<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/11/pemilu-myanmar-291538635.jpg" alt="Seorang pria memberikan suara di tempat pemungutan suara selama fase kedua pemilihan umum Myanmar di kota Kawhmu, Yangon, pada 11 Januari 2026. (AFP/Sai Aung Main)" width="100%">
<figcaption>Seorang pria memberikan suara di tempat pemungutan suara selama fase kedua pemilihan umum Myanmar di kota Kawhmu, Yangon, pada 11 Januari 2026. (AFP/Sai Aung Main)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Myanmar kembali menggelar pemungutan suara fase kedua pada Minggu (11/1). Pemungutan suara yang dikelola oleh pihak junta militer ini berlangsung di tengah konflik bersenjata yang masih meluas dan kritik internasional yang menyebut pemilu ini tidak bebas dan tidak kredibel. Tempat pemungutan suara dibuka di 100 kota di seluruh negeri. Di antaranya, wilayah Sagaing, Magway, Mandalay, Bago, dan Tanintharyi, serta negara bagian Mon, Shan, Kachin, Kayah, dan Kayin. Beberapa daerah tersebut dalam beberapa bulan terakhir dilanda bentrokan atau berada di bawah pengamanan ketat aparat. Dikutip dari Chanel News Asia, Minggu (11/1), tempat pemungutan suara ini telah dibuka sejak pukul 6 pagi waktu setempat. Beberapa orang pun terlihat datang untuk memberikan suaranya. Pada tahap kedua pemilihan ini, diketahui jika suara didominasi oleh partai yang didukung oleh militer yang berkuasa. Meski, pihak junta militer sendiri diduga terus berupaya menutupi rendahnya partisipasi pemilih pada putaran pertama, sehingga mendapat cemoohan sebagai pemilu sandiwara. Sebagai informasi, pemilu Myanmar kali ini digelar dalam tiga fase akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung. Putaran pertama telah dilaksanakan pada 28 Desember 2025 di 102 dari total 330 kota. Kemudian, fase ketiga dijadwalkan berlangsung pada 25 Januari 2026, meski 65 kota dipastikan tidak ikut serta karena situasi keamanan yang tidak memungkinkan. Myanmar sendiri terjerumus ke dalam konflik berkepanjangan sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil pada 2021. Dalam aksi kudeta tersebut, junta militer juga menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi. Kudeta ini pun akhirnya memicu perang saudara yang kini meluas di berbagai wilayah negara berpenduduk sekitar 51 juta jiwa itu. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi, yang memenangkan pemilu 2020 secara telak, telah dibubarkan bersama puluhan partai oposisi lainnya karena tidak mendaftar dalam pemilu terbaru. Kelompok-kelompok perlawanan juga menolak untuk berpartisipasi. Keunggulan Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer juga unggul di fase pertama. USDP memenangkan 90 dari 102 kursi majelis rendah yang diperebutkan. Tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 52,13 persen, jauh lebih rendah dibanding pemilu 2015 dan 2020. &ldquo;USDP berada di jalur kemenangan telak karena kondisi politik telah diatur untuk menguntungkan mereka, termasuk menyingkirkan semua pesaing serius,&rdquo; ujar penasihat senior Myanmar untuk Crisis Group, Richard Horsey. Seorang warga Yangon mengaku mencoblos semata untuk menghindari masalah. &ldquo;Saya memilih partai lain. Bahkan saya tidak ingat namanya,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok HAM menilai pemilu ini tidak bebas dan tidak adil. Pelapor khusus PBB Tom Andrews menegaskan, pemilu tidak mungkin kredibel selama ribuan tahanan politik masih dipenjara, media dibungkam, dan kebebasan sipil dihancurkan. Data Assistance Association for Political Prisoners mencatat lebih dari 22 ribu tahanan politik masih mendekam di balik jeruji besi junta.

Pemilu fase kedua Myanmar, Minggu (11/1), berlangsung di tengah kritik internasional dan konflik bersenjata yang meluas.

