<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Vonis-Azis-Syamsuddin-Dery-Ridwansah-10-2.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap penanganan kasus KPK di Lampung Tengah, Azis Syamsuddin berpelukan dengan keluarga dan kerabat usai mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (17/2/2022). Azis divonis tiga tahun enam bulan penjara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap penanganan kasus KPK di Lampung Tengah, Azis Syamsuddin berpelukan dengan keluarga dan kerabat usai mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (17/2/2022). Azis divonis tiga tahun enam bulan penjara</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, pada Selasa (21/5) kemarin. Politikus Partai Golkar itu ditelisik terkait dugaan adanya salah satu tahanan menjadi koordinator pengumpulang uang di lingkungan Rutan Cabang KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemeriksaan terhadap Azis Syamsuddin dikakukan untuk mendalami kasus dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan Rutan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saksi hadir dan dikonfirmasi antara kaitan dugaan adanya salah satu tahanan yang ditunjuk sebagai koodinator pengumpulan sejumlah uang dari para tahanan yang ada di lingkungan Rutan Cabang KPK," kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (22/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, penyidik KPK juga mendalami penerimaan fasilitas selama mendekam di Rutan Cabang KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Didalami juga kaitan dugaan penerimaan fasilitas selama ditahan di Rutan Cabang KPK karena telah memberikan sejumlah uang untuk Tersangka AF dkk," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam kasus&nbsp;pungli&nbsp;di Rutan KPK, sebanyak&nbsp;15&nbsp;orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun,&nbsp;15&nbsp;pihak yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, Achmad Fauzi, Kepala Rutan Cabang KPK; Hengki, pegavwai negeri yang dipekerjakan (PNYD) yang ditugaskan sebagai petugas cabang rutan KPK periode 2018-2022; Deden Rochendi, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Pengamanan dan Plt Kepala Cabang Rutan KPK periode 2018; Sopian Hadi, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Pengamanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Ristanta PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK dan Plt Kepala Cabang Rutan KPK periode 2021; Ari Rahman Hakim, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK; Agung Nugroho, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK; Eri Angga Permana, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK periode 2018-2022.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhammad Ridwan, Petugas Cabang Rutan KPK; Suharlan, Petugas Cabang Rutan KPK; Ramadhan Ubaidillah A, Petugas Cabang Rutan KPK; Mahdi Aris, Petugas Cabang Rutan KPK; Wardoyo, Petugas Cabang; Rutan KPK; Muhammad Abduh, Petugas Cabang Rutan KPK; Ricky Rachmawanto, Petugas Cabang Rutan KPK</div> </div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, 93 pegawai juga telah dijatuhi sanksi etik berat di Dewan Pengawas KPK. Bahkan, 66 pegawai yang terlibat juga telah dipecat KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pungli&nbsp;di Rutan KPK itu terjadi untuk memberikan fasilitas terhadap para penghuni rutan, yang merupakan tersangka korupsi. Modus yang dilakukan terhadap para tahanan di antaranya, memberikan fasilitas eksklusif berupa percepatan masa isolasi, layanan menggunakan handphone dan powerbank, hingga informasi sidak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014629742/kpk-periksa-azis-syamsuddin-sebagai-saksi-kasus-dugaan-pungli-rutan-kpk">KPK Periksa Azis Syamsuddin Sebagai Saksi Kasus Dugaan Pungli Rutan KPK</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan bagi para tahanan yang tidak atau terlambat menyetor diberikan perlakuan yang tidak nyaman diantaranya kamar tahanan dikunci dari luar, pelarangan dan pengurangan jatah olahraga dan mendapat tugas jatah jaga dan piket kebersihan yang lebih banyak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Besaran uang untuk mendapatkan layanan-layanan tersebut bervariasi dan dipatok mulai dari Rp 300 ribu sampai dengan Rp 20 juta yang kemudian disetorkan secara tunai maupun melalui rekening bank penampung dan dikendalikan oleh Lurah dan Korting.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Pemeriksaan terhadap Azis Syamsuddin dikakukan untuk mendalami kasus dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan Rutan KPK.

