<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/GRAFIS-cewek-PENGADILAN.jpg" alt="Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kasi Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Aan Riyanto membeberkan terkait pemberian komitmen fee senilai Rp 2 miliar kepada Aliza Gunado, orang kepercayaan mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Penyerahan uang itu terkait fee dana alokasi khusus (DAK) APBDP Lampung Tengah (Lamteng) sebesar Rp 25 miliar, karena telah disetujui Badan Anggaran DPR RI.  "Jadi di tanggal 21 itu saya dapat perintah Pak Taufik (mantan Kadis Bina Marga Lamteng, Taufik Rahman) untuk cari pinjaman uang untuk diberikan ke Saudara Aliza Rp 2,085 miliar totalnya, pertama Rp 1,135 miliar saya kasih Aliza di mal, uang diambil kawannya ditukar ke bentuk dolar Singapura. (Penyerahan) kedua, Rp 950 juta di Hotel Veranda saya serahkan Aliza, dan dibawa kawannya, dan ditukarkan ke dolar. Setelah saya kasih ke Aliza, saya lapor ke Taufik," kata Aan saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap penanganan perkara dengan terdakwa Stepanus Robin Pattuju, Senin (1/11).  Sementara itu, mantan Kadis Bina Marga Lamteng, Taufik Rahman menjelaskan terkait penyerahan fee Rp 2 miliar kepada Aliza. Dia mengungkapkan, uang Rp 2 miliar itu diminta setelah Banggar DPR yang saat itu dipimpin Azis Syamsuddin menyetujui DAK Lampung Tengah 2017 sebesar Rp 25 miliar.  Bahkan, uang fee itu sudah disampaikan Aliza pada saat pertemuan pertamanya di Bandar Lampung. Aliza Gunado saat itu meminta komitmen fee 8 persen dari jumlah DAK yang disetujui DPR.  "Waktu ketemu Aliza dikasih tahu bahwa dia bisa membantu mengurus DAK itu terus ada komitmen fee 8 persen," beber Taufik.  Sejak itu, Taufik memerintahkan anggotanya termasuk Aan Riyanto untuk mengumpulkan uang sebesar Rp 2 miliar untuk diserahkan ke Aliza. Menurutnya, uang senilai Rp 2 miliar itu berasal dari rekanan proyek dan pinjaman.  "Rp 600 jutaan dari rekanan-rekanan proyek. (Sisanya) waktu itu pinjam dari Darius, dia konsultan, swasta. Terus ada lagi tambahan dari teman-teman ada yang mau kasih pinjaman juga, teman-teman di dinas, ada Rama, Heri, dan Sanca, jumlahnya Rp 990 juta," pungkas Taufik.  Dalam persidangan ini, mantan penyidik KPK asal Polri Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain didakwa menerima suap senilai Rp 11.025.077.000 dan USD 36.000 dari berbagai pihak.  Penerimaan uang tersebut masing-masing diterima dari Wali Kota nonaktif, Muhammad Syahrial sejumlah Rp 1.695.000.000. Kemudian, senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 dari Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Aliza Gunado.  Selain itu, Robin juga turut menerima uang dari Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna senilai Rp 507.390.000, mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sejumlah Rp 5.197.800.000. Kemudian dari Direktur PT Tenjo Jaya Usman Effendi sebesar Rp 525.000.000.  Sejumlah penerimaan uang itu diduga untuk membantu menangani perkara di KPK. Hal ini bertentangan dengan kewajiban Stepanus Robin Pattuju, yang merupakan penyidik KPK.  Robin dan Maskur didakwa melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo padal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Aliza Gunado Disebut Terima Fee Rp 2 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Azis-Syamsuddin-DPR.jpg" alt="Azis Syamsuddin DPR.go.id" width="100%">
