<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/dukung-aziz-gantikan-novanto-ampg-yakini-citra-dpr-bisa-berubah_m_173212.jpeg" alt="Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Aziz Syamsudin" width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Aziz Syamsudin</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan mantan anggota DPR RI Muhammad Azis Syamsudin mangkir dari panggilan tim penyidik untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pungutan liar dan pemerasan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK Jakarta. "Pak Azis Syamsudin sampai sore ini, informasi dari penyidik tidak ada keterangan," Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, (8/5). Ali pun mengingatkan kepada yang bersangkutan untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK pada agenda pemanggilan selanjutnya, yang rencananya dijadwalkan pada pekan depan. "Keterangan yang bersangkutan sangat penting agar konstruksi perkara dugaan kecurangan di Rutan KPK ini menjadi utuh dan jelas," ujarnya. Untuk diketahui, hari ini tim penyidik KPK memanggil sejumlah saksi terkait perkara dugaan pungli di Rutan KPK, para saksi tersebut yakni mantan Staf Administrasi DPR Ainul Faqih, pegawai negeri sipil M. Naim Fahmi, dan anggota Satpol PP Dasep Sutrisno. Selain itu pihak KPK juga memanggil sejumlah pihak swasta yakni Rezky Herbiyono, Hiendra Soenjoto, Bong Tjiee Tjiang alias Aseng, serta petugas pengamanan rutan KPK Mustarsidin. Ali Fikri menerangkan para saksi tersebut dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi perkara dugaan korupsi berupa pemerasan di lingkungan Rutan Cabang KPK dengan tersangka mantan Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi dan kawan-kawan. KPK pada Rabu, 24 April 2024, mengumumkan pemecatan terhadap 66 orang pegawainya yang terlibat dalam perkara pungutan liar dan pemerasan di Rutan Cabang KPK. Hasil pemeriksaan itu menyatakan 66 orang pegawai KPK terbukti melanggar Pasal 4 huruf i; Pasal 5 huruf a; dan Pasal 5 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Selanjutnya pada 17 April 2024, sekretaris jenderal KPK menetapkan keputusan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai PNS, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) huruf c PP 94 Tahun 2021. KPK menerangkan, pemberhentian tersebut efektif berlaku pada hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diserahkan kepada para pegawai tersebut. Keputusan pemberhentian pegawai tersebut sebagai bagian dari komitmen KPK menyelesaikan penanganan pelanggaran di internal hingga tuntas dan zerro tolerance terhadap praktik-praktik korupsi. Mengenai pelanggaran ini, KPK juga telah menjatuhkan hukuman etik berdasarkan putusan Dewan Pengawas serta penyidikan dugaan tindak pidana korupsinya. Dewan Pengawas KPK menyatakan ada 93 orang pegawai yang terlibat dalam rangkaian kasus pungutan liar di Rutan Cabang KPK. Sebanyak 66 orang pegawai akhirnya diberhentikan, 15 orang pegawai ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan untuk menjalani proses hukum dan 12 orang pegawai lainnya masih menunggu hasil koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

KPK engingatkan kepada yang bersangkutan untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK pada agenda pemanggilan selanjutnya.

Kasus Pungli di Rutan KPK, Politkus Golkar Azis Syamsuddin Mangkir Panggilan Penyidik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-09-06-at-09.52.18_1.jpg" alt="Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin&nbsp;terkait dugaan pemberian uang untuk pengondisian perkara tersangka Rita Widyasari&nbsp;(RW). "Saksi Muhammad Aziz Syamsuddin (mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024) hadir dan didalami pengetahuannya serta dikonfirmasi, antara lain kaitan dugaan adanya kesepakatan dan janji pemberian uang kepada Stepanus Robin Patujju untuk pengondisian perkara tersangka RW," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, (24/1).&nbsp; Namun, Ali Fikri belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai apa saja temuan penyidikan dalam pemeriksaan terhadap Aziz Syamsuddin. Pemeriksaan Aziz Syamsuddin&nbsp;berlangsung pada Selasa (23/1) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Aziz yang menjalani pemeriksaan selama lebih kurang tujuh jam oleh penyidik KPK enggan berkomentar soal alasan dirinya kembali dipanggil KPK. "Tanya ke penyidik ya," kata Azis sambil bergegas meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Selasa (23/1). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/23/azis-syamsuddin-1693353011.jpg" alt="Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (23/1)." width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (23/1).</figcaption>
</figure> Pada Februari 2022, Azis Syamsuddin divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan. Politikus Golkar ini dinyatakan bersalah memberi suap kepada mantan penyidik KPK AKP Robin dan pengacara Maskur Husain sekitar Rp 3,6 miliar. Azis Syamsuddin saat ini sedang menjalani pembebasan bersyarat dan mendapatkan total remisi selama 6,5 bulan. Sedangkan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari diketahui masih menjalani vonis 10 tahun penjara sejak 2017. Dalam kasus ini, Rita juga dihukum membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima uang gratifikasi sebesar Rp 110.720.440.000 terkait perizinan proyek dinas di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

KPK memeriksa mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin terkait dugaan pemberian uang untuk pengondisian perkara tersangka Rita Widyasari.