KPK Cecar Azis Syamsuddin Terkait Sosok Koordinator Pengumpul Uang di Rutan Cabang KPK 

<div id="m#msg-f:1798552054109137462" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/JKT1-KPK-GELEDAH-DPR_AZIS-SYAMSUDDIN-eca-9-887.jpg" alt="Penyidik KPK membawa barang bukti yang dimasukan kardus dan koper dari ruangan Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (28/4/2021)" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK membawa barang bukti yang dimasukan kardus dan koper dari ruangan Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (28/4/2021)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu (8/5) kemarin. Azis Syamsuddin sedianya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (Rutan) Cabang KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/014633531/mobil-jarang-dipakai-kok-akinya-tekor-ternyata-ini-biang-masalahnya">Mobil Jarang Dipakai Kok Akinya Tekor, Ternyata ini Biang Masalahnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK mengingatkan Azis Syamsudin agar bersikap kooperatif. Lembaga antirasuah meminta Azis untuk hadir pada panggilan pemeriksaan berikutnya. Sebab, keterangan politisi Partai Golkar tersebut penting untuk mengusut tuntas kasus pungli yang mencoreng kehormatan lembaga antirasuah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pak Azis Syamsudin informasi dari penyidik tidak ada keterangannya sehingga kami jingatkan kepada yang bersangkutan untuk hadir pada panggilan berikutnya yang akan kami kirimkan,&rdquo; kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (9/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Karena keterangan dari (Azis Syamsudin)</div> <div dir="auto">menjadi sangat penting agar konstruksi perkara di rutan cabang KPK itu menjadi utuh dan jelas,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Ali belum menyebut secara rinci terkait penjadwalan ulang terhadap Azis Syamsudin. Juru bicara KPK berlatar belakang jaksa ini hanya menyampaikan bahwa penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Azis Syamsudin pada pekan depan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pekan ini belum. Kemungkinan pekan depan (pemeriksaan Azis Syamsudin)&rdquo; tegas Ali.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam kasus&nbsp;pungli&nbsp;di Rutan KPK, sebanyak&nbsp;15&nbsp;orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun,&nbsp;15&nbsp;pihak yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, Achmad Fauzi, Kepala Rutan Cabang KPK; Hengki, pegavwai negeri yang dipekerjakan (PNYD) yang ditugaskan sebagai petugas cabang rutan KPK periode 2018-2022; Deden Rochendi, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Pengamanan dan Plt Kepala Cabang Rutan KPK periode 2018; Sopian Hadi, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Pengamanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Ristanta PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK dan Plt Kepala Cabang Rutan KPK periode 2021; Ari Rahman Hakim, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK; Agung Nugroho, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK; Eri Angga Permana, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK periode 2018-2022.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhammad Ridwan, Petugas Cabang Rutan KPK; Suharlan, Petugas Cabang Rutan KPK; Ramadhan Ubaidillah A, Petugas Cabang Rutan KPK; Mahdi Aris, Petugas Cabang Rutan KPK; Wardoyo, Petugas Cabang; Rutan KPK; Muhammad Abduh, Petugas Cabang Rutan KPK; Ricky Rachmawanto, Petugas Cabang Rutan KPK</div> </div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, 93 pegawai juga telah dijatuhi sanksi etik berat di Dewan Pengawas KPK.</div> <div dir="auto">Bahkan, 66 pegawai yang terlibat juga telah dipecat KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pungli&nbsp;di Rutan KPK itu terjadi untuk memberikan fasilitas terhadap para penghuni rutan, yang merupakan tersangka korupsi. Modus yang dilakukan terhadap para tahanan di antaranya, memberikan fasilitas eksklusif berupa percepatan masa isolasi, layanan menggunakan handphone dan powerbank, hingga informasi sidak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014633524/tumbuh-untuk-menginspirasi-pnm-berikan-pelatihan-literasi-keuangan-digital-serta-kegiatan-tanggung-jawab-sosial">Tumbuh Untuk Menginspirasi: PNM Berikan Pelatihan Literasi Keuangan Digital Serta Kegiatan Tanggung Jawab Sosial</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan bagi para tahanan yang tidak atau terlambat menyetor diberikan perlakuan yang tidak nyaman diantaranya kamar tahanan dikunci dari luar, pelarangan dan pengurangan jatah olahraga dan mendapat tugas jatah jaga dan piket kebersihan yang lebih banyak. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Besaran uang untuk mendapatkan layanan-layanan tersebut bervariasi dan dipatok mulai dari Rp 300 ribu sampai dengan Rp 20 juta yang kemudian disetorkan secara tunai maupun melalui rekening bank penampung dan dikendalikan oleh Lurah dan Korting.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (*)</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu

Mangkir Panggilan Pemeriksaan KPK, Azis Syamsudin Diimbau Kooperatif 

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/dukung-aziz-gantikan-novanto-ampg-yakini-citra-dpr-bisa-berubah_m_173212.jpeg" alt="Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Aziz Syamsudin" width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Aziz Syamsudin</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan mantan anggota DPR RI Muhammad Azis Syamsudin mangkir dari panggilan tim penyidik untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pungutan liar dan pemerasan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK Jakarta.</p> <p>"Pak Azis Syamsudin sampai sore ini, informasi dari penyidik tidak ada keterangan," Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, (8/5).</p> <p>Ali pun mengingatkan kepada yang bersangkutan untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK pada agenda pemanggilan selanjutnya, yang rencananya dijadwalkan pada pekan depan.</p> <p>"Keterangan yang bersangkutan sangat penting agar konstruksi perkara dugaan kecurangan di Rutan KPK ini menjadi utuh dan jelas," ujarnya.</p> <p>Untuk diketahui, hari ini tim penyidik KPK memanggil sejumlah saksi terkait perkara dugaan pungli di Rutan KPK, para saksi tersebut yakni mantan Staf Administrasi DPR Ainul Faqih, pegawai negeri sipil M. Naim Fahmi, dan anggota Satpol PP Dasep Sutrisno.</p> <p>Selain itu pihak KPK juga memanggil sejumlah pihak swasta yakni Rezky Herbiyono, Hiendra Soenjoto, Bong Tjiee Tjiang alias Aseng, serta petugas pengamanan rutan KPK Mustarsidin.</p> <p>Ali Fikri menerangkan para saksi tersebut dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi perkara dugaan korupsi berupa pemerasan di lingkungan Rutan Cabang KPK dengan tersangka mantan Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi dan kawan-kawan.</p> <p>KPK pada Rabu, 24 April 2024, mengumumkan pemecatan terhadap 66 orang pegawainya yang terlibat dalam perkara pungutan liar dan pemerasan di Rutan Cabang KPK.</p> <p>Hasil pemeriksaan itu menyatakan 66 orang pegawai KPK terbukti melanggar Pasal 4 huruf i; Pasal 5 huruf a; dan Pasal 5 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.</p> <p>Selanjutnya pada 17 April 2024, sekretaris jenderal KPK menetapkan keputusan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai PNS, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) huruf c PP 94 Tahun 2021.</p> <p>KPK menerangkan, pemberhentian tersebut efektif berlaku pada hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diserahkan kepada para pegawai tersebut.</p> <p>Keputusan pemberhentian pegawai tersebut sebagai bagian dari komitmen KPK menyelesaikan penanganan pelanggaran di internal hingga tuntas dan zerro tolerance terhadap praktik-praktik korupsi.</p> <p class="class-paragraph">Mengenai pelanggaran ini, KPK juga telah menjatuhkan hukuman etik berdasarkan putusan Dewan Pengawas serta penyidikan dugaan tindak pidana korupsinya.</p> <p>Dewan Pengawas KPK menyatakan ada 93 orang pegawai yang terlibat dalam rangkaian kasus pungutan liar di Rutan Cabang KPK.</p> <p>Sebanyak 66 orang pegawai akhirnya diberhentikan, 15 orang pegawai ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan untuk menjalani proses hukum dan 12 orang pegawai lainnya masih menunggu hasil koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).</p>

KPK engingatkan kepada yang bersangkutan untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK pada agenda pemanggilan selanjutnya.

