<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Habib-Rizieq-Shihab-Dery-Ridwansah-8-2.jpg" alt="Pemimpin Organisasi Masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyapa para pendukungnya saat tiba di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (Pemimpin Organisasi Masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) Ha" width="100%">
<figcaption>Pemimpin Organisasi Masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyapa para pendukungnya saat tiba di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (Pemimpin Organisasi Masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) Ha</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aziz Yanuar selaku pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS) menyatakan bahwa pihaknya siap membiayai kejaksaan agar dapat mengawasi kliennya dalam melaksanakan ibadah umrah. Hal itu usai HRS tak diizinkan umrah dengan alasan pengawasan. <div dir="auto">"Kami dalam hal ini siap membantu pembiayaan pemberangkatan pihak yang akan mengawasi klien kami jika diperlukan," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (2/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini kami tawarkan agar klien kami dapat menjalankan hak asasinya dalam beribadah yang dilindungi Undang-Undang," tegas Aziz.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Walaupun ia meyakini bahwa saat ini pun seharusnya ada kejaksaan perwakilan Indonesia di Arab Saudi yang dapat melakukan tugas pengawasan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011821063/kejaksaan-negeri-jakarta-pusat-tak-izinkan-habib-rizieq-umrah-begini-respons-pengacara-hrs">Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Tak Izinkan Habib Rizieq Umrah, Begini Respons Pengacara HRS</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jelas di wilayah Saudi Arabia pihak pemerintah Republik Indonesia dan tentu saja di dalamnya termasuk pihak Kejaksaan memiliki perwakilan yang tentu bisa melaksanakan tugas pengawasan dimaksud," pungkas Aziz.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Pusat melarang Habib Rizieq Shihab (HRS) untuk melakukan ibadah umrah. Atas hal itu, pihaknya menggugat Kepala Bapas Jakarta Pusat ke PTUN Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011821342/tak-diizinkan-umrah-rizieq-shihab-gugat-kabapas-jakpus-ke-ptun">Tak Diizinkan Umrah, Rizieq Shihab Gugat Kabapas Jakpus ke PTUN</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengacara Rizieq Shihab, Azis Yanuar menyatakan bahwa gugatan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas keputusan Bapas Jakarta Pusat yang dianggapnya sewenang-wenang dan melawan HAM.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk membongkar dugaan perampasan hak asasi sistematis yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak memberikan rekomendasi izin untuk melaksanakan ibadah umroh klien kami tanpa alasan yang jelas dan masuk di akal sehat," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (2/8).</div>

"Ini kami tawarkan agar klien kami dapat menjalankan hak asasinya dalam beribadah yang dilindungi Undang-Undang," tegas Aziz.

