<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/aviliani-3366881503.jpg" alt="Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Aviliani. (YT Kadin Indonesia)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Aviliani. (YT Kadin Indonesia)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan efisiensi anggaran dan pengalihan belanja pemerintah menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu segera dicairkan. Mengingat, hanya wilayah yang memiliki basis pertambangan saja yang tumbuh kuat. Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Aviliani menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran dan pengalihan belanja pemerintah terhadap macetnya perekonomian di sejumlah daerah. Kebijakan itu perlu dievaluasi lantaran ketergantungan daerah terhadap APBD masih tinggi. Khususnya bagi wilayah-wilayah yang tidak memiliki basis pertambangan kuat. Faktanya, berkurangnya belanja pemerintah sejumlah daerah membuat perlambatan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. "Ekonomi daerah sebagian besar sangat terpengaruh dari APBD, sehingga kita melihat yang tumbuhnya tinggi adalah (daerah) di luar Jawa yang sangat tergantung pada pertambangan. Tapi justru daerah-daerah yang bergantung pada APBD itu mengalami penurunan pertumbuhan (ekonomi)," ungkap Aviliani dalam agenda Global &amp; Economic Outlook Q1-2025 di Menara Kadin Jakarta, Kamis (12/6). Dia menilai, belum ada fokus belanja pemerintah yang jelas dalam pengalihan anggaran tersebut. Minimnya kejelasan alokasi berdampak langsung pada pelaku usaha di daerah yang kesulitan merasakan multiplier effect dari stimulus fiskal. Hambatan regulasi juga menjadi faktor lain yang menekan efektivitas kebijakan. Meski sejumlah regulasi telah dibahas, implementasinya masih lambat. Akibatnya, justru menyulitkan pengusaha mengambil keputusan bisnis secara cepat. "Yang sebenarnya sudah dibicarakan tapi (regulasi) belum dikeluarkan sehingga juga mengganggu waktu pengusaha untuk mengambil keputusan. Jadi regulasi juga menjadi satu hal yang penting," beber ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu. Aviliani mendorong percepatan pembentukan satuan tugas (satgas) yang mampu menjadi jembatan antara pelaku usaha dan pemerintah. Terutama, dalam menyelesaikan persoalan-persoalan teknis di lapangan. Saat ini, satgas di Kadin berfungsi untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang dialami perusahaan. "Nah, ini sebenarnya ide bagus membentuk Satgas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan juga kita di Kadin membentuk hal tersebut. Jadi, kita berharap ini bisa jalan ke depan agar dunia usaha tetap bisa menjalankan usahanya. Tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka menengah panjang," katanya. Dia berharap evaluasi kebijakan efisiensi dan perbaikan tata kelola belanja pemerintah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan realitas ekonomi daerah. Dengan demikian, potensi sektor-sektor unggulan di daerah bisa lebih dioptimalkan. Sehingga dunia usaha memiliki kepastian dalam jangka pendek, menengah, hingga panjang.

Aviliani menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran dan pengalihan belanja pemerintah terhadap macetnya perekonomian di sejumlah daerah.