<figcaption>Azis Syamsuddin DPR.go.id</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus berharap KPK melakukan tugas secara profesional dalam mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Dia berharap asas praduga tak bersalah juga dikedepankan KPK dalam menyelidiki kasus ini.  Menurutnya, sebagai negara hukum, maka azas praduga tak bersalah mesti dijunjung tinggi. Penanganan perkara ini juga harus dilakukan secara profesional dan proporsional.  "KPK silakan melaksanakan tugasnya melakukan proses pemeriksaan, sementara Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR juga akan melakukan pendampingan sesuai dengan tupoksinya," ujar Guspardi kepada wartawan, Sabtu (1/5).  Berdasarkan informasi dari KPK dalam temuan awalnya, Azis terseret dalam kasus dugaan korupsi ini lantaran menjembatani pertemuan antara penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial di rumah dinasnya, Oktober 2020.  Komisi antirasuah itu menduga Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengenal penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dari ajudan Azis yang juga anggota kepolisian. Legislator asal Sumatera Barat ini pun berharap, jangan ada intervensi dari pihak manapun dalam mengusut kasus yang menyeret nama Azis Syamsuddin ini.  "Persoalannya adalah masalah hukum dan tidak perlu di politisir. Sebagai lembaga di mana Pimpinan DPR bersifat kolektif koligial tidak akan berpengaruh dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya terhadap persoalan ini. Dan tetap berjalan seperti biasa, tidak terganggu dengan adanya langkah-langkah kegiatan yang dilakukan KPK tersebut," katanya.  Guspardi meminta para anggota dewan untuk berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Jangan sampai terseret kasus hukum. "Ke depan, dirinya mendorong seluruh wakil rakyat tetap berhati-hati dalam melakukan tugas kedewanan. Begitu juga terhadap hal-hal yang bersifat sensitif. Jangan sampai terjebak terhadap persoalan hukum," ungkapnya.  "Saya percaya Pak Azis Syamsuddin ini mempunyai maksud dan tujuan yang baik. Tapi berikutnya kita tidak tahu apa keterangan yang telah disampaikan oleh Wali Kota Tanjungbalai Syahrial kepada KPK, sehingga Pak Azis terseret dalam kasus ini, tentu perlu dibuktikan," kata Anggota Baleg DPR RI tersebut.  Sebelumya, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni penyidik KPK dari Polri Stepanus Robin Pattuju (SRP), Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS), dan Maskur Husain (MH) selaku pengacara.  Dalam konstruksi perkara disebut pada Oktober 2020, Syahrial menemui Azis di rumah dinas Azis di Jakarta Selatan dan menyampaikan permasalahan adanya penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPK di Pemkot Tanjungbalai.  Azis langsung memperkenalkan Syahrial dengan Stepanus. Dalam pertemuan tersebut, Syahrial menyampaikan permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap penyidikan dan meminta agar Stepanus dapat membantu agar permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK.  Stepanus bersama Maskur sepakat membuat komitmen dengan Syahrial terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang Rp 1,5 miliar.

Azis Syamsuddin Terseret Kasus Korupsi, PAN Ingatkan Kerja Anggota DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/JKT_PELIMPAHAN-TAHAP-DUA-KASUS-RED-NOTICE_MIFTAHULHAYAT-13.jpg" alt="Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Tommy Sumardi keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ja" width="100%">
<figcaption>Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Tommy Sumardi keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum Tommy Sumardi, Dion Pongkor membantah keterangan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte yang mengungkap soal kedekatan kliennya dengan Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. Menurut Dion, pernyataan Napoleon di persidangan hanya mengarang cerita, karena tidak ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).  "Itu omongan dia (Napoleon Bonaparte) tidak benar. Dia hanya klaim saja tanpa didukung bukti yang sahih," kata Dion kepada wartawan, Rabu (25/11).  Dion menuturkan, keterangan Napoleon saat bersaksi untuk Tommy Sumardi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Selasa (24/11) kemarin yang mengaitkan dengan Kabareskrim Komjen Listyo Sigit dan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin hanya ilusi dan fitnah semata. Tommy juga telah membantah keterangan Napoleon di persidangan.  "Anehnya di BAP, dia tidak pernah bicara soal nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin," cetus Dion.  