<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/AUGUSTINUS-SIMANJUNTAK-2043521643.png" alt="AUGUSTINUS SIMANJUNTAK" width="100%">
<figcaption>AUGUSTINUS SIMANJUNTAK</figcaption>
</figure> PERATURAN&nbsp;Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan (pengganti PP 36/2021) mengatur formula baru upah minimum dengan menimbang tiga variabel, yaitu faktor inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Para gubernur dan dewan pengupahan daerah telah diminta untuk segera menetapkan upah minimum provinsi (UMP) paling lambat hari ini, 21 November 2023. Sedangkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) terakhir 30 November 2023. Berdasar PP tersebut, kenaikan upah minimum tidak sampai 10 persen. Sedangkan serikat pekerja menghendaki naik sekitar 15 persen. Semoga saja ada titik temu antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah soal isu tahunan ini. Hanya, paradigma yang perlu dibangun dalam hubungan industrial ialah langkah progresif dari pengusaha dan pekerja dalam menyikapi norma pengupahan. Artinya, kedua pihak tak hanya selalu fokus pada norma, tapi langkah yang melampaui norma. Hubungan industrial yang hanya fokus pada norma dan kontrak kerja umumnya berparadigma transaksional terkait hak dan kewajiban. Akibatnya, pengusaha dan pekerja diperhadapkan pada potensi pengurangan hak dan kewajiban. Bahkan bisa berujung pemutusan hubungan kerja (PHK). Hubungan kerja transaksional cenderung represif atau mengancamkan sanksi terhadap pekerja. Dalam pola transaksional, hak-hak pekerja acap dianggap sebagai beban bagi pengusaha sehingga nominalnya berusaha ditekan sekecil-kecilnya. Paradigma ini tidak lepas dari spirit make money, bukan make great and nice product. Pekerja hanya diarahkan untuk memperoleh profit sebesar-besarnya tanpa diberi kesempatan untuk bertumbuh secara karakter/integritas dalam memaknai pekerjaannya. Pengusaha berparadigma transaksional umumnya hanya menjadikan upah sebagai dasar untuk menuntut kinerja dan kepatuhan karyawan. Paradigma transaksional umumnya tidak mengenal adanya kebutuhan motivasi, edukasi, inspirasi, dan penghargaan bagi pekerja. Dalam hubungan transaksional, kreativitas dan inovasi buruh bakal sulit muncul atau terbangun. Pengusaha dalam pola ini bukan tipe pembangun kekuatan moral kolektif dalam diri para pekerjanya. Pola transaksional umumnya lupa mengejar keunggulan dan pengalaman unik dari pekerjanya. Bahkan, upah dianggap sekadar pengeluaran kas yang tanpa makna dan diwajibkan negara. Beyond The Law Pemenuhan upah minimum sebenarnya bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan hidup pekerja, melainkan wujud penghargaan dan kepedulian sosial pengusaha. Bagi pengusaha yang berjiwa transformasional, hak-hak buruh merupakan sarana transformasi yang efektif dalam membangun semangat pekerja yang sudah merasa bagian dari perusahaan. Sebab, sukses bisnis berkelanjutan terletak pada kekuatan pekerja serta produk yang dihasilkannya. Ukuran kesuksesan bisnis bukan semata pada besarnya laba yang diraih pengusaha, tetapi juga komitmen pengusaha untuk menyejahterakan pekerjanya. Ini tentu butuh proses transformasi moral dan inspirasi dari pengusaha kepada pekerjanya guna mencapai upah minimum yang beyond the law (melampaui norma hukum secara positif). Pengusaha berjiwa transformasional selalu menjadikan perubahan mindset dan budaya pekerja ke standar tertinggi sebagai faktor utama. Dengan demikian, kinerja dan upah minimum bukan saja beyond the law, tetapi juga beyond contract (melampaui kontrak kerja secara positif). Misalnya, pekerja rela memberi waktu kerja lebih, memeras tenaga dan pikiran yang lebih. Juga rela memberi kreativitas/inovasi yang cemerlang dalam memberi nilai tambah bagi perusahaan. Spirit ini tentu disemangati dengan upah di atas standar minimum pemerintah dan peluang karier yang lebih tinggi. Pekerja juga berkesempatan mengikuti pendidikan/pelatihan lanjutan serta mendapatkan penghargaan yang memotivasi pekerja terus menaikkan produktivitasnya. Dalam paradigma kinerja beyond the law, pekerja bekerja bukan lagi berspirit driven by money. Tetapi didorong oleh sebuah kebanggaan atas pekerjaannya dan pencapaian kinerja yang tinggi sekaligus mendapat upah yang progresif. Pengusaha bakal rugi jika pekerja yang bekerja melampaui kontrak kerja ternyata diberi upah yang rendah. Pekerja progresif ini berpotensi resign (pindah ke perusahaan lain) jika tidak dihargai. Lalu, perusahaan lain yang menerima dia pun bakal diuntungkan. Bagi pengusaha transformasional, pemenuhan upah minimum bukan lagi suatu beban, melainkan sebuah kegembiraan atas karya-karya terbaik dari seluruh pekerjanya. Kegembiraan ini tentu tidak bisa dimasukkan ke dalam pembukuan perusahaan. Paradigma kerja beyond the law yang berdampak pada tingginya upah hanya bisa terbentuk jika pekerja bebas berkreasi dan bertumbuh bersama dalam mengintegrasikan talentanya dengan kebutuhan konsumen.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;AUGUSTINUS SIMANJUNTA,&nbsp;Dosen Program Business Management School of Business and Management Universitas Kristen Petra Surabaya

Upah minimum kabupaten/kota (UMK) terakhir 30 November 2023. Berdasar PP tersebut, kenaikan upah minimum tidak sampai 10 persen

Langkah Progresif Menyikapi Norma Upah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/augustinus-simanjuntak-2190037387.png" alt="Augustinus Simanjuntak" width="100%">
<figcaption>Augustinus Simanjuntak</figcaption>
</figure> MESKIPUN&nbsp;mendapat penolakan dari berbagai pihak, DPR tetap mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi undang-undang kemarin (11/7). Selama RUU itu dibahas DPR, beragam penolakan telah muncul dari lima organisasi profesi tenaga medis di Indonesia. Yakni, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Pengesahan itu akan mengunci semua penolakan dengan adagium bahwa setiap orang dianggap mengetahui adanya hukum yang telah disahkan badan legislatif (presumptio iures de iure). Salah satu pasal kontroversial dalam UU Kesehatan yang baru disahkan adalah pasal 462 ayat (1) yang berbunyi: Setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun. Asumsinya, selama tenaga medis menjalankan profesi sesuai dengan standar etika profesi, maka mereka tidak perlu diancam dengan pidana. Pelanggaran profesi bisa ditindak dengan sidang kode etik yang ditegakkan oleh lembaga profesi, seperti Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK). Setelah RUU Kesehatan disahkan, tenaga medis bisa diadukan sebagai pelaku tindak pidana akibat kelalaian berat dalam menjalankan tugas. Pasal itu memang tergolong kasar atau tidak ramah bagi tenaga medis. Padahal, tenaga medis itu ibarat seorang ayah yang memperlakukan pasien seperti anak sendiri. Secara etika, separah itukah perilaku tenaga medis yang harus diancam dengan pidana? Pasal itu seolah bukti bahwa kode etik profesi tidak cukup mengatasi perilaku tenaga medis yang lalai dalam menjalankan tugas. Kecuali, DPR sebagai pembuat undang-undang, telah menemukan banyak kasus kelalaian tenaga medis yang menimbulkan kerugian pada pasien. Namun, DPR seharusnya membedakan profesi tenaga medis yang bekerja mandiri (klinik pribadi) dengan tenaga medis yang bekerja di rumah sakit. Jika tenaga medis melakukan kelalaian dalam statusnya sebagai staf medis di rumah sakit, UU Kesehatan seharusnya merujuk pada Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan: Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Seseorang yang dimaksud di sini adalah majikan (pimpinan perusahaan), mandor, dan pihak sekolah. Karena itu, untuk tenaga medis, berlaku pula Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan (menjalankan tugas). Dalam pasal itu, jelas bahwa perilaku tenaga medis