<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/LRT-Jakarta-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Penumpang saat menaiki Light Rail Transit (LRT) dari Stasiun Velodrome hingga Stasiun Pegangsaan Dua di Jakarta, Jumat (17/3/2023). Kunjungan Menteri Won Hee-ryong tersebut untuk mengikuti lelang konstruksi proyek lanjutan LRT fase 1B dengan rute Velodrom" width="100%">
<figcaption>Penumpang saat menaiki Light Rail Transit (LRT) dari Stasiun Velodrome hingga Stasiun Pegangsaan Dua di Jakarta, Jumat (17/3/2023). Kunjungan Menteri Won Hee-ryong tersebut untuk mengikuti lelang konstruksi proyek lanjutan LRT fase 1B dengan rute Velodrom</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para Pemegang Saham (KPPS) di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LRT Jakarta menunjuk pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan menjadi Komisaris LRT Jakarta sejak 21 Maret 2023.  "Perubahan susunan ini merupakan bagian dari komitmen LRT Jakarta untuk terus bertransformasi menjadi perusahaan penyedia jasa layanan transportasi publik yang semakin terdepan dalam sektor kereta listrik modern dan pengembangan bisnis depan," kata Sekretaris Perusahaan PT LRT Jakarta Sheila Indira Maharshi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (24/3).  Dengan demikian, katanya, maka terhitung tanggal tersebut, susunan Dewan Komisaris PT LRT Jakarta adalah sebagai berikut:  Dewan Komisaris  Komisaris Utama: Iwan Takwin Komisaris: Romy Bareno Komisaris: Azas Tigor Nainggolan  Sementara susunan Direksi LRT Jakarta adalah sebagai berikut:  Direksi  Direktur Utama: Hendri Saputra ​​​​​​​Direktur: Aditia Kesuma Negara Dalimunthe​​​​​​​ Direktur: Sahurdi ​​​​​

Azas Tigor Ditunjuk jadi Komisaris LRT Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-29-at-12.07.53.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berkaca pada kasus korupsi bantuan sosial (bansos) saat pandemi Covid-19 yang dilakukan eks Menteri Sosial Juliari Batubara, Ketua Forum Warga Kota (Fakta) Azas Tigor Nainggolan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) aktif menyelediki dugaan korupsi bansos di dalam Pemprov DKI Jakarta.  "Saat kasus Juliari Batubara KPK sangat aktif, untuk itu dalam kasus yang sama, yang terjadi di DKI Jakarta dugaan korupsi bansos ini juga harus diusut tuntas," ujarnya kepada wartawan, Selasa (17/1).  Ia mengatakan bahwa KPK telah mempunyai bahan untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi tersebut lewat informasi yang memang awalannya sudah ramai di media sosial.  "Supaya ada kepastian hukum juga, kasus Bansos DKI Jakarta KPK harus gereget mengungkap dugaan kasus korupsi," tegasnya.  Upaya penyelidikan itu dinilai dapat membuat terang kasus dugaan korupsi. Artinya, apabila terdapat oknum yang terlibat maka harus segera diadili seperti halnya kasus korupsi Bansos Covid-19 Mantan Menteri Sosial, Juliari Batu Bara.  "Supaya jelas kasus ini (penyelesaiannya) seperti apa. KPK harus mengusut tuntas kasus dugaan korupsi ini supaya ada kepastian," tandasnya.  Selain itu,, Azaz meyakini bahwa Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Heru Budi Hartono tidak akan menutupi kasus itu dan justru ingin membangun pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi.  "Pasti kalau ada kasus dugaan korupsi kayam gini, Pemprov DKI Jakarta mendukung untuk membongkar, tidak akan ditutupi walau pun kasus dugaan korupsi itu terjadi sebelum Pj Heru Budi Hartono menjabat," tandasnya.  Sebelumnya, akun Twitter @kurawa menulis kronologi dugaan korupsi program bansos Covid-19 yang dilakukan Pemprov DKI tahun 2020 senilai Rp 3,65 triliun dalam bentuk sembako.  Ia mengatakan, saat itu Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp. 3,65 Triliun, yaitu lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi.  "Dimana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp. 2.85 Triliun, mengapa?" tulis @kurawa dalam akun Twitternya.  Karena curiga, @kurawa mengaku telah menelusuri gudang penyimpanan beras bansos Perumda Pasar Jaya dan mendangi lokasinya yang ada di Pulogadung, Jakarta Timur. Ia tak menjelaskan secara rinci kapan mendatangi lokasi tersebut.  Namun, @kurawa mengaku menyaksikan 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu. Ia menyebutkan kondisi beras di gudang itu sudah rusak.  Menurutnya, beras yang rusak itulah yang seharusnya disalurkan pada 2020-2021 untuk warga Ibu Kota. Namun, kata @kurawa, hingga kini beras itu masih berada di tempat penyimpanan tersebut.