Dion memandang, pernyataan Napoleon sebagai upaya menggiring opini. Hal ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari jerat hukum yang tengah dijeratnya.  "Biasalah, yang namanya terdakwa, dia lempar isu apa saja untuk menyelamatkan diri," ungkap Dion.  Sebelumnya, terdakwa Tommy Sumardi mengaku keberatan disebut memiliķi kedekatan dengan Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit dan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. Tommy mengklaim, tidak menyebut nama siapa-siapa saat pertemuannya dengan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte.  "Minta izin meluruskan saja, ini menyangkut petinggi di Senayan dan kepolisian yang disebut. Nomor satu saya datang ke situ ketemu beliau dikenalkan oleh Brigjen Pol Prasetjo Utomo. Begitu saya datang itu, tidak menyebut nama siapa-siapa dan tidak meminta Prasetijo keluar," kata Tommy menanggapi kesaksian Napoleon di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (24/11).  Perantara suap penghapusan red notice Djoko Tjandra ini mengaku keberatan dengan pernyataan Napoleon di persidangan. "Keberatan," tegas Tommy.  Tommy menegaskan, tidak pernah menyeret nama petinggi Polri dan Senayan untuk mengurus red notice Djoko Tjandra. Namun, dia tak menampik menjadi perantara suap untuk menghapus red notice Djoko Tjandra.  "Karena saya tidak bisa menzalimi orang. Mengenai yang beliau katakan bahwa saya itu datang ke sana, mengarang ngarang cerita. Seakan beliau ini ada tindak pidana ini, emang saya gila yang mulia, saya masuk penjara gara-gara ini. Jadi apa yang saya lakukan sesuai dengan BAP, itu keterangan yang sebenar benarnya yang mulia," tandas Tommy.  Dalam kesaksiannya, Irjen Napoleon Bonaparte membeberkan soal kedekatan pengusaha Tommy Sumardi dengan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/24/11/2020/irjen-napoleon-sebut-tommy-sumardi-dapat-restu-kabareskrim/">Irjen Napoleon Sebut Tommy Sumardi Dapat Restu Kabareskrim</a>  Napoleon menyebut, Tommy mendatangi ruangannya di TMMC Polri pada April 2020 bersama Brigjen Prasetijo, karena diklaim mendapat restu dari Kabareskrim Polri Listiyo Sigit. Bahkan saat itu, Tommy menawarkan diri untuk menelepon Kabareksrim.  "Lalu dia bercerita, terdakwa yang mengatakan, ini bukan bahasa saya, tapi bahasa terdakwa pada saya, menceretikan kedekatan beliau, bahwa ke tempat saya ini sudah atas restu Kabareskrim polri. Apa perlu telepon beliau? Saya bilang tidak usah," kata Napoleon bersaksi di persidangan.  Selain itu, Tommy pun mengaku menelepon Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. Dia pun membenarkan, Aziz Syamsuddin sempat berbicara dengan Tommy.  "Saya bilang siapa yang anda telepon mau disambungkan pada saya? Terdakwa mengatakan bang Azis, Azis siapa? Aziz Syamsuddin. Oh Wakil Ketua DPR RI? Ya. Karena dulu waktu masih Pamen saya pernah mengenal beliau, jadi saya sambung, assalamualaikum, selamat siang pak Azis, eh bang apa kabar. Baik," ujar Napoleon.  Napoleon mengaku, sempat membicarakan permintaan Tommy terkait red notice Djoko Tjandra ke Aziz Syamsuddin. Namun, politikus Golkar itu tidak menanggapinya.  "Ini dihadapan saya datang Pak Haji Tommy Sumardi, dengan maksud tujuan ingin mengecek status red notice. Mohon petunjuk dan arahan pak. Silakan saja, Pak Napoleon. Baik, kemudian telepon ditutup, saya serahkan kembali," pungkasnya.  Dalam perkara ini, pengusaha Tommy Sumardi didakwa menjadi perantara suap terhadap Irjen Napoleon Bonaparte sebesar SGD 200 ribu dan USD 270 ribu, serta kepada Brigjen Prasetijo Utomo senilai USD150 ribu.  Uang tersebut dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra. Suap itu ditujukan agar nama Djoko Tjandra dihapus dalam red notice atau Daftar Pencarian Orang Interpol Polri.  Didakwa melanggar Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=72_p_pHN09Y

