<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/30/IMG_20250526_132603-3612959563.jpg" alt="Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni" width="100%">
<figcaption>Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Asrorun Ni'am Sholeh mengingatkan kasus Ayam Goreng Widuran bisa merusak reputasi Kota Solo, khususnya pengusaha kuliner, jika tidak segera diambil langkah tegas. Baik secara administratif maupun hukum. &rdquo;Kalau tidak dilakukan langkah cepat, bisa merusak Kota Solo yang religius dan inklusif. Kasus Widuran ini contoh pelaku usaha yang culas dan tidak jujur yang bisa merusak reputasi Kota Solo,&rdquo; kata Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni'am seperti dilansir dari Antara. Ni'am memandang kasus Ayam Widuran juga dapat merugikan pelaku usaha di Kota Solo, merusak kepercayaan publik kepada seluruh Kota Solo. Berdampak menurunkan jumlah wisatawan karena rasa tidak aman terhadap menu makanan di Solo. Dia mendorong pemerintah daerah (pemda) segera melakukan langkah-langkah, baik administratif maupun hukum, agar tidak berdampak buruk bagi Kota Solo. Aparat pemerintah harus melakukan langkah tegas, tidak boleh abai, untuk menanggapi kasus tersebut. Ni'am menjelaskan, pelaku usaha harus patuh pada undang-undang yang mewajibkan sertifikat halal bagi produk pangan yang diperdagangkan di Indonesia. &rdquo;Pelaku usaha harus patuh pada undang-Undang yang mewajibkan sertifikat halal bagi produk pangan yang diperdagangkan di Indonesia. Kalau tidak, ada sanksinya. Aparat pemerintah harus melakukan langkah tegas, tidak boleh abai,&rdquo; ujar Ni'am. Guru Besar Ilmu Fikih UIN Jakarta itu menjelaskan, ayam termasuk hewan yang halal untuk dikonsumsi. Tetapi jika tidak disembelih secara benar, maka bisa haram dan hukumnya seperti bangkai. Pemastian produk halal, kata dia, tidak hanya dilihat pada menu dan bahannya saja, tetapi harus dipastikan proses pengolahannya. &rdquo;Ayam yang disembelih secara benar, tapi jika digoreng dengan minyak babi, haram dikonsumsi. Menu ayam tidak serta merta dipastikan halal,&rdquo; tandas Asrorun Ni'am Sholeh. Menurut dia, kasus Ayam Goreng Widuran ini memberikan pelajaran penting bahwa setiap Muslim perlu berhati-hati memilih tempat kuliner. &rdquo;Harus dipastikan kehalalannya, cek sertifikat halalnya, tanya pemiliknya dan kendali indikasi-indikasinya,&rdquo; ucap Ni'am. Sementara itu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) mengambil sikap tegas mengenai kasus Ayam Goreng Widuran yang ramai dibicarakan masyarakat. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Gugum Ridho Putra menjelaskan, pelaku usaha diwajibkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tidak hanya melakukan sertifikasi dan pencantuman label halal bagi produk halal. Juga diwajibkan mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang kandungan maupun proses pembuatannya tercampur, terkandung dan/atau terkontaminasi bahan yang non halal. &rdquo;Reaksi masyarakat yang kuat menunjukkan tingginya sensitivitas umat terhadap isu halal dan semakin mengukuhkan bahwa jaminan kehalalan bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga kebutuhan konsumen dan bentuk perlindungan hak dasar masyarakat,&rdquo; kata Gugum dalam keterangan pers, Jumat (30/5). Gugum menegaskan, demi melindungi konsumen beragama Islam