Berkaca Kasus Juliari, KPK Diminta Selidiki Dugaan Korupsi Bansos DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Screenshot_20200905-110041_Instagram.jpg" alt="Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin turun tangan langsung melakukan penyegelan resto tersebut pada Jumat (5/9) malam. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin turun tangan langsung melakukan penyegelan resto tersebut pada Jumat (5/9) malam. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua FAKTA Azas Tigor Nainggolan menyoroti besaran harta kekayaan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin yang jauh lebih besar dari kepala dinas lainnya di Ibu Kota. Pasalnya, dilansir dari Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dihimpun KPK, harta kekayaan Arifin mencapai sekitar Rp 24,5 miliar per tahun 2021.  Arifin tercatat memiliki dua bidang tanah serita tujuh bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Barat, Tangerang, dan Jakarta Timur. Seluruh bidang tersebut merupakan hasil perolehan sendiri dan hibah tanpa akta.  Azas membandingkan, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) yang sekarang menjadi Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata Marullah Matali tercatat memiliki 16 bidang tanah, dua bangunan, tiga serta tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 4,6 miliar.  "Tinggi angka kekayaan yang dimiliki oleh Kasatpol PP Arifin itu sangat mencengangkan. Angka tinggi tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dan kecurigaan tentang cara Arifin mendapatkan kekayaan itu," ujarnya kepada wartawan, dikutip Selasa (20/12).  Jika merujuk ke Pergub 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Pergub Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, kata Azas, PNS DKI yang mendapatkan TPP tertinggi adalah Sekda sebesar Rp 127.710.000.  Di urutan kedua ada Asisten Sekda sebesar Rp 63.900.000, sedangkan Kepala Dinas kisaran Rp 55-60 juta. Untuk gaji pokok, para kepala dinas dan pejabat eselon II di Pemprov DKI per bulan adalah menerima di kisaran Rp 3.044.300 hingga Rp 5.901.200 per bulan.  "Mengukur dari aturan ini, Arifin baru tahun 2019 diangkat oleh Gubernur Jakarta saat itu menjadi Kasatpol PP, kok harya kekayaannya bisa sedemikian besarnya?" tanya Azas.  Belum lagi, menurutnya dari sisi prestasi kerja dapat dikatakan Arifin sebagai Kasatpol PP sangat minim. Ia menyebut banyak pengaduan masyarakat Jakarta tentang hancurnya trotoar akibat dikuasai oleh pedagang kaki lima.  "Hingga saat ini terkesan Satpol PP membiarkan pedagang kaki lima meraja lela, menduduki trotoar seperti terjadi di kawasan Kota Tua dan kawasan sekitar Grand Indonesia," ungkapnya.  "Jika kita melewati jalan Kebun Kacang, kawasan Grand Indonesia, akan melihat dan mengalami kemacetan akibat dari penguasaan jalan untuk parkir liar serta warung-warung liar yang merampas badan jalan," sambung Azaz.  Dengan begitu, ia mencurigai bahwa selama ini ada dugaan oknum Satpol PP yang melindungi keberadaan pedagang-pedagang liar di trotoar.  "Informasi yang saya dapat bahwa ada setoran wajib sekitar Rp 1 juta sampai Rp 1,6 juta dipungut dari setiap warung liar oleh oknum Satpol PP. Begitu pula setiap pedagang kaki lima yang menjual makanan minuman saat Hari Bebas Kendaraan' Bermotor (HBKB) pada setiap hari Minggu dipungut oleh oknum Dinas Perhubungan biaya Rp 180 ribu setiap bulannya," paparnya.  Atas hal itu, Azaz meminta agar Inspektorat DKI Jakarta dapat melakukan penyelidikan untuk mengungkap hal tersebut ke publik. "Seharusnya segera ditindaklanjuti pemeriksaannya oleh Inspektorat Pemprov Jakarta. Informasi betapa kaya rayanya pejabat Pemprov Jakarta itu sangat jelas," tegasnya.  "Setidaknya Inspektorat bisa mulai memeriksa 25 orang Kepala Dinas dan Deputi Gubernur Jakarta berdasarkan data dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periode 2021," tandasnya.