Aziz Siap Ongkosi Aparat Kejaksaan ke Tanah Suci Agar Bisa Ikut Habib Rizieq Bisa Umrah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/Aziz-Yanuar-1738493801.jpg" alt="Pengacara Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, menyatakan bahwa keputusan Kepala Badan Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Pusat yang tak mengizinkan kliennya untuk umrah dengan alasan pengawasan sangat menggelikan" width="100%">
<figcaption>Pengacara Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, menyatakan bahwa keputusan Kepala Badan Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Pusat yang tak mengizinkan kliennya untuk umrah dengan alasan pengawasan sangat menggelikan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengacara Habib Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, menyatakan bahwa keputusan Kepala Badan Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Pusat yang tak mengizinkan kliennya untuk umrah dengan alasan pengawasan sangat menggelikan. "Alasan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sampaikan adalah kesulitan pengawasan, hal ini sangat menggelikan dan membuat kita terbahak-bahak tentu saja," kata Aziz dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Rabu (2/8). Aziz mengatakan pihak pemerintah Indonesia, termasuk Kejaksaaan di dalamnya pasti memiliki perwakilan di beberapa negara, termasuk di Arab Saudi. Dengan begitu, perwakilan tersebut bisa saja melakukan pengawasan terhadap Rizieq Shihab. "Jelas di wilayah Saudi Arabia pihak pemerintah Republik Indonesia dan tentu saja di dalamnya termasuk pihak Kejaksaan memiliki perwakilan yang tentu bisa melaksanakan tugas pengawasan dimaksud," tegasnya. Hal itu, kata Aziz, sesuai dengan Pasal 11A ayat (1) UU Kejaksaan dan Pasal 57 Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 jo No. 29 Tahun 2016 jo No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Perpres Kejaksaan) yang menyebutkan bahwa jaksa dapat bertugas pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. "Dan hingga saat ini sudah ada empat lokasi penugasan jaksa di luar negeri. Lokasi itu masing-masing pada Konsulat Jenderal atau Kedutaan Besar di negara Tiongkok, Thailand, Arab Saudi, dan Singapura," tandas Aziz. Sebelumnya, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Pusat melarang Habib Rizieq Shihab (HRS) untuk melakukan ibadah umrah. Atas hal itu, pihaknya menggugat Kepala Bapas Jakarta Pusat ke PTUN Jakarta. Pengacara Rizieq Shihab, Aziz Yanuar menyatakan bahwa gugatan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas keputusan Bapas Jakarta Pusat yang dianggapnya sewenang-wenang dan melawan HAM. "Untuk membongkar dugaan perampasan hak asasi sistematis yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak memberikan rekomendasi izin untuk melaksanakan ibadah umroh klien kami tanpa alasan yang jelas dan masuk di akal sehat," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (2/8).

Aziz mengatakan pihak pemerintah Indonesia, termasuk Kejaksaaan di dalamnya pasti memiliki perwakilan di beberapa negara, termasuk di Arab.

Tak Diizinkan Umrah dengan Alasan Pengawasan, Pengacara Rizieq Shihab: Menggelikan dan Membuat Terbahak-bahak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/masa_tahanan-rizieq.jpg" alt="PIKIR-PIKIR: Rizieq Shihab divonis bersalah dalam dua kasus kerumunan. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PIKIR-PIKIR: Rizieq Shihab divonis bersalah dalam dua kasus kerumunan. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Meski tidak diberikan rekomendasi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Habib Rizieq Shihab tetap akan melaksanakan ibadah umrah. Alasan kliennya tetap melaksanakan ibadah umrah, karena sesuai Perpres Kejaksaan, ada jaksa yang dapat bertugas pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. "HRS tetap jadi melaksanakan umrah," kata Aziz Yanuar seperti dikutip&nbsp;Pojoksatu.id&nbsp;(Jawa Pos Grup), Rabu&nbsp;(2/8). Menurut Aziz, setidaknya sudah ada 4 jaksa yang telah bertugas di luar negeri. Keempat jaksa tersebut masing-masing bertugas menjadi Konsulat Jenderal atau Kedutaan Besar di negara Cina, Thailand, Arab Saudi, dan Singapura. Karena itu, Aziz Yanuar mempertanyakan bila karena alasan pengawasan HRS tidam diperbolehkan melaksanalan umrah. Harusnya negara memberi tugas salah satu jaksa yang bertugas di luar negeri. "Apa guna negara bayar mahal itu pihak kejaksaan di Riyadh jika nganggur saja?" tanya Aziz. Aziz Yanuar juga menyinggung Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mempersulit kliennya melaksanakan umrah. Sementara, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Pusat sudah memberikan rekomendasi terkait izin ibadah umrah yang akan digelar Habib Rizieq. "HRS tidak diberi rekomendasi oleh Kejari Jakpus untuk umroh dengan alasan sulit pengawasan," ujarnya. "Sementara Kabapas sebenarnya sangat proaktif dan membantu pihak kami selama ini. Kabapas dan tim bapas sangat baik dan humanis," ujarnya. Habib Rizieq Shihab tidak diizinkan melaksanakan umrah oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Alasan tak diizinkan umrah, karena kendala kesulitan pengawasan. Mengingat saat ini Habib Rizieq masoh status bebas bersyarat hingga 10 Juni 2024. Diketahui Habib Rizieq Shihab, mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) telah bebas dari penjara, Rabu (20/7) sekira jam 07.30 WIB. Habib Rizieq bebas dari penjara dengan status bebas bersyarat. Bebas Habib Rizieq bersyarat oleh Kemenkumham dengan masa percobaan sampai 10 Juni 2024 lalu. &ldquo;Habis masa percobaan: 10 Juni 2024,&rdquo; kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/7/2023).