KPK Periksa Mantan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Soal Aliran Uang Pada Kasus Rita Widyasari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/AZIZ-PUTUSAN.jpg" alt="Terdakwa mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menjalani sidang lanjutan dengan agenda Vonis terdakwa di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (17/2/2022). Mantan Ketua DPR RI Azis Syamsuddin divonis 3 tahun 6 bulan dengan terbukti secara sah dan ber" width="100%">
<figcaption>Terdakwa mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menjalani sidang lanjutan dengan agenda Vonis terdakwa di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (17/2/2022). Mantan Ketua DPR RI Azis Syamsuddin divonis 3 tahun 6 bulan dengan terbukti secara sah dan ber</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin tak langsung mengajukan upaya hukum banding setelah divonis 3 tahun dan 6 bulan atau 3,5 tahun penjara. Azis memilih untuk pikir-pikir selama tujuh hari dalam menyikapi vonis hakim tersebut.  Selain pidana kurungan badan, Azis juga dijatuhkan hukuman denda sebesar Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan. Serta pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun usai menjalani pidana pokok.  "Terima kasih yang mulia, bismillah. Dengan putusan yang dijatuhkan pada saya, saya akan pikir-pikir," kata Azis dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (17/2).  Hal serupa juga diutarakan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa juga memilih pikir-pikir dalam menyikapi vonis hakim terhadap Azis. "Tanpa mengurangi hormat pada putusan, kami nyatakan pikir-pikir," tegas Jaksa Aryawan.  Hukuman yang dijatuhkan hakim kepada Azis lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK. Azis oleh Jaksa KPK dituntut dengan hukuman 4 tahun dan 2 bulan penjara serta denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.  Sementara itu, Jaksa juga menuntut agar Azis dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun.  Meski demikian, Azis Syamsuddin terbukti menyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 atau senilai Rp 519 juta. Suap itu terkait penanganan perkara korupsi yang diusut KPK di Lampung Tengah.  Suap tersebut dengan maksud agar Stepanus Robin Pattuju dan seorang pengacara Maskur Husain membantu mengurus kasus yang melibatkan Azis dan politikus Golkar Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.  Azis Syamsuddin terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Azis Syamsuddin Belum Putuskan Banding Pasca Vonis 3,5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwasah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwasah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah, dengan terdakwa mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Rencananya mantan penyidik KPK asal Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju diagendakan bersaksi di persidangan. "Rencana saksi-saksi mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju, pengacara Maskur Husain, dan Sebastian D Merawa," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (20/12). KPK berharap saksi yang diagendakan bisa memberikan keterangan yang benar di dalam persidangan. Hal ini tidak lain untuk menguatkan dakwaan kepada Azis Syamsuddin.  Dalam perkaranya, mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin didakwa menyuap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 atau senilai Rp 519 juta. Suap itu terkait penanganan perkara korupsi yang diusut KPK di Lampung Tengah.  