Harta Kasatpol PP Tertinggi di Pemprov DKI, Azas Tigor Curiga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Jalan-TB-Simatupang-Jaksel-Macet-Parah-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Kemacetan lalu-lintas akibat hujan deras yang menguyur sejak siang hingga sore hari berakibat banjir di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (6/10/2022). Jalan TB Simatupang, Jakarta macet panjang usai sempat tergenang banjir dengan ketinggian mencapa" width="100%">
<figcaption>Kemacetan lalu-lintas akibat hujan deras yang menguyur sejak siang hingga sore hari berakibat banjir di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (6/10/2022). Jalan TB Simatupang, Jakarta macet panjang usai sempat tergenang banjir dengan ketinggian mencapa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan menyatakan bahwa wacana pengaturan jam kerja untuk mengatasi kemacetan di Jakarta bertubrukan dengan regulasi. Ia mengatakan, pembagian jam kerja untuk pegawai-pegawai perusahaan belum memiliki landasan hukum.  Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) sendiri tidak mengatur soal upaya pengurangan kemacetan dengan pengaturan jam kerja seperti yang diwacanakan.  "Saya lihat UU Nomor 22 Tahun 2009 tidak ada dasar hukum pengaturan jam kerja. Yang ada adalah ganjil-genap dan jumlah penumpang. Makanya saya bilang itu rawan dan nanti bisa digugat," katanya kepada wartawan, dikutip Rabu (2/11).  Tigor mengatakan, rencana pengaturan ham kerja ini tidak dapat disamakan dengan kebijakan Work From Home (WFH) yang wajib dilaksanakan saat pandemi Covid-19. Sebab, saat pandemi, ada kondisi kedaruratan yang membuat pemerintah menerbitkan aturan tertentu.  Oleh karena itu, ia lebih menyarankan agar Pemprov DKI fokus untuk memperbaiki kinerja lalu lintas di Jakarta untuk mengurai kemacetan. Hal itu bisa dilakukan dengan perbaikan layanan integrasi transportasi publik, realisasi penerapan jalan berbayar, hingga perbaikan manajemen parkir.  "Kalau mengatur pergerakan kendaraannya itu lebih rasional. Kenapa bisa cepat dilakukan? Sarananya sudah ada, legalitasnya sudah ada, fasilitas fisiknya sudah ada, angkutan umum. Tinggal integrasi saja, kok, gampang," tandasnya.  Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mengatakan bahwa persentase kemacetan jalanan di Jakarta saat ini mencapai 48 persen pada jam berangkat dan pulang kerja sehingga hal itu menimbulkan kepadatan luar biasa dan tidak nyaman bagi seluruh pengguna jalan.  “Di jam 7.00–9.00 WIB dan pulang kerja itu jam 14.00–16.00 WIB itu di angka 48 persen,” ujarnya di Jakarta, Senin (22/8)