yang dianggap lalai merupakan tanggung jawab majikan (dalam hal ini pihak rumah sakit). <h3>Doktrin Vicarious Liability</h3> Dengan kata lain, manajemen rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian para tenaga medisnya. Hal itu didasarkan pada hubungan hukum atau hubungan kerja rumah sakit (selaku pemberi kerja) dengan pekerja (tenaga medis) yang biasa disebut sebagai doktrin vicarious liability. Dalam doktrin itu, berlaku dua syarat. Pertama, terdapat hubungan khusus antara atasan dan bawahan. Artinya, perbuatan melawan hukum (lalai) yang dilakukan tenaga medis berhubungan dengan layanan kesehatan. Kedua, tindakan lalai tenaga medis itu harus terjadi dalam lingkup menjalankan tugas, bukan di luar jam kerja atau dinas. Karena itu, kelemahan Pasal 462 ayat (1) UU Kesehatan yang baru adalah melanggar doktrin vicarious liability. Ini berbahaya bagi tenaga medis karena pihak rumah sakit seolah tak bisa disalahkan jika terjadi kelalaian dalam layanan kesehatan. Padahal, peluang besar terjadinya kelalaian oleh tenaga medis justru bisa disebabkan oleh tiga kesalahan pihak rumah sakit. Pertama, pengawasan kompetensi dan karakter tenaga medis yang tidak memadai dari pihak rumah sakit. Dalam proses rekrutmen, dokumen profesi (termasuk surat izin praktik) yang tidak diperiksa secara ketat oleh pihak rumah sakit dapat menjadi sumber bahaya bagi pasien. Kedua, pihak rumah sakit tidak memberikan pelatihan yang memadai kepada seluruh tenaga medis. Hal itu bisa dianggap sebagai kegagalan manajemen rumah sakit menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam melayani pasien. Ketiga, tata kelola rumah sakit yang buruk dan tidak memadai sehingga sistem kerja dan jadwal praktik tenaga medis tergolong buruk. Demikian juga proses perekrutan staf medis yang tidak sesuai dengan jumlah pasien (overkapasitas layanan). Jam kerja yang berlebihan dapat membuat tenaga medis lelah sehingga berisiko bagi pasien yang dilayani. Jumlah staf medis yang tak sebanding dengan jumlah pasien juga melahirkan layanan yang terburu-buru sehingga berisiko terhadap pasien. Padahal, tenaga medis harus menyediakan waktu yang cukup bagi pasien yang butuh tindakan medis. Khusus klinik-klinik pribadi, tenaga medis bertanggung jawab sendiri atas kelalaian tugas yang dilakukannya. Persoalannya, pasien selalu berada dalam posisi lemah (dari segi pengetahuan) untuk menentukan adanya kelalaian oleh tenaga medis, baik di rumah sakit maupun klinik pribadi. Karena itu, perlindungan utama pasien tetaplah pada tanggung jawab moral dan etika tenaga medis.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;AUGUSTINUS SIMANJUNTAK,&nbsp;Dosen Aspek Hukum Program Business Management Universitas Kristen Petra Surabaya

Selama RUU Kesehatan dibahas DPR, beragam penolakan telah muncul dari lima organisasi profesi tenaga medis di Indonesia.

Kontroversi Pidana Kelalaian Tenaga Medis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/AUGUSTINUS-SIMANJUNTAK.jpg" alt="AUGUSTINUS SIMANJUNTAK" width="100%">
<figcaption>AUGUSTINUS SIMANJUNTAK</figcaption>
</figure>KELAHIRAN Group of Twenty (G20) tidak lepas dari krisis keuangan dunia pada 1998 yang menghantam banyak negara, terutama di Asia. Krisis ini berakar dari sistem devisa bebas tanpa pengawasan yang memadai sehingga banyak pelaku pasar bebas yang bermodal kuat (individu dan korporasi) bermain bebas di pasar valas. Gelembung ekonomi terjadi akibat dana panas yang dimainkan individu serakah di pasar uang hanya untuk keuntungan jangka pendek dan bersifat spekulatif.  Kekuatan pasar bebas telah melahirkan perilaku individu yang seolah berbisnis untuk kebaikan terbesar bagi semua. Padahal, ia sedang membangun ekonomi global yang rapuh atau high risk. Konsep invisible hands di zona bebas telah melahirkan spirit antiregulasi dalam penguasaan sektor-sektor produksi barang/jasa secara global. Padahal, di Indonesia saja terdapat larangan monopoli barang/jasa melebihi 50 persen pangsa pasar yang bukan produknya sendiri.  Demikian pula larangan kartel dan monopsoni (penguasaan pasokan barang/jasa). Tetapi, di pasar global tidak ada batasan semacam ini sehingga kekuatan ekonomi global bisa dalam genggaman tangan segelintir pelaku usaha. Pelaku pasar global seolah tidak butuh regulasi karena kekuatan pasar yang tidak terkendali bisa mengatasi persoalan dirinya sendiri. Bahayanya, seperti teori Darwin, kepentingan individu hewan sering bertentangan atau merugikan spesies mereka sendiri yang lebih luas.  Ulah segelintir orang kuat di pasar bebas bisa merugikan miliaran umat manusia. Yang jelas, pola survival of the fittest (yang terkuat bisa bertahan hidup) bukanlah solusi bagi masyarakat dunia. Evolusionisme ekonomi bisa juga mengarah pada perlombaan kekuatan senjata yang berubah jadi ancaman bagi perdamaian dunia. Invasi Rusia ke Ukraina merupakan salah satu wujud teori Darwin. Invasi ini telah memicu kenaikan harga komoditas global. Perang telah membuat pemulihan ekonomi global pascawabah Covid-19 melambat.  Stok dan supply chain global yang terganggu pandemi diperburuk oleh perang Rusia-Ukraina. Dalam kondisi inilah spirit evolusionisme sedang terjadi (hanya negara kuat yang bisa bertahan). Lihat, menurut data Global Crisis Respons Group (GCRG), setengah negara miskin dunia telah terancam bangkrut akibat pandemi dan perang Rusia-Ukraina. Dari segi sistem ekonomi, Rusia seolah mewakili spirit sosialisme dan Ukraina mewakili Barat (liberalisme).  Artinya, perang evolusionisme ini tak bisa lepas dari kompetisi kekuatan antara ekonomi Timur dan Barat. Meskipun sudah lama masuk ke ekonomi pasar bebas dunia, Rusia tampaknya ingin mengembalikan seluruh pecahan Uni Soviet (lewat Ukraina) sebagai wilayah-wilayah strategis dalam mengimbangi Barat atau North Atlantic Treaty Organization (NATO). Intinya, di balik perang fisik evolusionisme terdapat perang ekonomi untuk mengendalikan aset minyak dan gas alam yang berharga. Ini adalah perang energi di abad ke-21. <h3>Peran Moral Kampus G20</h3> Anehnya, hampir semua ahli, pejabat, dan pengelola pemerintahan di dunia telah berpendidikan tinggi di kampus-kampus ternama G20 dalam menyikapi ragam persoalan dunia. Artinya, ekonomi dunia banyak dibangun oleh para lulusan kampus top dunia berdasar prestasi riset-riset yang terindeks Scopus, Google Scholar, Thomson Routers, dan sebagainya. Jumlah jurnal internasional yang masuk Scopus pun terus bertambah dari masa ke masa. Kenyataannya, kompetisi dunia kampus global, terutama kajian ekonomi, tidak banyak membawa moral dunia ke arah yang lebih baik, tetapi justru kian banyak masalah.  Problem utama bukan hanya soal perang dan naiknya harga minyak dunia, tetapi juga kerusakan lingkungan, pemanasan global, banjir, kemiskinan, korupsi, penyakit menular, dan lain-lain. Kalau begitu, peradaban ekonomi macam apa yang dibangun para lulusan kampus G20? Dalam kondisi ini kita patut menyoal esensi pendidikan dan riset di kampus-kampus global. Alangkah tragisnya jika dunia kampus telah menjadi sumber racun evolusionisme yang memisahkan ajaran ketuhanan dari riset, termasuk riset ekonomi dan bisnis.  Bahayanya, teori ini menganggap manusia sebagai binatang yang paling cerdas sehingga perilaku manusia pun sungguh berbahaya karena persaingan telah mengabaikan moral ketuhanan. Perang antarnegara merupakan wujud kompetisi yang mirip hewan. Hitler (Jerman) dulu pernah merasa rasnya lebih unggul dari bangsa lain sehingga ia ingin memusnahkan bangsa Yahudi. Dalam sejarah dunia sains, spirit evolusionisme kian populer sejak abad ke-18.  