dan menjaga kerukunan antar umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menerima saran, nasihat, dan konsultasi dengan Majelis Syura DPP Partai Bulan Bintang, DPP Partai Bulan Bintang memberikan pernyataan resmi terkait kasus Ayam Goreng Widuran. Gugum menyatakan, DPP PBB mengimbau pemilik maupun manajemen Ayam Goreng Widuran untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. &rdquo;Tidak hanya kepada para pelanggan tetapi juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, melakukan evaluasi, serta menjamin secara serius akan menjalankan kewajiban pencantuman keterangan tidak halal pada produknya,&rdquo; jelas Gugum. DPP PBB juga mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan sosialisasi kepada para pelaku usaha tentang kewajiban sertifikasi dan pencantuman label halal. Termasuk pula kewajiban pencantuman keterangan tidak halal pada produk yang kandungan maupun proses pembuatannya tercampur, terkandung dan/atau terkontaminasi bahan yang nonhalal. Pihaknya juga mengimbau para pelaku usaha untuk memberikan perhatian serius dan menaati kewajiban sertifikasi dan pencantuman label halal maupun kewajiban pencantuman keterangan tidak halal untuk produk yang kandungan maupun proses pembuatannya tercampur, terkandung dan/atau terkontaminasi bahan yang non halal. &rdquo;PBB mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan lembaga-lembaga terkait yang berwenang untuk melakukan audit dan pengawasan secara berkala terhadap pelaku usaha kuliner seperti rumah makan, katering, dan lainnya tentang kewajiban sertifikasi dan pencantuman label halal maupun kewajiban pencantuman keterangan tidak halal untuk produk non halal,&rdquo; papar Gugum. Selain itu, PBB mengimbau pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, lembaga-lembaga terkait serta aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelanggaran atas kewajiban pencantuman label halal dan keterangan tidak halal sesuai Ketentuan yang berlaku di bawah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan berlaku. Mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif mengawasi pelaku usaha menegakkan kewajiban pencantuman label halal dan keterangan tidak halal untuk produk nonhalal dengan melakukan pengaduan dan pelaporan kepada pihak berwenang. &rdquo;Apabila dirugikan secara langsung atas dugaan pelanggaran ataupun kelalaian pelaku usaha atas kewajiban labeling untuk tidak ragu mengambil langkah hukum pengaduan maupun pelaporan sesuai saluran hukum yang telah tersedia,&rdquo; tegas Gugum. Sekjen Partai Bulan Bintang Yuri Kemal Fadlullah menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara muslim terbesar memiliki tanggung jawab dan peluang besar untuk menjadi pusat halal dunia. &rdquo;Penguatan pengakuan internasional sertifikasi halal Indonesia tidak hanya penting untuk kepentingan ekspor, tetapi juga untuk memperkuat posisi diplomatik dan peran global Indonesia dalam ekonomi syariah,&rdquo; jelas Yuri. Ketua Majelis Syura DPP PBB Muhammad Saltut menjelaskan, dalam ajaran Islam, umat muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib (baik) hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an. Perlindungan terhadap hak konsumen muslim atas makanan halal bukan hanya persoalan agama, tapi juga hak asasi dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