Kata Pengamat Soal Pengaturan Jam Kerja Atasi Kemacetan di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/4-bulan-kosong-fakta-minta-anies-segera-lelang-jabatan-kadishub-dki_m_.jpg" alt="Jabatan kepala dinas perhubungan DKI Jakarta kosong selama 4 bulan" width="100%">
<figcaption>Jabatan kepala dinas perhubungan DKI Jakarta kosong selama 4 bulan</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Posisi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta hingga saat ini masih kosong. Usai Andri Yansyah digeser, jabatan itu kini dipimpin oleh&nbsp;Pelaksana Tugas (Plt). Kondisi ini pun mendapat sorotan dari pengamat transportasi. Pasalnya jabatan Kepala Dinas Perhubungan dinilai cukup strategis untuk mencari solusi maslah kemacetan di ibu kota. Terlebih Pemprov DKI Jakarta baru mendapat tanggungjawab menjadi leader bagi integrasi transportasi di Jabodetabek. Pengamat Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan menyatakan sejak 25 September 2018 posisi itu kosong.&nbsp;Pihaknya pun mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera melakukan lelang jabatan. "Memang perlu hati-hati menentukan pejabat yang tepat dan mumpuni untuk tugas sebagai Kadishub Jakarta. Tantangan yang berat," tutur Tigor dalam keterangannya, Kamis (18/1). Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11/2017 tentang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dikatakan bahwa pengadaan pejabat tinggi pratama, dalam hal ini jabatan setingkat&nbsp; kepala dinas (kadis) dapat dilakukan secara&nbsp; seleksi terbuka. "Kadishub Jakarta sangat strategis karena dia harus juga membangun, bukan saja untuk transportasi Jakarta tetapi membantu kota sekitar Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi," jelasnya. Azas meminta&nbsp;Anies mencari Kadishub yang berkualitas yang punya kompetensi, pengetahuan dan&nbsp; pengalaman di bidang transportasi Jabodetabek secara baik. "Pak Anies bisa melakukan lelang jabatan Kadishub Jakarta. Melalui cara lelang jabatan ini pencarian dan pemilihan seorang Kadishub dapat dengan obyektif serta cepat dilakukan. Jadi mari segera gubernur jakarta membuka dan melakukan lelang jabatan kadishub Jakarta," tandasnya.

4 Bulan Kosong, Fakta Minta Anies Segera Lelang Jabatan Kadishub DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-penataan-tanah-abang-langkah-anies-dinilai-kurang-tepat_m_.jpg" alt="Penataan kawasan Tanah Abang dinilai kurang tepat" width="100%">
<figcaption>Penataan kawasan Tanah Abang dinilai kurang tepat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) memberikan rapor merah atas kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam memimpin Jakarta selama setahun. Salah satunya pada program yang menjadi sorotan yakni penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pengamat transportasi dari Fakta Azas Tigor Nainggolan menyatakan, persoalan Anies dalam mewujudkan program dinilai setengah-setengah. Bahkan, implementasinya justru terbalik di lapangan. "Pelayanan publik yang terasa saat ini masih jauh dari janji-janji yang disampaikan. Berbanding terbalik dengan kenyataan," tegas Tigor di Bakoel Coffee, Jakarta Pusat, Kamis (10/1). Menurutnya, tujuan Anies membangun jembatan penyeberangan multiguna (JPM) atau skybridge untuk menata kawasan Tanah Abang adalah hal yang salah. Sebab, Anies justru melihat persoalannya adalah pada pedagang. Padahal, Tigor menegaskan, ini adalah masalah transportasi yang sempat membuat Jalan Jatibaru ditutup, akibat dibiarkannya pedagang berjualan di badan jalan. Sedangkan, sudah seharusnya penataan pedagang dilakukan dengan benar. "Itu solusinya terkait transportasi, bukan persoalan ekonomi pedagang kaki lima. Ini kan 'Jaka Sembung bawa golok'&mdash;antara persoalan sama solusinya nggak nyambung," ungkap Tigor. Dari persoalan tersebut, Tigor melihat Anies harus melihat dan mengecek kembali semua tugas yang masih menunggu untuk diselesaikan. Sehingga, slogan 'maju kotanya, bahagia warganya' dapat terwujud. "Penyajian kritik ini diharapkan bukan menjadi senjata melemahkan kinerja, tetapi untuk membangun kehidupan manusiawi warga Jakarta," tutupnya.