Efisiensi Anggaran Bikin Pertumbuhan Perekonomian Daerah Seret, Kadin Sarankan Optimalkan Serapan APBD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/AVILIANI-MUSTAFA-RAMLI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kebijakan pemerintah memberikan insentif perpajakan dinilai tepat guna mendorong investasi dan inovasi. Namun, akan lebih baik lagi jika cakupan industri yang bisa mendapatkan insentif tersebut dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat saat ini. Industri-industri yang bisa mendapatkan insentif saat ini dinilai belum mencakup dan mengakomodir keberadaan beragam industri inovatif yang tengah berkembang pesat.  Peneliti Senior INDEF, Aviliani mengatakan bahwa perluasan insentif perpajakan bisa mendorong investasi yang akhirnya akan membantu pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pemerintah. Menurutnya, kebijakan insentif perpajakan seperti tax allowance, tax holiday, atau aturan super deductible tax yang sudah dan akan dikeluarkan pemerintah sudah mengikuti tantangan yang dibutuhkan oleh industri.  “Hal ini akan mampu mendorong industri dalam melakukan investasi dan litbang untuk mendorong produk-produk yang inovatif, dan menuju industri 4.0,” ujar Aviliani kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/7).  Pada seminar nasional Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bertemakan ‘Tantangan Investasi di Tengah Kecamuk Perang Dagang’ di Jakarta, Aviliani melihat insentif pajak yang diberikan saat ini hanya terbatas pada beberapa industri yang masuk dalam kategori industri pionir.  Padahal, katanya, jika ditelisik lebih dalam, sebenarnya masih ada ruang untuk memperluas definisi industri pionir agar dapat mencakup produk-produk inovasi lain yang berdampak positif terhadap masyarakat serta berorientasi pada ekspor dan pengurangan impor.  Menurutnya, terdapat industri-industri lain yang harusnya bisa mendapat insentif fiskal, misalnya industri mobil listrik, energi terbarukan seperti biofuel dan tenaga matahari. “Ada juga produk alternatif pengganti plastik sekali pakai, makanan atau minuman sehat yang rendah gula, hingga produk-produk inovasi dari industri tembakau yang semua itu bisa berdampak lebih positif terhadap lingkungan dan masyarakat," jelasnya.  Dia juga menyoroti insentif yang diberikan oleh pemerintah saat ini hanya fokus pada pengurangan pajak penghasilan. Padahal, banyak sekali bentuk insentif lain yang dapat diberikan oleh pemerintah, mulai dari pengurangan tarif PPN, cukai, hingga penerapan regulasi non-fiskal yang dapat mendukung industri untuk tidak hanya tumbuh namun dapat berkembang.  Apalagi saat ini Indonesia telah mendapat investment grade dari berbagai lembaga pemeringkat dunia, mulai dari Moody’s, S&amp;P, Japan Credit Rating (JCR), Fitch, hingga Rating and Investment Information, Inc (R&amp;I). Sehingga, peluang untuk menarik investasi masuk ke dalam negeri sangat besar. Begitupun tren suku bunga perbankan yang saat ini cenderung menurun yang dapat menjadi sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha di berbagai industri dalam melakukan investasi.  Dengan berkembangnya produk-produk dari industri inovatif tersebut, negara dapat merasakan manfaatnya di masa yang akan datang, berupa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara. Sehingga sangat wajar apabila insentif pajak industri pionir diperluas dan mencakup industri inovatif.