MUI ingatkan kasus Ayam Goreng Widuran bisa merusak reputasi Kota Solo, khususnya pengusaha kuliner, jika tidak segera diambil langkah tegas

MUI Minta Kasus Ayam Widuran di Kota Solo Segera Ditindak Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/28/1000071403-3546577250.jpg" alt="Foto lokasi Ayam Goreng Widuran (Doc.Instagram/@ayamgorengwiduransolo)" width="100%">
<figcaption>Foto lokasi Ayam Goreng Widuran (Doc.Instagram/@ayamgorengwiduransolo)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Kekecewaan pelanggan memuncak ketika mengetahui Ayam Goreng Widuran yang terletak di Solo, Jawa Tengah ternyata menjual produk non halal.&nbsp; Sebelumnya telah dilansir Jawa Pos, Teguh Budianto sebagai salah satu pelanggan merasa kecewa karena baru diberitahu karyawan bahwa ayam yang dijual tidak halal, padahal banyak pelanggan yang mengenakan jilbab termasuk keluarganya.&nbsp; Selain itu, rumah makan legendaris ini telah beroperasi sejak tahun 1973 dan telah menjadi restoran yang diminati oleh para pelanggan karena rasa ayamnya yang lezat.&nbsp; Mengingat menu utama yang dihidangkan adalah ayam, tentu saja mayoritas pelanggannya adalah umat muslim yang mengira bahwa sajian tersebut halal.&nbsp; Mengapa Sajian Ayam Bisa Jadi Non-Halal?&nbsp; Kehebohan ini bermula dari unggahan akun @pedalranger di sosial media Thread. Akun tersebut menjelaskan bahwa adanya penggunaan minyak goreng babi dalam proses penjualan makanan tersebut.&nbsp; Menggoreng makanan dengan minyak hewani tentu saja dapat meningkatkan tingkat kegurihan dan kelezatan dalam makanan. Namun yang menjadi permasalahan ketika menjual produk halal yang digoreng dengan minyak babi yang haram.&nbsp; Dilansir dari laman Kalbar MUI, makanan halal sendiri tidak hanya mengarah dari zat pada produk tersebut, namun juga bagaimana proses makanan diproduksi, disiapkan, serta disajikan.&nbsp; Penggunaan minyak babi dalam proses menggoreng tentu saja telah menjadi langkah yang menyimpang dari produksi makanan&nbsp; halal.&nbsp; Kekecewaan Konsumen dan Tuntutan Agar Produsen Bersikap Jujur dan Transparan&nbsp;&nbsp; Permasalahan utama bagi konsumen bukan terletak pada penjualan makanan non-halal. Tentu saja sebagai kaum mayoritas, umat muslim harus mengerti bahwa tidak semua produk makanan yang dijual di Indonesia adalah halal.&nbsp; Namun titik permasalahan utama ada pada produsen yang tidak bersikap jujur dan transparan terhadap konsumen. Produsen harus bertanggung jawab dan memiliki transparansi yang jelas untuk konsumennya.&nbsp; Dilansir dari laman Psico Mart, sebuah penelitian oleh Label Insight telah menjelaskan bahwa 94% konsumen akan lebih setia membeli produk jika produsen memiliki transparansi yang jelas.&nbsp;&nbsp; Seharusnya, alih-alih bersikap tidak transparan, restoran ini bisa memberikan keterangan &lsquo;non-halal&rsquo; sejak awal berdiri atau berinisiatif memberitahu konsumen muslim bahwa makanan tersebut tidak halal.&nbsp; ***

Kekecewaan konsumen muslim terhadap Restoran Ayam Goreng Widuran Solo yang non-halal serta alasannya.

Mengungkap Fenomena Ayam Goreng Widuran; Asal Muasal Makanan Non-Halal, Serta Hilangnya Kepercayaan Konsumen!  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/28/G7pdVD8n56Gw92XoBLbrVBUSQD7ovCojieVkF1ZD-3605923526.jpg" alt="Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan akhirnya merespons polemik Ayam Goreng Widuran. (Humas BPJPH)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan akhirnya merespons polemik Ayam Goreng Widuran. (Humas BPJPH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan akhirnya merespons polemik Ayam Goreng Widuran. Dia mengatakan menerjunkan tim pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) untuk melakukan investigasi ke restoran Ayam Goreng Widuran di Solo.&nbsp; Informasi tersebut disampaikan Haikal dalam keterangannya Selasa (27/5) malam. Pria yang akrab disapa Babe Haikal tim pengawasan JPH terjun ke lapangan dengan berkoordinasi bersama Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).&nbsp; "BPJPH langsung menurunkan tim Pengawasan Jaminan Produk Halal untuk melakukan investigasi di lapangan," katanya. Haikal menegaskan BPJPH juga berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, karena kasus itu terkait perlindungan konsumen. Haikal mengatakan pemerintah melalui regulasinya berkepentingan memastikan bahwa yang halal itu harus jelas. Serta harus ada kepastian kehalalan yang dibuktikan melalui sertifikat halal. Sementara itu produk yang non-halal juga harus jelas sebagaimana diatur regulasi. Yakni melalui adanya keterangan tidak halal atau non halal.&nbsp; Lebih lanjut Haikal juga mengatakan terdapat sejumlah ketentuan terkait dalam regulasi Jaminan Produk Halal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH) Pasal 110 diatur bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk yang berasal dari bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Kemudian pencantuman keterangan tidak halal tersebut harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Selanjutnya, Pasal 185 mengatur bahwa pelaku usaha yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal diberikan sanksi peringatan tertulis. Kemudian pelaku usaha wajib menarik produk dari peredaran sampai dengan pencantuman keterangan tidak halal. Haikal berharap kejadian tersebut menjadi pelajaran berharga bagi pelaku usaha. Dia mengimbau seluruh pihak untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Babe haikal berharap kasus ini menjadi pelajaran penting agar kejujuran dan transparansi dalam bisnis makanan dijaga. Tujuannya demi melindungi hak konsumen, termasuk umat Islam. Dia juga mengimbau agar masyarakat selalu merujuk informasi kehalalan dan kemanaan produk pada kanal resmi pemerintah. Selain itu, Haikal mengimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam pengawasan produk yang beredar. Siapa saja yang menemukan produk di peredaran yang diduga tidak memenuhi ketentuan regulasi Jaminan Produk Halal yang berlaku, diminta agar menyampaikan laporan atau aduan melalui kanal resmi BPJPH.&nbsp;