Pemilu Fase Kedua Myanmar Digelar dengan Bayang-bayang Senjata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/91_suu_kyi.jpg" alt="Myanmar" width="100%">
<figcaption>Myanmar</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Militer Myanmar yang berkuasa telah memberikan amnesti kepada 6.186 tahanan, termasuk 52 warga negara asing, dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Myanmar ke-78 dari kekuasaan Inggris. Menurut laporan media setempat, diantara tahanan yang akan dibebaskan yakni mantan Menteri Informasi yang ditahan karena mengkritik pemerintah militer. Pemimpin demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang digulingkan dan dipenjara pascakudeta militer pada 2021 diyakini tidak termasuk diantara mereka yang mendapat amnesti. Myanmar saat ini sedang dalam proses pemilihan umum multitahap yang dimulai pada 28 Desember, menjadi pemilu pertama sejak kudeta yang menggulingkan dan memenjarakan Suu Kyi. Namun demikian, partai-partai pro-demokrasi utama, termasuk partai Suu Kyi, dikecualikan. Komunitas internasional secara luas mengkritik pemilihan tersebut sebagai upaya militer untuk melegitimasi kekuasaan mereka sekaligus memperketat cengkeramannya pada kekuasaan. Menurut komisi pemilihan umum (KPU) yang ditunjuk militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang didukung militer unggul pada tahap awal pemilu yang digelar pekan lalu. Pemilu Myanmar dilakukan dalam tiga fase hingga 25 Januari, dengan hasil akhir diperkirakan akan diumumkan pada akhir bulan ini. Sumber: Kyodo-OANA

Aung San Suu Kyi, yang digulingkan dan dipenjara pascakudeta militer pada 2021 diyakini tidak termasuk diantara mereka yang mendapat amnesti

6.186 Tahanan Dapat Amnesti dari Militer Myanmar, Aung San Suu Kyi Tak Termasuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/07/sudarnoto-1561706730.png" alt="SUDARNOTO ABDUL HAKIM" width="100%">
<figcaption>SUDARNOTO ABDUL HAKIM</figcaption>
</figure> KTT&nbsp;ASEAN sangat penting tidak saja bagi stabilitas ASEAN, tetapi juga perkembangan wilayah ini. Saat ini ASEAN menghadapi berbagai masalah yang menuntut kerja sama strategis, apalagi masalah-masalah global, sekaligus mencari solusi. Secara internal, ada beberapa isu utama yang perlu mendapatkan perhatian. Antara lain, HAM, stabilitas politik, dan krisis ekologi. Tantangan dan Masalah ASEAN Pertama, masalah HAM. Meskipun telah ada upaya memajukan HAM, di beberapa negara ASEAN hal itu masih muncul. Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, pelanggaran hak minoritas, dan ketidaksetaraan gender masih terjadi. Beberapa negara ASEAN memiliki undang-undang yang membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Contohnya di Thailand, ada undang-undang penghinaan dan komputer yang telah digunakan untuk menangkap dan menghukum aktivis dan jurnalis yang mengkritik pemerintah. Di Myanmar, pemerintah junta militer telah menekan kebebasan berpendapat setelah pengambilalihan kekuasaan pada 2021. Konflik etnis dan keberagaman juga terjadi dan itu berdampak misalnya pada hak-hak minoritas. Konflik Rohingya-pemerintah Myanmar, misalnya, telah mengakibatkan pengungsian massal dan pelanggaran HAM serius. Kedua, stabilitas politik. Sengketa wilayah, ketegangan bilateral, serta ancaman terorisme dan bahkan Islamofobia adalah contoh konkret yang mengharuskan negara-negara ASEAN bekerja sama mempromosikan diplomasi, dialog, dan penyelesaian damai. Meskipun kawasan ini umumnya stabil secara politik jika dibandingkan dengan beberapa wilayah lain di dunia, beberapa negara mengalami ketidakstabilan politik. Gangguan stabilitas politik itu terjadi di Myanmar, terutama sejak Februari 2021, saat militer menggulingkan pemerintahan sipil yang demokratis, menangkap pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, dan mengambil alih kekuasaan. Tindakan tersebut mengakibatkan protes massal dan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan serta meningkatnya kekerasan dan pelanggaran HAM. Di Thailand juga terjadi ketidakstabilan politik sejak kudeta militer 2014. Meskipun telah ada pemilu, ketidakstabilan politik terus