Soal Penataan Tanah Abang, Langkah Anies Dinilai Kurang Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kjp-untuk-beli-alat-kecantikan-azas-tigor-ini-kemunduran_m_.jpg" alt="KJP Plus di era Anies dinilai mengalami kemunduran" width="100%">
<figcaption>KJP Plus di era Anies dinilai mengalami kemunduran</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang jadi andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini mendapat sorotan publik. Pasalnya, kini peruntukkan KJP tidak lagi untuk kebutuhan anak sekolah. Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan menyatakan, fungsinya sudah berubah menjadi pemenuhan kebutuhan orang tua. Tigor menilai pengawasan Anies terhadap implementasi KJP di lapangan kurang ketat. "Sistem KJP ini nggak beres. Itu paling krusial buat warga miskin, tapi fungsinya sudah berubah," ungkap Tigor di Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (10/1). Tigor menjelaskan KJP Plus yang dikenalkan Anies saat ini sudah digunakan warga untuk membeli keperluan apa saja. Tidak hanya kebutuhan sekolah, pihaknya mendapatkan laporan KJP Plus digunakan untuk membeli alat kecantikan, keperluan dapur dan hal lainnya. "Jelas ini satu kemunduran. Kios nggak jelas saja bisa tulis 'Terima KJP' pakai spidol. Jangan sampai mulai di pusat gadai juga ada tulisan 'Terima KJP'," tegasnya. Agar tidak semakin bobrok, Tigor meminta Anies menegaskan dan mensosialisasikan kembali peruntukkan KJP Plus. Sehingga, kartu sakti tersebut dapat digunakan untuk anak menimba ilmu bukan untuk kepentingan orang tua. "Pengawasannya harus diperkuat. Saya harap ini bisa diperbaiki, tapi jangan dipersulit warganya. Diperbaikilah aparaturnya jangan asal-asalan seperti itu ya," tandasnya.

KJP untuk Beli Alat Kecantikan, Azas Tigor: Ini Kemunduran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anies-diminta-selidiki-dugaan-korupsi-di-transjakarta_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk selidiki adanya dugaan korupsi di PT Transjakarta." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk selidiki adanya dugaan korupsi di PT Transjakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Pencopotan jabatan Direktur Utama Transjakarta yang diemban Budi Kaliwono dinilai tepat oleh banyak pihak. Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan bahkan melihat ada kejanggalan selama Budi menjabat. Tigor melihat ada dugaan praktik korupsi yang dilakukan Transjakarta di bawah kepemimpinan Budi. Salah satunya persoalan pengelolaan keuangan dalam pengisian kartu elektronik di tiap halte. "Saya menduga karena ada beberapa keuangan yang tidak dilaporkan oleh manajemen Budi Kaliwono, misalnya&nbsp;top up, itu kan Rp 7 juta transaksi perhari. Pertop up kena Rp 1.500 rupiah. Itu nggak masuk dalam laporan keuangan Transjakarta loh," ungkapnya saat dihubungi, Rabu (31/10). "Itu sudah berlangsung 2 tahun coba kalau dikalikan berapa. Kalau dilihat laporan keuangannya nggak ada dalam pemasukan Transjakarta kemana itu uang?" tanya Tigor. Maka dari itu, Tigor menilai keputusan pencopotan Budi adalah langkah yang tepat. Namun, dia menyarankan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar menyelidiki dan mengevaluasi laporan keuangannya Tranjakarta semasa Budi menjabat. "Segera harus diperiksa keuangannya dievaluasi itu keuangan Transjakarta. Misalnya peremajaan metro Mini, itu kok Transjakarta jadi jual mobil juga gitu," terang Tigor. Tigor menegaskan di&nbsp;bawah&nbsp;kepemimpinan&nbsp;Budi,&nbsp;transportasi&nbsp;di&nbsp;Jakarta&nbsp;belum&nbsp;terintegrasi.&nbsp;Maka, Tigor sependapat dengan pihak yang menyatakan Anies seharusnya mencopot Budi sedari lama, sebab menurutnya Budi merupakan orang yang bermasalah. "Dulu Cipaganti bangkrut. Kok bisa-bisanya diangkat jadi Dirut Transjakarta kayak nggak ada yang lain. Dia tiban rute-rute bus reguler yang harusnya diberdayakan dia bangun kanibalisme Transjakarta. Kenapa dia rajin beli bus itu harus diperiksa, bisa saja itu ada komisi di sana," tandasnya.

