<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/04/Maung-Pindad-untuk-Paus-Fransiskus17-1494840248.jpeg" alt="Caption: Mobil khusus Maung Pindad MV3 untuk menunjang kebutuhan Paus Fransiskus dalam Misa Akbar di SUGBK pada Kamis (5/9). (Biro Humas Setjen Kemhan)" width="100%">
<figcaption>Caption: Mobil khusus Maung Pindad MV3 untuk menunjang kebutuhan Paus Fransiskus dalam Misa Akbar di SUGBK pada Kamis (5/9). (Biro Humas Setjen Kemhan)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) menyarankan stasiun televisi tetap menyiarkan azan, bersamaan dengan laporan perayaan Misa Suci yang dipimpin Paus Fransiskus besok (5/9). Pernyataan itu disampaikan JK menanggapi polemik terkait surat edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mengganti siaran azan dengan running text. "Jadi saya sarankan sebagai Ketua DMI agar TV di samping terus melaporkan tentang misa, juga tetap menyiarkan azan. Jadi layar dibagi dua dan hanya lima menit adzan magrib," kata JK kepada wartawan, Rabu (4/9). JK menjelaskan, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam terbanyak, tentu sangat mengutamakan toleransi. Ia menyarankan bisa berbagi layar dengan tayangan azan. "Itulah yang paling indah antara kedua umat beragama. Solusi terbaik adalah berbagi layar, untuk saling menghargai dan saling toleransi," tambah Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 tersebut. Sebagaimana diketahui, Kominfo menerbitkan surat edaran (SE) perihal Permohonan Penyiaran Azan Magrib dan Misa Bersama Paus Fransiskus. Edaran itu ditujukan kepada para Direktur Utama Lembaga Penyiaran serta Ketua Asosiasi dan Persatuan Lembaga Penyiaran. Dalam SE tersebut meminta stasiun televisi nasional agar menyiarkan azan Magrib dalam bentuk running text saja saat Misa Agung Paus Fransiskus pada Kamis (5/9) besok. Edaran Kominfo sendiri merupakan tindak lanjut dari surat Dirjen Bimbingan Islam dan Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Nomor: B86/DJ.V/BA.03/09/2024 per 1 September 2024.

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla menyarankan stasiun televisi tetap menyiarkan azan bersamaan dengan Misa Suci di GBK.

JK Sarankan Siaran Azan Magrib di TV Tetap Disiarkan, Berbarengan dengan Perayaan Misa Bersama Paus Fransiskus   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/04/Presiden-Joko-Widodo-Terima-Kunjunga-11-3415947702.jpg" alt="Presiden Joko Widodo menerima Pemimpin Takhta Suci Vatikan Sri Paus Fransiskus di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/9/2024). (Indonesia Papal Visit Committee/ Hendra A Setyawan)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo menerima Pemimpin Takhta Suci Vatikan Sri Paus Fransiskus di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/9/2024). (Indonesia Papal Visit Committee/ Hendra A Setyawan)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kementerian Agama telah bersurat kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait siaran azan Magrib saat Misa Suci bersama Paus Fransiskus besok, 5 September 2024. Surat yang ditandatangani oleh Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin dan Dirjen Bimas Katolik Suparman ini adalah respons atas surat yang disampaikan Panitia Kedatangan Paus Fransiskus. Surat Kemenag ke Kominfo bersifat permohonan dan memuat dua substansi. Pertama, saran agar Misa bersama Paus Fransiskus pada 5 September 2024 disiarkan secara langsung pada pukul 17.00&ndash;19.00 WIB di seluruh televisi nasional. Kedua, agar penanda waktu magrib ditunjukkan dalam bentuk running text sehingga misa bisa diikuti secara utuh oleh umat Katolik di Indonesia. &ldquo;Jadi substansinya, pemberitahuan waktu Magrib di TV disampaikan dengan running text. Sementara, panggilan azan di masjid dan musalla tetap dipersilakan,&rdquo; kata Juru Bicara Kementerian Agama, Sunanto di Jakarta, Rabu (4/9). Sunanto menegaskan, surat itu hanya berkenaan dengan siaran azan Magrib di televisi yang biasanya mengacu hanya pada waktu magrib di Jakarta. &ldquo;Azan Magrib di wilayah Indonesia Timur, tetap bisa disiarkan karena sudah masuk waktu sebelum pelaksanaan Misa,&rdquo; sebutnya. Sunanto yakin bahwa secara umum warga Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius dan menjunjung toleransi. Sehingga dapat memahami upaya yang dilakukan Kementerian Agama. Ini menjadi jalan tengah sebagai wujud hidup dalam kemajemukan.&nbsp; &ldquo;Semua bisa menjalankan ibadahnya. Misa berjalan. Pemberitahuan masuk waktu Magrib disampaikan lewat running text dan tetap Azan berkumandang di masjid dan musala. Umat Katolik beribadah dalam Misa, umat Islam tetap melaksanakan ibadah Salat Magrib,&rdquo; tegas Sunanto. &ldquo;Ini potret toleransi dan kerukunan umat di Indonesia yang banyak dikagumi dunia. Ini juga kontribusi besar umat Islam untuk toleransi di Indonesia dan dunia,&rdquo; lanjutnya. Sunanto menambahkan, pada hakikatnya, azan Magrib disiarkan di televisi untuk mengingatkan umat Islam yang sedang menonton televisi agar menunaikan salat. &ldquo;Saya tidak tahu apakah pada saat Misa bersama Paus Fransiskus ada umat Islam yang ikut menonton melalui siaran televisi. Jika pun ada, kita sudah mengingatkan waktu Magrib masuk melalui running text tersebut,&rdquo; tandasnya. &nbsp;