berlanjut dengan ketegangan antara pemerintah sipil dan militer. Filipina, Indonesia, dan Malaysia juga menghadapi gangguan stabilitas politik. Malaysia sempat menghadapi ketidakstabilan politik pada awal 2020-an dengan jatuh bangunnya dua pemerintahan. Perubahan-perubahan dalam aliansi politik dan pergantian perdana menteri telah memunculkan ketidakpastian politik. Saat ini, di bawah YAB Dato&rsquo; Seri Anwar Ibrahim, Malaysia mulai stabil. Dia sedang berjuang memperkuat dan memajukan Malaysia. Ketidakstabilan politik itu dapat bervariasi dalam tingkat dan sifatnya. Setiap negara memiliki konteks dan dinamika politik sendiri. Beberapa negara ASEAN mungkin mengalami ketidakstabilan politik dalam bentuk ketegangan politik internal, ketidakpastian pemilihan, atau perubahan dalam struktur pemerintahan. Karena itu, KTT ASEAN merupakan platform penting untuk memfasilitasi dialog dan penyelesaian damai konflik-konflik politik yang mungkin muncul sekaligus mempromosikan stabilitas politik secara keseluruhan. Ketiga, krisis ekologi. Asia Tenggara menghadapi tantangan serius terkait dengan lingkungan. Misalnya, perubahan iklim, deforestasi, polusi, dan krisis air. Indonesia adalah salah satu negara yang paling terkenal dalam konteks masalah ekologi. Deforestasi dan perambahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dan kayu telah menyebabkan hilangnya habitat satwa liar dan memperburuk iklim dunia. Kebakaran hutan dan kabut asap akibat pembakaran lahan juga menjadi masalah serius di beberapa wilayah Indonesia. Jakarta sudah dikenal saat ini sebagai kota terburuk karena polusi akut. Negara-negara lain juga menghadapi masalah ekologi yang sangat serius dan harus dicari jalan menghadapi situasi buruk itu dengan baik. Masalah ekologi tersebut sering kali bersifat kompleks dan melibatkan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan perubahan iklim. Beberapa negara telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah itu melalui konservasi, peraturan lingkungan, dan kerja sama regional. Namun, tantangan lingkungan di ASEAN tetap menjadi isu yang memerlukan perhatian serius dan tindakan bersama dari semua negara ASEAN. Peran Indonesia dan Malaysia Negara besar seperti Malaysia dan Indonesia perlu mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan berbagai masalah penting di atas sambil membangun ASEAN yang kuat. Malaysia, di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim, memiliki peluang memainkan peran strategis dalam KTT tersebut. Anwar Ibrahim adalah figur yang dikenal secara internasional dan memiliki pengaruh besar di ASEAN. Malaysia dapat menjadi mediator dalam konflik regional mengingat pengalamannya dalam menyelesaikan masalah internal. Selain itu, Malaysia dapat berperan dalam mempromosikan isu-isu HAM dan demokrasi di wilayah ini. Kemudian, Indonesia tentu juga memiliki tanggung jawab besar menjaga stabilitas dan perkembangan ASEAN. Memang banyak kendala, tapi tak bisa dimungkiri besarnya ekspektasi agar Indonesia berperan lebih besar dan berpengaruh menjadi pendorong utama memfasilitasi dialog dan kerja sama negara-negara anggota. Sebagai tuan rumah, Indonesia berkesempatan menunjukkan kepemimpinannya yang efektif dalam mengatasi isu-isu regional, memperkuat kerja sama, diplomasi, mempromosikan stabilitas politik, perlindungan HAM, penanganan krisis ekologi, dan ekonomi yang berkelanjutan. Pertanyaannya adalah sudah benar efektifkah kepemimpinan di Indonesia memberikan jaminan bahwa semua hal itu terwujud? Karena itu, Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan di Indonesia haruslah pemilu yang bermartabat supaya berdampak konstruktif bagi pembangunan wilayah. Indonesia harus mampu menjadi contoh yang menginspirasi negara-negara ASEAN lainnya. Jika tidak, Indonesia laksana buih raksasa.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;SUDARNOTO ABDUL HAKIM,&nbsp;Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional dan Dosen FAH UIN Jakarta

KTT ASEAN sangat penting tidak saja bagi stabilitas ASEAN, tetapi juga perkembangan wilayah ini. Saat ini ASEAN menghadapi berbagai masalah.