Meski tidak diberikan rekomendasi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Habib Rizieq Shihab tetap akan melaksanakan ibadah umrah.

Alasan Habib Rizieq Tetap Ngotot Berangkat Umrah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Kuasa-hukum-Habib-Rizeq-Syihab-Aziz-Yanuar-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Kuasa hukum Muhamad Rizieq Syihab, Aziz Yanuar (tengah) saat memberi keterangan kepada media di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (1/12/2020). Muhamad Rizieq Syihab belum bisa hadir dalam pemeriksaan dikarenakan kondisi kesehatannya masih kurang sehat. Fo" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum Muhamad Rizieq Syihab, Aziz Yanuar (tengah) saat memberi keterangan kepada media di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (1/12/2020). Muhamad Rizieq Syihab belum bisa hadir dalam pemeriksaan dikarenakan kondisi kesehatannya masih kurang sehat. Fo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri telah menyelesaikan berkas perkara kasus dugaan terorisme yang menjerat pengacara Rizieq Shihab yang juga eks Sekretaris Umum FPI, Munarman. Kejaksaan Agung juga telah menyatakan berkas tersebut telah lengkap atau P21.  Kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar mengatakan, pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan dari pihak Kejaksaan soal jadwal sidang kliennya. Namun, dia mengakui telah mendengar informasi jika berkas perkara kasus tersebut telah lengkap.  "Kami tahu info itu (Munarman akan segera disidang), tapi belum resmi," ujar Aziz saat dihubungi, Selasa (5/10).  Aziz menjelaskan, selama ini pihaknya menjalin komunikasi yang baik dengan pihak Mabes Polri dalam kasus Munarman. "Belum ada info lebih lanjut soal berkas Munarman yang telah lengkap dan akan segera disidang," imbuhnya.  Sebelumnya, berkas perkara kasus dugaan terorisme dengan tersangka eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman dinyatakan telah lengkap atau P21. Hal itu tertuang dalam surat pemberitahuan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) Nomor B.4186/E.5/Etl.I/10/2021 tertanggal 1 Oktober 2021.  "Hasil penyidikan perkara pidana atas nama Munarman tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sudah lengkap," demikian bunyi surat pemberitahuan Kejagung.  Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. Kejagung meminta penyidik Densus segera melimpahkan tersangka dan barang bukti supaya bisa segera disidangkan.  "Guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan," demikian bunyi surat tersebut.