BPJPH menerjunkan tim investigasi ke restoran Ayam Goreng Widuran untuk memastikan kehalalan produk dan melindungi konsumen.

Kepala BPJPH Babe Haikal Akhirnya Respons Polemik Ayam Goreng Widuran, Terjunkan Tim Investigasi

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/25/IMG_20250525_150139-1239829894.jpg" alt="Restoran Ayam Goreng Widuran Solo (Foto: tangkapan layar Google Review)" width="100%">
<figcaption>Restoran Ayam Goreng Widuran Solo (Foto: tangkapan layar Google Review)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat akhirnya ikut merespon polemik Ayam Goreng Widuran, Solo. Mereka mengatakan berdasarkan foto yang beredar, ayam goreng tersebut pernah mencantumkan tanda halal. Padahal tidak memenuhi aspek kehalalan. MUI meminta aparat harus melakukan langkah tegas untuk kepentingan konsumen atau masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Ketua MUI bidang Fatwa Asrorun Ni&rsquo;am Sholeh. Dia merespon fenomena Ayam Goreng Widuran yang sudah beroperasi 52 tahun, ternyata makanannya mengandung unsur non halal. Yaitu ada kandungan babi pada kremesannya. Untuk diketahui kremesan adalah pelengkap pada hidangan ayam goreng. Kremesan terbuat dari adonan tepung yang digoreng. Proses menggoreng kremesan bisa sekaligus dengan proses menggoreng ayam atau terpisah. Menurut Ni&rsquo;am, sangat susah memisahkan unsur non halal antara ayam goreng dengan kremesannya. ''Kremesannya digoreng dengan minyak babi. Ayamnya (digoreng) pakai wajan yang sama. Terkontaminasi,'' katanya. Belum lagi bagaimana cara penyembelihan ayamnya. Apakah ayam itu dibeli dari rumah potong hewan (RPH) yang sudah berlabel halal. Kemudian campuran bumbu-bumbunya apakah tidak ada kontaminasi dengan minyak babi. Ni&rsquo;am mengusulkan jika memang pedagang Ayam Goreng Widuran itu tidak ingin ada masalah dengan produk halal, maka bisa segera memproses sertifikat halal. Jika sertifikat halal sudah keluar, maka benar-benar memenuhi aspek halal. Selama belum ada sertifikat halal, penjual tidak boleh mengklaim sendiri bahwa produknya halal. Dia lantas meminta aparat pemerintah melakukan langkah tegas, tidak boleh abai, untuk menanggapi kasus tersebut. Ni'am menjelaskan pelaku usaha harus patuh pada undang-undang yang mewajibkan sertifikat halal bagi produk pangan yang diperdagangkan di Indonesia.&nbsp; ''Pelaku usaha harus patuh pada undang-Undang yang mewajibkan sertifikat halal bagi produk pangan yang diperdagangkan di Indonesia. Kalau tidak, ada sanksinya. Aparat pemerintah harus melakukan langkah tegas, tidak boleh abai,'' kata dia.&nbsp; Ni'am mendesak agar pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah baik secara administratif maupun hukum agar tidak berdampak buruk bagi kota Solo. Dia mengingatkan apabila tidak dilakukan langkah cepat, bisa merusak citra Kota Solo yang religius dan inklusif. Menurutnya, kasus Ayam Widuran menjadi contoh pelaku usaha yang culas dan tidak jujur yang bisa merusak reputasi kota Solo.&nbsp; ''Merugikan pelaku usaha kota Solo, bisa merusak kepercayaan publik kepada seluruh kota Solo, berdampak menurunkan jumlah wisatawan karena rasa tidak aman terhadap menu makanan di Solo,'' tegasnya.&nbsp; Guru Besar Ilmu Fikih UIN Jakarta ini menjelaskan ayam termasuk hewan yang halal untuk dikonsumsi. Tetapi jika tidak disembelih secara benar, maka bisa haram, hukumnya seperti bangkai.&nbsp; Dia menjelaskan ayam yang disembelih secara benar, tapi jika digoreng dengan minyak babi, maka haram dikonsumsi. Dia mengingatkan bahwa pemastian halal tidak hanya dilihat pada menu dan bahannya saja, tetapi harus dipastikan proses pengolahannya.&nbsp; ''Menu ayam tidak serta merta dipastikan halal,'' ungkap Pengasuh Pondok Pesantren Al-Nahdlah, Depok, Jawa Barat itu. Ni'am menerangkan kasus Ayam Goreng Widuran, Solo, Jawa Tengah ini memberikan pelajaran penting bahwa setiap Muslim perlu berhati-hati memilih tempat kuliner. Harus dipastikan kehalalannya, cek sertifikat halalnya, tanya pemiliknya dan kendali indikasi-indikasi atau bahannya. </div>