Suap tersebut dengan maksud agar Stepanus Robin Pattuju dan seorang pengacara Maskur Husain membantu mengurus kasus yang melibatkan Azis dan politikus Golkar Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah. Karena Aliza dan Aliza mengetahui KPK tengah menyelidiki kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan DAK APBN-P Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017. Kemudian Azis dan Aliza berusaha agar dirinya tidak dijadikan tersangka oleh KPK, dengan berupaya meminta bantuan kepada penyidik KPK. Azis didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Stepanus Robin Pattuju Bersaksi Pada Sidang Azis Syamsuddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Wakil-Ketua-DPR-Fraksi-Golkar-Azis-Syamsuddin-Ditahan-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers terkait penahanan Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar Azis Syamsuddin di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari (25/9). Azis resmi ditahan KPK sebagai tersangka terkait kasus dugaan pengurusan Dana Alokasi" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers terkait penahanan Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar Azis Syamsuddin di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari (25/9). Azis resmi ditahan KPK sebagai tersangka terkait kasus dugaan pengurusan Dana Alokasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial membeberkan proses perkenalannya dengan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju. Dia mengaku dikenalkan dengan Robin oleh mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.  "Saya silaturahmi bicara dengan Azis dan setelah itu bapak Azis sampaikan ke saya ada orang yang ingin dikenalkan," kata Syahrial saat bersaksi melalui konferensi video dari Rumah Tahanan Kelas I Medan, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (11/10).  Syahrial menyampaikan, Azis ingin mengenalkan seseorang. Tetapi dengan syarat tidak membicarakan proyek.  "Bro gue mau kenalin sama orang ni, tapi jangan cerita-cerita proyek ya bro," ujar Syahrial menirukan ucapan Azis saat itu.  Syahrial mengaku tiba di rumah Azis sekitar pukul 21.30 WIB, dia membicarakan menganai Partai Golkar dan rencananya mengikuti Pilkada pada Desember 2020. Pertemuan itu terjadi pada Oktober 2020.  "Awalnya saya tidak tahu siapa yang dikenalkan, lalu akhirnya dikenalkan bahwa dia adalah penyidik KPK, dia memperkenalkan nama ‘Robin dari KPK’,” beber Syahrial.  Dalam pertemuan itu, lantas Robin mengeluarkan tanda pengenal KPK. Setelah Robin dan Syahrial berkenalan, Azis lalu meninggalkan lolasi pertemuan di joglo rumah dinasnya itu.  “Robin menyampaikan salam kenal, saya lalu memperkenalkan diri ‘Saya Syahrial’, dia sampaikan ‘Saya Robin penyidik, setelah itu saya minta nomor handphone Pak Robin. Akan tetapi, karena sudah terlalu malam jadi pertemuan sebentar saja,” beber Syahrial.  Dalam pertemuan itu, lantas Syahrial meminta Robin untuk memantau Pilkada di Tanjungbalai. Hal itu pun diamini Robin. "Saya katakan 'Bang bantu untuk pantau-pantau Pilkada Tanjungbalai, lalu dijawab Robin 'Siap kita pantau'," pungkas Syahrial.  Dalam perkaranya, Stepanus Robin Pattuju didakwa menerima uang senilai Rp 11.025.077.000 dan USD 36 ribu. Suap tersebut berkaitan dengan penanganan perkara di KPK.  Robin didakwa melanggar Pasal Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 11 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Syahrial Ungkap Percakapannya dengan Azis Syamsuddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/SUPARTO-WIJOYO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>AKANKAH korupsi terus terjadi dan mewabah di jiwa-jiwa politisi? Penetapan Azis Syamsuddin sebagai tersangka oleh KPK kian memperpanjang deret hitung politikus yang korup. Bupati, wali kota, gubernur, serta anggota DPR-DPRD silih berganti menjadi lakon utama penggarongan dana publik. Tidak hanya sampai di sini, aparatur penegak hukum pun mewarnai potret korupsi. Menteri dan birokrat tidak ketinggalan. Mereka semua menorehkan sejarah korupsi berjilid-jilid. Institusi peradilan ikut ”berkreasi” meringankan sanksi. Itu merupakan kabar telanjang yang menggoreskan luka teramat perih pada khalayak ramai.  