Kasus Pungli di Rutan KPK, Politkus Golkar Azis Syamsuddin Mangkir Panggilan Penyidik

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-kadernya-kena-ott-kpk-golkar-berharap-itu-bukan-jebakan_m_188814.jpeg" alt="Ketua DPP Partai Golkar, Aziz Syamsuddin." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Golkar, Aziz Syamsuddin.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan pemerasan di lingkungan rumah tahanan (Rutan) cabang KPK. Dalam pengusutan kasus ini, KPK memanggil para mantan penghuni Rutan KPK, seperti mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin untuk bersaksi dalam kasus itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Azis, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap menantu mantan Sekretaria MA Nurhadi, Rezky Herbiyono; Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto; pihak swasta Bong Tjiee Tjiang alias Aseng; mantan Staf Administrasi DPR, Ainul Faqih; PNS, Naim Fahmi; Anggota Satpol PP, Dasep Sutrisno; dan pengamanan, Mustarsidin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini (8/5) bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (8/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus pungli Rutan KPK, sebanyak 15 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun, 15&nbsp;pihak yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, Achmad Fauzi, Kepala Rutan Cabang KPK; Hengki, pegavwai negeri yang dipekerjakan (PNYD) yang ditugaskan sebagai petugas cabang rutan KPK periode 2018-2022; Deden Rochendi, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Pengamanan dan Plt Kepala Cabang Rutan KPK periode 2018; Sopian Hadi, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Pengamanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Ristanta PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK dan Plt Kepala Cabang Rutan KPK periode 2021; Ari Rahman Hakim, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK; Agung Nugroho, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK; Eri Angga Permana, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK periode 2018-2022.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhammad Ridwan, Petugas Cabang Rutan KPK; Suharlan, Petugas Cabang Rutan KPK; Ramadhan Ubaidillah A, Petugas Cabang Rutan KPK; Mahdi Aris, Petugas Cabang Rutan KPK; Wardoyo, Petugas Cabang; Rutan KPK; Muhammad Abduh, Petugas Cabang Rutan KPK; Ricky Rachmawanto, Petugas Cabang Rutan KPK</div> </div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, 93 pegawai juga telah dijatuhi sanksi etik berat di Dewan Pengawas KPK.</div> <div dir="auto">Bahkan, 66 pegawai yang terlibat juga telah dipecat KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pungli di Rutan KPK itu terjadi untuk memberikan fasilitas terhadap para penghuni rutan, yang merupakan tersangka korupsi. Modus yang dilakukan terhadap para tahanan di antaranya, memberikan fasilitas eksklusif berupa percepatan masa isolasi, layanan menggunakan handphone dan powerbank, hingga informasi sidak.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan bagi para tahanan yang tidak atau terlambat menyetor diberikan perlakuan yang tidak nyaman diantaranya kamar tahanan dikunci dari luar, pelarangan dan pengurangan jatah olahraga dan mendapat tugas jatah jaga dan piket kebersihan yang lebih banyak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Besaran uang untuk mendapatkan layanan-layanan tersebut bervariasi dan dipatok mulai dari Rp 300 ribu sampai dengan Rp 20 juta yang kemudian disetorkan secara tunai maupun melalui rekening bank penampung dan dikendalikan oleh Lurah dan Korting.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014551633/terbukti-lakukan-pungli-eks-karutan-kpk-sampaikan-permohonan-maaf-terbuka">Terbukti Lakukan Pungli, Eks Karutan KPK Sampaikan Permohonan Maaf Terbuka </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

"Hari ini (8/5) bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi,"

