<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/14/MENHUB-14-3839290871.jpg" alt="Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (Foto: Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (Foto: Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berencana mengembalikan trem otonom atau Autonomous Rail Transit (ART) ke negara asal pembuatnya, Tiongkok. Hal ini diputuskan usai diterbitkannya hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa kereta tanpa rel ini belum dapat berfungsi dengan baik. Merespons hal itu, Menteri Perhubungan Dudy PurwKEMENHUBagandhi menyampaikan bahwa soal pengembalian trem otonom ke Tiongkok sepenuhnya berada di tangan OIKN. "Sepenuhnya (pengembalian trem otonom ke Tiongkok) ada di otorita IKN," kata Dudy saat ditemui di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta, Kamis (14/11). Meski begitu, Kemenhub akan mencoba berkomunikasi lebih lanjut dengan OIKN. Pasalnya, kata dia, hingga kini pihaknya belum terpapar informasi lebih lanjut terkait hasil evaluasi hingga pengembalian trem otonom itu. "Otorita belum menyampaikan ke saya, nanti saya coba yanyakan ke otorita," pungkasnya. Sebelumnya, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi menjelaskan pengembalian itu akan dilakukan karena berdasarkan hasil Proof-of-Concept (PoC) atau uji coba keandalan teknologi belum dapat berfungsi dengan baik. &ldquo;Hasil dari penilaian PoC ditemukan bahwa sistem autnomous dari trem otonom belum dapat berfungsi dengan baik,&rdquo; kata Ali Berawi kepada JawaPos.com, Rabu (13/11). Ali menjelaskan, sesuai dengan diskusi antara OIKN dan lintas K/L dalam inpres nomor 2 tahun 2024, OIKN bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penilaian PoC. Rencananya, setelah itu akan dilanjutkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk unjuk kerja showcase. Namun, kata dia, jika showcase tidak dilakukan maka sesuai dengan perjanjian MoU untuk PoC, Otorita IKN berhak meminta Norinco International Cooperation Ltd. untuk mengembalikannya ke Tiongkok. &ldquo;Jika tidak maka sesuai dengan perjanjian MoU untuk PoC, kita akan meminta pihak Norinco untuk mengembalikan trainset di IKN ke China,&rdquo; jelasnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa soal pengembalian trem otonom ke Tiongkok sepenuhnya berada di tangan OIKN.

Soal Trem Otonom Dikembalikan ke Tiongkok, Menhub Serahkan Sepenuhnya ke OIKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/05/Screenshot_2024-08-05-17-47-34-605_comandroidchrome-edit-4065810567.jpg" alt="Tim penguji dari Balai Penguji Perkeretaapian saat melakukan uji fisik kereta otonom tanpa rel di IKN, Senin (5/8/2024). (ANTARA/Ahmad Rifandi)" width="100%">
<figcaption>Tim penguji dari Balai Penguji Perkeretaapian saat melakukan uji fisik kereta otonom tanpa rel di IKN, Senin (5/8/2024). (ANTARA/Ahmad Rifandi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa negara tidak akan mengalami kerugian bila kereta otonom atau Autonomous Rail Transit (ART) di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur dihentikan. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Budi Rahardjo mengatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan apabila hasil evaluasi dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang menilai bahwa uji coba kereta otonom dipandang belum memenuhi standar. "Jika, kemudian ART (Autonomous Rail Transit) dipandang belum memenuhi standar evaluasi dari OIKN, tidak ada masalah, karena negara juga tidak dirugikan," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, dikutip Kamis (14/11). Budi menyampaikan bahwa negara tidak akan dirugikan dari hasil uji coba kereta otonom di IKN, dikarenakan pembiayaan uji coba ditanggung oleh vendor ART. "Menurut hemat kami kita semua sepakat bahwa untuk IKN kita mencari yang terbaik," ujarnya. Ia menuturkan&nbsp;pada dasarnya konsep transportasi di Ibu Kota Nusantara adalah ramah lingkungan dan futuristik. Untuk itu Autonomus Rail Transit (ART) menjadi salah satu alternatif yang dapat diujicobakan di IKN karena menerapkan konsep transportasi ramah lingkungan, berkelanjutan dan berteknologi tinggi. ART dioperasikan menggunakan baterai. Alhasil, kendaraan ini dapat meminimalisir emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi fosil. Untuk itu, Kementerian Perhubungan memfasilitasi ART untuk diujicobakan sebagai alternatif moda di IKN. Terkait uji coba ini yang melakukan MoU adalah otoritas IKN dengan vendor yaitu Norinco dengan partisipasi dari CRRC Qindao Sifang. "Oleh karena itu, pihak yang melakukan evaluasi apakah ART ini layak dan cocok dengan kebutuhan IKN adalah Otoritas IKN," terangnya. Namun, setelah berjalan uji coba selama kurang lebih dua bulan, Otoritas IKN (OIKN) telah melakukan evaluasi. Hasil penilaian hingga evaluasi oleh OIKN, ditemukan bahwa kereta tanpa rel, khususnya system autonomous belum dapat berfungsi dengan baik di IKN. Sebelumnya, kereta tanpa rel otonom di Ibu Kota Nusantara (IKN) atau Autonomous Rail Transit (ART) disebutkan bakal dikembalikan ke China. Kereta tersebut hasil kerja sama antara Otorita IKN dan Norinco, dengan partisipasi dari CRRC, produsen sarana perkeretaapian terkemuka asal China. Deputi bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi menjelaskan bahwa hasil penilaian hingga evaluasi, ditemukan kereta tanpa rel itu disebut belum dapat berfungsi dengan baik. Ia mengungkapkan bahwa sesuai dengan diskusi antara OIKN dan lintas kementerian dan lembaga dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Penyelenggaraan Uji Coba dan Unjuk Kerja&nbsp;(Proof of Concept) Trem Otonom di Ibu Kota Nusantara, OIKN bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penilaian kereta tanpa rel di IKN. Melihat hasil bahwa kereta itu belum beroperasi dengan baik, maka pihaknya akan meminta Norinco mengembalikan kereta ke China. "Jika tidak maka sesuai dengan perjanjian MoU untuk PoC, kita akan meminta pihak Norinco untuk mengembalikan trainset di IKN ke China," kata Ali.