Perang dan konflik antarnegara merupakan perilaku evolusionis dengan semangat saling ingin menghancurkan. Di tengah makin terbatasnya sumber energi tak terbarukan di perut bumi, minyak bumi sudah menjadi barang penting yang bisa jadi pemicu konflik. Kian berbahaya jika teori Thomas Hobbes akhirnya terjadi dalam perang energi, yaitu manusia menjadi serigala bagi sesamanya (homo homini lupus). Khawatirnya, dalam perang energi, banyak negara semakin berparadigma survival of the fittest.  Tiap negara hanya mementingkan diri atau bloknya. Ini tantangan bagi G20. Perang fisik dan ekonomi merupakan puncak evolusionisme sekaligus jadi bukti bahwa manusia bisa lebih kejam daripada binatang buas. Karena itu, kita patut menyoal moralitas para lulusan philosophy of doctor (PhD) dari berbagai kampus dunia. Jangan-jangan semakin banyak lulusan kampus global justru semakin membawa spirit evolusionisme terhadap peradaban manusia. Evolusionisme ekonomi kian parah ketika spirit ini berpadu dengan materialisme dan hedonisme sehingga dunia kampus pun cenderung melakukan riset karena driven by money.  Produk-produk riset yang seharusnya mengabdi kepada kemanusiaan dan keadilan justru kian mengarah pada paradigma yang menghalalkan segala cara untuk meraih profit yang sebesar-besarnya. Ini menjadi tantangan sekaligus refleksi bagi pemimpin dunia dan kampus-kampus global. Pilihannya: kampus melahirkan lulusan yang meninggikan ajaran cinta kasih plus kebaikan atau sebaliknya, kampus malah menjadi sumber manusia evolusionis yang suka perang merebut energi. Ini pun tantangan bagi G20. (*)  <hr />  *) AUGUSTINUS SIMANJUNTAK, Dosen Program Business Management SBM Universitas Kristen Petra Surabaya

G20 dan Evolusionisme Ekonomi Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/AUGUSTINUS-SIMANJUNTAK.jpg" alt="AUGUSTINUS SIMANJUNTAK" width="100%">
<figcaption>AUGUSTINUS SIMANJUNTAK</figcaption>
</figure>CUKUPLAH tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, pada 1 Oktober lalu menjadi dukacita terakhir dalam dunia bisnis sepak bola kita. Tragedi yang menewaskan 131 orang itu menjadi bahan refleksi bagi semua stakeholder bisnis sepak bola. Saatnya mengembalikan sepak bola ke tujuan mulia, yaitu kegembiraan, persahabatan, prestasi, dan keindahan permainan. Tujuan sepak bola bukan sekadar penaklukan lawan. Apalagi jika penaklukan itu sampai memakan korban jiwa.  Karena itu, produsen pertandingan (penyelenggara, manajemen klub, pelatih, dan pemain) bertanggung jawab atas hak-hak penonton yang telah membeli tiket pertandingan. Produsen wajib menyuguhkan stadion yang paling kondusif bagi penonton dalam menikmati indahnya pertandingan. Klub sepak bola pun meraih kemenangan dengan standar tanding yang berkualitas, bukan asal menang. Dengan demikian, penonton wajib dianggap sebagai konsumen yang hak-haknya diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  Hak-hak yang dimaksud adalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menikmati permainan sepak bola. Juga hak atas informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi stadion serta lingkungan pertandingan. Selain itu, penonton berhak mendapat pembinaan dan edukasi terkait layanan (di luar maupun di dalam stadion). Bahkan, penonton berhak mendapat kompensasi atau ganti rugi jika layanan dan tontonan yang diterima tidak sesuai dengan yang seharusnya.  Liga yang mengabaikan estetika permainan dan keselamatan penonton seharusnya mengembalikan biaya tiket karena penonton telah kehilangan haknya untuk menikmati hiburan. Penonton tidak hanya disuguhi hasil pertandingan, tetapi kesan indah yang dibawa pulang walaupun (misalnya) tim kesayangannya kalah. Jadi, sepak bola merupakan wahana hiburan estetis yang bisa memulihkan kondisi manusia dari kejenuhan dan kelesuan hidup. Sepak bola bisa juga mencerminkan kualitas hidup suatu bangsa lewat karakter pemain dan teknik bermain yang indah.  Hak lain penonton ialah mendapat bantuan hukum (advokasi) terkait sengketa layanan dengan produsen sepak bola, terutama tentang kerugian yang diderita penonton. Itu sebabnya, liga sepak bola tidak boleh dicampuri dengan aktivitas bisnis ilegal, seperti perjudian dan persekongkolan bisnis (jual beli kemenangan) yang merusak kualitas liga. Ini tidak sesuai dengan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen bahwa penyelenggara wajib beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan menjamin standar mutu layanan (stadion dan pertandingan).  Bila perlu, penonton diberi kesempatan untuk menguji, mencoba kenyamanan dan keamanan stadion sebelum pertandingan. Demikian pula garansi atau kompensasi atas pelayanan yang buruk. Pola tersebut sudah seharusnya diterapkan guna mendorong liga yang berkualitas. Sebab, bisnis sepak bola sudah menjadi salah satu mesin globalisasi/penghubung komunitas lintas negara, sesuai visi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) 2020–2023, yaitu Making Football Truly Global.  Paradigma Produsen Liga  Dunia sepak bola telah memengaruhi jutaan penonton di Indonesia. Karena itu, standar proteksi dan kualitas layanan penonton seharusnya mengacu pada standar sepak bola internasional. Di sini pemain dan penonton bukan sekadar objek sumber pendapatan besar bagi penyelenggara dan klub. Pola untung sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya (utilitarianisme) justru berpotensi melahirkan risiko bahaya kecelakaan atau kerusuhan fatal di stadion sepak bola.  Sebab, manajemen risiko di dalam dan luar stadion jadi lemah. Misalnya, penyelenggara tidak berniat mengidentifikasi karakteristik penonton, jalur evakuasi dan pintu darurat tidak cukup, serta kondisi suhu stadion yang panas sehingga berpotensi menaikkan sifat agresif penonton. Itu butuh tata kelola yang baik. Untuk itu, produsen sepak bola harus dianggap sebagai korporasi bisnis yang wajib memiliki visi-misi layanan mulia. Visi-misi korporasi sepak bola terkait dengan sportivitas dan penghargaan yang tinggi terhadap hidup manusia.  Ini sesuai dengan Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan dimaksud harus mengangkat harkat dan martabat penonton dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian produk (stadion dan pertandingan). Karena itu, visi produsen perlu ditopang dengan kode etik bagi seluruh pengelola dan staf korporasi sepak bola sebagai wujud komitmen terhadap layanan berkualitas tinggi bagi penonton. Bahkan, visi korporasi diselaraskan dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan.  Sepak bola bukan malah membentuk polarisasi penonton/suporter, melainkan proses integrasi dukungan dan pujian terhadap pertandingan yang berkualitas. Misi produsen sepak bola bukan hanya soal investasi atau aliran pendapatan berkelanjutan, tetapi sebuah misi pendorong patriotisme ke arah penghargaan hak asasi manusia dan kebersamaan dalam menghadapi tantangan umat manusia. Konsep dasarnya adalah jiwa, moral, dan keabadian sepak bola bersumber dari Tuhan.  Konsep tersebut menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi korporasi dan pemain sepak bola dalam menampilkan bakat dan permainan tercantiknya. Jadi, spirit pertandingan bukan karena dorongan uang/materi. Kepemilikan jiwa merupakan kondisi sine qua non dalam bertanding yang berkualitas tinggi. Artinya, motivasi permainan terbaik bukan semata karena uang/materi, tetapi lahir dari cita-cita luhur pelatih dan pemain untuk tampil terindah di hadapan penonton (aspek metafisik).  Aspek metafisik ini pula yang membuat seluruh pemain bangkit dengan semangat yang melampaui realitas materi (bayaran). Budaya korporasi dan karakter permainan sepak bola seharusnya merupakan ekspresi kualitas spiritualitas dan moralitas yang abadi. Budaya seperti ini bisa menjadi warisan yang kuat bagi generasi sepak bola berikutnya.  Misalnya warisan integritas korporasi dan pemain, kekayaan teknis permainan, serta nilai juang dan optimisme sebagai pemain hebat. Sebaliknya, paradigma utilitarianisme dalam bisnis sepak bola bakal sulit membangun warisan pertandingan yang legendaris. Paradigma ini justru berbahaya bagi kenyamanan dan keselamatan penonton karena perlindungan penonton bukan lagi prioritas. (*)  <hr />  *) AUGUSTINUS SIMANJUNTAK, Dosen Program Business Management FBE Universitas Kristen Petra Surabaya

