<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/24/IMG-20240324-WA0002-623186664.jpg" alt="Sebaran deforestasi di Indonesia sepanjang 2023." width="100%">
<figcaption>Sebaran deforestasi di Indonesia sepanjang 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Auriga Nusantara memotret luas deforestasi di Indonesia sepanjang tahun 2023 mencapai 257.384 Hektare (Ha), atau bertambah 26.624 Ha dibanding deforestasi tahun sebelumnya (2022) yang seluas 230.760 Ha. Berdasarkan pulau, Kalimantan menjadi pulau dengan deforestasi terparah. Ketua Auriga Nusantara, Timer Manurung mengatakan, deforestasi yang terjadi di Kalimantan Barat mencapai 35.162 Ha, Kalimantan Tengah (30.433 Ha), Kalimantan Timur (28.633 Ha), Kalimantan Selatan (16.067 Ha), dan Kalimantan Utara (14.316 Ha). "Di Kalimantan saja angkanya kalau dijumlahkan sudah 124.611 Ha. Hampir separo deforestasi di 2023 terjadi di Kalimantan. Ini alarm bahaya," ujar Timer dalam 'Rilis Data Deforestasi Indonesia 2023', Jumat (22/3). Di luar Pulau Kalimantan, daerah yang mengalami deforestasi terbesar tahun lalu yakni Sulawesi Tengah (16.679 Ha), Riau (13.268 Ha), Papua Selatan (12.640 Ha), Papua Tengah (11.336 Ha), dan Papua Barat (10.990 Ha). "Di Papua 34 ribuan Ha, 13 persen lah deforestasi Indonesia ada di Papua. Tidak sebesar di Kalimantan. Kalimantan menurut saya memang harus menjadi perhatian kita kedepan," lanjut Timer. Beberapa waktu lalu, sebagaimana diketahui, terjadi dispute data deforestasi antara KLHK dengan Global Forest Watch (GFW). Timer mengakui, perbedaan data umum terjadi saat metodologi yang digunakan untuk menghitung deforestasi berbeda. Misalnya, metode pemetaan yang digunakan GFW dan Universitas Maryland adalah interpretasi citra satelit Landsat menggunakan metode klasifikasi semi-otomatis. Sedangkan metode pemetaan yang digunakan KLHK yaitu interpretasi citra satelit Landsat menggunakan metode visual (digitalisasi secara manual). Periode akuisisi citra satelit GFW dan Universitas Maryland di rentang Januari-Desember. Sedangkan KLHK, Juli-Juni. Kemudian, luas pemetaan terkecil atau Minimum Mapping Unit (MMU) yang digunakan GFW dan Universitas Maryland yakni 0,09 Ha (30x30m). Sedangkan threshold yang digunakan KLHK yakni 6,25 Ha (250x250m). Auriga menganalisis, area pemetaan terkecil yang digunakan KLHK (6,25 Ha) tersebut berpotensi tidak menangkap seluruh kejadian deforestasi yang ada (di bawah MMU). "Kami menemukan even pada rentang Juli 2021-Juni 2022, rentang KHLK, kami menemukan 61.240 Ha deforestasi yang tidak ada di peta itu. Karena threshold 6,25 Ha, deforestasi di bawah itu tidak terekam," ungkap Timer. Sepanjang 2022, ditemukan 73.000 Ha area deforestasi di luar area deforestasi KLHK (104.000 Ha). Dengan metodologi yang dilakukan Auriga Nusantara, deforestasi 2023 yang mencapai 257.384 Ha terdeteksi dari 63.559 poligon. Timer menuturkan, jika penghitungan deforestasi dilakukan dengan menggunakan MMU yang digunakan KLHK, maka akan ada 91.039 Ha yang tidak tertangkap sebagai area deforestasi. "Bagaimana kalau KLHK masih setia pada 6,25 Ha? Ada 25-30 persen, sedemikian besar tidak ter-capture, kalau KLHK tidak memperbaiki caranya. Jadi, saya pikir ini adalah seruan secara besar-besaran agar KLHK memperbaiki metodologinya untuk kemudian Indonesia punya data yang lebih valid," pungkas Timer. Berikut 10&nbsp;provinsi yang mengalami deforestasi terparah 2023 1. Kalimantan Barat (35.162 Ha) 2. Kalimantan Tengah (30.433 Ha) 3. Kalimantan Timur (28.633 Ha) 4. Sulawesi Tengah (16.679 Ha) 5. Kalimantan Selatan (16.067 Ha) 6. Kalimantan Utara (14.316 Ha) 7. Riau (13.268 Ha) 8. Papua Selatan (12.640 Ha) 9. Papua Tengah (11.336 Ha) 10. Papua Barat (10.990 Ha)

"Di Kalimantan saja angkanya kalau dijumlahkan sudah 124.611 Ha. Hampir separo deforestasi di 2023 terjadi di Kalimantan," kata Timer.