KPK Periksa Azis Syamsuddin Sebagai Saksi Kasus Dugaan Pungli Rutan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/23/azis-syamsuddin-1693353011.jpg" alt="Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (23/1)." width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (23/1).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kesepakatan antara mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dengan mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju terkait pengurusan perkara mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Materi pemeriksaan itu didalami tim penyidik KPK, kepada Azis Syamsuddin saat diperiksa sebagai saksi, pada Selasa (23/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya serta dikonfirmasi antara lain kaitan dugaan adanya kesepakatan dan janji pemberian uang pada Stepanus Robin Pattuju untuk pengondisian perkara tersangka RW (Rita Widyasari)," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (24/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu,&nbsp;Azis Syamsuddin irit bicara usai&nbsp;menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, pada Selasa (23/1) kemarin. Azis keluar ruang penyidikan KPK sekitar pukul 17.00 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/014018621/shin-ha-kyun-lee-jung-ha-jin-goo-dan-jo-ah-ram-dikonfirmasi-gabung-di-drakor-tvn-audit">Shin Ha Kyun, Lee Jung Ha, Jin Goo, dan Jo Ah Ram Dikonfirmasi Gabung di Drakor tvN &lsquo;Audit&rsquo;</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Azis yang mengenakan kemeja berwarna putih itu tak banyak bicara usai menjalani pemeriksaan. Ia menyerahkan sepenuhnya hasil materi pemeriksaan dirinya kepada tim penyidik KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tanya ke penyidik saja, makasih ya," ucap Azis usai menjalani pemeriksaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Azis yang merupakan terpidana kasus dugaan suap pengurusan perkara di KPK, saat ini telah bebas bersyarat, sejak Agustus 18 Agustus 2023. Ia sebelumnya terbukti bersalah menyuap mantan penyidik KPK, AKP Stefanus Robin Pattuju.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014018610/tertabrak-truk-pemotor-dan-penumpangnya-tewas-di-tkp">Tertabrak Truk, Pemotor dan Penumpangnya Tewas di TKP</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara singkat, politikus Partai Golkar itu membenarkan dirinya menerima bebas bersyarat. "Iya," singkatnya kepada wartawan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Selain Azis, KPK juga memanggil empat saksi lainnya yaitu Agus Susanto, wiraswasta; Nikodemus R Pattuju, mahasiswa; Riefka Amalia, ibu rumah tangga; dan Ardi Yanoor, karyawan/staf Kantor Hukum Maskur Husain. Namun, belum diketahui apa yang akan didalami KPK terhadap para saksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK sebelumnya telah menetapkan Rita Widyasari bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Khairudin sebagai tersangka dalam tiga perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertama, sebagai tersangka TPPU. Keduanya diduga menerima duit Rp 436 miliar yang merupakan fee proyek, fee perizinan, serta fee pengadaan lelang barang dan jasa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama menjabat Bupati Kutai Kertanegara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/014018596/lee-min-ho-ahn-hyo-seop-chae-soo-bin-dan-jisoo-blackpink-mulai-syuting-film-omniscient-readers-viewpoint">Lee Min Ho, Ahn Hyo Seop, Chae Soo Bin dan Jisoo BLACKPINK Mulai Syuting Film &lsquo;Omniscient Reader&rsquo;s Viewpoint&rsquo;</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rita Widyasari dan Khairudin juga ditetapkan sebagai tersangka suap bersama Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun alias Abun. Rita Widyasari diduga menerima Rp6 miliar dari Abun, terkait pemberian izin operasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan sawit PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir, Rita dan Khairudin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Rita bersama Khairudin diduga menerima uang Rp 6,97 miliar terkait sejumlah proyek di Kabupaten Kutai Kertanegara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014018592/shin-tae-yong-indonesia-tidak-takut-lawan-jepang">Shin Tae Yong: Indonesia Tidak Takut Lawan Jepang!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, dugaan keterlibatan Azis Syamsuddin dalam kasus suap Rita ini sempat mencuat dalam persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa KPK dalam surat dakwaan mengungkap adanya uang dari Rita dikirimkan kepada mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Rita diduga diminta Rp10 miliar untuk mengurus sidang peninjauan kembali (PK).</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Materi pemeriksaan itu didalami tim penyidik KPK, kepada Azis Syamsuddin saat diperiksa sebagai saksi, pada Selasa (23/1) kemarin.