Banyaknya kasus korupsi membawa ingatan saya ke tahun 1766 saat John Spilsbury menciptakan jigsaw puzzle. Dia lukis peta wilayah dalam sebuah kayu untuk selanjutnya dipotong-potong guna menderaskan pikiran agar mampu menyusunnya secara logis. Bahkan lebih tua lagi, dalam legenda Dewa Tan 4.000 tahun lalu di Tiongkok yang mengonstruksi permainan dengan 700 balok yang ditata kembali di tahun 1815 bernama Tangram Puzzle. Melalui 700 keping balok ini saja, sebuah teka-teki menjadi mustahil dipecahkan, apalagi dengan ribuan kasus korupsi. Korupsi demi korupsi sejatinya tidak sekadar berisi benda mati (lipatan uang), tetapi ada narasi esensial berupa jiwa jahat yang berniat merugikan negara.  Spektrum korupsi mendeskripsikan tingkat integritas para ”pemulung” kekuasaan. Terdapat intrik jabatan yang digembalakan. Adu kekuatan memperebutkan ”kursi kedinasan” senantiasa membentuk formasi aktivitas korupsi. Semua dipertontonkan dan pikiran warga negara membuncah penuh tanda tanya. Korupsi semakin jemawa apabila jiwa-jiwa culas diproteksi.  Atau kita yang tidak paham bahwa semua pejabat pada mulanya adalah baik-baik saja. Mereka dalam tradisi Romawi kuno adalah novus homo (manusia baru) yang seyogianya dianggap suci dari tindakan tidak terpuji. Butuh alibi retorik bahwa ”mereka bukan korupsi, melainkan berbagi rezeki”. Kalau demikian, berarti sebagian besar jiwa ini sedang kecanduan korupsi. Di ujung keserakahan, perlu kembali ke jiwa pertobatan pejabat sendiri sambil mengenang pantun dari tanah Melayu: Orang keling berkedai kain/Kapas sudah menjadi benang/Baik berpaling pada yang lain/Hak yang lepas jangan dikenang.  Tiada yang dapat dikenang dari pejabat negara yang mengalami ”sampar” korupsi. Karena itu, proses seleksi penguasa harus mampu mendeteksi ”jiwa jahat yang tersembunyi” di setiap kelokan politik. Konstruksi pembiayaan parpol juga menyediakan ruang bagi politikus untuk terjerat korupsi. Diungkapkan Arnold J. Heidenheimer dan Michael Johnston dalam bukunya Political Corruption (2009) yang menganalisis kedudukan finansial partai politik, sistem kampanye dan kompetisi politik tergiring memasuki lahan korupsi dalam teritorial politik.  Ingatlah pula torehan Pramoedya Ananta Toer tahun 1957 melalui novel Korupsi. Bahwa korupsi telah bergerak dari urusan moral individual menjadi masalah sosial politik yang membudaya. Kondisi ini menambah kelam republik yang meneguhkan diri sebagai negara hukum. Regulasi diniscayakan berkarakter koruptif. Bukankah parlemen dan pemerintah adalah pembentuk hukum (rechtsvorming) yang menelurkan undang-undang (perda). Konsekuensi terjauh dalam relasi legislatif dan eksekutif yang bertalenta koruptif adalah hadirnya hukum yang timpang. Pasal-pasal hukum memuai menjadi pasar-pasar yang menata struktur anggaran berbagi proyek yang transaksional. Prahara korupsi di parlemen dan birokrasi dimulai dengan pernak-pernik pungli.  Ketahuilah, kurun waktu kolonialisme (abad XVII–XX) membawa order rasuah yang diawali dari ”sogok-menyogok” sebagai alat komunikasi jabatan. Inilah yang melatari Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) dan Perang Jawa oleh Pangeran Diponegoro (1825–1830) serta kisah penangkapan wanita punjer pergerakan Aceh Cut Nyak Dhien (1848–1908). Terdapat ”bilik jabatan” yang memunggungi perjuangan bangsa. Arena ”upeti jabatan” pada ujung ceritanya tidak lepas dari isu ”transaksi posisi”. Pada titik ini korupsi adalah produk ikutan tatanan yang kekuasaan dijualbelikan karena sumber aslinya adalah jiwa-jiwa pengingkar sumpah jabatan. Jiwa rakus merupakan ”samudra” pandemi korupsi.  Semua itu memberi pembenaran keberadaan korupsi yang sudah sangat mendistorsi kewibawaan negara. Era reformasi yang menampilkan ”perjamuan para koruptor” adalah cermin betapa kultur korupsi tidak pernah punah. Korupsi bercokol menghunjam dan tumbuh subur. Kondisi itu dipotret oleh rakyat sampai pada babak yang terus menyajikan episode. Betapa naifnya.  KPK yang ”dilemahkan” itu pun cermat menangkap pesan batin rakyat yang antikorupsi. Ia berperan sebagai suluh hukum dan gairah gerakan rakyat bahwa korupsi dapat dienyahkan. Nalar kejujuran berkata agar kejahatan korupsi tidak diproteksi.  