Daftar 10 Provinsi di Indonesia yang Mengalami Deforestasi Terparah pada 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/13/gundul-131694981.png" alt="PEMBUKAAN HUTAN: Kondisi bukaan hutan yang di area konsesi PT Mayawana Persada di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Pembukaan hutan tersebut diduga memicu deforestasi dan kerusakan ekologis." width="100%">
<figcaption>PEMBUKAAN HUTAN: Kondisi bukaan hutan yang di area konsesi PT Mayawana Persada di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Pembukaan hutan tersebut diduga memicu deforestasi dan kerusakan ekologis.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Auriga Nusantara memotret luas deforestasi di Indonesia sepanjang tahun 2023 mencapai 257.384 Hektare (Ha), atau bertambah 26.624 Ha dibanding deforestasi tahun sebelumnya (2022) yang seluas 230.760 Ha. Berdasarkan sebarannya, Kalimantan menjadi pulau dengan deforestasi terparah. Sementara berdasarkan penguasaan kawasan, sebesar 73,2 persen atau sekitar 188.394 Ha deforestasi terjadi dalam kawasan hutan. Sebagai perbandingan, Global Forest Watch (GFW) melaporkan deforestasi pada 2022 seluas 230.003 Ha, KLHK (104.000 Ha), dan TheTreeMap (208.287 Ha). Ketua Auriga Nusantara, Timer Manurung menyebut datanya (230.760 Ha) tak jauh berbeda dari milik GFW karena menggunakan tools yang sama. "Kesimpulannya adalah deforestasi di Indonesia dibandingkan semua data itu meningkat. Jadi, kita harus bersedih, karena Indonesia kembali ke tren lama yang deforestasinya meningkat, dan signifikan. Lebih dari 10 ribu Ha signifikan menurut saya," katanya dalam 'Rilis Data Deforestasi Indonesia 2023', Jumat (22/3). Berdasarkan sebarannya, Kalimantan menjadi pulau terluas yang mengalami deforestasi.&nbsp;Deforestasi terjadi di Kalimantan Barat (35.162 Ha), Kalimantan Tengah (30.433 Ha), Kalimantan Timur (28.633 Ha), Kalimantan Selatan (16.067 Ha), dan Kalimantan Utara (14.316 Ha). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/24/IMG-20240324-WA0002-623186664.jpg" alt="Sebaran deforestasi di Indonesia sepanjang 2023." width="100%">
<figcaption>Sebaran deforestasi di Indonesia sepanjang 2023.</figcaption>
</figure> "Di Kalimantan saja angkanya kalau dijumlahkan sudah 124.611 Ha. Hampir separo deforestasi di 2023 terjadi di Kalimantan. Ini alarm bahaya," ujar Timer. Di luar Pulau Kalimantan, daerah yang mengalami deforestasi terbesar tahun lalu yakni Sulawesi Tengah (16.679 Ha), Riau (13.268 Ha), Papua Selatan (12.640 Ha), Papua Tengah (11.336 Ha), dan Papua Barat (10.990 Ha). "Di Papua 34 ribuan Ha, 13 persen lah deforestasi Indonesia ada di Papua. Tidak sebesar di Kalimantan. Kalimantan menurut saya memang harus menjadi perhatian kita kedepan," lanjut Timer. Lebih lanjut, Timer memaparkan, berdasarkan penguasaan lahan, sebesar 73,2 persen atau sekitar 188.394 Ha deforestasi terjadi dalam kawasan hutan, terdiri dari kawasan hutan produksi (149.139 Ha), kawasan hutan lindung (26.624 Ha), dan kawasan hutan konservasi (12.631 Ha). Adapun deforestasi yang terjadi di Areal Penggunaan Lain (APL) yaitu seluas 68.839 Ha dan di tubuh air 151 Ha. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/24/IMG-20240324-WA0003-3805756736.jpg" alt="Deforestasi di kawasan konservasi sepanjang 2023 mencapai 12.612 Ha. Gambaran 10 kawasan konservasi yang alami deforestasi terparah." width="100%">
<figcaption>Deforestasi di kawasan konservasi sepanjang 2023 mencapai 12.612 Ha. Gambaran 10 kawasan konservasi yang alami deforestasi terparah.</figcaption>
</figure> "73,2 persen deforestasi terjadi dalam kawasan hutan. Ini otoritas KLHK. Yang paling besar di kawasan hutan produksi. Dan yang menurut saya juga menjadi mengkhawatirkan adalah kita ternyata kehilangan hutan alam di hutan konservasi. Ini cambuk bagi pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia," imbuh Timer. Data Auriga Nusantara menunjukkan deforestasi terjadi di 142 unit kawasan konservasi seluas 12.631 Ha, terdiri dari: taman nasional 31 unit (4.267 Ha), cagar alam 45 unit (3.035 Ha), suaka margasatwa 26 unit (4.342 Ha), taman buru 3 unit (29 Ha), taman hutan raya 11 unit (331 Ha), taman wisata alam 15 unit (173 Ha), dan lainnya 11 unit (435 Ha). Auriga Nusantara juga mencatat 10 kawasan konservasi yang mengalami deforestasi paling luas: 1. SM Pegunungan Jayawijaya 1.591 Ha 2. TN Lorentz 1.284 Ha 3. SM Mamberamo Foja 1.033 Ha 4. SM Pulau Dolok 825 Ha 5. TN Kerinci Seblat 793 Ha 6. CA Pegunungan Tambrauw Selatan 714 Ha 7. TN Tesso Nilo 471 Ha 8. TN Lore Lindu 441 Ha 9. TN Gunung Leuser 332 Ha 10. CA Faruhumpenai 306 Ha

"Di Kalimantan saja angkanya kalau dijumlahkan sudah 124.611 Ha. Hampir separo deforestasi di 2023 terjadi di Kalimantan. Ini alarm bahaya".

Auriga Nusantara: Deforestasi di Indonesia Capai 257.384 Hektare sepanjang 2023, Terluas Terjadi di Kalimantan

Auriga Nusantara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Auriga Nusantara

Berita Terkini

Daftar 10 Provinsi di Indonesia yang Mengalami Deforestasi Terparah pada 2023

Auriga Nusantara: Deforestasi di Indonesia Capai 257.384 Hektare sepanjang 2023, Terluas Terjadi di Kalimantan

Download Aplikasi JawaPos.com