KPK Cecar Azis Syamsuddin Terkait Janji Pemberian Uang untuk Urus Perkara Eks Bupati Kukar Rita Widyasari 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/JKT1-KPK-GELEDAH-DPR_AZIS-SYAMSUDDIN-eca-9-887.jpg" alt="Penyidik KPK membawa barang bukti yang dimasukan kardus dan koper dari ruangan Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (28/4/2021)" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK membawa barang bukti yang dimasukan kardus dan koper dari ruangan Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (28/4/2021)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, memanggil mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014014397/pendekar-menang-carok-2-vs-4-tanpa-luka-padepokan-silat-hasan-tanjung-terkuak-di-lini-masa-medsos">Pendekar Menang Carok 2 vs 4 Tanpa Luka, Padepokan Silat Hasan Tanjung Terkuak di Lini Masa Medsos</a></strong><br /><br />"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 Azis&nbsp;Syamsuddin," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.<br /><br />Selain Aziz, penyidik KPK juga memeriksa wiraswastawan Agus Susanto, mahasiswa Nikodemus R. Pattuju, ibu rumah tangga Riefka Amalia, dan Staf Kantor Hukum Maskur Husaim, Ardi Yanoor.<br /><br />Namun, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal keterangan yang akan didalami dari pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.<br /><br />Pada Februari 2022, Azis Syamsuddin divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan.<br /><br />Azis dinyatakan bersalah memberi suap kepada mantan penyidik KPK AKP Robin dan pengacara Maskur Husain sekitar Rp 3,6 miliar.<br /><br />Aziz saat ini sedang menjalani pembebasan bersyarat dan mendapatkan total remisi selama 6,5 bulan.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014014404/firli-bahuri-gugat-praperadilan-lagi-polda-metro-jaya-yakin-pasti-kembali-ditolak">Firli Bahuri Gugat Praperadilan Lagi, Polda Metro Jaya Yakin Pasti Kembali Ditolak</a></strong><br /><br />Sedangkan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari diketahui sedang menjalani vonis 10 tahun penjara sejak 2017. Dalam kasus ini, Rita&nbsp;juga dihukum membayar&nbsp;denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima uang gratifikasi Rp110.720.440.000 terkait perizinan proyek dinas di Pemkab Kukar. (*)</p>

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, memanggil mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin untuk diperiksa sebagai saksi

KPK Panggil Azis Syamsuddin untik Diperiksa terkait Kasus Dugaan Suap dan Pencucian Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Vonis-Azis-Syamsuddin-Dery-Ridwansah-10-2.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap penanganan kasus KPK di Lampung Tengah, Azis Syamsuddin berpelukan dengan keluarga dan kerabat usai mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (17/2/2022). Azis divonis tiga tahun enam bulan penjara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap penanganan kasus KPK di Lampung Tengah, Azis Syamsuddin berpelukan dengan keluarga dan kerabat usai mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (17/2/2022). Azis divonis tiga tahun enam bulan penjara</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin sebagai saksi. Azis Syamsuddin diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan suap mantan Bupati Kutai Kertanegara (Kukar) Rita Widyasari.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Muhammad Azis Syamsudin (mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024), yang bersangkutan sudah hadir dan sedang menjalani pemeriksaan," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (23/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Azis, KPK juga memanggil empat saksi lainnya yaitu Agus Susanto, wiraswasta; Nikodemus R Pattuju, mahasiswa; Riefka Amalia, ibu rumah tangga; dan Ardi Yanoor, karyawan/staf Kantor Hukum Maskur Husain. Namun, belum diketahui apa yang akan didalami KPK terhadap para saksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014014346/beri-ruang-pemain-jebolan-epa-u-20-alfan-suaib-bisa-reguler-di-tim-utama-persebaya-surabaya">Beri Ruang Pemain Jebolan EPA U-20, Alfan Suaib Bisa Reguler di Tim Utama Persebaya Surabaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK sebelumnya telah menetapkan Rita Widyasari bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Khairudin sebagai tersangka dalam tiga perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertama, sebagai tersangka TPPU. Keduanya diduga menerima duit Rp 436 miliar yang merupakan fee proyek, fee perizinan, serta fee pengadaan lelang barang dan jasa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama menjabat Bupati Kutai Kertanegara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rita Widyasari dan Khairudin juga ditetapkan sebagai tersangka suap bersama Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun alias Abun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rita Widyasari diduga menerima Rp6 miliar dari Abun, terkait pemberian izin operasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan sawit PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014014356/firli-bahuri-ajukan-praperadilan-kedua-kalinya-gugat-status-tersangka-pemerasan-syl">Firli Bahuri Ajukan Praperadilan Kedua Kalinya, Gugat Status Tersangka Pemerasan SYL</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir, Rita dan Khairudin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi.</div> <div dir="auto">Rita bersama Khairudin diduga menerima uang Rp 6,97 miliar terkait sejumlah proyek di Kabupaten Kutai Kertanegara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, dugaan keterlibatan Azis Syamsuddin dalam kasus suap Rita ini sempat mencuat dalam persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa KPK dalam surat dakwaan mengungkap adanya uang dari Rita dikirimkan kepada mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Rita diduga diminta Rp10 miliar untuk mengurus sidang peninjauan kembali (PK).</div> </div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin sebagai saksi.