Tersangka Terorisme Munarman Segera Disidang, Pengacara Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Kuasa-hukum-Habib-Rizeq-Syihab-Aziz-Yanuar-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Kuasa hukum Muhamad Rizieq Syihab, Aziz Yanuar (tengah) saat memberi keterangan kepada media di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (1/12/2020). Muhamad Rizieq Syihab belum bisa hadir dalam pemeriksaan dikarenakan kondisi kesehatannya masih kurang sehat. Fo" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum Muhamad Rizieq Syihab, Aziz Yanuar (tengah) saat memberi keterangan kepada media di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (1/12/2020). Muhamad Rizieq Syihab belum bisa hadir dalam pemeriksaan dikarenakan kondisi kesehatannya masih kurang sehat. Fo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kuasa Hukum Munarman, Aziz Yanuar menyebut kliennya akan dibela oleh ratusan pengacara. Pembelaan ini terkait kasus dugaan terorisme yang dikenakan oleh Polri kepada Munarman.  Aziz mengatakan, total ada 212 pengacara yang menyatakan siap membela Munarman di persidangan nanti. Beberapa di antaranya terbilang cukup tenar seperti Sugito Atmo Prawiro, Mahendradatta, Achmad Michdan, hingga Ichwanudin Tuankotta.  "Banyak pihak yang mempersoalkan ihwal penangkapan Munarman tersebut, bahkan sejumlah kalangan meragukan tuduhan Densus 88 terhadap Munarman," kata Aziz kepada wartawan, Selasa (3/8).  Aziz menyampaikan, ratusan pengacara tersebut turun tangan karena melihat rekam jejak Munarman. Sebab, kliennya juga berprofesi sebagai pengacara.  Karir Munarman di bidang hukum dimulai saat menjadi sukarelawan di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Palembang pada 1995. Hingga pada September 2002, Munarman terpilih sebagai Ketua YLBHI.  "Sebagai advokat senior dengan rekam jejak yang panjang di dunia hukum dan HAM tersebut, maka tak heran jika ratusan advokat menyatakan siap membela Munarman di persidangan sebagai bentuk solidaritas terhadap rekan sejawat," jelas Aziz.  Sebelumnya, Densus 88 Anti Teror Polri menangkap Pengacara Rizieq Shihab, Munarman. Munarman ditangkap di rumahnya di Perumahan Modern Hills, Cinangka, Pamulang, Tangerang Selatan, Selasa (27/4), sekitar pukul 15.30 WIB.  "Ya (Munarman ditangkap)," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Selasa (27/4).  Argo menyebut jika eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) itu diduga terlibat tindak pidana terorisme. "Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme," jelas Argo.

212 Pengacara Bakal Bela Munarman, Ragukan Tuduhan Densus 88

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Kuasa-hukum-Habib-Rizeq-Syihab-Aziz-Yanuar-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Kuasa hukum Muhamad Rizieq Syihab, Aziz Yanuar (tengah) saat memberi keterangan kepada media di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (1/12/2020). Muhamad Rizieq Syihab belum bisa hadir dalam pemeriksaan dikarenakan kondisi kesehatannya masih kurang sehat. Fo" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum Muhamad Rizieq Syihab, Aziz Yanuar (tengah) saat memberi keterangan kepada media di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (1/12/2020). Muhamad Rizieq Syihab belum bisa hadir dalam pemeriksaan dikarenakan kondisi kesehatannya masih kurang sehat. Fo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus pelanggaran protokol kesehatan, Habib Rizieq Shihab merayakan Hari Raya Idul Fitri 2021 di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri. Untuk tahun ini, dia tidak bisa merayakan bersama keluarga di rumah, lantaran masih menjalani proses persidangan.  Kuasa Hukum Rizieq, Aziz Yanuar, mengungkap kondisi kliennya di rutan Bareskrim Polri. Dia memastikan Rizieq bisa menjalani Hari Raya Idul Fitri seperti biasa. Hak-hak untuk beribadah juga diberikan oleh petugas.  "Alhamdulillah. Salat Id bersama para tahanan dan halal bihalal di rutan," kata Aziz saat dihubungi, Kamis (13/5).  Kendati demikian, eks Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu belum dibesuk oleh keluarganya di Hari Raya Idul Fitri ini. "Belum ada yang menjenguk," jelas Aziz.  Seperti diketahui, Rizieq ditetapkan sebagai tersangka dalam 3 kasus berbeda. Dalam perkara kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, penyidik menetapkan 6 orang tersangka yaitu Muhammad Rizieq Shihab (MRS) selaku penyelenggara, Ketua Umum FPI Shabri Lubis (SL) selaku penanggung jawab acara, Haris Ubaidillah (HU) selaku ketua panitia, Ali bin Alwi Alatas (A) selaku sekretaris panitia, Maman Suryadi (MS) sebagai penanggung jawab keamanan, dan Habib Idrus (HI) sebagai kepala seksi acara.  Sedangkan untuk kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor, Rizieq menjadi tersangka tunggal. Rizieq juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus menghalangi kerja Satgas Covid-19 Kota Bogor di Rumah Sakit UMMI. Dalam kasus tersebut, Polri turut menetapkan tersangka kepada Direktur Rumah Sakit UMMI Andi Tatat, dan Hanif Alatas.

