquo; tutur Presiden.</p> <p>Sementara itu, Ketua BPK Isma Yatun menegaskan pemeriksaan yang dilakukan BPK bersifat inklusif dan berkualitas. Hal ini merupakan modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.</p> <p>Ketua BPK juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2023 menunjukkan opini WTP. Capaian tersebut, merupakan opini WTP kedelapan sejak LKPP tahun 2016.</p> <p>"Opini WTP sebagai refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN melalui penyajian LKPP yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan akan semakin mendorong kepercayaan multi-stakeholder di lingkup sektor publik," tandasnya.</p>

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menekankan bahwa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Tekankan Arahan Presiden, Menteri PANRB: Digitalisasi Birokrasi Aspek Penting Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/01/WhatsApp-Image-2024-07-01-at-173700-2851911682.jpeg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas. (Kementerian PANRB)" width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas. (Kementerian PANRB)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Presiden Joko Widodo kemarin (1/7) memanggil beberapa menteri untuk membahas perpindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri PAN-RB Azwar Anas seusai rapat terbatas (ratas) menyatakan, pemindahan akan menggunakan instrumen penapisan. Visinya, pemindahan ke IKN tidak hanya pemindahan fisik, tapi juga pola pikir dan budaya kerja.</p> <p>Terkait instrumen penapisan, Azwar menegaskan, pemindahan ASN kementerian dan lembaga akan dilakukan dengan cara penyaringan. Tidak semua lantas pindah. &rdquo;Kami identifikasi, menyeleksi prioritas kementerian,&rdquo; katanya.</p> <p>Identifikasi kementerian itu akan terjadi tiga kelas. Pertama, kementerian dan lembaga yang terkait dengan kemandirian ekonomi dan daya saing.</p> <p>Kedua, kementerian dan lembaga untuk mengambil keputusan atau sistem pertahanan dan keamanan. Ketiga, terkait dengan risiko.</p> <p>&rdquo;Presiden menyampaikan, pemindahan IKN ini menjadi langkah strategis yang tidak hanya membawa perubahan fisik seperti bangunan atau gedung pemerintahan. Melainkan transformasi pola pikir, budaya kerja, dan sumber daya manusia,&rdquo; ujarnya. Untuk menjlentrehkannya, Kemen PAN-RB diminta membuat regulasi yang detail.</p> <p>Selain itu, pengisian ASN ke IKN ada beberapa jenis. Di antaranya, mereka yang pindah dari Jakarta ke IKN. Kedua, CPNS yang secara khusus ditempatkan di IKN tahun ini.</p> <p>Mantan bupati Banyuwangi itu menambahkan, sudah ada 130.341 formasi instansi pemerintah pusat di IKN. &rdquo;Pemerintah memberikan afirmasi pada 40 ribu ASN yang akan berada di IKN,&rdquo; katanya.</p> <p>Putra-putri Kalimantan bakal mendapat afirmasi yang di tahap awal mencapai 5 persen. Selain itu, untuk mengisi pemerintah daerah sekitar IKN, tidak semuanya mutasi dari wilayah. Mereka akan diseleksi secara terbuka.<strong>(lyn/c18/oni)</strong></p>