Tommy Jual Nama Kabareskrim dan Azis Syamsudin, Dion: Tidak Benar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-16.jpg" alt="Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui adanya aturan yang melarang pimpinan KPK untuk bertemu dengan pihak-pihak yang diduga terkait dengan suatu perkara yang tengah ditangani lembaga antirasuah. Aturan larangan itu tidak hanya ditujukan pada pimpinan, tapi juga berlaku untuk pegawai KPK.  "Memang betul ada kode etik terkait dengan dilarangnya pimpinan atau pun siapapun ya penyidik dan yang kemudian berhubungan bertemu secara khusus dengan tersangka, terdakwa terpidana atau pihak pihak lain yang ada kemungkinan untuk berhubungan dengan pegawai," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/2) malam.  Namun, juru bicara berlatar belakang jaksa ini menyatakan, terdapat pengecualian dalam aturan-aturan mengenai konflik kepentingan dan kode etik.   Ali menyebut, pertemuan pimpinan KPK yang dihadiri Ketua KPK Firli Bahuri, serta Wakil Ketua KPK yakni Nurul Ghufron dan Lili Pantauli Siregar itu tidak melangggar aturan. Sebab, pertemuan dengan pimpinan DPR RI yang juga dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Aziz Syamsudin digelar secara terbuka di DPR dan bukan ditempat tertutup.  "Ada pengecualian ketika kemudian ada tugas dinas yang kemudian itu diketahui oleh antar pimpinan oleh seluruh pimpinan bahkan kemudian kalau bawahan diketahui oleh atasan. Jadi memang ada pengecualian-pengecualian demikian," ucap Ali.  Ali berdalih, pertemuan pimpinan KPK dengan dihadiri lima orang pimpinan DPR itu sudah terjadwal sejak lama. Terlebih pertemuan itu bukan dalam rangka membicarakan suatu kasus.  "Saya kira apa yang dilakukan ini bagian dari tugas dinas dan itu juga pertemuan bukan di tempat-tempat tertentu yang sesuai kode etik kan misalnya di tempat tempat orang yang menimbulkan kecurigaan dan sebagainya seperti di hotel, atau di tempat makan atau di tempat hiburan dan seterusnya," tegas Ali.  Sebagaimana diketahui, pertemuan Firli Bahuri Cs dengan diantaranya dua Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan Azis Syamsuddin yang memiliki hubungan dengan perkara yang ditangani KPK menuai polemik.  Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar merupakan saksi kasus dugaan suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pernah diperiksa terkait kasus itu pada Rabu (29/1) lalu.   Pemeriksaan ini diduga terkait dengan surat permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan mantan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB, Musa Zainuddin yang menjadi terpidana kasus suap proyek Kemneterian PUPR.  Dalam surat pada akhir Juli 2019 Musa mengaku uang senilai Rp 7 miliar yang diterimanya dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir tak dinikmatinya secata pribadi. Tapi dia menyebut sebanyak Rp 6 miliar diserahkan kepada Sekretaris Fraksi PKB kala itu, Jazilul Fawaid di kompleks rumah dinas anggota DPR.   Setelah menyerahkan uang kepada Jazilul, Musa mengaku langsung menelepon Ketua Fraksi PKB Helmy Faishal Zaini untuk menyampaikan pesan kepada Cak Imin bahwa uang Rp 6 Miliar sudah diserahkan lewat Jazilul.  Sementara itu, kasus yang diduga menyeret-nyeret Aziz Syamsuddin dilaporkan oleh Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) ke Lembaga Antikorupsi. Pelaporan ini berdasarkan pengakuan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa yang menjadi terpidana suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun 2018.   Mustafa yang kini menyandang status tersangka suap dan gratifikasi terkait proyek di Pemkab Lampung Tengah mengungkapkan, Azis meminta uang fee sebesar 8-10 persen dari pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah tahun 2017. Saat itu, Aziz diduga memanfaatkan posisinya sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Firli Cs Bertemu Pihak Beperkara, Begini Pembelaan Jubir KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/TKP-Granat-Monas-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ledakan terjadi pada pagi hari ini, Selasa (3/12), di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Akibatnya dua orang dari anggota TNI mengalami luka-luka dan dibawa ke RSCM guna mendapatkan penanganan serius.  