Kuasa Hukum Ungkap Kegiatan Lebaran Rizieq Shihab di Dalam Rutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Munarman-di-rutan-Ist.jpg" alt="Pengacara Rizieq Shihab, Munarman telah tiba di Rumah Tahanan (Rutan) Narkoba Polda Metro Jaya. Foto: Istimewa" width="100%">
<figcaption>Pengacara Rizieq Shihab, Munarman telah tiba di Rumah Tahanan (Rutan) Narkoba Polda Metro Jaya. Foto: Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Status tersangka Munarman dipersoalkan. Tim kuasa hukum eks Sekjen FPI itu mempertanyakan penetapan tersangka yang dilakukan sejak 20 April.  Aziz Yanuar, kuasa hukum Munarman, mengungkapkan, pihaknya telah menerima surat penetapan tersangka dari kepolisian untuk Munarman. Namun, tim kuasa hukum menolak menandatangani surat penetapan tersangka tersebut.  ”Kami hanya menerima surat penangkapan dan penahanan. Untuk surat penetapan tersangka kami tolak,” tegasnya kemarin (28/4).  Kuasa hukum mempermasalahkan surat penetapan tersangka bertanggal 20 April 2021 tersebut. Surat baru diserahkan kepada kuasa hukum pada 27 April. ”Masak begitu prosesnya, penetapan tersangka duluan. Yang menjadi pertanyaan, kapan diperiksa,” tuturnya.  Kepolisian juga menyebutkan bahwa surat penetapan tersangka dikirim ke keluarga Munarman. Tapi, dari informasi yang didapatkannya, keluarga belum menerimanya. ”Belum pernah menerimanya,” terangnya.  Sementara itu, Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Ahmad Ramadhan yang sebelumnya sempat menyebut status Munarman belum tersangka akhirnya meluruskan pernyataannya. Menurut dia, penetapan tersangka dilakukan sesuai dengan gelar perkara pada 20 April 2021. ”Surat penangkapan dan penahanannya 27 April,” ujarnya.  Ahmad mengatakan, penetapan tersangka Munarman telah diberitahukan ke kejaksaan. Pihak keluarga Munarman juga telah diberi surat perintah dan surat pemberitahuan penangkapan. ”Kalau surat penahanan belum,” jelasnya.  Hingga saat ini, Munarman masih dalam masa penangkapan. Dalam kasus terorisme, kata dia, kepolisian memiliki waktu selama 21 hari untuk menentukan status yang ditangkap.  Terkait proses penangkapan Munarman, kepolisian memastikan bahwa semua dilakukan sesuai prosedur dalam kasus terorisme. Termasuk diborgol dan ditutup matanya. ”Semua terduga teroris diborgol dan ditutup matanya. Tidak ada yang berbeda di mata hukum,” paparnya.  Di bagian lain, Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid menilai kepolisian terkesan sewenang-wenang dalam penangkapan Munarman. Tindakan aparat tidak menghargai nilai-nilai hak asasi manusia. ”Itu tampak saat menjemput paksa,” katanya.  Dalam berbagai video yang beredar, terlihat polisi menyeret dan tidak memperbolehkan Munarman memakai alas kaki. Lalu, menutup matanya dengan kain hitam. Menurut Usman, perlakuan itu tidak manusiawi dan merendahkan martabat. ”Itu melanggar asas praduga tidak bersalah,” tegasnya. ”Hak-hak Munarman harus dihormati, apa pun tuduhan kejahatannya,” imbuhnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/04/2021/munarman-diduga-terkait-teroris-condet/">Munarman Diduga Terkait Teroris Condet</a>  Meski sebagian ketentuan UU Antiterorisme bermasalah, kata dia, pasal 28 ayat 2 UU tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme harus menjunjung tinggi prinsip HAM. ”Ini bisa membawa lebih jauh atas perlakuan negara yang tidak menghormati hukum dalam memperlakukan warganya,” tegasnya.  Dia meminta kepolisian mengevaluasi tim yang menangkap Munarman. Tujuannya, mengetahui kemungkinan terjadinya pelanggaran SOP. ”Setiap penangkapan kasus apa pun harus menghormati hak asasi manusia,” jelasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JlfHt2CngYk