Presiden Jokowi memanggil beberapa menteri untuk membahas perpindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pemindahan ASN ke IKN Menunggu Air Bersih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/01/WhatsApp-Image-2024-07-01-at-173700-2851911682.jpeg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas. (Kementerian PANRB)" width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas. (Kementerian PANRB)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah terus memfinalisasi skema pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas optimistis pemindahan ASN ke IKN sekaligus akan mewujudkan transformasi budaya kerja baru yang agile dan adaptif terhadap teknologi.</p> <p>&ldquo;Alhamdulillah, skema-skema terus didetilkan. Sejauh ini lancar, dengan beberapa skema yang disiapkan. Tadi di rapat Presiden memberi arahan detil, sehingga ke depan kinerja birokrasi di IKN bisa optimal, dengan budaya dan paradigma kerja baru yang transformatif, agile, dan adaptif, bukan hanya perpindahan fisik semata,&rdquo; ujar Anas seusai rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/7).</p> <p>Anas menjelaskan, untuk mendukung kinerja pemerintah di IKN, alokasi SDM ASN ke IKN dilakukan dalam tiga cara. Pertama, pemindahan ASN ke ibukota baru Indonesia tersebut secara bertahap sesuai penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian.</p> <p>&ldquo;Penapisan kelembagaan ini penting, seperti disampaikan Bapak Presiden tadi, karena akan menggaransi terciptanya efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Tadi kami sampaikan prioritas-prioritas pada opsi 179 unit eselon I pada 38 K/L, 91 unit eselon I pada 29 K/L, dan beberapa opsi lagi,&rdquo; ujar Anas.</p> <p>&ldquo;Bagi ASN yang akan pindah pertama akan mendapatkan tunjangan pionir yang besarannya sedang kami finalkan bersama Menteri Keuangan,&rdquo; imbuh mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.</p> <p>Adapun cara kedua, lanjut Anas, formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Rekrutmen CPNS tersebut akan diumumkan terbuka dalam waktu tidak lama lagi. Pada tahap pertama, berdasarkan perincian formasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 40.021 formasi CPNS di Instansi Pusat yang dialokasikan untuk penempatan di IKN.</p> <p>&ldquo;Jadi rekrutmen baru itu akan menjadi pegawai instansi pusat yang ditempatkan pada unit kerja yang berlokasi di IKN. Sebagai contoh, Kementerian Kesehatan tahun ini merekrut sekian CPNS, dan Pak Menkes sudah mengalokasikan untuk IKN. Jadi selain penempatan di unit kerja Kemenkes di berbagai daerah, di IKN secara khusus juga sudah dihitung alokasinya,&rdquo; ujar Anas.</p> <p>Secara khusus, lanjut Anas, dari 40.021 formasi CPNS penempatan IKN tersebut, pemerintah akan memberikan afirmasi sebesar 5 persen untuk putra-putri terbaik Kalimantan Timur. &ldquo;Ini menjadi kesempatan bagi putra-putri Kaltim untuk terlibat dan mendedikasikan kemampuan terbaiknya bagi bangsa, salah satunya melalui IKN,&rdquo; ujar Anas.</p> <p>Anas menambahkan, cara ketiga adalah dengan mutasi pegawai dari Pemda di sekitar IKN. &ldquo;Jadi yang sudah jadi ASN di pemda-pemda sekitar IKN juga bisa mengajukan pindah bila memang ada formasi yang dibutuhkan di IKN. Tentu saja mutasi ini tetap memperhitungkan efektivitas kinerja pada seluruh Pemda di sekitar IKN,&rdquo; ujar Anas.</p> <p>Mutasi pegawai ASN di sekitar IKN tersebut, papar Anas, dilakukan secara terbuka dan kompetitif. &ldquo;Lowongan pegawai ASN pada OIKN dan K/L yang ada di IKN diumumkan secara terbuka. Nantinya status kepegawaian pelamar yang lulus beralih menjadi Pegawai OIKN atau K/L di IKN,&rdquo; ujar Anas.</p> <p>Anas juga menyampaikan progres jumlah ASN yang akan pindah ke IKN, yang tentunya berdasarkan ketersediaan hunian. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas, terdapat 47 tower yang selesai dibangun hingga November 2024. &ldquo;Nanti dari 47 tower itu, sebanyak 29 tower akan diisi ASN, lalu sebagian lainnya diisi TNI/Polri,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Ia menjelaskan secara rinci progres ketersediaan 29 tower yang akan dihuni ASN. Pada Juli 2024 akan jadi 8 tower dengan total 48 unit dan pada September 2024 akan ada 14 tower yang berarti berjumlah 840 unit. Sementara pada November 2024 akan ada 7 tower dengan total 420 unit. <br />Untuk JPT Madya (eselon I) akan diberikan 1 unit. Bagi ASN yang belum berkeluarga, 1 unit yang terdiri dari 3 kamar akan diisi oleh 3 ASN.</p> <p>&ldquo;Kami telah membuat skenario lebih detil termasuk siapa saja ASN yang akan pindah by name. Jadi setiap kementerian siapa saja yang akan pindah juga sudah ada datanya sesuai dengan ketersediaan hunian. Misalnya Kemenkomarves pada September 2024 akan ada 43 unit hunian, November 2024 ada 17 unit hunian sehingga totalnya 60 unit hunian. Kemudian Kemendagri ada 70 unit hunian di bulan September dan 28 unit hunian di bulan November dan lain-lain,&rdquo; ujarnya.</p> <p class="class-paragraph">Anas mengatakan, pemerintah juga telah membuat skenario terkait sistem kerja dan tempat kerja bagi ASN yang juga telah dibahas bersama Menteri PUPR. &ldquo;Misalnya ada 4 gedung Kemenko. Kemenko 1 nanti akan berkantor sebanyak berapa menteri, berapa jumlah eselon I-nya, sudah disampaikan data-datanya,&rdquo; pungkasnya.</p>

Pemerintah terus memfinalisasi skema pemindahan ASN ke IKN. Menteri PANRB Azwar Anas optimistis pemindahan ASN ke IKN.