Ekspektasi Tinggi pada KTT ASEAN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/Diktator-Nyamar-2883238859.jpeg" alt="pemimpin Junta militer Min Aung Hlang yang mengkudeta Aung San Suu Kyi pada 2021 lalu." width="100%">
<figcaption>pemimpin Junta militer Min Aung Hlang yang mengkudeta Aung San Suu Kyi pada 2021 lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Myanmar kembali mengumumkan penundaan pemilihan umum setelah sebelumnya menjanjikan akan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun ini. Seperti yang diketahui, Myanmar saat ini dipimpin oleh pemimpin militer bernama Junta Min Aung Hlang yang mengkudeta Aung San Suu Kyi pada 2021 lalu.&nbsp; Penundaan pemilihan umum di Myanmar terjadi karena kondisi yang tidak kondusif di dalam negeri. Junta menilai kekerasan masih terjadi di berbagai daerah, ia tidak menginginkan jika pemilihan digelar terjadi demonstrasi yang masih berkelanjutan. "Dalam melaksanakan pemilu, agar bebas dan adil serta bisa memberikan suara tanpa rasa takut, tetap diperlukan peraturan keamanan sehingga status darurat perlu diperpanjang dengan batas waktu yang belum ditentukan," kata Junta militer Myanmar dikutip dari Reuters. Menanggapi pengumuman itu, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat ikut berkomentar. Menurutnya pernyataan Junta militer hanya ingin memperlama kedudukan ia berkuasa, ini dapat dilihat dari penundaan yang terus menerus dilakukannya dengan beralasan jurang kekerasan dan ketidakstabilan yang tidak bisa ia selesaikan selama memimpin negara. "Rezim yang dipimpin Junta memiliki kewenangan yang tidak stabil dan cenderung keras terhadap masyarakat. Dengan kondisi tersebut Myanmar tidak akan bisa keluar dari krisis," kata juru bicara Kemenlu AS, Matthew Miller. Myanmar berada dalam kondisi krisis politik dan kemanusiaan sejak militer melakukan kudeta kepemimpinan dari Aung San Suu Kyi pada Februari 2021. Sejak kepemimpinannya, warga selalu memprotes kebijakan yang dikeluarkan militer dan membuat kondisi di dalam negeri Myamnar tidak aman. Atas banyaknya protes dari masyarakat tersebut, Junta militer cenderung menggunakan kekerasan dalam mengatasi demonstrasi yang terjadi hampir setiap hari tersebut. Menurut lembaga pemantau hak asasi manusia, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), melaporkan jumlah korban tewas sejak Junta militer memimpin sebanyak 3.875 orang, sementara yang ditangkap mencapai 24.100.

Pemerintah Myanmar kembali mengumumkan penundaan pemilihan umum setelah sebelumnya menjanjikan akan dilaksanakan pada bulan Agustus.