MUI meminta aparat harus melakukan langkah tegas terhadap pemilik Ayam Goreng Widuran untuk kepentingan konsumen atau masyarakat.

Respon Polemik Ayam Goreng Widuran Solo, MUI Minta Aparat Lakukan Langkah Tegas

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/25/IMG_20250525_150139-1239829894.jpg" alt="Restoran Ayam Goreng Widuran Solo (Foto: tangkapan layar Google Review)" width="100%">
<figcaption>Restoran Ayam Goreng Widuran Solo (Foto: tangkapan layar Google Review)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar kurag sedap datang dari resto legendaris di Solo, Jawa Tengah yakni&nbsp;Resto Ayam Goreng Widuran.&nbsp; Belum lana ini,&nbsp;Resto Ayam Goreng Widuran diketahui telah membuat para pelanggan kecewa.&nbsp; Usut punya usut,&nbsp;spot kuliner legendaris yang berlokasi di Jl. Sutan Syahrir No. 71, Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres ini, mendadak viral di media sosial lantaran menjual makanan non halal. <div dir="auto">Hal yang membuat pelanggan semakin kecewa adalah, manajemen Resto baru saja mengumumkan di akun instagram resminya bahwa menu yang disediakan oleh Ayam Goreng Widuran Solo ternyata non-halal karena mengagunakan minyak babi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alhasil, sejumlah pelanggan pun mulai kecewa, pasalnya restoran ini telah dikenal oleh masyarakat sejak 1973.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usai 52 tahun mengudara dan menjadi kuliner legendaris di kota Solo, para pelanggan pun mulai meluapkan kekecewaannya dalam kolom Google Review.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Teguh Budianto, salah satu pelanggan yang membagikan pengalamannya di Google Review. Ia datang bersama keluarga yang semuanya mengenakan hijab.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Teguh dan keluarga pun merasa aneh saat dilirik oleh pelanggan lain. Setelah merasa ada kejanggalan, ia pun bertanya kepada pihak resto terkait menu Ayam Goreng Widuran Solo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari situ, pihak resto menjawab bahwa menu ayam goreng Widuran Solo non-halal. Setelah memesan satu ekor ayam, barulah ia diberitahu oleh karyawan bahwa ayam yang dijual tidak halal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Penjual tidak jujur. Kami datang berhijab, dari luar kota, tapi tidak diinfokan makanan non-halal. Saya langsung batalkan pesanan,&rdquo; tulis Teguh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa komentar serupa juga mengalir deras baik di Google Review ataupun di unggahan media sosial @<a href="http://awreceh.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://awreceh.id&amp;source=gmail&amp;ust=1748247917268000&amp;usg=AOvVaw0m4PW3rbqULhNijarunqho">awreceh.id</a>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jahat banget ih warungnya," tulis @meli****</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, ada pula warganet yang berkomentar dengan nada positif dengan mengatakan kalimat yang berusaha menenangkan pelanggan yang selama ini menjadi korban.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tenang aja guys, kalau kita gak tahu ya gapapa kok," imbuh @edg***</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">(*)</div>

Kabar kurag sedap datang dari resto legendaris di Solo, Jawa Tengah, yakni Resto Ayam Goreng Widuran.

