<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Novel-Baswedan-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk" width="100%">
<figcaption>Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk</figcaption>
</figure> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">&nbsp;</div> </div> <div class="mt-5"> JawaPos.com - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengomentari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyasar Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan (Kemenkeu). OTT KPK berujung penetapan enam orang sebagai tersangka, yang diduga terlibat suap importasi barang palsu atau KW milik PT Blueray. Novel menduga, praktik dugaan suap yang terjadi di lingkungan DJBC sudah berjalan lama. Menurutnya, praktik rasuah itu sudah mengakar di lingkungan DJBC. "Persoalannya kan dugaan bahwa ada permainan di Bea Cukai itu sudah lama. Tapi paling tidak 2 tahun terakhir ini saya menduga, saya mengira, sudah tidak lagi. Dan ternyata di OTT ditemukan seperti yang dulu pernah kita duga," kata Novel dalam siniar Youtube, Senin (9/2). Ia menyatakan, OTT yang menyasar DJBC Kemenkeu cukup mengagetkan publik. Mengingat, jumlah barang bukti yang ditemukan KPK cukup besar, mencapai Rp 40,5 miliar. "Jadi ini mengagetkan sekali, apalagi jumlah uangnya cukup besar, ternyata dilakukan dengan sistematik gitu ya, bukan orang per orang yang melakukan tapi berjaring," paparnya. Ia menduga, praktik suap di lingkungan DJBC tidak hanya dilakukan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024-Januari 2026 Rizal, tetapi juga dilakukan pihak DJBC lainnya. "Saya khawatir bahwa yang bermain dengan pola ini tuh bukan satu, tapi yang ter-OTT baru satu," urainya. Dalam kesempatan itu, mantan penyelidik KPK Aulia Postiera mengapresiasi OTT KPK terhadap DJBC Kemenkeu. Bahkan, baru memasuki dua bulan pada 2026, KPK telah melakukan OTT sebanyak enam kali. Aulia pun menganalogikan, OTT KPK yang menyasar DJBC Kemenkeu merupakan lahan basah. Sebab, ia menyebut potensi korupsu di DJBC sangat besar. "Basah oleh siraman. Basah karena potensi korupsinya banyak gitu loh, karena kewenangannya yang besar. Korupsi ini juga terkait dengan importasi," ungkapnya. Aulia menyatakan, usai dirinya masih bertugas di Satgassus Polri, telah berkali-kali mengimbau DJBC Kemenkeu soal potensi rawan korupsi. "Kita berkali-kali waktu itu saya juga, kita juga intens ya dengan rekan-rekan Bea Cukai bekerja selama ini ya. Bagaimana sih kita sempat diskusi bagaimana pola penjaluran itu," imbuhnya. Dalam kasus itu, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka di antaranya Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024-Januari 2026, Rizal; Kasubdit Intel P2 DJBC, Sisprian Subiaksono; Kasi Intel DJBC, Orlando Hamonangan. Kemudian, pemilik PT Blueray (BR), Jhon Field; Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR, Andri; dan Manager Operasional PT BR, Dedy Kurniawan. KPK mengamankan uang senilai Rp 40,5 miliar. Uang puluhan miliar itu diamankan tim penindakan KPK dari kediaman Rizal, Orlando Hamonangan, dan kantor PT BR. Barang bukti uang itu yakni, uang tunai dalam bentuk rupiah sejumlah Rp 1,89 miliar, juga USD 182.900. Selanjutnya, uang tunai dalam bentuk Dollar Singapura sejumlah SGD 1,48 juta dan JPY 550.000. Barang bukti lainnya adalah logam mulia seberat 2,5 Kg atau setara Rp 7,4 miliar, logam mulia seberat 2,8 Kg atau setara Rp 8,3 miliar, dan satu jam tangan mewah senilai Rp 138 juta. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/017157104/kpk-tetapkan-tersangka-dari-ott-pajak-kalsel-dan-bea-cukai-jakarta">KPK Tetapkan Tersangka dari OTT Pajak Kalsel dan Bea Cukai Jakarta</a> Atas perbuatannya, Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan huruf b UU 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2021 dan 605 ayat 2 dan pasal 606 ayat 2 jo. pasal 20 dan Pasal 21 uu no.1 tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu, terhadap Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando juga disangkakan melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo Pasal 21 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP. Sementara, John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan selaku pemberi, disangkakan melanggar pasal 605 ayat 1 a dan b dan 606 ayat 1 UU No.1 tahun 2023 tentang KUH </div>

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengomentari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar pejabat bea cukai