Kementerian Agama telah bersurat kepada Kementerian Komminfo terkait siaran azan magrib saat Misa Suci bersama Paus Fransiskus besok (5/9).

Surati Kominfo agar Azan Magrib di TV Diganti Running Text Saat Misa Bersama Paus Fransiskus, Ini Penjelasan Kemenag   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/08/WhatsApp-Image-2023-09-08-at-120246-3219530259.jpeg" alt="Selama kepemimpinannya, Ganjar dinilai berhasil menciptakan stabilitas ekonomi dan iklim usaha yang kondusif di Jawa Tengah." width="100%">
<figcaption>Selama kepemimpinannya, Ganjar dinilai berhasil menciptakan stabilitas ekonomi dan iklim usaha yang kondusif di Jawa Tengah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polemik terkait tayangan azan Magrib yang menampilkan bacapres Ganjar Pranowo diharapkan mereda. Pasalnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat sudah mengeluarkan keputusan. Intinya, tayangan azan yang muncul di RCTI dan MNCTV tersebut bukan pelanggaran. Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPI Pusat Ubaidillah di Jakarta kemarin (14/9). &rsquo;&rsquo;Berdasar hasil forum klarifikasi dan rapat pleno, KPI menilai bahwa siaran azan Magrib yang menampilkan salah satu sosok atau figur publik tidak melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS, Red),&rsquo;&rsquo; katanya. Ubaidillah mengatakan, penanganan tersebut merupakan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat. Dia menjelaskan, KPI telah melakukan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan. KPI sudah memanggil RCTI dan MNCTV dalam forum klarifikasi. KPI mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tetap mengedepankan prinsip adil dan tidak memihak. Selain itu, selalu proporsional dalam menyiarkan program siaran demi menjaga Pemilu 2024 yang demokratis. Ubaidillah menyebutkan, KPI tetap akan memantau tayangan kepemiluan. Tujuannya untuk menentukan apakah ada tayangan yang berpotensi melanggar. Dia mengatakan, KPI bakal menindaklanjuti setiap laporan dan berkoordinasi dengan gugus tugas yang terdiri atas KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers. Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, meski kasus Ganjar tidak termasuk pelanggaran kampanye, pihaknya meminta para elite untuk menahan diri. Khususnya dengan tidak menggunakan frekuensi publik untuk kepentingan politik. &rdquo;Kan pendaftaran bacapres masih bulan depan, agar menahan diri untuk tidak melakukan sosialisasi melalui frekuensi publik,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Sesuai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, masa sosialisasi hanya bisa dilakukan di kegiatan internal. Juga dilarang menggunakan frekuensi publik. Untuk mengantisipasi kasus serupa, Bagja akan mengeluarkan surat imbauan kepada partai politik. "Tidak boleh ada sosialisasi di frekuensi publik, kecuali PKPU-nya berubah," imbuhnya. Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki menilai, kegiatan azan oleh bacapres Ganjar Pranowo yang ditayangkan televisi bukanlah bagian dari politik identitas. Menurut dia, itu bagian dari syiar. "Menurut saya nggak (termasuk politik identitas, Red). Bagian dari syiar saja," katanya saat ditemui di kantor Kemenko PMK kemarin (14/9). Namun, beda perkara jika mengklaim A, B, C, dan seterusnya. &rsquo;&rsquo;Identitasnya itu kan aku A, Anda B, atribut, itu kan (azan, Red) hanya bagian dari apa ya, ritual yang wajar peringatan hari-hari,&rsquo;&rsquo; sambungnya. (wan/far/mia/c6/oni)

Polemik terkait tayangan azan Magrib yang menampilkan bacapres Ganjar Pranowo diharapkan mereda. Pasalnya, KPI sudah mengeluarkan keputusan.

KPI Nyatakan Azan Ganjar Pranowo Bukan Pelanggaran

azan magrib

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#azan magrib

Berita Terkini

JK Sarankan Siaran Azan Magrib di TV Tetap Disiarkan, Berbarengan dengan Perayaan Misa Bersama Paus Fransiskus

Surati Kominfo agar Azan Magrib di TV Diganti Running Text Saat Misa Bersama Paus Fransiskus, Ini Penjelasan Kemenag

KPI Nyatakan Azan Ganjar Pranowo Bukan Pelanggaran

Download Aplikasi JawaPos.com