Pelanggan Resto Ayam Goreng Widuran Solo Ungkap Rasa Kecewa, Baru Umumkan Menu Non-Halal Setelah 52 Tahun Berjualan

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r26:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/25/8iclsbFKziJChCo6y6yIxBFB6mCQYMPh0oSUKM6c-1-2451171549.jpg" alt="Restoran ayam goreng di Kota Solo yang sudah buka puluhan tahun ternyata non-halal, jadi viral di media sosial. (Platform X)" width="100%">
<figcaption>Restoran ayam goreng di Kota Solo yang sudah buka puluhan tahun ternyata non-halal, jadi viral di media sosial. (Platform X)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sejumlah pelanggan muslim Ayam Goreng Widuran di Solo menyatakan kekecewaannya setelah mengetahui bahwa menu yang disajikan ternyata non-halal. Hal ini baru terungkap setelah pihak rumah makan yang berlokasi di Jalan Sutan Syahrir No. 71, Kepatihan Kulon, Jebres itu mengumumkan secara resmi bahwa mereka menggunakan minyak babi dalam proses memasak, khususnya untuk menggoreng kremesan. Padahal, selama ini banyak pelanggan muslim yang menjadi langganan tetap Ayam Goreng Widuran karena rasa ayam gorengnya yang terkenal lezat. Namun, pengakuan bahwa menu mereka mengandung unsur non-halal membuat sebagian pelanggan merasa tidak dihargai dan ditipu. Kekecewaan ini pun disampaikan melalui berbagai ulasan di Google Review. Salah satu ulasan datang dari pengguna bernama Teguh, yang mengaku baru tahu menu tidak halal setelah hampir memesan satu ekor ayam. &ldquo;Penjual tidak jujur. Sudah terlanjur pesan ayam satu ekor, saya datang dengan keluarga yang berhijab dan tidak diinfokan makanan non-halal. Ternyata setelah saya tanya karyawan, jawabannya NON-HALAL. Langsung saya batalkan pesanan,&rdquo; tulisnya, dikutip dari Radar Solo, Minggu (25/5). Pengguna lainnya, Nifira, juga membagikan kekecewaannya. Ia menilai pihak rumah makan tidak transparan sejak awal. &ldquo;Sudah tanya dan dikonfirmasi langsung bahwa tidak halal, tapi tidak ada penjelasan kenapa. Padahal banyak pengunjung yang berhijab makan di sini. Dulu sempat curiga kenapa ayamnya enak banget, tapi tidak menyangka ternyata ada unsur non-halalnya,&rdquo; tulisnya. Ia pun mengungkapkan bahwa keluarganya sudah menjadi pelanggan sejak lama. Sebelumnya, pihak Ayam Goreng Widuran akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan telah menempelkan pemberitahuan "NON-HALAL" di warung serta media sosial resminya. Dalam pernyataan tertulis, mereka mengaku memahami keresahan masyarakat dan berjanji akan melakukan perbaikan. Pengelola menyebut bahwa unsur non-halal berasal dari penggunaan minyak babi untuk menggoreng kremesan. Meskipun rasa ayam goreng dan kremesan mereka tetap dipuji karena kelezatannya, kejujuran dalam menyampaikan informasi dinilai sangat penting, terutama bagi konsumen muslim. </div> <label class="pointer-events-none absolute start-0 top-0 h-full origin-[0_0] truncate border border-transparent p-4 font-semibold transition duration-100 ease-in-out peer-focus:-translate-y-1.5 peer-focus:translate-x-0.5 peer-focus:scale-90 peer-focus:font-semibold peer-focus:text-gray-900 peer-disabled:pointer-events-none peer-disabled:opacity-50 peer-[:not(:placeholder-shown)]:-translate-y-1.5 peer-[:not(:placeholder-shown)]:translate-x-0.5 peer-[:not(:placeholder-shown)]:scale-90 peer-[:not(:placeholder-shown)]:text-gray-900 dark:text-white dark:peer-focus:text-neutral-900 dark:peer-[:not(:placeholder-shown)]:text-neutral-200"></label>​</div> </div> </div>