Ingin Berkuasa Lebih Lama, Pemimpin Myanmar Min Aung Hlang Tunda Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/91_suu_kyi.jpg" alt="Myanmar" width="100%">
<figcaption>Myanmar</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Dewan Keamanan PBB mendesak junta militer Myanmar untuk membebaskan mantan pemimpin negara itu Aung San Suu Kyi dalam resolusi pertama mengenai situasi di Myanmar yang diadopsi sejak kudeta terjadi di sana pada Februari 2021.  Resolusi tersebut menyatakan "keprihatinan yang mendalam atas keadaan darurat yang sedang berlangsung yang diberlakukan oleh kelompok militer di Myanmar".  Resolusi itu diadopsi dengan dukungan 12 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, di mana Rusia, Tiongkok, dan India abstain dalam pemungutan suara. Resolusi itu juga menuntut "segera diakhiri segala bentuk kekerasan" di seluruh Myanmar.  Dewan Keamanan PBB dalam resolusinya pun meminta junta "untuk segera membebaskan semua tahanan yang ditahan secara sewenang-wenang," termasuk Aung San Suu Kyi, yang sebelumnya menjabat sebagai penasihat negara dan menteri luar negeri Myanmar.  Peraih Nobel Perdamaian berusia 77 tahun itu telah dijatuhi hukuman penjara selama 26 tahun atas tuduhan korupsi dan tuduhan lainnya. Dia dipenjara di Naypyitaw.  Kyaw Moe Tun, yang ditunjuk sebagai Duta Besar Myanmar untuk PBB sebelum kudeta dan tetap menjadi wakil yang diakui meskipun junta berusaha memecatnya, menyambut baik adopsi resolusi Dewan Keamanan tersebut.  Berbicara kepada wartawan setelah pemungutan suara, dia juga meminta Dewan Keamanan untuk mengambil "tindakan yang lebih kuat untuk memastikan junta militer dan kejahatannya segera berakhir," ucap Kyaw Moe Tun.  Inggris memimpin upaya penyusunan Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Myanmar itu. Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Kami mendukung rakyat Myanmar. Sudah waktunya junta mengembalikan negara kepada rakyat," ujar Woodward. (Kyodo-OANA/Antara)

PBB Desak Junta Militer Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Suu-Kyi-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Myanmar pada Rabu (27/4) menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Aung San Suu Kyi. Ppemimpin yang dikudeta oleh junta militer itu diputuskan bersalah dalam sejumlah kasus korupsi. Hal itu diungkapkan oleh seorang sumber yang mengetahui perkara tersebut.  Peraih Hadiah Nobel berusia 76 tahun itu memimpin Myanmar selama lima tahun sebelum digulingkan lewat kudeta militer pada awal 2021. Dia didakwa dalam sedikitnya 18 kasus dengan total ancaman hukuman mencapai hampir 190 tahun penjara.  Hakim di Ibu Kota Naypyitaw menjatuhkan vonis tak lama setelah sidang dimulai, kata sang sumber yang menolak disebut namanya karena sidang tersebut digelar tertutup dan informasinya dibatasi. Belum jelas apakah tokoh perjuangan Myanmar melawan kediktatoran militer itu akan dibawa ke sebuah penjara untuk menjalani hukuman.  Sejak ditangkap, Suu Kyi telah ditahan di sebuah lokasi rahasia. Pemimpin junta militer Min Aung Hlaing sebelumnya mengatakan dia tetap akan berada di sana setelah dijatuhi hukuman enam tahun pada Desember dan Januari dalam kasus yang lebih ringan. Juru bicara pemerintah militer belum bisa dihubungi untuk dimintai komentar.  Dalam kasus terakhir, Suu Kyi dituduh menerima 11,4 kg emas dan pembayaran tunai sebesar USD 600.000 (Rp 8,64 miliar) dari mantan menteri kepala kota Yangon, Phyo Min Thein. Suu Kyi menyebut tuduhan itu absurd.  Nay Phone Latt, mantan pejabat di partai Suu Kyi saat berkuasa, mengatakan putusan pengadilan apa pun bersifat sementara karena kekuasaan militer tak akan berlangsung lama.  "Kami tidak mengakui aturan, perundang-undangan, atau peradilan dari junta teroris ini. Rakyat juga tidak mengakui mereka," kata Phone Latt, yang bergabung dengan pemerintah bayangan National Unity Government (NUG) dan ikut menyuarakan revolusi rakyat melawan junta militer.  "Saya tak peduli berapa lama mereka ingin menghukum, apakah satu tahun, dua tahun, atau berapa saja yang mereka mau. Ini tak akan berlangsung lama," imbuhnya.  Myanmar jatuh dalam kekacauan sejak kudeta itu, dan komunitas internasional menyebut pengadilan terhadap Suu Kyi sebagai lelucon. Mereka menuntut Suu Kyi dibebaskan.  Junta militer telah menolak memberikan izin membesuk Suu Kyi kepada siapa pun, termasuk utusan khusus ASEAN yang berupaya membantu untuk mengakhiri krisis. Militer mengatakan Suu Kyi diadili karena melakukan kejahatan dan sedang menjalani proses hukum oleh pengadilan independen. Mereka menolak kritik internasional dan menganggapnya sebagai campur tangan pada urusan sebuah negara berdaulat.  Sejak ditangkap dalam kudeta 1 Februari 2021, Suu Kyi telah didakwa dengan sejumlah tindak kriminal. Mulai dari pelanggaran pemilu dan undang-undang rahasia negara hingga penghasutan dan korupsi. Para pendukung Suu Kyi memandang dakwaan itu dibuat-buat untuk mencegahnya kembali berpolitik.