Eks Penyidik KPK Singgung OTT Sasar DJBC Kemenkeu: Lahan Basah, Tingkat Korupsinya Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/di_pelosok.jpg" alt="MENEPI DI DESA: Aulia Postiera membudidayakan ikan lele dan beternak ayam telur di rumah peristirahatannya di Sukabumi. (AGUS DWI PRASETYO/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MENEPI DI DESA: Aulia Postiera membudidayakan ikan lele dan beternak ayam telur di rumah peristirahatannya di Sukabumi. (AGUS DWI PRASETYO/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aulia Postiera mengaku menerima pinangan Polri untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, tawaran untuk menjadi ASN Polri itu merupakan panggilan untuk kembali melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi.  "Setelah berpikir, berdoa, memohon restu ibu dan meminta pendapat istri, anak-anak, guru-guru dan sahabat, hari ini saya menerima tawaran Pak Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk bergabung menjadi ASN Polri. Bagi saya ini adalah panggilan negara untuk kembali berkontribusi dalam pemberantasan korupsi," kata Aulia dalam unggahan pada akun media sosial Twitter pribadinya, Senin (6/12).  Aulia menyampaikan, pilihannya untuk bergabung menjadi ASN di Korps Bhayangkara bukan pilihan yang mudah setelah dipecat dari KPK dengan dalih tidak memenuhi syarat asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).  "Sejujurnya ini bukanlah pilihan yg mudah setelah apa yg kami alami di KPK atas perlakuan para Pimpinan KPK. Terlebih stigma yang mereka tempelkan bahwa kami sudah tidak dapat dibina lagi, anti-Pancasila, anti-UUD 1945 dan anti NKRI yang sah. Perbuatan jahat yg tak termaafkan," ungkap Aulia.  Menurutnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sangat memahami proses asesmen TWK yang digelar KPK. Menurutnya, hal itu terbantahkan dengan hasil investigasi Komnas HAM yang menyebuta adanya pelanggaran HAM dalam TWK dan Ombusman RI yang menyatakan maladministrasi.  "Beliau menghargai kompetensi, rekam jejak dan dedikasi kami selama ini. Bagi saya, ini artinya Indonesia kembali memanggil kami," tandas Aulia.  Sebelumnya, Mabes Polri mengonfirmasi sebanyak 44 mantan pegawai KPK menerima tawaran menjadi ASN Polri. Kepastian ini didapat setelah 52 orang barisan mantan pegawai KPK mengikuti proses sosialisasi.  "Hasil sosialisasi yang mengisi surat perjanjian dan menyatakan bersedia menjadi ASN Polri sebanyak 44 orang," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan.  Ramadhan menuturkan, saat ini ada 8 orang yang menolak tawaran menjadi ASN Polri. Karena itu, Polri memberikan waktu sampai dengan besok kepada pihak lainnya yang belum memberikan jawaban.  "(Sisanya) menunggu konfirmasi 4 orang. Diberikan batas waktu sampai besok pagi," ungkap Ramadhan.  Penangkatan mantan pegawai jadi ASN Porli ini berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021. Perpol ini mengatur keputusan pengangkatan khusus 57 eks pegawai KPK menjadi ASN Polri.

Terima Pinangan Kapolri, Aulia Anggap Sebagai Panggilan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ampunan-untuk-otak-pembunuh-wartawan-jokowi-tidak-tahu-detail-remisi_m_278378.jpg" alt="Aksi damai para jurnalis yang tergabung dalam beberapa aliansi di Jakarta menuntut agar remisi untuk I Nyoman Susrama, pembunuh wartawan Jawa Pos Radar Bali, dicabut." width="100%">
<figcaption>Aksi damai para jurnalis yang tergabung dalam beberapa aliansi di Jakarta menuntut agar remisi untuk I Nyoman Susrama, pembunuh wartawan Jawa Pos Radar Bali, dicabut.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aulia Postiera turut mengomentari vonis tiga bulan penjara terhadap seorang jurnalis Muhammad Asrul, karena memberikan terkait dugaan korupsi. Menurut Aulia negara sedang sakit, jurnalis yang memberitakan korupsi justru harus divonis bersalah tiga bulan penjara. "Negara ini benar-benar sedang sakit," kata Aulia dalam unggahan pada akun media sosial Twitter pribadinya @paijodirajo, Kamis (25/11). Aulia yang dipecat dari KPK karena tidak memenuhi syarat asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) ini tak memungkiri, kerja-kerja pemberantasan korupsi di Indonesia sangat penuh tantangan. Bahkan pegiat antikorupsi juga ada yang diserang secara fisik maupun secara hukum. "Justru yang berkolaborasi dengan koruptor aman-aman saja," sesal Aulia. Terpisah, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Damar Juniato mengungkapkan, hukuman tiga bulan penjara terhadap Muhammad Asrul merupakan kriminalisasi terhadap kerja-kerja jurnalis. Dia mengutarakan, kriminalisasi ini terlihat sejak dicantumkannya Pasal 28 ayat 2 tentang Ujaran Kebencian yang ancamannya di atas lima tahun. "Dari sini saja sudah terlihat keliru dalam proses pemidanaannya. Kenapa saya katakan keliru. Karena kalau dikatakan ujar kebencian, maka pertama-tama harus dibuktikan dulu," papar Damar. Damar menegaskan, seharusnya dalam persidangan dapat dibuktikan terlebih dulu ada atau tidaknya unsur ujaran kebenciannya, dan siapa pihak yang dirugikan dari ujaran kebencian tersebut. Menurutnya, ujaran kebencian harus berdasarkan diskriminasi ras, suku, agama dan antargolongan. "Konstruksi apa yang menyangkut soal SARA itu, kalau ternyata mengangkat soal dugaan korupsi maka tidak bisa dinyatakan bahwa ada golongan tertentu yang dirugikan. Apakah golongan koruptor yang dirugikan. Ini sebuah penanda bahwa konstruksi kasus ini adalah kriminalisasi," pungkas Damar.

Tulis Kasus Korupsi Jurnalis Divonis 3 Bulan, Aulia: Negara Ini Sakit

Aulia Postiera

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Aulia Postiera

Berita Terkini

Eks Penyidik KPK Singgung OTT Sasar DJBC Kemenkeu: Lahan Basah, Tingkat Korupsinya Tinggi

Terima Pinangan Kapolri, Aulia Anggap Sebagai Panggilan Negara

Tulis Kasus Korupsi Jurnalis Divonis 3 Bulan, Aulia: Negara Ini Sakit

Download Aplikasi JawaPos.com