Sejumlah pelanggan muslim Ayam Goreng Widuran di Solo menyatakan kekecewaannya setelah mengetahui bahwa menu yang disajikan ternyata non-hal

Pelanggan Muslim Ungkap Kekecewaan ke Rumah Makan Ayam Goreng Widuran yang Baru Ungkap Menunya Non-Halal

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/25/8iclsbFKziJChCo6y6yIxBFB6mCQYMPh0oSUKM6c-1-2451171549.jpg" alt="Restoran ayam goreng di Kota Solo yang sudah buka puluhan tahun ternyata non-halal, jadi viral di media sosial. (Platform X)" width="100%">
<figcaption>Restoran ayam goreng di Kota Solo yang sudah buka puluhan tahun ternyata non-halal, jadi viral di media sosial. (Platform X)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Jagat sosial media tengah diramaikan oleh restoran Ayam Goreng legendaris di Solo yang sudah buka sejak 1973. Ternyata, restoran ini merupakan tempat makan non-halal setelah sebelumnya belum begitu jelas. Sayangnya, usaha tempat makan ini baru mengumumkan hal tersebut pada Jumat (23/5) kemarin melalui akun Instagramnya, @ayamgorengwiduransolo. Saat ini, kolom komentar unggahan telah ditutup, tetapi telah meraup 840 likes dan 1.787 shares. Tak ayal, banyak netizen yang mengaku kecewa lantaran pengumuman yang diungkap resto cenderung terlambat. Terlebih mayoritas pelanggan adalah muslim. Ledakan emosi terpampang dari unggahan para pelanggan yang mengaku kecewa lantaran baru mengetahui ayam goreng yang mereka beli ternyata non-halal. Kekesalan itu pun mengalir deras pada kolom komentar Google Review.&nbsp; Teguh Budianto, salah satu pelanggan, membagikan pengalamannya di Google Review. Dia bercerita bahwa dirinya datang bersama keluarga dan semuanya mengenakan hijab. Puncak kekesalannya terjadi setelah memesan satu ekor ayam. Sebab, ia baru diberitahu oleh karyawan bahwa ayam yang dijual tidak halal. &ldquo;Penjual tidak jujur. Kami datang berhijab, dari luar kota, tapi tidak diinfokan makanan non-halal. Saya langsung batalkan pesanan,&rdquo; tulis Teguh. Beberapa komentar serupa pun ikut terpampang pada Google Review. Banyak masyarakat di Kota Solo dan wisatawan yang sudah pernah makan di tempat tersebut merasa telah dibohongi. Terdapat pula pengalaman pelanggan lain bernama Suci Cahyaningrum. Dia bahkan mengaku telah menanyakan langsung soal kehalalan makanan kepada karyawan. Saya beli 3-5 kali setelah dijawab HALAL. Tapi setelah konfirmasi via WA, jawabannya NON HALAL. KECEWA,&rdquo; tegas Suci. Sementara itu, berikut klarifikasi lengkap non-halal dari restoran tersebut: "Kepada seluruh pelanggan Ayam Goreng Widuran, Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan yang beredar di media sosial belakangan ini. Kami memahami bahwa hal ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kuliner/015778130/rahasia-ayam-goreng-hong-kong-yang-harum-dan-lezat-ala-chef-devina-hermawan-bisa-dibuat-sekaligus-untuk-stok-di-kulkas">Rahasia Ayam Goreng Hong Kong yang Harum dan Lezat ala Chef Devina Hermawan: Bisa Dibuat Sekaligus untuk Stok di Kulkas</a> Sebagai langkah awal, kami telah mencantumkan keterangan NON-HALAL secara jelas di seluruh outlet dan media sosial resmi kami. Kami berharap masyarakat dapat memberi kami ruang untuk memperbaiki dan membenahi semuanya dengan itikad baik. Hormat kami, Manajemen Ayam Goreng Widuran&rdquo;. &nbsp; </div>

Jagat sosial media tengah diramaikan oleh restoran Ayam Goreng legendaris di Solo yang sudah buka sejak 1973. Ternyata non halal

Restoran Ayam Goreng Legendaris di Solo Baru Akui Non-Halal, Netizen Bereaksi: Penjual Tidak Jujur!