Wakil Ketua DPR, Azis Syamsudin mengatakan, perlu ada perhatian serius bagi pengamanan di sekitar ring satu, atau tempat kepala negara bekerja. Sebab, jarak Monas dengan Istana Negara sangatlah dekat.  "Ya tentu evaluasi itu, tentu (perlu) dalam areal yang cukup prime ya. Krusial," ujar Aziz di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/12).  Sebagai salah satu objek wisata, Monas juga menjadi tempat berkumpulnya banyak orang. Sehingga keamananannya pun perlu diperhatikan.  "Nanti kami minta pada aparat kepolisian bisa menuntaskan masalah ini. Tentu bekerja sama dengan instansi-instansi lembaga terkait dan penuntasan masalah yang mengganggu rasa aman masyarakat," katanya.  Politikus Partai Golkar ini meminta masyarakat untuk tidak gegabah menyimpulkan ledakan tersebut dilakukan oleh teroris. Hal ini mengingat adanya dua hari raya, yakni Natal dan Tahun Baru.  ‎"Khusus dalam rangka menyambut hari Natal dan Tahun Baru kita harapkan pihak Kepolisian juga dari seluruh elemen masyarakat membantu agar perayaan Natal dan Tahun Baru merupakan perhelatan bersama memberikan rasa aman dan tenang," pungkasnya.  Sekadar informasi, dua prajurit TNI mengalami luka akibat terkena dari ledakan di kawasan Monas, Jakarta. Saat itu prajurit TNI tersebut sedang olah raga pagi, sekira pukul 07.20 WIB.  Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Gatot Eddy Pramono dalam konferensi persnya me‎ngatakan, ledakan itu berasal dari geranat asap. Berdasarkan informasi sementara, prajurit TNI tersebut menemukan sebuah bungkusan plastik yang di dalamnya adalah granat asap.  Kapolda menegaskan, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan intensif mengapa ada granat asap di kawasan Monas itu. Tidak ada penutupan area di kawasan sekitar Monas.

Pasca Ledakan di Monas, DPR Minta Pengamanan di Ring Satu Diperketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/dpr-peduli-martabat_m_174304.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>PERTIKAIAN politik di DPR makin tidak bermutu. Setya Novanto (Setnov), ketua DPR yang kini meringkuk di tahanan, mewariskan jabatannya ke anggota DPR separtainya, Aziz Syamsudin. Seakan-akan jabatan Ketua DPR adalah barang milik pribadi yang bisa dialihkan ke siapa yang disuka. Ayolah, sesekali bertindak yang bermartabat. Malulah pada rakyat yang diwakili. Para wakil rakyat yang dipilih lewat pemilu yang menghabiskan Rp 16,2 triliun terkesan tak mencerminkan keadaban Pancasila. Musyawarah dan mufakat yang elegan tak terjadi, tapi malah memperbesar cekcok. Mustahil bila pertikaian seperti itu akibat memperjuangkan aspirasi rakyat. Malah, aspirasi rakyat yang riil seakan tak terurus. Harga bahan pokok membumbung, antre elpiji, utang negara ugal-ugalan, bencana di mana-mana, kriminalisasi kebebasan berpendapat, dan aspirasi lain seakan absen dari urusan sehari-hari para wakil rakyat. Sejak ketuanya terjungkir akibat kasus dugaan korupsi, DPR bukannya menahan diri dan introspeksi. Tapi malah makin sengit berjibaku berebut jabatan yang ditinggalkan Setnov, baik di DPR maupun di Partai Golkar. Padahal, ketua DPR dan ketua partai terjerat tuduhan korupsi, sampai menabrak segala, sudah menunjukkan betapa rusaknya martabat kelembagaan DPR. DPR seakan tak mampu membawa solusi buat rakyat, tapi malah sibuk menyelesaikan masalah yang mereka ciptakan sendiri. Alangkah rugi memiliki wakil rakyat yang seperti itu. Seakan mereka hadir hanya untuk diri sendiri. Rakyat yang diwakili dibiarkan mencari juru bicara lain buat mereka. Hasilnya, kebisingan politik tak ada habisnya. Coba, sekali ini carilah ketua DPR yang bisa dideteksi kadar kepancasilaannya secara jelas. Tak hanya lantang bilang &rsquo;&rsquo;Saya Pancasila&hellip;&rsquo;&rsquo; eh malah terguling karena dugaan korupsi. Buatlah Pancasila benar-benar nyata di DPR. Bisa?

DPR Peduli Martabat?

azis syamsudin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#azis syamsudin