Budi menyampaikan, negara tidak akan dirugikan dari hasil uji coba kereta otonom di IKN, dikarenakan pembiayaan uji coba ditanggung vendor.

Kemenhub Pastikan Negara Nggak Rugi jika Proyek Kereta Otonom di IKN Dihentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/image_6483441-1JPG-3381566679.jpg" alt="Presiden Joko Widodo bersama para menteri menjajal Trem Otonom di IKN, Selasa (13/8). (Ferlynda Putri/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo bersama para menteri menjajal Trem Otonom di IKN, Selasa (13/8). (Ferlynda Putri/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Jelang Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau trem otonom atau Autonomous Rail Transit (ART), di IKN, Selasa (13/8).&nbsp; Presiden Jokowi mengatakan, salah satu kelebihan dari penggunaan trem otonom adalah biaya operasional yang relatif murah. Sebab, pengoperasian trem otonom tidak berbasis rel dan cukup menggunakan jalan yang sudah ada. &ldquo;Trem otonom kira-kira harganya Rp70-an miliar satu unit rangkaian. Kalau kita mau membangun MRT itu per kilometernya Rp 2,3 triliun. Kalau kita mau membangun LRT itu kurang lebih Rp700 miliar per kilometer. Bedanya di situ,&rdquo; terang Jokowi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mendampingi Presiden menyampaikan, trem otonom akan berfungsi sebagai kendaraan pengumpan (feeder) bagi peserta upacara Hari Kemerdekaan RI.Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/014945704/trem-otonom-bakal-diuji-coba-di-ikn-pada-10-agustus-2024">Trem Otonom Bakal Diuji Coba di IKN pada 10 Agustus 2024</a> Trem tersebut akan beroperasi dengan kecepatan jelajah 40 km/jam di Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Jalan Sumbu Kebangsaan Timur. &ldquo;Waktu tempuh untuk satu putaran adalah 5 menit, dengan waktu tunggu di tiap halte 30 detik. Terdapat 4 halte yang akan menjadi pemberhentian trem otonom. Yakni Halte Kemenko 1, Kemenko 2, Kemenko 3, serta Kemenko 4,&rdquo; ujar Budi Karya. Soal teknologinya, trem otonom menggunakan tenaga listrik yang bersumber dari baterai. Sehingga diharapkan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi. Pengoperasian trem otonom juga diklaim menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet. Hal tersebut juga diharapkan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi. Spesifikasi teknis lainnya mencakup panjang 30,2 meter, lebar 2,65 meter, dan daya tampung maksimal 302 penumpang. Trem otonom berbobot penuh 54 ton ini dapat mengaspal dengan kecepatan maksimal 80 kilometer per jam. Selain itu, gradient maximum mencapai 10 persen, dan minimum turning radius 15 meter. ART atau Trem Otonom (TO) tersebut juga merupakan moda transportasi massal berbasis listrik. Moda transportasi tersebut masih menggunakan roda karet yang bergerak pada rel virtual dalam batas tertentu.&nbsp; Trem Otonom menggabungkan karakteristik kereta (light rapid transit/LRT) dan bis (bus rapid transit/BRT). Trem Otonom merupakan moda yang berbentuk seperti kereta LRT tetapi tidak beroperasi di atas rel. Satu trainset kereta otonom terdiri atas tiga kereta dengan kapasitas hingga 300 orang. Sementara satu rangkaian kereta dengan lima gerbong disebut dapat menampung hingga 500 penumpang. Trem otonom akan melalui Fase Pengujian atau Fase Operasi Trem Otonom (POC) selama 60 hari sejak 10 Agustus hingga 9 Oktober 2024. Pengujian dimaksudkan untuk lebih mengetahui kelayakan operasi angkutan bikinan Tiongkok itu. Setelah dievaluasi, pada 10 Oktober hingga 31 Desember 2024 trem otonom akan dipamerkan (showcase) untuk umum. Selama masa showcase, masyarakat dapat menikmati trem otonom secara gratis.