Perluasan Insentif Pajak Bakal Dorong Pelaku Usaha Industri Inovatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/awal-tahun-investasi-mengalir_m_.jpg" alt="Ilustrasi investasi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi investasi. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Realisasi investasi tahun lalu sebesar Rp 721,3 triliun baru mencakup 94,3 persen dari target dan tumbuh hanya tumbuh 4,1 persen (yoy). Tahun lalu ada policy dari The Fed menaikkan suku bunga sehingga aliran dana keluar. Namun, kemarin ada sentimen shutdown pemerintah AS. Investor sudah meminta bunga yang lebih tinggi untuk jangka yang lebih pendek, kemudian terjadi arus balik dana yang tadinya keluar. Arus balik itu membuat rupiah menguat. Artinya, uang masuk lagi. Tahun lalu wajar investasi asing negatif 8,8 persen (yoy) karena ketidakpastian suku bunga. Itu memengaruhi orang untuk berinvestasi. Lalu, ketidakpastian kebijakan-kebijakan di berbagai negara, termasuk perang dagang, juga membuat investor wait and see. Hal itulah yang membuat kenapa PMA (penanaman modal asing) cenderung turun. Biasanya, kalau suatu negara akan menggelar pemilu, investor cenderung menunggu sampai selesai. Apalagi, kalau kita lihat, arah kemenangan dari pemilu saat ini belum jelas. Orang masih akan melihat siapa yang akan menang dan policy ekonominya seperti apa. Saya melihat, mungkin investasi akan tumbuh setelah pemilu. Sebab, sudah terlihat siapa yang menang. Jadi, pada 2019, normalisasi akan terjadi setelah April. Untuk kebijakan di bidang ekonomi, sebenarnya juga tidak banyak pilihan. Siapa pun yang menang pemilu, tidak banyak instrumen yang bisa digunakan untuk membuat ekonomi tumbuh sangat pesat. Sebab, sumbernya kan dari APBN, dari fiskal. Nah, fiskal (anggaran negara) kan cuma segitu-segitu saja, sekitar Rp 2.000 triliun. Porsinya hanya 10 persen dari PDB (produk domestik bruto). Jadi, yang lebih berperan adalah ekspektasi masyarakat sebagai konsumen dan ekspektasi perusahaan sebagai produsen. Itulah yang akan lebih berkontribusi pada ekonomi. Perusahaan dan masyarakat ini kontribusinya terhadap ekonomi sangat besar, yakni Rp 10.000 triliun. Jadi, sekarang yang harus di-manage adalah ekspektasi itu sendiri. Ekspektasi masyarakat dan dunia usaha sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Upaya peningkatan investasi kita sebetulnya ada banyak, tetapi tidak fokus. Kalau tidak fokus, akan ada dampak ekonomi yang bertentangan. Menurut saya, sektornya kita ambil saja. Tidak usah banyak, tapi dikawal. Ini banyak peraturan baru, tapi tidak dikawal. Jadi, peraturannya mubazir. Peraturan yang bagus-bagus tadi belum terlaksana dengan baik. BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) berharap investasi yang banyak akan datang dari sektor digital. Itu juga harus diwaspadai. Sekarang ini perusahaan start-up masih rugi semua. Jangan sampai, kinerja keuangannya merah pun diguyur uang terus. Itu bisa jadi bubble. Kenapa? Karena nilai perusahaannya jadi tinggi, tapi sebetulnya tidak ada apa-apa di dalamnya. Ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Apalagi nanti kalau mereka jadi perusahaan go public. *)&nbsp;Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef)

Awal Tahun, Investasi Mengalir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perwajahan-baru-direksi-bank-mega-ini-komposisinya_m_192285.jpeg" alt="RUPS PT Bank Mega Tbk." width="100%">
<figcaption>RUPS PT Bank Mega Tbk.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Managemen PT Bank Mega Tbk (Bank Mega) sepakat mengangkat kembali Chairul Tanjung sebagai komisaris utama sekaligus mengangkat Aviliani sebagai Komisaris Independen perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Pria yang terkenal dengan sebutan si Anak Singkong tersebut, saat ini juga masih dalam proses fit and proper test di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan hasil keputusan pemegang saham di RUPSLB, Rabu, 28 Febuari 2018, selain mengangkat Aviliani, Bank Mega juga mengangkat Guntur Triyudianto sebagai Direksi perusahaan. Berdasarkan hasil RUPS, adapun komposisi pengurus dan jajaran direksi perusahaan pasca RUPSLB ini sebagai berikut : Komisaris Utama: Chairul Tanjung Wakil Komisaris Utama: Yungky Setiawan Komisaris: Darmadi Sutanto Komisaris Independen: Achjadi Ranuwisastra, Lambock V. Nahattands dan Aviliani. Direktur Utama: Kostaman Thayib Direktur Compliance &amp; Human Capital:Yuni Lastianto Direktur Kredit: Madi Lazuardi Direktur Risk: Indivara Erni Direktur Operations &amp; IT: YB Hariantono Direktur Treasury: Martin Mulwanto Direktur Funding: Lay Diza Larentie.&nbsp; Direktur: Guntur Triyudianto.

Perwajahan Baru Direksi Bank Mega, Ini Komposisinya

aviliani

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aviliani

Berita Terkini

Efisiensi Anggaran Bikin Pertumbuhan Perekonomian Daerah Seret, Kadin Sarankan Optimalkan Serapan APBD

Perluasan Insentif Pajak Bakal Dorong Pelaku Usaha Industri Inovatif

Awal Tahun, Investasi Mengalir

Perwajahan Baru Direksi Bank Mega, Ini Komposisinya

Download Aplikasi JawaPos.com