Anies Diminta Selidiki Dugaan Korupsi di Transjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/area-cfd-dipenuhi-pedagang-azas-tigor-ada-yang-jual-pakaian-dalam_m_.jpg" alt="Para pedagang memenuhi badan jalan saat Car Free Day (CFD) Bundaran HI." width="100%">
<figcaption>Para pedagang memenuhi badan jalan saat Car Free Day (CFD) Bundaran HI.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Banyaknya pedagang di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin dikeluhkan oleh sejumlah kalangan. Pasalnya mereka menggelar dagangannya di badan jalan, yang sejatinya digunakan oleh warga untuk berolah raga.&nbsp; Hal itu salah satunya dikeluhkan oleh&nbsp;Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan. Dia melihat ada yang salah dalam penyelenggaraan CFD akhir-akhir ini. Menurutnya&nbsp;banyak para pedagang sudah menggangu area lintasan olah raga di area CFD. "Pedagang juga ngeri tuh sampai ke badan jalan. Maaf kata, sampai jual pakaian dalam ada di situ, jual BH celana dalam di situ. Itu ngeri deh pokoknya," ujar Tigor saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (23/10). Menurutnya, Pemprov DKI dinilai acuh dalam mengawasi area ini. Tigor menyatakan jangan sampai CFD menjadi semrawut dan berantakan karena tidak adanya pengamanan dan ketertiban yang diciptakan. "18 tahun yang lalu saya salah satu penggagas Car Free Day juga ya, tapi sekarang jadi begini gitu loh nggak ada tanggung jawab itu pedagang-pedagang, pengamen pada tumpah ke badan jalan," tegas Tigor. Tigor pun menyayangkan petugas Satpol PP yang berjaga disekitar lokasi justru tidak menertibkan para pedagang. Mereka seperti melakukan pembiaran terhadap para pedagang. Maka ke depannya, Tigor meminta agar warga Jakarta nyaman berada di CFD Pemprov DKI dapat menata dengan lebih baik lagi. "Satpol PP ada tapi ya mereka nggak tau ngapain, nggak ditertibkan.&nbsp;Padahal Car Free Day di Jakarta itu tolak ukur loh ditiru sama di daerah lain, masa mukanya Indonesia hancur kayak gitu," tandasnya.

Area CFD Dipenuhi Pedagang, Azas Tigor: Ada yang Jual Pakaian Dalam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-terurus-tanaman-di-bundaran-hi-banyak-yang-mati_m_.jpg" alt="Tanaman di Bundaran HI, Jakarta Pusat layu dan mati karena tak terurus." width="100%">
<figcaption>Tanaman di Bundaran HI, Jakarta Pusat layu dan mati karena tak terurus.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perawatan fasilitas publik di Jakarta nampaknya masih perlu ditingkatkan. Pasalnya banyak fasilitas yang rusak karena&nbsp;minim perawatan. Seperti yang terlihat di jantung kota, taman di sekitar kolam Bundaran HI yang dulu indah, kini banyak yang layu bahkan mati. Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menyatakan, telah melihat dan memantau selama dua minggu bertepatan saat Car Free Day. Tigor menyayangkan sikap Pemprov DKI yang acuh terhadap perawatan. "Jadi dua minggu lalu saat saya di Car Free Day, saya lihat pohon sudah mati, sudah gersang berarti kan sudah terjadi sebelumnya. Lalu hari minggu kemarin saya ke sana lagi masih begitu belum dibenahi tembok-temboknya sudah pada rusak pecah-pecah," jelasnya saat dihubungi JawaPos.com, Senin (22/10). Bahkan, hal tersebut telah diunggah di akun Facebook pribadinya, namun tetap tidak ada perbaikan yang dilakukan. Malah, Tigor melihat ini seperti pembiaran padahal Bundaran HI menjadi pusat dan wajah kota. "Harusnya ada tindakan tapi yang nggak ada sampai sekarang, dan itu kan tengah kota, pusat kota, wajah Jakarta, tugu Selamat Datang itu harusnya kan betul-betul diperhatikan," terang Tigor. "Kalau di tengah kota kayak gitu, berantakan, sudah repot dong kita nanti kan jadi makin banyak persoalan di kota makin semrawut," tambahnya. Sebagai perwakilan dari masyarakat, Tigor meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengurusi penataan kota lebih serius lagi. Sehingga, warga yang beraktivitas sekitar Bundaran HI dapat melihat eloknya Jakarta. "Tembok-tembok sekelilingnya juga pada keropos didiamkan. Harusnya Dinas Pertamanan yang benahi agar saat Car Free Day warga bisa nyaman," tandasnya.

Tak Terurus, Tanaman di Bundaran HI Banyak yang Mati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#azas tigor nainggolan

Berita Terkini