Usut Dugaan TPPU dan Suap Eks Bupati Kukar, KPK Periksa Azis Syamsuddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Vonis-Azis-Syamsuddin-Dery-Ridwansah-10-2.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap penanganan kasus KPK di Lampung Tengah, Azis Syamsuddin berpelukan dengan keluarga dan kerabat usai mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (17/2/2022). Azis divonis tiga tahun enam bulan penjara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap penanganan kasus KPK di Lampung Tengah, Azis Syamsuddin berpelukan dengan keluarga dan kerabat usai mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (17/2/2022). Azis divonis tiga tahun enam bulan penjara</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin bebas bersyarat dari Lapas Kelas I Tangerang. Azis Syamsuddin bebas bersyarat sejak 18 Agustus 2024, setelah mendapatkan remisi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada tanggal 18 Agustus 2023, yang bersangkutan dibebaskan seusai mendapat Surat Keputusan Pembebasan Bersayarat (PB) dengan nomor: PAS-1436.PK.05.09 Tahun 2023 tanggal 17 Agustus 2023," kata Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham, Deddy Eduar Eka Saputra dalam keterangannya, Selasa (12/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Azis dihukum 3,5 tahun pidana penjara pada Februari 2022 lalu, karena terbukti menyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain terkait penanganan perkara korupsi DAK Lampung Tengah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013474357/hari-ini-fokus-tugas-menhan-guyon-prabowo-debat-kumaha-engke">Hari Ini Fokus Tugas Menhan, Guyon Prabowo: Debat Kumaha Engke</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selama menjalani pidana, yang bersangkutan telah berkelakuan baik berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana dengan total mendapat remisi sebanyak 6 bulan 30 hari," ucap Deddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Azis Syamsuddin. Selain itu, hakim juga mencabut hak politik Azis selama empat tahun setelah menjalani pidana pokoknya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang menghendaki Azis dihukum 4 tahun 2 bulan penjara.&nbsp; Majelis hakim menyatakan Azis terbukti menyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain senilai Rp 3,099 miliar dan USD 36.000 atau total sekitar Rp 3,619 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suap tersebut diberikan Azis kepada Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain, agar KPK tidak meningkatkan penyelidikan kasus dugaan korupsi DAK Lampung ke tahap penyidikan. Kasus tersebut turut menyeret nama Azis dan Aliza Gunado.</div>

Azis Syamsuddin bebas bersyarat sejak 18 Agustus 2024, setelah mendapatkan remisi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS).

Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Bebas Bersyarat Usai Terima Remisi 6,5 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Aziz-Syamsudin-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Terdakwa mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (tengah) menunggu dimulainya sidang putusan kasus suap kepada mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju untuk pengurusan perkara Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah, di Pengadilan Tipikor, Jakarta," width="100%">
<figcaption>Terdakwa mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (tengah) menunggu dimulainya sidang putusan kasus suap kepada mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju untuk pengurusan perkara Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah, di Pengadilan Tipikor, Jakarta,</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) klas 1 Tangerang. Sebelummya, politikus Partai Golkar Azis Syamsuddin divonis 3,5 tahun kurungan penjara karena terbukti memberikan suap kepada mantan penyidik KPK sebanyak Rp 3,099 miliar dan USD 36 ribu.<br /> <br /> "Untuk menjalani pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dikurangi selama masa penahanan yang sudah dijalani ketika proses penyidikan," ujar Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (8/3).<br /> <br /> Ali menuturkan, KPK menjebloskan Azis Syamsuddin ke Lapas klas I Tangerang lantaran merujuk pada putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat Nomor : 89 /Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst tanggal 17 Februari 2022.<br /> <br /> Menurut Ali, selain pidana badan, Jaksa KPK juga mengeksekusi putusan denda sebesar Rp 250 juta subsidair 4 bulan kurangan penjara terhadap Azis Syamsuddin. Kata Ali, denda tersebut telah dilunasi oleh Azis Syamsuddin melalui rekening bank penampungan KPK.<br /> <br /> "Terpidana M Azis Syamsudin telah lunas melakukan pembayaran melalui rekening bank penampungan KPK," katanya.<br /> <br /> Ali menuturkan, uang itu segera disetorkan KPK ke negara sebagian pengembalian kerugian dari tindak pidana korupsi. Lembaga antirasuah juga bakal memastikan Azis menjalankan pidana pencabutan hak tidak dipilih dalam jabatan publik.<br /> <br /> "Pencabutan hak untuk dipilih dalam pemilihan jabatan publik selama empat tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokoknya," ungkapnya.<br /> <br /> Diketahui, mantan Wakil Ketua DPR yang juga politikus Partai Golkar Azis Syamsuddin divonis 3,5 penjara. Dia dianggap terbukti melakukan suap ke bekas penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju serta advokat Maskur Husain sebanyak Rp 3,009 miliar dan USD 36 ribu.<br /> <br /> Suap diberikan Azis Syamsuddin agar Robin bisa mengawal penyelidikan yang dilakukan KPK atas dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2017.<br /> <br /> Dalam putusannya, majelis hakim juga menjatuhkan denda pidana terhadap Azis Syamsuddin sebesar Rp 250 juta. Bila tak mampu membayar maka diganti dengan kurungan penjara selama empat bulan.