Ini yang perlu diketahui soal trem otonom yang dioperasikan di IKN. menurut Presiden Jokowi, biaya operasionalnya murah.

Pakai Ban dan Tidak Perlu Rel, ini yang Perlu Diketahui soal Autonomous Rail Transit alias Trem Otonom di IKN   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/12/F64C2924-3A64-4256-93F5-D16370E217A4-1953259315.jpeg" alt="Rangkaian kereta otonom tanpa rel (autonomous rail transit/ART) sudah dikirim dari Tiongkok dan diperkirakan tiba di IKN pada akhir Juli 2024. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Rangkaian kereta otonom tanpa rel (autonomous rail transit/ART) sudah dikirim dari Tiongkok dan diperkirakan tiba di IKN pada akhir Juli 2024. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pelaksana Tugas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan, Autonomous Rail Transit (ART) atau kereta otonom sudah siap beroperasi di IKN saat 17 Agustus 2024. Kereta ini sudah diuji coba pada 11 Agustus 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Uji coba tersebut berlangsung di Jalan Sumbu Kebangsaan, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kalimantan Timur. Kereta tersebut sudah siap antar-jemput tamu undangan dan masyarakat yang hadir dalam peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia (RI).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini sudah ada dua rangkaian kereta otonom yang beroperasi di IKN. Masing-masing rangkaian kereta terdiri atas tiga gerbong.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Satu gerbong dapat memuat seratus orang. Jadi, total kapasitas penumpangnya 300 orang," kata Basuki, Senin (12/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan daya angkut sebanyak itu, kereta otonom tersebut menjadi moda transportasi massal yang efektif di IKN. Apalagi kereta otonom ditenagai listrik. Sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan, sesuai dengan konsep yang diusung oleh pemerintah dalam pembangunan IKN.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Basuki menjelaskan, daya angkut kereta otonom di IKN bukan satu-satunya keunggulan, moda transportasi massal tersebut juga dibekali kemampuan bergerak dengan kecepatan mencapai 70 kilometer per jam. Selain itu, kereta otonom di IKN tidak seperti kereta pada umumnya. Operasionalnya tidak butuh rel konvensional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kereta tersebut bekerja mengikuti marka khusus yang sudah dipasang di jalanan IKN. Sistem pandu otomatis yang disematkan pada kendaraan massal itu memang canggih dan modern. Memungkinkan kereta otonom beroperasi tanpa pengemudi.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, selama uji coba kereta otonom berlangsung di IKN pada Agustus-Desember 2024, operasional kereta masih menggunakan pengemudi. Tujuannya untuk memastikan penyesuaian sistem kereta otonom itu dengan rute perjalanan di KIPP IKN berlangsung sempurna. Sehingga kedepannya kereta tersebut bisa beroperasi tanpa pengemudi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini sudah ada empat halte kereta otonom di IKN. Seluruhnya dipastikan sudah siap dipakai pada Kamis, 15 Agustus 2024.&nbsp; Khusus untuk tamu undangan dan masyarakat yang akan mengikuti jalannya upacara pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus nanti, Basuki menyampaikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan skema penjemputan mereka. Nantinya, undangan dan masyarakat akan diantar ke halte kereta otonom menggunakan bus listrik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Halte penjemputan untuk masyarakat ada di Halte Sumbu Barat, Halte Hotel Nusantara, Halte Bank Indonesia, dan Halte Grande," ungkap Basuki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia berpesan agar masyarakat tertib saat naik dan turun dari kereta otonom. "Harus tertib naik di halte semua, tidak boleh naik dari sembarang tempat," tandas Basuki.</div>

Saat ini sudah ada dua rangkaian kereta otonom yang beroperasi di IKN. Masing-masing rangkaian kereta terdiri atas tiga gerbong.

Bisa Angkut 300 Penumpang, Kereta Otonom IKN Siap Digunakan HUT ke-79 RI