Suu Kyi Divonis 5 Tahun, Pendukung: Kami Tak Akui Pengadilan Junta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Michelle-Bachelet-The-Times-of-Israel.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Reaksi dan kecaman mengalir deras kepada militer Myanmar. Pelaku kudeta sejak 1 Februari lalu itu telah menggelar pengadilan untuk Aung San Suu Kyi. Pemimpin demokrasi Myanmar tersebut dijatuhi vonis 4 tahun penjara yang kemudian dipotong menjadi 2 tahun penjara. Namun, banyak pihak meragukan proses persidangan yang berlangsung serba tertutup itu.  ”Ini bermotif politik,” ujar Kepala Lembaga HAM PBB Michelle Bachelet, Senin (6/12). Selama ini, proses peradilan dilakukan secara diam-diam dan di bawah kontrol militer. Media tidak diperbolehkan meliput langsung proses peradilan Suu Kyi.  Bachelet bukan satu-satunya orang yang geram dengan tindakan junta militer Myanmar. Kritik serupa dilontarkan Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss. Dia meminta agar junta militer Myanmar segera membebaskan para tahanan politik. Sudah saatnya ada dialog untuk memungkinkan kembalinya demokrasi ke negara yang dulu bernama Burma tersebut. Penahanan sewenang-wenang itu hanya berisiko menimbulkan kerusuhan lebih lanjut.  ”Hukuman yang dijatuhkan kepada Aung San Suu Kyi adalah upaya mengerikan lain yang dilakukan rezim militer Myanmar untuk melumpuhkan oposisi serta menekan kebebasan dan demokrasi,” tegas Truss seperti dikutip Agence France-Presse.  Juru Bicara Junta Militer Myanmar Zaw Min Tun menjelaskan bahwa Suu Kyi dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena melakukan penghasutan terhadap militer. Itu karena partai NLD membuat pernyataan mengecam para jenderal pascakudeta. Vonis 2 tahun penjara lainnya terkait pelanggaran aturan Covid-19 di bawah Undang-Undang (UU) Bencana Alam. Dakwaan kedua itu terkait dengan pemilu tahun lalu. Saat itu NLD menang besar.  Itu adalah vonis pertama Suu Kyi. Junta militer Myanmar masih akan menjerat peraih nobel perdamaian itu dengan 11 dakwaan lain. Misalnya saja tuduhan korupsi, melanggar UU Keamanan Negara, kepemilikan walkie talkie secara ilegal, dan beberapa lainnya. Jika pada semua kasus dia dinyatakan bersalah, pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) itu diperkirakan bakal mendekam di penjara selama beberapa dekade.  Mantan Presiden Myanmar Win Myint divonis 4 tahun penjara dengan dakwaan yang sama. Mereka berdua tidak akan langsung dimasukkan ke penjara. ”Mereka akan menghadapi dakwaan lainnya dari tempat mereka tinggal saat ini,” tegas Zaw Min Tun.  Sejak ditangkap, Suu Kyi dan Win Myint menjalani tahanan rumah di Naypyidaw. Namun, lokasi tepatnya dirahasiakan oleh junta miltier. Dalam setiap sidang, pengacara Suu Kyi juga dilarang berbicara pada para jurnalis.  Penasihat Senior International Crisis Group Myanmar Richard Horsey menegaskan bahwa hukuman untuk Suu Kyi adalah pembalasan dan unjuk kekuatan yang dilakukan junta militer. Beberapa pekan sebelumnya, para petinggi NLD lainnya juga menerima hukuman tak kalah berat. Mantan kepala menteri dihukum 75 tahun dan tangan kanan Suu Kyi 20 tahun.  Di luar kasus tersebut, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) merilis data penjualan senjata selama pandemi. Mereka mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan pembuat senjata sama sekali tidak terdampak pandemi tersebut. Justru, dunia saat ini tengah berlomba-lomba memperkuat persenjataannya.  Sebanyak 100 perusahaan produsen senjata terbesar di dunia telah menghasilkan USD 531 miliar atau setara Rp 7,67 kuadriliun sepanjang 2020. Angka itu naik 1,3 persen dibandingkan 2019. Perusahaan-perusahaan asal AS masih mendominasi penjualan senjata global. Yakni, 54 persen dari total penjualan selama 2020.