Hak Konsumen Bisnis Sepak Bola

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/AUGUSTINUS-SIMANJUNTAK.jpg" alt="AUGUSTINUS SIMANJUNTAK" width="100%">
<figcaption>AUGUSTINUS SIMANJUNTAK</figcaption>
</figure>KENAIKAN tarif ojek online (ojol) resmi diumumkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Tarif baru ojol akan berlaku sejak Sabtu (10/9) pukul 00.00 WIB. Dasar pertimbangannya adalah kenaikan upah minimum regional (UMR), asuransi pengemudi, biaya jasa order minimal 4 kilometer, dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Zona tarif ojol terdiri atas tiga zona. Zona I meliputi Sumatera, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) serta Bali. Kemudian, zona II mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku, serta Papua masuk zona III.  Tarif batas bawah zona I naik dari Rp 1.850 menjadi Rp 2.000 dan tarif batas atas naik dari Rp 2.300 menjadi Rp 2.500. Tarif minimal ditetapkan Rp 8.000 hingga Rp 10 ribu. Tarif batas bawah zona II naik dari Rp 2.250 menjadi Rp 2.550 dengan batas atas naik dari Rp 2.650 menjadi Rp 2.800. Tarif minimal untuk zona ini mencapai Rp 10.200–Rp 11.200. Terakhir, tarif batas bawah zona III naik dari Rp 2.100 menjadi Rp 2.300 dan tarif batas atas naik dari Rp 2.600 menjadi Rp 2.750. Tarif minimal untuk zona ini adalah Rp 9.200 sampai Rp 11 ribu.  Dampak kenaikan tarif ini sebenarnya tidak hanya bisa mengubah pilihan sebagian konsumen ke arah kendaraan pribadi, tetapi juga semakin sengitnya perang tarif antar pengusaha aplikasi ojol. Beban pemilik kendaraan sebagai mitra usaha ojol bakal semakin berat saat terjadi perang tarif antar perusahaan aplikasi ojol hingga berujung pada tarif yang tidak manusiawi. Padahal, selain tingkat kesulitan mencari konsumen yang semakin tinggi, biaya kebutuhan hidup mitra usaha atau pengemudi ojol juga naik akibat kenaikan harga BBM.  Artinya, batasan tarif dari pemerintah sebenarnya tidak bisa sepenuhnya melindungi mitra usaha ojol. Sebab, pemerintah lupa bahwa persaingan tarif ojol tidak mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Antimonopoli). Jika ingin melindungi mitra dan konsumen, pemerintah seharusnya membedakan zona ojol dengan volume penguasaan pangsa pasar. Zona ala Kemenhub (kota besar, menengah, dan kecil) seharusnya diganti dengan level penguasaan pangsa pasar dan jumlah mitra.  Sebab, pengusaha aplikasi yang menguasai mayoritas pangsa pasar ojol berpotensi memainkan harga hingga merugikan konsumen. Sebaliknya, pengusaha yang minim penguasaan pangsa pasar berpotensi melakukan predatory pricing (jual rugi) yang merugikan mitra. Berbeda dengan tarif ojol yang sangat murah dan transparan karena pengembangan lanjut teknologi (proses alamiah) di perusahaan aplikasi. Perusahaan ini wajar saja menguasai pangsa pasar (monopoly by nature) sehingga tidak bisa disalahkan, bahkan wajib didukung pemerintah.  Artinya, tarif murah (bahkan di bawah standar pemerintah) bukan karena intrik persaingan yang tidak adil. Pelaku usaha bisa saja unggul dalam persaingan karena kondisi objektif yang dimilikinya, termasuk keunggulan teknologi. Persoalannya, kompetisi sengit justru terjadi dalam konteks tarif sehingga berdampak buruk terhadap mitra atau konsumen. Misalnya, di platform ojol ada lelang tarif yang ditawarkan pengusaha aplikasi yang bisa merusak normalitas harga. <h3>Libatkan KPPU</h3> Dalam hal seperti itulah, negara wajib hadir sebagai pelindung seluruh warganya. Negara seharusnya hadir lewat penerapan UU Antimonopoli terhadap pengusaha aplikasi online. Misalnya, Pasal 20 UU Antimonopoli (terkait dengan predatory pricing) menyebutkan: Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan/jasa dengan melakukan jual rugi atau menetapkan harga/tarif yang sangat rendah dengan maksud menyingkirkan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan.  Perilaku bisnis seperti ini perlu diawasi pemerintah. Perilaku jual rugi merupakan intrik kotor dari oknum pelaku usaha ojol untuk menyingkirkan pesaingnya, lalu menaikkan kembali harga produknya setelah berhasil mengusir pesaingnya. Bahkan, tarif/harga yang diterapkannya di kemudian hari bisa lebih mahal daripada tarif normal. Karena itu, demi keadilan bagi pengusaha ojol, konsumen, dan mitra, pemerintah seharusnya konsisten dengan UU Antimonopoli yang memang tidak mengatur batasan tarif bawah-atas.  UU Antimonopoli mengatur bentuk-bentuk penguasaan pangsa pasar yang dilarang. Misalnya, Pasal 4 sampai Pasal 16 UU Antimonopoli mengatur perjanjian terlarang bagi pelaku usaha yang bisa melahirkan tarif/harga tinggi. Di antaranya: larangan pembagian wilayah pemasaran, larangan perjanjian dua atau lebih perusahaan untuk menguasai lebih dari 75 persen pangsa pasar barang/jasa sejenis (oligopoli), dan larangan penetapan harga maupun kartel.  Kemudian, pasal 17 sampai pasal 29 melarang penguasaan pangsa pasar maupun pasokan barang/jasa sejenis lebih dari 50 persen oleh satu pengusaha. Juga, larangan posisi dominan terkait dengan akses pasokan dan penjualan barang/jasa. Perlu diingat bahwa penguasaan pangsa pasar ojol oleh oknum pengusaha aplikasi tergolong monopoli produk jasa yang dilarang. Karena itu, selain pengawasan tarif secara umum oleh Kemenhub (standar tarif), perilaku yang dilarang ini wajib dicermati Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).  Sudah saatnya negara menata pengusaha aplikasi online sesuai dengan spirit ekonomi jalan tengah (mixed economy) dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Kemenhub boleh saja membuat regulasi tarif batas bawah dan atas. Namun, pemerintah juga jangan abai terhadap UU Antimonopoli yang merupakan acuan dalam menciptakan keseimbangan bisnis di masyarakat.  Kemenhub perlu mengajak KPPU untuk membahas tarif dan perilaku persaingan bisnis ojol. Lalu, penegakan hukum atas kompetisi ojol yang tidak adil diserahkan kepada KPPU, bukan Kemenhub. Sebab, Kemenhub tidak berwenang dan kompeten mengurusi struktur penguasaan pangsa pasar ojol. (*)  <hr />  *) AUGUSTINUS SIMANJUNTAK, Dosen Program Business Management SBM Universitas Kristen Petra, Surabaya

Kenaikan Tarif dan Norma Persaingan Ojol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/AUGUSTINUS-SIMANJUNTAK.jpg" alt="AUGUSTINUS SIMANJUNTAK" width="100%">
<figcaption>AUGUSTINUS SIMANJUNTAK</figcaption>