Pemindahan ASN ke IKN Dimatangkan, Kementerian PANRB Paparkan Tiga Skema

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/27/JKT-1-MENPAN-RB-SPBE-SUMMIT-2024-FED-2JPG-1234971275.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) Abdullah Azwar anas saat preskon Penyelenggaraan SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, Minggu (26/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) Abdullah Azwar anas saat preskon Penyelenggaraan SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, Minggu (26/5/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyebut Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka sudah berkunjung ke kantornya beberapa waktu lalu, untuk berdiskusi terkait keberlanjutan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).</p> <p>Hal itu disampaikan Azwar Anas saat menjawab pertanyaan soal keberlanjutan SPBE setelah pemerintahan Joko Widodo berakhir Oktober 2024 nanti.</p> <p>&ldquo;Nah kapan hari mas Gibran ke kantor. Kami diminta menjelaskan terkait digital ID dan SPBE,&rdquo; kata Azwar Anas usai menghadiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5).</p> <p>Azwar menyampaikan tugas-tugas Wapres adalah melakukan koordinasi reformasi birokrasi, sehingga Gibran selaku Wapres Terpilih memiliki kepentingan untuk mendapatkan informasi mengenai hal tersebut.</p> <p>&ldquo;Karena tugas-tugas Wapres nanti adalah mengoordinasi, reformasi birokrasi ada di bawah Wapres. Dan dalam rapat kabinet sebelumnya terkait dengan SPBE ini Pak Presiden Terpilih (Prabowo Subianto) juga diminta oleh Bapak Presiden hadir, sehingga ini keberlanjutannya ketersambungannya menurut kami optimis bisa jalan,&rdquo; kata Azwar.</p> <p>Pada Senin hari ini Presiden Joko Widodo meluncurkan government technology (GovTech) Indonesia Digital, yang merupakan tim digital pemerintah yang akan mengintegrasikan layanan digital nasional.</p> <p>Azwar Anas menyampaikan Presiden berharap tidak ada lagi aplikasi baru seiring dengan penerapan GovTech.</p> <p>&ldquo;Harapan Bapak Presiden tidak boleh lagi ada aplikasi baru, kecuali menginteroperabilitaskan aplikasi. Jadi pemda, kementerian/lembaga, diminta Bapak Presiden untuk menginteroperabilitaskan aplikasi yang ada, sehingga di September nanti secara bertahap layanan GovTech ini akan berjalan melalui berbagai cara yang lebih mudah, simple dan transparan,&rdquo; ujarnya.</p>

Abdullah Azwar Anas menyebut Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka sudah berkunjung ke kantornya beberapa waktu lalu.