PBB Anggap Vonis untuk Aung San Suu Kyi Bermuatan Politis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Soe-Win-New-York-Times.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Militer Myanmar mempertahankan keputusannya untuk menolak akses utusan khusus Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk bertemu mantan pemimpin Aung San Suu Kyi yang berada di penjara. Keputusan itu melawan tekanan internasional yang mendesak militer untuk mematuhi rencana perdamaian regional yang disepakati dalam pertemuan para pemimpin ASEAN pada April lalu.  Wakil Jenderal Senior Soe Win, komandan kedua junta yang merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih Suu Kyi pada Februari 2021, mengatakan mengizinkan orang asing mengakses seseorang yang didakwa melakukan kejahatan bertentangan dengan hukum dalam negeri Myanmar.  "Saya percaya tidak ada negara yang akan mengizinkan siapa pun untuk melakukan sesuatu di luar hukum yang ada seperti ini," kata Soe Win dalam pidato yang dipublikasikan di media pemerintah.  Pernyataan Soe Win disampaikan menyusul KTT ASEAN minggu lalu yang tidak dihadiri oleh Myanmar, sebagai protes atas pengecualian pemimpin junta Min Aung Hlaing dalam pertemuan puncak tersebut karena tidak menghormati kesepakatan damai.  Myanmar disebut melanggar prinsip konsensus dan non-intervensi ASEAN, dan menolak untuk mengirim perwakilan non-politik.  Soe Win menolak tuduhan ketidakpatuhan dan mengatakan kesepakatan dengan ASEAN bergantung pada urusan dalam negeri Myanmar saat ini, dengan akses utusan khusus ke negara itu berdasarkan stabilitas internal.  Bantahan Soe Win disampaikan dalam rapat virtual auditor ASEAN. Dia mengatakan tuntutan bagi Myanmar yang dibuat pada KTT pekan lalu mencurigakan dan melanggar citra solidaritas ASEAN.  Myanmar telah lumpuh akibat protes, pemogokan, dan kekerasan sejak kudeta. Junta berjuang untuk memerintah dan menghadapi perlawanan bersenjata dari milisi dan pemberontak etnis minoritas yang bersekutu dengan pemerintah bayangan yang disebutnya sebagai teroris.  Lebih dari 1.200 warga sipil telah terbunuh dalam aksi saat berhadapan dengan pasukan keamanan, menurut kelompok pemantau lokal yang dikutip oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Militer Myanmar Tetap Tolak Utusan ASEAN Bertemu Aung San Suu Kyi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Suu-Kyi-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Aung San Suu Kyi pada Selasa (26/10) bersaksi atas dakwaan penghasutan yang membelitnya. Prosesnya dilakukan di pengadilan khusus di Naypyidaw yang dibangun militer. Itu adalah kesaksian pertamanya yang dilakukan sendiri secara langsung.  Sayangnya, proses tersebut dilaksanakan secara tertutup. Media dilarang menghadiri sidang. Junta militer juga mengeluarkan larangan kepada tim hukum Suu Kyi untuk memberikan pernyataan ke media.  ’’Isi kesaksiannya tidak dapat diungkapkan sampai pengadilan mengesahkannya,’’ ujar sumber Agence France-Presse.  Kemungkinan isi pernyataan pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) itu baru dikeluarkan pekan depan. Itu pun belum pasti.  Media lokal Myanmar Now mengungkapkan bahwa Suu Kyi menolak dakwaan penghasutan atas dua pernyataan yang dikeluarkan partainya Februari lalu. Jaksa mengajukan bukti berupa unggahan di halaman Facebook NLD yang mengecam rezim militer dan menyerukan pada organisasi internasional untuk bekerja sama dengan pemerintahan sipil.  