</figure>LEBIH Pancasilais mana bisnis di Indonesia dibandingkan dengan bisnis di negara-negara maju? Secara simbolis dan slogan, kita memang lebih Pancasilais. Tetapi, secara substansial, perilaku bisnis di negara-negara maju masih lebih Pancasilais dibandingkan di negara kita. Buktinya, peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia (2021) masih di urutan ke-96 dari 180 negara. Peringkat sepuluh besar (terbersih korupsi) umumnya ditempati oleh negara-negara yang bisnisnya maju, seperti Denmark, Finlandia, Norwegia, Swiss, dan Singapura.  Peringkat ini berdasar survei yang dilakukan Transparency International (TI) terhadap ahli dan para pebisnis dunia. Korupsi itu jelas melawan ajaran Tuhan (sila ke-1), memicu kemiskinan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia (sila ke-2), dan merusak semangat persatuan lewat konflik rebutan kekuasaan (sila ke-3). Korupsi juga merusak kualitas demokrasi (sila ke-4) akibat money politics serta merusak keadilan pembangunan di segala bidang (sila ke-5).  Yang salah bukan Pancasila, melainkan manusianya. Pancasila masih sering dijadikan sebagai bahan retorika, buku teoretis, dan bahan seminar yang menghabiskan anggaran. Korupsi membuat sebagian warga tak berdaya menjadi agen perubahan (transformator) dalam moral bisnis. Bahkan, koruptor pun kadang sangat fasih berbicara tentang ideologi Pancasila untuk dibenturkan dengan ideologi lain sebagai bahan bakar kampanye. Akibatnya, Pancasila belum sepenuhnya bertransformasi ke dalam peradaban bisnis dan birokrasi.  Idealnya, jika kita percaya Tuhan sebagai sumber standar moral dan perikemanusiaan tertinggi, bisnis di Indonesia seharusnya konsisten dengan standar mulia itu. Ya, lebih takut kepada Tuhan. Salah satu kunci kemajuan bisnis di negara maju ialah gerakan transformasi (mengubah mindset) para pihak yang terlibat (stakeholders) ke arah yang kian berintegritas, empati, inovatif/kreatif, plus higher purpose. Di era transformasional bisnis, produsen berkelas dunia umumnya berkomitmen mengubah pola pikir pelanggan dengan iklan yang edukatif serta kualitas produk yang menambah nilai hidup pelanggan.  Bahkan, puncak edukasi produsen ke pelanggan ialah ketika produsen menjaga citra produknya walaupun pelanggan telah membeli produk itu. Misalnya, beberapa hari lalu penyanyi Justin Bieber masuk daftar blacklist Ferrari seumur hidup (untuk mobil Ferrari lainnya). Sebab, Justin dengan sembarangan mengubah warna mobilnya (Ferrari 458) dari putih menjadi biru neon. Produsen mobil berstandar tinggi tersebut memberikan dampak transformasional kepada konsumen supaya menghargai sebuah karya (produk) agung dari sebuah bisnis yang berintegritas tinggi.  Sikap Ferrari ini sebenarnya sesuai dengan pengamalan butir ke-10 sila ke-5 Pancasila, yaitu suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Juga butir ke-9 yang berkata: suka bekerja keras. Terkait integritas bisnis, misalnya, kita juga memiliki butir ke-8 sila ke-2 yang berbunyi: berani membela kebenaran dan keadilan. Sayang, butir-butir Pancasila yang agung seperti itu seolah tenggelam seiring dengan budaya korupsi. Ini berdampak pula terhadap kesejahteraan pekerja (buruh) dan masyarakat. <h3>Ironi Relasi Industrial Pancasila</h3> Kesejahteraan pekerja dan masyarakat di negara maju umumnya sudah jauh lebih tinggi, bahkan melampaui standar minimum di negara kita (misalnya upah di negara Barat/Eropa, Singapura, dan Hongkong). Ini bisa tercapai karena pekerja dibentuk untuk berkarya progresif dan sangat produktif lewat pola kepemimpinan transformasional. Pola ini telah diterapkan oleh pemimpin perusahaan besar dunia. Contohnya, bos Amazon Jeff Bezos dikenal sebagai pemimpin transformasional karena inspiratif dan selalu menetapkan standar tinggi untuk dipenuhi pekerjanya.  Dulu Steve Jobs, pendiri Apple, juga dikenal transformasional karena terus-menerus menantang timnya untuk berpikir melampaui apa yang telah dicapai. Ia menaruh sukses bisnis pada kekuatan pekerja dan produk. Menurut Steve, ukuran sukses bukan karena besarnya uang yang diraih, tetapi karena semua pekerjanya mampu memberi nilai tambah bagi citra perusahaan.  Pola yang sama juga diterapkan pimpinan Samsung, Toyota, dan Microsoft. Mereka membangun karakter, idealisme, dan budaya kerja keras sehingga kinerjanya melampaui harapan biasa. Terutama dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi (great and nice product). Ide dan budaya kerja progresif bakal banyak memberikan nilai tambah yang tak terukur bagi citra perusahaan. Bahkan, pekerja berhasil membuat terobosan kerja yang melampaui job description-nya (kreativitas produktif). Syaratnya, pebisnis terus membangun mindset progresif lewat visi, integritas, dan idealisme di marketplace.  Idealisme pekerja otomatis melahirkan jiwa kerja yang akurat, bertanggung jawab, dan selalu mengangkat kualitas produk ke standar tertinggi. Kepuasan utama pengusaha dan pekerja bisnis transformasional ialah sukses membuat produk unggulan yang laku keras serta sukses mengubah hidup konsumen ke arah yang lebih baik. Di sini bekerja tak sekadar memenuhi instruksi pengusaha, tetapi juga berkolaborasi dan berinovasi. Sayangnya, hubungan industrial Pancasila selama ini masih cenderung berpola pikir transaksional.  Artinya, kesejahteraan pekerja masih sering menjadi beban bagi pebisnis karena mindset yang dibangun ialah make money. Paradigma itu umumnya hanya mengerahkan pekerja untuk meraih laba sebesar-besarnya tanpa berkesempatan untuk memaknai pekerjaannya. Akibatnya, pekerja sulit melahirkan ide dan terobosan kerja karena pola transaksional dipadu dengan gaya birokratis (bekerja hanya berdasar aturan). Hak-hak buruh hanya dipandang sebagai bukti kepatuhan kerja (tanpa adanya hak lebih atas karya inspiratif dan inovatif).  Dalam pola transaksional, pekerja umumnya tidak rela bekerja lebih, bahkan terkunci untuk berinovasi atau berkreasi. Pebisnis transaksional biasanya sulit melahirkan pekerja yang mampu menerobos tantangan baru di marketplace. Akibatnya, perusahaan sulit menghasilkan produk berdaya saing tinggi dan menumbuhkan nilai-nilai tambah maupun citra. Jadi, secara simbolis dan slogan, kita memang mengakui hubungan industrial Pancasila. Namun, secara substansial, pebisnis di negara-negara yang minim korupsi jauh lebih progresif dalam menjalankannya. (*)  <hr />  *) AUGUSTINUS SIMANJUNTAK, Dosen Program Business Management FBE Universitas Kristen Petra Surabaya

Pancasila dan Bisnis Transformasional Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/AUGUSTINUS-SIMANJUNTAK.jpg" alt="AUGUSTINUS SIMANJUNTAK" width="100%">
<figcaption>AUGUSTINUS SIMANJUNTAK</figcaption>
</figure>SETELAH sepuluh tahun mengalami penolakan, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (<a href="https://www.jawapos.com/tag/ruu-tpks/">RUU TPKS</a>) akhirnya disahkan DPR menjadi undang-undang (UU) kemarin (12/4). Ada sembilan jenis delik kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) <a href="https://www.jawapos.com/tag/uu-tpks/">UU TPKS</a> itu. Antara lain tindakan pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, dan pemaksaan sterilisasi. Juga pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik.  Selain itu, ayat (2) juga mengatur bentuk kekerasan seksual, antara lain delik pemerkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, serta perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. Demikian pula delik pornografi melibatkan anak atau memuat kekerasan/eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/kekerasan-seksual/">kekerasan seksual</a> dalam lingkup rumah tangga.  Berdasar substansi delik tersebut, spirit UU TPKS lebih mengarah pada perlindungan hukum terhadap kaum perempuan (dewasa dan anak). Semoga saja penegakan hukum atas UU ini bisa berjalan efektif sekaligus menjadi pedoman pencegahan terjadinya kekerasan terhadap kaum perempuan. Sebab, selain dasar penindakan terhadap pelaku, hukum juga sarana edukasi preventif.  Hadirnya UU TPKS merupakan pertanda bahwa peran laki-laki (kaum bapak) sebagai pengayom kaum perempuan semakin pudar di era posmodernisme ini. Spirit relativisme (merelatifkan moral) kian mengemuka di era ini. Padahal, secara kodrat, kaum lelaki memiliki peran sebagai pelindung sekaligus bertanggung jawab atas kenyamanan pasangannya, putrinya, dan perempuan pada umumnya. Kekerasan terhadap perempuan bakal minim terjadi jika kaum lelaki bersikap rela berkorban bagi kaum perempuan, terutama bagi anak dan pasangannya.  Potensi pelanggaran atas UU TPKS bakal banyak muncul akibat minimnya <a href="https://www.jawapos.com/tag/pendidikan/">pendidikan</a> tentang karakter pengayom (kebapakan) bagi anak laki-laki sejak dini. Pendidikan yang kian memisahkan moral dari pendidikan membuat ajaran tentang sikap etis terhadap perempuan kian minim. Kekerasan terhadap perempuan dan anak berawal dari minimnya teladan komitmen kebapakan dalam menghormati kaum perempuan. Padahal, di kala kaum lelaki butuh dihormati perempuan, di saat itu pula perempuan butuh diayomi dan dimengerti.  