Kuasa Hukum Munarman Tolak Surat Penetapan Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Munarman-di-rutan-Ist.jpg" alt="Pengacara Rizieq Shihab, Munarman telah tiba di Rumah Tahanan (Rutan) Narkoba Polda Metro Jaya. Foto: Istimewa" width="100%">
<figcaption>Pengacara Rizieq Shihab, Munarman telah tiba di Rumah Tahanan (Rutan) Narkoba Polda Metro Jaya. Foto: Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kuasa Hukum Munarman, Aziz Yanuar mengkritik ihwal penangkapan kliennya oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri. Aziz menilai banyak keganjilan dalam perkara ini.  "Kapan penyidikan dan penyelidikannya? Kok tiba-tiba ditangkap? Itu dari 2015, loh, padahal," ujar Aziz kepada kepada wartawan, Rabu (28/4).  Aziz mengatakan, kehadiran Munarman di UIN Jakarta, Medan, dan Makassar dalam rangka menghadiri seminar. Bukan melakukan baiat kepada kelompok teroris.  Kuasa hukum juga menilai penengakapn Munarman tidak sesuai prosedur. Keganjilan dirasa karena surat penangkapan baru diserahkan kepada kuasa hukum malam hari setelah Munarman ditangkap.  Selain itu, Aziz merasa jika penyidik mempersulit tim kuasa hukum mendampingi Munarman. Atas dasar itu, tim kuasa hukum akan mengajukan praperadilan atas penangkapan ini. "Setelah ini kami akan mengajukan praperadilan terkait penangkapan itu," pungkasnya.  Sebelumnya, Densus 88 Anti Teror Polri menangkap Pengacara Rizieq Shihab, Munarman. Munarman dikabarkan ditangkap di rumahnya di Perumahan Modern Hills, Cinangka - Pamulang, Tangerang Selatan, sore tadi sekitar pukul 15.30 WIB.  "Ya (Munarman ditangkap)," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Selasa (27/4).  Argo menyebut jika eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) itu diduga terlibat tindak pidana terorisme. "Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme," jelasnya.

Pengacara Ungkap Keganjilan Penangkapan Munarman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Kuasa-hukum-Habib-Rizeq-Syihab-Aziz-Yanuar-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Kuasa hukum Muhamad Rizieq Syihab, Aziz Yanuar (tengah) saat memberi keterangan kepada media di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (1/12/2020). Muhamad Rizieq Syihab belum bisa hadir dalam pemeriksaan dikarenakan kondisi kesehatannya masih kurang sehat. Fo" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum Muhamad Rizieq Syihab, Aziz Yanuar (tengah) saat memberi keterangan kepada media di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (1/12/2020). Muhamad Rizieq Syihab belum bisa hadir dalam pemeriksaan dikarenakan kondisi kesehatannya masih kurang sehat. Fo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri menyita sejumlah alat bukti saat menggeledah bekas markas Front Pembela Islam (FPI) untuk kasus dugaan tindak pidana terorisme yang menjerat Munarman. Salah satu benda yang disita yakni bahan peledak TATP.  Pengacara Munarman, Aziz Yanuar, membantah jika barang yang ditemukan itu adalah bahan peledak. Menurut dia, bahan-bahan kimia itu merupakan pembersih toilet.  "Terhadap temuan di gedung bekas sekretariat DPP FPI, kami informasikan bahwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah deterjen dan obat pembersih toilet yang dahulu biasa digunakan untuk program kerja bakti bersih-bersih tempat wudhu dan toilet masjid dan musala," kata Aziz kepada wartawan, Rabu (28/4).  Begitu pula dengan buku-buku jihad yang disita dari rumah Munarman di Tangerang Selatan. Menurut Aziz itu tidak berkaitan denga aksi terorisme.  "Buku-buku yang disita di rumah klien kami, buku-buku tersebut merupakan koleksi intelektual yang mengisi perpustakaan pribadi klien kami," jelasnya.  Sebelumnya, Densus 88 Anti Teror Polri menangkap Pengacara Rizieq Shihab, Munarman. Munarman dikabarkan ditangkap di rumahnya di Perumahan Modern Hills, Cinangka, Pamulang, Tangerang Selatan, Selasa (27/4) sore sekitar pukul 15.30 WIB.  "Ya (Munarman ditangkap)," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Selasa (27/4).  Argo menyebut jika eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) itu diduga terlibat tindak pidana terorisme. "Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme," jelasnya.  Sementara itu, pengacara Munarman, Aziz Yanuar juga membenarkan penangkapan tersebut. Dia mendampingi Munarman. "Iya ini lagi kita dampingi," ucapnya.