Namun, pengacaranya menegaskan bahwa Suu Kyi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas unggahan tersebut. Sebab, dia menjalani tahanan rumah di bawah pengawasan junta militer saat unggahan di media sosial tersebut dibuat.  ’’Aung San Suu Kyi mampu membuktikan dengan baik (di pengadilan, Red) bahwa dia tidak bersalah,’’ ujar salah seorang anggota tim pembelanya tanpa menyebutkan nama.  Junta militer menjerat Suu Kyi dengan belasan dakwaan. Selain penghasutan, juga kepemilikan walkie-takie ilegal, melanggar aturan pencegahan Covid-19, dan melanggar UU Rahasia Negara. Banyak pihak yang menilai bahwa dakwaan tersebut murni motif politik. Jika sampai dinyatakan bersalah, dia bisa dipenjara selama beberapa dekade. Junta militer juga mengancam akan membubarkan partai Suu Kyi, NLD.  Junta militer tidak pernah melaporkan perkembangan kasusnya. Satu-satunya sumber informasi tentang persidangan selama ini berasal dari pengacara Suu Kyi, Khin Maung Zaw. Kini dia terpaksa bungkam karena aturan tutup mulut dari junta militer.

Junta Militer Tutup Rapat Persidangan Aung San Suu Kyi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Zaw-Min-Tun-Mizzima.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Militer Myanmar yang berkuasa memperbolehkan utusan ASEAN mengunjungi negaranya. Namun, tidak akan mengizinkannya menemui mantan pemimpin Aung San Suu Kyi yang ditahan karena didakwa melakukan kejahatan. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara junta militer.  Zaw Min Tun, juru bicara tersebut, juga mengatakan bahwa penundaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyetujui pencalonan duta besar PBB dari pemerintah militer Myanmar bermotif politik.  Menurutnya, PBB, negara-negara, dan organisasi lain seharusnya tidak menerapkan standar ganda dalam urusan internasional.  Pernyataan oleh juru bicara itu, yang dikeluarkan militer dalam ringkasan bertanggal Rabu (13/10), muncul saat masyarakat internasional meningkatkan tekanan terhadap junta untuk menerapkan rencana perdamaian lima poin yang disetujui panglima militer mereka, Min Aung Hlaing, pada April, dengan ASEAN.  Myanmar terjebak dalam kelumpuhan politik dan ekonomi sejak kudeta 1 Februari, yang memicu tumpahan amarah dan protes yang belum mereda. Sejumlah warga sipil membentuk milisi untuk menghadapi militer yang berkuasa.  Sikap pasif junta terhadap rencana ASEAN, sama dengan kemunduran dan sejumlah negara anggota sedang membahas secara serius untuk tidak menyertakan Min Aung Hlaing pada KTT Oktober ini. Hal ini dikatakan utusan khusus ASEAN, Erywan Yusof, pada pekan lalu.  Erywan awal pekan ini mengaku sedang berkonsultasi dengan pihak-pihak di Myanmar, dan bahwa ia tidak memihak pada kubu politik manapun. Ia mengatakan ingin segera melakukan kunjungan.  Juru bicara junta juga menegaskan bahwa sistem yudisial Myanmar yang adil dan independen akan menyelesaikan kasus Aung San Suu Kyi. Jubir menambahkan bahwa ketua mahkamah agung saat ini adalah sosok yang ditunjuk oleh pemerintah sebelumnya.

Militer Myanmar Tak Izinkan Utusan ASEAN Temui Aung San Suu Kyi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aung san suu kyi

Berita Terkini