Kekerasan Batin  Ini bukan sekadar isu hak asasi, tapi juga sebuah ordo (tatanan) bahwa kaum laki-laki wajib melindungi kaum perempuan dan kaum perempuan wajib menghormati kaum laki-laki. Karena itu, di luar substansi UU TPKS, perempuan yang diputus atau diceraikan oleh pasangannya acap menjadi korban kekerasan (batin). Demikian pula anak-anak dari kasus-kasus perceraian umumnya mengalami kekerasan batin karena tidak lagi mendapat kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya.  Akibatnya, banyak anak perempuan yang kecewa hingga saat dewasa melarikan diri pada pola kehidupan bebas yang memberi peluang ragam kekerasan lanjutan. Sebagian laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan karena bapaknya jarang mendidiknya tentang mengayomi perempuan. Atau si pelaku tidak pernah belajar menghormati ibunya. Jadi, kekerasan terhadap perempuan selama berabad-abad tidak terlepas dari kacaunya ordo kedudukan laki-laki dan perempuan dalam keluarga.  Akibatnya, sebagian laki-laki menjadikan perempuan sebagai objek kepentingan diri hingga tindakan eksploitasi terhadap perempuan. Dekonstruksi atas nilai-nilai kesusilaan merupakan pintu utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Katalisator perusakan itu adalah dunia hiburan (terutama film) yang sering menampilkan kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Tatanan gender (ordo) yang kian kacau telah memicu ragam problem sosial seperti tingginya angka perceraian, perselingkuhan, free sex, dan ragam bentuk pelecehan perempuan lainnya.  Kekacauan ini membuat fungsi UU TPKS menjadi penting sebagai penghukum tindak kekerasan ekstrem, bukan sebagai sarana pencegahan utama. Pencegahan kekerasan yang paling efektif ialah membangun peradaban dan karakter kaum laki-laki sebagai pelindung, pengasih, dan pengayom. Perjuangan kaum perempuan dalam tataran logika hukum dan nilai-nilai hak asasi manusia merupakan bukti makin banyaknya kekacauan dalam tatanan relasi antara laki-laki dan perempuan.  Sebagian kaum lagi sulit mengerti perasaan perempuan hingga sebagian perempuan pun tidak respek terhadap kaum lelaki. Misalnya, ada yang beranggapan bahwa kaum perempuan lebih banyak memakai perasaan lembutnya ketimbang logika. Karena itu, kaum lelaki tidak seharusnya membiarkan kaum perempuan berlogika hukum (advokasi) dalam melindungi kaumnya. Kegagalan sebagian laki-laki sebagai pengayom telah memaksa perempuan berpikir keras untuk berjuang bagi kaumnya.  Padahal, laki-lakilah yang seharusnya lebih banyak berlogika untuk memperjuangkan rasa nyaman kaum perempuan. Kodrat kaum laki-laki dan perempuan tidak mungkin sama, tapi kekerasan batin dan fisik telah membuat kaum perempuan berjuang seperti kaum laki-laki. Bahkan, laki-laki dianggap oleh sebagian perempuan sebagai lawan di tataran hukum.  Karena itu, selain menegakkan UU TPKS, langkah-langkah mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan ialah: pertama, negara harus berupaya menyelamatkan lembaga perkawinan. Perkawinan bukanlah barang mainan yang mudah diadakan dan mudah dibubarkan. Sedangkan lelaki dan perempuan yang mengalami perceraian pasti saling menyakiti satu sama lain. Ironisnya, angka perceraian di Indonesia masih tinggi, misalnya tahun 2021 mencapai 447.743 kasus (lebih tinggi daripada tahun 2020).  Kedua, kurikulum pendidikan perlu memuat peran laki-laki dalam mengayomi perempuan dan anak perempuan untuk menghormati laki-laki. Ketiga, cegahlah perkawinan dini guna mencegah perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam keluarga. Keempat, lindungi keluarga dari pengaruh tontonan atau hiburan yang dapat merusak tatanan laki-laki dan perempuan.  Kuncinya ada di tangan negara dan kaum bapak. Sebagai kepala keluarga, kaum laki-laki berperan sentral dalam memahami kondisi rohani, perasaan, dan karakter pasangan serta anggota keluarganya. Sedangkan keibuan kaum perempuan berperan dalam mengimbangi rasionalitas kaum laki-laki. (*)  <hr />  *) <a href="https://www.jawapos.com/tag/augustinus-simanjuntak/">AUGUSTINUS SIMANJUNTAK</a>, Dosen Hukum Keluarga Program Manajemen Bisnis FBE Universitas Kristen Petra Surabaya

UU TPKS dalam Distorsi Tatanan Keluarga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/AUGUSTINUS-SIMANJUNTAK.jpg" alt="AUGUSTINUS SIMANJUNTAK" width="100%">
<figcaption>AUGUSTINUS SIMANJUNTAK</figcaption>
</figure>ROGER Bolton (1992) berseru people attach value to a sense of place. Artinya, masyarakat biasanya melekatkan nilai (harga) sesuatu pada perasaannya terhadap tempat atau kondisi interaksi sosial yang berdampak besar terhadap aktivitas bisnis dan ekonomi. Pernyataan tersebut kiranya dapat menjadi pijakan untuk melihat posisi Jakarta bila kelak <a href="https://www.jawapos.com/tag/ibu-kota-negara/">ibu kota negara</a> (IKN) benar-benar sepenuhnya pindah ke Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). Tahap demi tahap untuk mewujudkan IKN Nusantara itu memang telah berjalan. Bahkan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Presiden Jokowi</a> dan sejumlah menteri telah berkemah di dekat titik nol IKN. Presiden Jokowi sebelumnya juga melantik Bambang Susantono sebagai kepala Otorita IKN Nusantara dan Dhony Rahajoe sebagai wakilnya pada 10 Maret lalu. Pengangkatan pejabat otorita ini sesuai dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Bambang dan Dhony dipercaya untuk membangun IKN Nusantara dengan konsep kota inklusif, hijau, cerdas, dan berkelanjutan. Menurut Bambang, kota IKN Nusantara dipastikan untuk semua kalangan (city for all). Pembangunan ibu kota baru ini setidaknya butuh waktu 15–20 tahun. Sementara itu, perpindahan pemerintahan ke IKN diagendakan mulai pada awal 2024. Kemudian, bagaimana nasib Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta? Roger Bolton meyakini jika sebuah kota dianggap berposisi elite atau bernilai estetika tinggi, segala aset (tanah, bangunan, beragam barang/jasa) ikut bernilai lebih tinggi. Itulah yang terjadi di DKI Jakarta selama ini. Jakarta merupakan tempat strategis dalam membangun pusat bisnis. Status pusat bisnis yang sudah lama terbentuk ini tentu tidak mudah bergeser ke IKN Nusantara. Hanya, pemindahan IKN ke Kaltim menjadi sebuah ujian bagi pelaku usaha untuk melepas nilai bisnisnya dari hiruk pikuk politik dan pusat pemerintahan. Ke depan, Jakarta sudah tak lagi tergantung pada posisi sebagai IKN, melainkan pada ikon-ikon yang ada plus arah pembangunan sosial ekonomi. Sedangkan bagi warga dan pebisnis di Kaltim dan sekitarnya, kepindahan IKN menjadi peluang emas sekaligus bakal melahirkan banyak pebisnis baru. Karena itu, pemerintah pusat perlu mengantisipasi ekses negatif pemindahan IKN terhadap dunia bisnis di Jakarta. Misalnya, pemerintah wajib mencegah perlambatan pertumbuhan ekonomi Jakarta untuk mempertahankan, bahkan menaikkan nilai bisnis di kota ini. Kepindahan IKN itu bertahap plus ramah ekonomi, bukan boyongan yang melahirkan masalah. Pemerintah pusat nanti harus bisa menjamin nilai bisnis dan aset warga tetap berada pada pure existence value (nilai yang sesungguhnya). Kemudian, kepindahan IKN tidak boleh memicu disrupsi di sektor perdagangan dan investasi yang berujung pada krisis dunia usaha dan hilangnya lapangan pekerjaan. Idealnya, kepindahan IKN ke Kaltim harus simultan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur kesejahteraan di Jakarta. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah kota Jakarta. Kekuatan Ikon Jakarta Intinya, kepindahan IKN sebisa-bisanya tetap meninggalkan kesan positif, bukan malah menimbulkan masalah atau bekas negatif. Para elite politik pun perlu menciptakan persepsi positif di masyarakat bahwa pemindahan IKN bakal membawa manfaat besar bagi seluruh kawasan di Indonesia. Misalnya, jangan kaitkan kepindahan IKN dengan isu politik karena IKN merupakan kepentingan seluruh rakyat. Jangan pula jadikan Jakarta sebagai kota yang dipersepsikan harus ditinggalkan karena persoalan yang masih ada selama ini. Kepindahan IKN justru peluang untuk membangun Jakarta menjadi seperti kota-kota besar lainnya di dunia. Meskipun sudah lepas dari posisi IKN, Jakarta tetap berpeluang besar sebagai kota yang memesona dan paling berpengaruh terhadap perdagangan, investasi, dan seni budaya di Indonesia. Jakarta diharapkan tidak lama bermetamorfosis dari pusat pemerintahan menjadi pusat bisnis dan wisata yang terus bertumbuh. Seperti New York, eks ibu kota <a href="https://www.jawapos.com/tag/amerika-serikat/">Amerika Serikat</a> (AS). Meskipun bukan lagi ibu kota AS, banyak perusahaan besar (termasuk asing) yang tetap berkantor pusat di New York. Satu dari sepuluh sektor swasta di New York dijalankan perusahaan asing. Bahkan, business value di New York terus meningkat melampaui ibu kota AS sekarang (Washington DC). Warga AS di New York (New Yorkers) sangat bangga dengan New York sebagai kota bisnis terbesar di AS, bahkan dunia. Jakarta juga tidak perlu lama untuk berkembang seperti Kota Florence, eks ibu kota Italia, yang kini menjadi salah satu kota wisata terindah di dunia. Banyak eks ibu kota negara di dunia yang justru semakin besar karena aktivitas bisnis dan ekonominya tidak lagi tergantung karena menjadi pusat pemerintahan. Jakarta pun diyakini tetap menjadi kota dan pusat bisnis terbesar di Indonesia jika pembangunan IKN baru dan sekitarnya kolaboratif dengan pengembangan pusat bisnis dan ekonomi di Jakarta. Pemerintah pusat harus memberikan perhatian khusus terhadap Jakarta sebagai pengendali gerak investasi dan perdagangan di pasar global di masa mendatang. Jakarta, sebagai kota terpadat dan ditopang daerah-daerah lainnya di Jawa, berpotensi besar untuk terus menjadi pusat bisnis nasional. Karena itu, pebisnis di Jakarta semestinya bisa membuktikan bahwa business and social values does not always depends on central government. Nilai bisnis di Jakarta bakal terus naik (secara murni, tanpa status IKN) karena masih banyak ikon kota ini yang bakal terus menjadi brand positioning yang belum dimiliki daerah lain. Misalnya, Tugu Monumen Nasional (Monas), Taman Mini Indonesia Indah (TMII), wisata kota tua, Taman Impian Jaya Ancol, dan Jakarta International Stadium (JIS). Ikon-ikon kota tersebut bisa menjadi pemberi optimisme bahwa nilai bisnis di <a href="https://www.jawapos.com/tag/jakarta/">Jakarta</a> tak akan tergerus akibat sense of place ketika IKN resmi pindah. Investor pun tidak perlu khawatir jika Jakarta terlepas dari pusat pemerintahan. Daya tarik Jakarta bakal fokus sebagai pusat bisnis, sejarah, dan wisata bernilai tinggi. (*) <hr /> *) AUGUSTINUS SIMANJUNTAK, Dosen Program Manajemen Bisnis FBE Universitas Kristen Petra Surabaya

Nusantara Jadi IKN, Jakarta Pusat Bisnis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/AUGUSTINUS-SIMANJUNTAK.jpg" alt="AUGUSTINUS SIMANJUNTAK" width="100%">
<figcaption>AUGUSTINUS SIMANJUNTAK</figcaption>
</figure>PEMERINTAH lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tiba-tiba melarang ekspor batu bara untuk sementara sejak 1 hingga 31 Januari 2022. Kementerian menyebut kebijakan ini terpaksa dilakukan untuk menjamin stok pasokan batu bara guna kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri. Sasaran kebijakan ini adalah pengusaha pemegang izin usaha pertambangan (IUP) atau IUP khusus (IUPK) pada tahap operasi produksi dan kelanjutan operasi serta PKP2B (perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara).  Menurut pemerintah, pasokan batu bara yang berkurang untuk PLN (persero) bisa berdampak kepada sekitar 10 juta pelanggan, baik masyarakat umum maupun industri. Jadi, larangan ekspor batu bara bisa mencegah pemadaman terhadap 20 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berdaya 10.850 megawatt sehingga tidak sampai mengganggu kestabilan perekonomian nasional. Pemerintah mengisyaratkan apabila pasokan batu bara untuk PLN sudah terpenuhi (normal), pengusaha bisa kembali melakukan ekspor.  Sebelumnya, pemerintah notabene telah mengingatkan eksportir batu bara untuk memenuhi komitmen pasokan batu bara ke PLN. Namun, realisasi komitmen itu masih di bawah kewajiban persentase penjualan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. Akibatnya, kebutuhan batu bara bagi PLN di akhir tahun 2021 terakumulasi defisit, yaitu seharusnya per 1 Januari 2022 tersedia 5,1 juta metrik ton ternyata baru terealisasi 35 ribu metrik ton (kurang dari 1 persen). Ini jelas tidak dapat memenuhi kebutuhan tiap PLTU nasional.  Karena itu, pemerintah mewajibkan pemenuhan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri minimal 25 persen dari rencana produksi yang disetujui dengan harga jual USD 70 per metrik ton. Berdasar pasal 158 ayat (3) PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi dapat mengekspor batu bara yang diproduksi setelah kebutuhan batu bara dalam negeri terpenuhi.  Selain pasokan di pasar global berkurang, dampak lain larangan ekspor batu bara adalah kerugian di pihak eksportir dan berkurangnya devisa negara yang menurut Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) sekitar USD 3 miliar per bulan. Citra Indonesia juga buruk di mata investor karena pemerintah dianggap kurang mampu mengantisipasi pasokan batu bara di dalam negeri. Salah satu keluhan eksportir adalah produk yang seharusnya bisa dijual di pasar global (USD 150–170 per metrik ton) harus dijual seharga USD 70 per metrik ton di dalam negeri.  Teknologi Energi Terbarukan  Larangan ekspor membuat sebagian pemasok ke pasar global kehilangan manisnya harga ekspor batu bara. Kondisi ini bukan disrupsi akibat teknologi energi, tetapi keadaan memaksa akibat konsumen energi masih bergantung pada energi yang tak terbarukan.  Selain Indonesia, konsumen batu bara selama ini adalah Tiongkok, India, Filipina, Jepang, dan Malaysia. Juga Korea Selatan, Vietnam, dan Taiwan. Karena itu, larangan ekspor batu bara memang terkesan mendadak, seolah kebutuhan PLN tidak bisa diantisipasi jauh sebelumnya.  Pemerintah seolah lemah dalam mengendalikan para eksportir untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun, alasan force majeure dari pemerintah juga bisa dimaknai sebagai isyarat bakal beralihnya penggunaan energi fosil ke energi terbarukan. Presiden Jokowi telah meminta PLN dan Pertamina (importir minyak mentah) untuk beralih perlahan ke energi terbarukan. Itu berarti para eksportir (batu bara) sudah harus siap menghadapi kebijakan semua negara yang bervisi sama untuk mengurangi penggunaan energi fosil.  Sebab, pembakaran bahan energi fosil telah terbukti melepas gas yang mencemari udara seperti karbon dioksida, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida. Pencemaran ini pula yang menimbulkan hujan asam dan pemanasan global.  Selain itu, tanah bekas tambang batu bara bakal sulit diproduktifkan untuk lahan pertanian. Karena itu, larangan ekspor batu bara RI merupakan batu uji bagi eksportir dalam menghadapi disrupsi jika suatu saat semua negara akhirnya beralih ke energi terbarukan (matahari, air, angin, dan bioenergi).  Sebenarnya, setelah negara-negara maju menemukan teknologi energi terbarukan, komoditas batu bara di dalam supply chain global telah banyak berkurang. Artinya, visi energi global yang ramah lingkungan sudah dimulai secara perlahan di negara-negara maju. Misalnya, Jerman telah berhasil menjadi konsumen energi terbarukan terbesar di dunia. Menurut informasi International Renewable Energy Agency (IRENA), Jerman (2020) telah menggunakan 56 persen energi terbarukan berupa bioenergi, geotermal, angin, tenaga surya, dan hidro.  