Azis Syamsuddin Dipenjara di Lapas Klas 1 Tangerang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Vonis-Azis-Syamsuddin-Dery-Ridwansah-7-2.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap penanganan kasus KPK di Lampung Tengah, Azis Syamsuddin berpelukan dengan keluarga dan kerabat usai mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (17/2/2022). Azis divonis tiga tahun enam bulan penjara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap penanganan kasus KPK di Lampung Tengah, Azis Syamsuddin berpelukan dengan keluarga dan kerabat usai mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (17/2/2022). Azis divonis tiga tahun enam bulan penjara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - KPK tidak menempuh upaya banding atas vonis 3 tahun, 6 bulan penjara Azis Syamsuddin. Dengan demikian, hukuman mantan politikus Partai Golkar itu sudah berkekuatan tetap alias inkracht.<br /> <br /> Dalam waktu dekat lembaga antirasuah itu bakal mengeksekusi Azis Syamsuddin ke dalam penjara.<br /> <br /> "Tim jaksa setelah mempelajari seluruh fakta hukum dalam pertimbangan majelis hakim, berpendapat seluruh analisa yuridis fakta hukum dipersidangan telah dipertimbangkan. Untuk itu, KPK juga tidak mengajukan upaya hukum banding," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (25/2).<br /> <br /> Dengan demikian, perkara dugaan suap yang menjerat Azis Syamsuddin telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkracht. Sehingga, Jaksa Eksekutor KPK segera melaksanakan putusan tersebut.<br /> <br /> "Kami berharap PN Tipikor Jakarta Pusat dapat segera mengirimkan salinan dan petikan putusan perkara dimaksud sebagai syarat administrasi eksekusi," ucap Ali.<br /> <br /> Juru bicara KPK bidang penindakan itu mengutarakan, salinan putusan Azis Syamsuddin penting bagi KPK untuk mengembangkan perkara tersebut. Terlebih KPK sedang menyelidiki dugaan suap dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah yang diduga menyeret Azis Syamsuddin.<br /> <br /> "Kami segera analisa beberapa fakta hukum dalam putusan dimaksud apakah berdasarkan pertimbangan majelis hakim tsb dapat dikembangkan lebih lanjut atas dugaan keterlibatan pihak lain," tegas Ali.<br /> <br /> Terpisah, Azis Syamsuddin melalui tim kuasa hukumnya juga menyatakan tidak mengajukan upaya hukum banding atas vonis 3,5 tahun penjara tersebut.<br /> <br /> Sirra Prayuna selaku kuasa hukum Azis mengungkapkan, kliennya secara tegas menerima vonis hakim tersebut. "Setelah mempertimbangkan dengan matang maka kita putuskan untuk tidak banding," ujar Sirra.<br /> <br /> Dalam putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Azis Syamsuddin divonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan.<br /> <br /> Politikus Golkar itu juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik. Hak politik Azis dicabut selama 4 tahun usai bebas dari pidana penjara.<br /> <br /> Azis Syamsuddin terbukti menyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 atau senilai Rp 519 juta. Suap itu terkait penanganan perkara korupsi yang diusut KPK di Lampung Tengah.

Vonis 3,5 Tahun Penjara Inkracht, KPK Segera Eksekusi Azis Syamsuddin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#azis syamsuddin

Berita Terkini