Menteri PANRB Sudah Bertemu Gibran, Bahas Keberlanjutan SPBE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/Presiden-Kolaka-Utara-308036097.jpeg" alt="Presiden Jokowi memberikan sambutan di acara penyerahan bantuan pangan di Lapangan Tenis Alun-Alun Kirambu, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (14/5)." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi memberikan sambutan di acara penyerahan bantuan pangan di Lapangan Tenis Alun-Alun Kirambu, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (14/5).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan Goverment Technology (GovTech) Indonesia akan segera diresmikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin, 27 Mei 2024, besok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui peresmian itu, nantinya GovTech Indonesia akan mengintegrasikan ribuan aplikasi Pemerintah menjadi satu platform bernama Portal Nasional. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi (Jokowi) untuk mendorong birokrasi berdampak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, kata Anas, Presiden Jokowi menilai banyak sekali kesibukan birokrasi selama ini, tapi dampaknya kecil bagi masyarakat, bahkan sebagian tidak berdampak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014693069/10-manfaat-kayu-manis-untuk-kesehatan-tubuh-bisa-tingkatkan-fungsi-otak-hingga-cegah-kanker">10 Manfaat Kayu Manis untuk Kesehatan Tubuh, Bisa Tingkatkan Fungsi Otak Hingga Cegah Kanker</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Oleh karena itu, bapak presiden meminta kita untuk memangkas tumpukan kertas atau proses bisnis atau yang kedua mendorong pemerintah ini lebih lincah. Guna mendorong pemerintah yang lincah dibutuhkan instrumen digital, sayangnya digitalisasi yang selama ini muncul dibenak masyarakat adalah aplikasi,&rdquo; kata Anas dalam konferensi pers di kantornya, Minggu (26/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Maka dari itu Bapak Presiden telah mengarahkan kepada kami sekarang dilarang untuk membuat aplikasi-aplikasi baru dan tidak boleh satu inovasi satu aplikasi,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Anas menjelaskan, semangat keterpaduan harus menjadi cara-cara baru yang meninggalkan budaya satu inovasi satu aplikasi, yang mengakibatkan ribuan aplikasi di berbagai instansi pemerintahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Banyaknya aplikasi ini pada akhirnya menjadi sulit diinteroperabilitaskan untuk menjadi lebih sederhana dan berguna dalam melayani masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014693062/digadang-gadang-maju-pilkada-sumatera-utara-ahok-saya-juga-nggak-begitu-paham-sumut-he-he-he">Digadang-gadang Maju Pilkada Sumatera Utara, Ahok: Saya Juga Nggak Begitu Paham Sumut, He-he-he</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sehingga GovTech yang akan diluncurkan Bapak Presiden besok ini bukan aplikasi atau platform, tetapi penyelenggara keterpaduan layanan karena selama ini instansi pemerintah memiliki layanan sendiri-sendiri yang membuat masyarakat harus mengunduh banyak aplikasi,&rdquo; jelas Anas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun peresmian itu, akan dilakukan pada SPBE Summit yang merupakan momentum dalam mendorong perkembangan layanan digital pemerintah berbasis pada kebutuhan masyarakat atau citizen centric.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, acara ini juga akan menjadi ukiran sejarah baru karena pemerintah akan meluncurkan Govtech sebagai penyedia solusi keterpaduan layanan digital pemerintah. Mulai dari infrastruktur, portal nasional, hingga layanan digital publik prioritas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun rangkaian acara pada SPBE Summit 2024 yakni Peluncuran jenama (brand) penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia serta memperkenalkan rencana integrasi portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya akan dilakukan Penandatanganan komitmen pimpinan instansi Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab atas sembilan layanan SPBE prioritas. Kemudian, sesi penghargaan anugerah &ldquo;Digital Government Award&rdquo; kepada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Peningkatan Penerapan SPBE.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Semoga dengan digelarnya SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia nantinya kita memasuki tahapan baru Indonesia yang lebih mudah, cepat, transparan, bebas dari korupsi dan tentunya fokus pada kebutuhan masyarakat,&rdquo; pungkas Anas.</div>

Goverment Technology (GovTech) Indonesia akan segera diresmikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin, 27 Mei 2024, besok.

GovTech Indonesia Segera Diresmikan Jokowi, Ribuan Aplikasi Pemerintah Bakal Diintegrasikan Jadi Satu Portal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/12/pilkada-jatim-787859530.jpg" alt="Asrilia Kurniawati daftar jalur perseorangan di Pilkada 2024 Surabaya." width="100%">
<figcaption>Asrilia Kurniawati daftar jalur perseorangan di Pilkada 2024 Surabaya.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Asrilia Kurniawati membulatkan tekadnya untuk kontestasi Pilkada Surabaya. Sekitar pukul 19.32 WIB, Asrilia melawat ke KPU Surabaya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asrilia Kurniawati menggandeng Satrio Wicaksono sebagai Calon Wakil Wali Kota Surabaya dari jalur perseorangan. Informasi yang dihimpun JawaPos.com, sosok Satrio bukan orang baru.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Satrio pernah menyalonkan dirinya sebagai Ketua Umum BPC Hipmi Kota Surabaya pada 2022-2025. Asrilia dan Satrio menyerahkan dokumen syarat dukungan bakal paslon perseorangan ke KPU Surabaya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan Pasal 41 Ayat (2) UU 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, Surabaya akan menerima pasangan calon perseorangan. Dengan jumlah minimal dukungan 144.209 suara di batas minimal 16 kecamatan dari 31 kecamatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sudah memenuhi jumlah minimal dukungan 144 ribu sekian. Saya bersama Cak Satrio bertekad untuk maju Pilkada Surabaya 2024," terang Asrilia di KPU Surabaya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya menemukan sosok Cak Satrio ini selama proses sejak awal. Kami sama-sama pernah di organisasi," ujar Asrilia.</div>

Asrilia Kurniawati menggandeng Satrio Wicaksono sebagai Calon Wakil Wali Kota Surabaya dari jalur perseorangan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#azwar anas

Berita Terkini