Disusul Inggris Raya dengan konsumsi energi terbarukan 43 persen (2020) berupa bioenergi, angin darat, angin lepas pantai, tenaga surya, dan hidro. Demikian juga Kosta Rika telah memakai 72 persen (energi geotermal, angin, biomassa, dan matahari) dan Denmark 50 persen (energi matahari, angin darat, dan laut). Teknologi energi ramah lingkungan telah mengubah kapasitas batu bara di pasar global secara drastis. Inovasi di sektor energi terbarukan telah menggeser tatanan supply chain global ke peradaban yang lebih maju.  Perubahan iklim yang ekstrem telah mendorong tiap negara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Supply chain batu bara di masa mendatang lambat laun bakal mengalami transisi menjadi supply chain yang didominasi produk teknologi ramah lingkungan. Para eksportir batu bara suatu saat bakal menghadapi ujian berat jika tidak memiliki prediksi dan strategi yang tepat dalam menghadapi disrupsi akibat teknologi energi terbarukan. Negara-negara maju bakal transfer plus investasi teknologi energi ke negara-negara pengguna energi fosil. Semoga. (*)  <hr />  *) AUGUSTINUS SIMANJUNTAK, Dosen Program Manajemen Bisnis FBE Universitas Kristen Petra Surabaya

Larangan Ekspor Batu Bara dan Visi Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/AUGUSTINUS-SIMANJUNTAK.jpg" alt="AUGUSTINUS SIMANJUNTAK" width="100%">
<figcaption>AUGUSTINUS SIMANJUNTAK</figcaption>
</figure>PEMUDA di era ekonomi digital ini tetaplah relevan untuk bersumpah: satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa (Indonesia). Walaupun berada pada dua realitas yang berbeda, namun terintegrasi. Realitas pembangunan pada aspek kehidupan secara offline sebagai komitmen tinggi terhadap keutuhan tanah air dan persatuan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Sumpah ini diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan pokok rakyat sampai wilayah perbatasan lewat usaha pertanian, peternakan, dan perikanan.  Realitas kedua adalah platform digital atau bisnis online dalam menjaga kedaulatan NKRI. Platform yang dipakai kaum muda untuk go digital bisa berupa aplikasi sederhana seperti WhatsApp, LINE, dan Telegram. Juga media sosial umum seperti Facebook, Instagram, Linkedln, dan Twitter. Kaum muda juga dapat berkolaborasi dengan unicorn nasional seperti Gojek, Tokopedia, dan Bukalapak. Di sini para unicorn membantu promosi dan penjualan produk mereka.  Di level berikutnya, kaum pebisnis muda bisa saja membangun sistem elektronik bisnis (e-business) secara mandiri alias tidak melibatkan unicorn. Hanya, khusus platform pada level ini kaum muda perlu menguasai teknologi informasi guna menyelaraskan bisnisnya dengan teknologi informasi (arsitektur enterprise). Demi sukses di pasar global, kaum muda harus mampu mengelola informasi tentang kondisi harga di pasar online, pengelolaan database konsumen, dan perencanaan sistem kerja serta pengawasan kerja.  Bahkan, kaum muda berplatform mandiri harus bisa mengeksplorasi pemanfaatan sistem digital supaya bisnisnya berkembang cepat. Dalam arsitektur enterprise, pebisnis muda memiliki biaya operasional yang lebih rendah, organisasi lebih gesit, tenaga kerja lebih fleksibel, dan produktivitas meningkat. Kaum muda juga harus mampu membuat konten website yang menarik dan lengkap sebagai jendela informasi produk, harga, dan aplikasi transaksi yang mudah bagi pelanggan. Ini butuh kepemimpinan digital yang fokus pada kualitas layanan dan mampu mengoptimalkan ragam aset digital di perusahaan.  Koneksi bisnis online lintas negara tidak menjadi pendegradasi jiwa nasionalisme pemuda. Tetapi justru sebagai zona perjuangan lewat pemasaran produk-produk dalam negeri sekaligus menaikkan citra Indonesia di kancah perdagangan dunia. Karena itu, kaum muda perlu terus menyadari bahwa platform bisnis digital telah terintegrasi dengan semua area bisnis global dengan budaya organisasi yang serbaprogresif. Misalnya, terciptanya pelayanan yang cepat, akurat, aman, dan efisien ke semua pelanggan di berbagai lokasi.  Koneksi online juga telah memudahkan dan mempercepat transaksi kaum muda dengan berbagai pihak (stakeholder). Dengan begitu, produk atau layanan pebisnis muda bisa lebih kompetitif dan dipasarkan secara efisien.  Namun, ada beberapa kendala pemuda menghadapi era digital. Pertama, tidak semua pemuda memiliki visi bisnis digital. Padahal, hampir semua bidang bisnis, termasuk pertanian, perikanan, dan peternakan, butuh bertransformasi ke digital dengan pengelolaan yang sesuai dinamika teknologi informasi.  Tanpa visi digital, pebisnis muda bakal kesulitan mencapai keterampilan e-commerce hingga gagal dalam mewujudkan transformasi digital. Kedua, transformasi digital butuh biaya dan investasi supaya bisa menjadi inovator yang mampu membuat standar kemajuan digital sesuai bidang usahanya. Karena itu, faktor kekhawatiran kaum muda terhadap risiko gagal menjadi salah satu kendala dalam berjuang di zona bisnis digital. <h3>Nasionalisme Digital</h3> Akibatnya, sebagian kaum muda lebih nyaman dengan budaya bisnis konvensional dengan tim kerja serta karyawan yang kian lama kian sulit dikonversi menjadi pekerja bisnis digital. Kelompok pemuda ini belum berani melakukan eksperimen digital hingga teknologi yang dipakai berdagang tidak bisa mengikuti pesatnya inovasi bisnis digital. Mereka kesulitan beradaptasi dengan sistem digital baru yang diinginkan pelanggan.  Kaum muda yang sudah go digital ditantang untuk mampu melindungi diri dari banyaknya informasi yang dipindahkan ke cloud (kumpulan server dan pusat data). Data internal perusahaan perlu dijaga dengan langkah-langkah inovatif. Ini tentu tidak mudah dilakukan pebisnis baru dalam bisnis digital. Sebagian kaum muda belum memiliki pengalaman berkolaborasi dengan berbagai pihak dan juga belum menguasai regulasi e-commerce. Misalnya, sistem upah tenaga kerja online, kontrak bisnis online, dan perpajakan.  Selain itu, kaum muda perlu meningkatkan pemahaman tentang tata kelola informasi, digital marketing, sistem keuangan online, regulasi paten, dan perlindungan konsumen. Karena itulah, pemerintah, unicorn nasional, dan kampus teknologi informasi perlu menyiapkan kaum muda (lewat pelatihan) tentang dunia bisnis digital. Bila perlu, pemerintah menopang biaya infrastruktur teknologi usahawan muda yang berpotensi besar go digital.  Nasionalisme para unicorn nasional perlu mendampingi jutaan bisnis kaum muda (yang belum go digital) sebagai potensi besar dalam menghadapi persaingan bisnis global. Jadi, nasionalisme digital kita lebih berwujud pada kolaborasi kekuatan e-commerce dalam konteks perdagangan bebas.  Nasionalisme digital bukan mengontrol atau membatasi internet (situs web) di wilayah tertentu di wilayah RI. Artinya, pemerintah tidak perlu membatasi aktivitas bisnis online warganya, terutama kreativitas kaum muda dalam bisnis digital.  Dengan demikian, platform digital justru membebaskan kaum muda dari batas ruang dan waktu menuju marketplace yang tak terbatas. Namun, pasca-go digital, kaum muda masih butuh pendampingan dalam menghadapi kompetisi di marketplace. Teknologi bisnis digital pada kaum muda pasti butuh pembaruan atau penyesuaian terus-menerus dengan kebutuhan stakeholder (terutama pelanggan) atau sesuai tren bisnis online masa kini. Mereka juga butuh riset pasar online untuk memahami perilaku pelanggan. Ini semua butuh kolaborasi sebagai wujud nasionalisme digital. (*)  <hr />  *) AUGUSTINUS SIMANJUNTAK, Dosen Program Manajemen Bisnis FBE Universitas Kristen Petra Surabaya

Sumpah Pemuda di Era Bisnis Digital