Atas kondisi ini saya menyelami novel A Confession karya Leo Tolstoy yang terbit 1882 yang merilis: ”Menjadi jelas untuk mengatakan, di ruang dan waktu tanpa batas, semuanya berkembang menjadi lebih sempurna dan semakin sempurna adalah berbeda.” Ya berbeda antara politisi yang korupsi dan yang mengabdi. Juga KPK hari ini.  Selebihnya saya melanjutkan membaca buku Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (661–728 H) yang berjudul Tazkiyatun Nafs yang membekali penyucian jiwa agar hidup mulia menata niat: niat ingsun antikorupsi. Saya percaya politisi masa depan akan terpanggil untuk bebas korupsi karena kita tidak hendak bersatire ala Samuel C. Florman: plus la change, plus la meme chose – semakin berubah, semakin sama saja.  Akhirnya, sebagai penutup, saya teringat catatan Rutger Bregman dalam bukunya Human Kind (2020): menurut legenda, ada dua kata tertulis di depan Kuil Apollo di Delfi. Kuil itu merupakan tempat ziarah penting. Orang datang ke sana dari seluruh Yunani untuk mencari nasihat dewa. Yang mereka baca sebelum masuk adalah Gnothi Seauton. Kenali dirimu. (*)  <hr />  *) SUPARTO WIJOYO, Wakil Direktur Bidang Riset, Pengmas, Digitalisasi, dan Internasionalisasi Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Korupsi sebagai Produk Transaksi Posisi?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pks-proses-hukum-andi-arief-tetap-berjalan-jangan-dikasih-lepas_m_.jpg" alt="Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi mengaku proses hukum atas tuduhan Andi yang menyebut partainya menerima mahar Rp 500 miliar dari Sandiaga Uno tetap berjalan." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi mengaku proses hukum atas tuduhan Andi yang menyebut partainya menerima mahar Rp 500 miliar dari Sandiaga Uno tetap berjalan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran diduga melakukan suap terkait penanganan perkara di Lapung Tengah.  Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan sampai saat ini pihaknya belum bisa melakukan pemberhentian sebagai anggota dewan terhadap Azis Syamsuddin. Hal ini lataran status politikus Partai Golkar ini masih menjadi tersangka, belumlah terdakwa.  "Status Azis Syamsuddin saat ini masih tersangka, belum terdakwa, jadi belum bisa dilakukan pemberhentian sementara," ujar Aboe kepada wartawan, Senin (27/09).  Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan, merujuk pada ketentuan berdasarkan Pasal 87 Ayat 5 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), menyebutkan pemberhentian sementara pimpinan DPR, dapat dilakukan jika yang bersangkutan sudah menjadi terdakwa.  "Namun demikian, menurut ketentuan pasal 87 Ayat 1 huruf B UU MD3, pimpinan DPR dapat diberhentikan dengan sementara apabila yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri," katanya.  Aboe menuturkan, pihaknya sudah mendengar di media yang menyebutkan Azis Syamsuddin menyatakan mengundurkan diri ke partainya. Namun MKD DPR belum bisa bertindak karena belum mendapatkan surat tersebut.  "Namun sampai saat ini MKD belum menerima berkas tersebut. Sehingga kita belum bisa mengambil langkah hukum," katanya.  Aboe menuturkan, jika Azis Syamsuddin menyatakan pengunduran diri ke Partai Golkar. Maka langkah selanjutnya dapat ditempuh ketentuan Pasal 87 Ayat 2 huruf d UU MD3, di mana pemberhentian dapat diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  "Adapun untuk pemberhentian secara tetap, kita mengikuti ketentuan pasal 87 Ayat 2 Huruf c UU MD3," ungkapnya.  Menurut anggota Komisi III DPR, pada ketentuan tersebut diatur pemberhentian tetap pimpinan DPR dilakukan jika yang bersangkutan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.  Adapun, dalam perkara penanganan perkara di Lampung Tengah Azis Syamsuddin bersama Aliza Gunado yang juga merupakan politikus Golkar diduga menyuap eks penyidik KPK dari unsur Polri Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 3,1 miliar.  Suap yang diberikan Azis Syamsuddin tersebut diduga diberikan terkait perkara korupsi Dana Alokasi Khusus atau DAK di Lampung Tengah yang tengah ditangani KPK.

