<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220923_162249.jpg" alt="Sidang putusan perkara suap auditor BPK di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Jumat (23/9). M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang putusan perkara suap auditor BPK di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Jumat (23/9). M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin melalui kuasa hukumnya, Dinalara ButarButar, mengajukan banding. Majelis hakim memvonis Ade Yasin 4 tahun penjara atas perkara suap auditor BPK.  ”Sudah pasti kami ajukan banding. Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa terdakwa dihukum 1 hari pun kami akan tetap lakukan pembelaan upaya hukum karena terdakwa tidak bersalah,” kata Dinalara ButarButar seperti dilansir dari Antara usai sidang putusan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Jumat (23/9).  Dinalara ButarButar menganggap hakim mengesampingkan fakta persidangan. Sebab, sebanyak 39 saksi yang dihadirkan jaksa dan dua saksi ahli memberikan keterangan bahwa Ade Yasin tak terlibat.  ”Sebanyak 39 saksi dengan dua saksi ahli sama sekali tidak jadi pertimbangan. Kami kecewa. Mungkin media-media semua sudah pernah menyaksikan persidangan, tidak ada satu saksi pun yang mengatakan keterlibatan Ibu Ade,” tutur Dinalara ButarButar, dosen Universitas Pakuan itu.  Menurut dia, selama persidangan tidak ada satu alat bukti pun yang dimiliki jaksa untuk membuktikan keterlibatan Ade Yasin. Pasalnya, Ade Yasin tidak terjaring operasi tangkap tangan (OTT), tetapi dijemput di kediaman untuk dimintai keterangan atas penangkapan beberapa pegawai Pemkab Bogor.  ”Karena faktanya terdakwa dibawa untuk dimintai keterangan dan tidak sedang melakukan tindak pidana. Penjemputan terhadap terdakwa pada tanggal 27 April 2022 pukul 03.00 WIB di kediamannya hanya untuk dimintai keterangan,” ujar Dinalara ButarButar.  Majelis hakim yang diketuai Hera Kartiningsih memberikan vonis 4 tahun penjara dan mencabut hak politik Ade Yasin selama 5 tahun.  ”Menyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ucap Hera.  Majelis hakim menilai, Ade Yasin secara sah melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.  ”Pidana yang akan dijatuhkan dilihat dari kepentingan, mengingat (Ade Yasin) melakukan korupsi masih menjabat sebagai Bupati Bogor, sebagai Bupati Bogor harus beri suri teladan yang baik tentang korupsi,” papar Hera.

Ade Yasin Ajukan Banding Setelah Divonis 4 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/SAVE_20220824_123941.jpg" alt="Tersangka penerima uang dari pegawai Pemkab Bogor, auditor BPK RI Perwakilan Jawa Barat hadir sebagai saksi di Pengadilan Tipikor, Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/8/2022). (ANTARA/M Fikri Setiawan)" width="100%">
<figcaption>Tersangka penerima uang dari pegawai Pemkab Bogor, auditor BPK RI Perwakilan Jawa Barat hadir sebagai saksi di Pengadilan Tipikor, Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/8/2022). (ANTARA/M Fikri Setiawan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka auditor Badan Pemeriksa Keuangan Anthon Merdiansyah membantah adanya pengondisian untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan terdakwa Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin.  Anthon mengaku kepada majelis hakim yang diketuai Hera Kartiningsih bahwa dirinya sempat bertemu Ade Yasin pada Oktober 2021, namun bukan dalam rangka pengondisian WTP, melainkan mengenai hal lain.  "Waktu itu momen Bu Ade berduka, suaminya Bu Ade meninggal dunia. Saya sekaligus menyampaikan duka cita, silaturahmi sifatnya. (Pembahasannya) terkait omnibuslaw, penanganan Covid, sifatnya umum-umum saja," ujar Anthon saat menjadi saksi jaksa KPK pada sidang lanjutan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (24/8).  