Soal Bahan Peledak di Bekas Markas FPI, Begini Kata Pengacara Munarman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Kuasa-hukum-Habib-Rizeq-Syihab-Aziz-Yanuar-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Kuasa hukum Muhamad Rizieq Syihab, Aziz Yanuar (tengah) saat memberi keterangan kepada media di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (1/12/2020). Muhamad Rizieq Syihab belum bisa hadir dalam pemeriksaan dikarenakan kondisi kesehatannya masih kurang sehat. Fo" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum Muhamad Rizieq Syihab, Aziz Yanuar (tengah) saat memberi keterangan kepada media di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (1/12/2020). Muhamad Rizieq Syihab belum bisa hadir dalam pemeriksaan dikarenakan kondisi kesehatannya masih kurang sehat. Fo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aziz Yanuar angkat bicara terkait penetapan tiga anggota Polda Metro Jaya sebagai tersangka unlawfull killing laskar FPI. Sikap polisi yang enggan membuka identitas dua tersangka dipertanyakan mantan Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI itu.  Aziz juga mempertanyakan unit satu tersangka berinisial EPZ yang dinyatakan telah meninggal dunia. “Siapa nama dua yang tersangka serta satu almarhum itu juga dari unit mana,” ujar Aziz seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Rabu (6/4).  Menurutnya, semestinya penyelidikan tidak berhenti kepada tiga tersangka ini saja. Yang tak kalah penting, tentu saja adalah aktor atau dalang di belakang ketiga anggota polisi dimaksud. “Kami, masyarakat dan keluarga korban menunggu, siapa komandan dari para pelaku?” tandasnya.  Diberitakan sebelumnya, penetapan tiga anggota Polda Metro Jaya sebagai tersangka unlawful killing enam laskar FPI itu didapat berdasarkan gelar perkara. Ketiganya dijerat dengan Pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Jo Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman penjara 2,8 tahun penjara.  Sementara satu anggota Polda Metro Jaya yang jadi tersangka berinisial EPZ dinyatakan meninggal dunia sehingga penyidikannya dihentikan. Sayangnya, Mabes Polri enggan membeberkan identitas dua anggota polisi lainnya. “Nanti akan disampaikan,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (6/4/2021).  Rusdi juga tak mau membeberkan barang bukti apa saja yang disita dari tangan tersangka. Hanya saja, ia menyebut bahwa semua barang bukti tersebut saat ini sudah ada di tangan penyidik Bareskrim Polri. Nantinya, barang bukti tersebut akan diserahkan kepada Komnas HAM.  “Itu menjadi barang bukti sekarang yang digunakan penyidik untuk menuntaskan kasus atau peristiwa KM 50,” ujarnya.  Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun penyidik memutuskan masih belum perlu melakukan penahanan terhadap kedua anggota polisi dimaksud. “Engga (belum ditahan), ini kan masih kita lihat. Apakah tersangka ditahan, nanti akan dilanjutkan oleh penyidik,” kata dia.  Soal penahanan, tekan Rusdin, adalah sepenuhnya pertimbangan subjektif dan objektif penyidik.

Aziz Yanuar: Siapa Nama Polisi Tersangka Pembunuhan 6 Laskar FPI?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Aziz Yanuar

Berita Terkini