Penjelasan MKD Belum Bisa Berhentikan Azis Syamsuddin di DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/usai-digarap-penyidik-kpk-aziz-syamsuddin-ngaku-ditanya-soal-ini_m_.jpg" alt="Usai beberapa jam diperiksa penyidik KPK, Anggota DPR Aziz Syamsuddin membantah dirinya pernah mengajukan RAPBN-P 2018 untuk dibahas di DPR." width="100%">
<figcaption>Usai beberapa jam diperiksa penyidik KPK, Anggota DPR Aziz Syamsuddin membantah dirinya pernah mengajukan RAPBN-P 2018 untuk dibahas di DPR.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin dikabarkan tidak bisa menghadiri agenda pemeriksaan terkait kasus dugaan suap penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (24/9). Hal ini setelah Aziz melayangkan surat penjadwalan ulang pemeriksaan pada 4 Oktober 2021 mendatang.  Politikus Partai Golkar itu, berdasarkan surat yang diberikan kepada KPK beralasan sedang menjalani isolasi mandiri. Sehingga, dia tidak bisa diperiksa oleh tim penyidik KPK pada Jumat (24/9) hari ini.  "Sehubungan dengan surat panggilan KPK Nomor SPGL/4507/DIK.01.00/23/09/2021 tanggal 15 September 2021, di mana saya diminta menghadap penyidik KPK pada hari Jumat, 24 September 2021 untuk didengar keterangannya, maka saya dengan ini bermaksud menyampaikan permohonan penundaan pemeriksaan tersebut menjadi tanggal 4 Oktober 2021," demikian isi surat tersebut.  Politikus Partai Golkar itu mengabarkan sedang menjalani isolasi mandiri, karena sempat berinteraksi dengan seseorang yang dinyatakan positif Covid-19. "Hal ini saya lakukan untuk mematuhi anjuran pemerintah untuk melakukan isoman jika berinteraksi dengan orang yang dinyatakan positif Covid-19 dan juga untuk mencegah penyebaran mata rantai Covid-19," tulis Aziz.  Surat yang ditulis Aziz itu tertanggal 23 September 2021 ditujukan kepada pimpinan KPK dan Direktur Penyidikan KPK, Setyo Budiyanto. Tim JawaPos.com sudah mencoba mengonfirmasi langsung kepada Aziz Syamsuddin terkait permintaan penjadwalan ulang pemeriksaan dirinya di KPK. Tetapi Aziz tidak meresponsnya.  Terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Adies Kadir mengakui, saat ini rekannya Aziz Syamsuddin sedang melakukan isolasi mandiri lantaran tertular Covid-19. "Terkait dengan kolega saya saat ini memang sedang melakukan isolasi, setahu saya menurut info yang kami dengar sedang melakukan isolasi mandiri," ucap Adies.  Adies berharap masyarakat bisa menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap Azis Syamsuddin terkait kasus dugaan suap yang tengah diusut oleh KPK.  "Jadi, sekali lagi begini ya kita ini kan masyarakat yang taat hukum tentunya kita menjunjung asas praduga tidak bersalah," harap Adies.  Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri juga belum merespon konfirmasi terkait kabar pemeriksaan Aziz Syamsuddin. Sebab diduga, Aziz Syamsuddin terseret dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah.  Terlebih nama Aziz Syamsuddin muncul dalam surat dakwaan mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Azis dan Ketua Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) Aliza Gunado diduga menyuap Robin Pattuju sebesar Rp 3 miliar dan USD 36 ribu yang totalnya sekitar Rp 3,613 miliar.  Pemberian suap dari Aziz Syamsuddin dan Aliza Gunado kepada Robin Pattuju dalam rangka mengurus kasus di Lampung Tengah. Terlebih nama Aliza Gunado pernah disebut dalam persidangan kasus suap mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. Saat persidangan itu, saksi mantan Kadis Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman menyebut nama Aliza Gunado.  Taufik mendapat perintah dari Mustafa untuk mengurus Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017. Lantas Taufik bertemu dengan Aliza Gunado yang saat itu mengaku sebagai orang dekat Azis Syamsuddin.  Saat itu Aliza Gunado mengaku bisa membantu menaikkan DAK Lampung Tengah dari Rp 23 miliar menjadi Rp 100 miliar. Saat itu, DAK Lampung Tengah 2017 turun Rp 30 miliar dengan fee Rp 2,5 miliar untuk Azis Syamsuddin yang diberikan melalui Aliza Gunado.  Berdasarkan ini, Aziz Syamsuddin dan Aliza Gunado memutuskan menyuap Robin Pattuju yang merupakan penyidik KPK agar tidak melanjutkan kasusnya.

Sedang Isoman, Aziz Syamsuddin Minta Pemeriksaannya Dijadwalkan Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/usai-digarap-penyidik-kpk-aziz-syamsuddin-ngaku-ditanya-soal-ini_m_.jpg" alt="Usai beberapa jam diperiksa penyidik KPK, Anggota DPR Aziz Syamsuddin membantah dirinya pernah mengajukan RAPBN-P 2018 untuk dibahas di DPR." width="100%">
<figcaption>Usai beberapa jam diperiksa penyidik KPK, Anggota DPR Aziz Syamsuddin membantah dirinya pernah mengajukan RAPBN-P 2018 untuk dibahas di DPR.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami munculnya nama Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin dan Fahri Hamzah dalam sidang kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster alias benur. Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan menganalisis munculnya dua nama tersebut.  "Fakta sidang perkara ini baik keterangan saksi maupun para terdakwa, selanjutnya akan dianalisis tim JPU KPK dalam surat tuntutannya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (16/6).  Ali menyampaikan, analisa perlu dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan apakah keterangan saksi dalam persidangan saling keterkaitan dengan alat bukti lain. Sehingga membentuk fakta hukum untuk dikembangkan lebih lanjut.  "Prinsipnya, tentu sejauh jika ada kecukupan setidaknya dua bukti permulaan yang cukup, kami pastikan perkara ini akan dikembangkan dengan menetapkan pihak lain sebagai tersangka," tegas Ali.  Sementara itu, Fahri Hamzah saat dikonfirmasi terkait namanya yang diseret dalam sidang kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster menyatakan, tak memungkiri memang melakukan bisnis lobster. Dia menyebut banyak bertebaran berita di sistem pencarian daring.  "Google 'Fahri Hamzah Bisnis Lobster'. Nanti ketahuan kok," cetus Fahri.  Terpisah, Aziz Syamsuddin tidak menjawab konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com terkait namanya yang disebut-sebut dalam persidangan ekspor benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.  Sebelumnya, Nama Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin dan mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah disebut dalam sidang kasus dugaan suap ekspor benih lobster yang menjerat eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Hal ini diungkapkan Jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (15/6) malam.  Kedua nama itu muncul dalam percakapan antara Edhy dengan Safri dalam media sosial WhatsApp. Hal ini yang dikonfirmasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Safri, yang merupakan staf khusus Menteri KP yang juga menjabat Wakil Ketua Tim Uji Tuntas (Due Diligence) perizinan usaha perikanan budi daya lobster.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/16/06/2021/aziz-syamsuddin-fahri-hamzah-disebut-di-sidang-kasus-suap-ekspor-benur/">Aziz Syamsuddin-Fahri Hamzah Disebut di Sidang Kasus Suap Ekspor Benur</a>

Jika Bukti Cukup, KPK Sebut Fahri Hamzah dan Aziz Bisa jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Fahri-hamzah-Gelora-yes.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin dan mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah disebut dalam sidang kasus dugaan suap ekspor benih lobster yang menjerat eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Hal ini diungkapkan Jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (15/6) malam.  Kedua nama itu muncul dalam percakapan antara Edhy dengan Safri dalam media sosial WhatsApp. Hal ini yang dikonfirmasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Safri, yang merupakan staf khusus Menteri KP yang juga menjabat Wakil Ketua Tim Uji Tuntas (Due Diligence) perizinan usaha perikanan budi daya lobster.  "Ini ada WA dari BEP menit 1.28.55. Benar Saudara saksi BEP ini Pak Edhy Prabowo?" tanya Jaksa kepada Safri di persidangan. Safri lantas membenarkan hal tersebut. "Iya," singkatnya.  "Ini isinya dengan kata 'Saf, ini orangnya Pak Aziz Syamsuddin Wakil Ketua DPR mau ikut budi daya lobster. Novel Esda. Saudara jawab, 'oke bang'. Apa maksud Eaudara saksi menjawab oke bang?" telisik Jaksa.  Safri menyatakan, permintaan Edhy akan dijalankan dalam percakapan tersebut. Dia pun tak menampik percakapan itu dengan Edhy Prabowo.  "Maksudnya perintah beliau saya jalankan kalau untuk membantu secara umum, ya," papar Safri.  Jaka lantas mencecar Safri terkait adanya perintah dari Edhy agar Aziz Syamsuddin ikut dalam budi daya lobster.  "Berarti ada perintah dari Pak Edhy pada saat itu?" tanya Jaksa. "Iya," jawab Safri singkat.  Mendengar pernyataan Safri lantas Ketua Majelis Hakim Albertus Usada mendalami perusahaan yang dibawa Aziz Syamsuddin ke dalam budi daya ekspor benur.  "Apa yang dimaksud Safri, nanti dulu sampai Syamsuddin dulu. Wakil Ketua DPR mau ikutan budi daya lobster. Saksi bisa dijelaskan PT apa yang berkaitan dengan nama itu?" telisik Hakim.  "Saya tidak ingat," tegas Safri.  Jaksa kemudian menyebut nama mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Hal ini pun turut dibenarkan oleh Safri.  "Pada tanggal 16 Mei juga. Saf, ini tim Pak Fahri Hamzah mau jalan lobster. Langsung hubungi dan undang presentasi. Saksi menjawab: 'oke, bang.' Benar itu?," tanya Jaksa lagi.  "Betul," akui Safri.  Jaksa lantas mendalami perusahaan apa yang dibawa Fahri untuk ikut budi daya lobster. Tetapi lagi-lagi Safri beralasan tidak mengingatnya.  "Berarti memang ada perintah dari Edhy? Saudara saksi masih ingat nama perusahaannya?," tanya Jaksa.  "Saya tidak tahu, tapi saya hanya koordinasi dengan saudara Andreau," tegas Safri.  Dalam persidangan ini, Edhy Prabowo didakwa menerima suap senilai Rp 25,7 milar oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penerimaan suap ini dilakukan secara bertahap yang berkaitan dengan penetapan izin ekspor benih lobter atau benur tahun anggaran 2020.  Penerimaan suap itu diterima oleh Edhy Prabowo dari para eksportir benur melalui staf khususnya, Andreau Misanta Pribadi dan Safri; sekretaris Menteri KP, Amiril Mukminin; staf pribadi istri Iis Rosita Dewi, Ainul Faqih dan Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI), sekaligus pemilik PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) Siswadhi Pranoto Loe.  Pemberian suap ini setelah Edhy Prabowo menerbitkan izin budidaya lobater untuk mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Ranjungan (Portunus spp) dari wilayah negara Republik Indonesia.  Pemberian suap juga bertujuan agar Edhy melalui anak buahnya Andreau Misanta Pribadi dan Safri mempercepat proses persetujuan izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bibit lobster perusahaan Suharjito dan eksportir lainnya.  Perbuatan Edhy selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan sumpah jabatannya.  Edhy Prabowo didakwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Aziz Syamsuddin-Fahri Hamzah Disebut di Sidang Kasus Suap Ekspor Benur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aziz syamsuddin

Berita Terkini