Anthon yang merupakan penanggung jawab tim pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Barat di Pemerintah Kabupaten Bogor mengaku tidak pernah secara langsung menerima uang dari pegawai pemkab maupun bupati.  Ia mengaku hanya menerima uang Rp 25 juta secara bertahap dari anak buahnya yang melaksanakan pemeriksaan. Jumlah tersebut hanya sebagian kecil dari yang diterima oleh dua anak buahnya, yakni Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah senilai Rp 195 juta dan Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa senilai Rp 230 juta.  Sementara, auditor BPK Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah mengaku sudah menyiapkan uang senilai Rp350 juta hasil pemberian pegawai Pemkab Bogor, tetapi batal diserahkan. Gerri menyebutkan bahwa pemberian uang tersebut bukan dalam rangka pengondisian WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021, melainkan sebagai uang lelah.  "Tidak ada pembicaraan sebelum pemeriksaan, semua berlangsung spontanitas dan apa adanya. Jadi, apa adanya," tegas Gerri seperti dikutip Antara.  Namun, menurutnya, pada saat pemeriksaan terdapat beberapa temuan di lapangan sehingga dirinya berkoordinasi dengan terdakwa Ihsan Ayatullah sebagai Kasubid Kasda BPKAD Kabupaten Bogor. "Yang saya tahu, kami dari tim tidak pernah meminta uang kepada pihak pemkab sebelum pemeriksaan," tuturnya.  Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan empat tersangka auditor BPK RI Perwakilan Jawa Barat sebagai saksi pada sidang dengan terdakwa Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin di Pengadilan Tipikor Bandung.  Empat auditor BPK tersebut adalah Anthon Merdiansyah (Pengendali Teknis), Arko Mulawan (Ketua Tim AdInterim Kabupaten Bogor), Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa (pemeriksa), serta Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah (pemeriksa). Keempatnya diperiksa sebagai saksi untuk empat terdakwa, yakni Ade Yasin, Kasubid Kasda BPKAD Ihsan Ayatullah, Sekretaris Dinas PUPR Adam Maulana, dan PPK Dinas PUPR Rizki Tufik Hidayat.

Auditor BPK Bantah Ada Pengondisian Opini WTP dengan Ade Yasin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/dinalara-butar-butar-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kuasa Hukum Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin, Dinalara Butar Butar meminta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk menindak tegas oknum auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nakal yang meminta uang kepada pemerintah daerah, dikutip dari ANTARA.  "Artinya kalau KPK sudah berani mengatakan itu, KPK harus bertindak tegas kepada BPK-nya menurut saya. Jangan sampai ada satu lembaga yang selama ini menurut kita terhormat bisa menangkal terjadinya korupsi, justru patut diduga melakukan pemerasan," kata Dinalara di sela sidang perkara dugaan suap auditor BPK di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Senin (22/8).  Pernyataan Dinalara itu menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang mengimbau semua pemda agar tidak melayani para auditor nakal yang meminta uang dalam pemeriksaan laporan keuangan pemda untuk tujuan meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).  Dinalara menyebutkan bahwa pesan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata itu juga telah disampaikan hakim anggota Fernando dalam sidang perkara dugaan suap auditor BPK RI Perwakilan Jawa Barat saat agenda pemeriksaan saksi-saksi pada pekan lalu.  "Artinya klop dengan pendapat majelis hakim Pak Fernando pada pekan yang lalu. Bahkan, beliau mengatakan kepada Yukie Meistisia Ananda Putri dari dinas (saksi), ngapain kamu ngasih uang kepada bandit-bandit BPK pemeras itu?" kata Dinalara.  Ia berharap KPK tidak tinggal diam atas dugaan pemerasan yang kerap dilakukan oleh oknum auditor BPK RI.  "Dengan kewenangan dia (BPK) yang begitu besar dapat memeriksa seluruh institusi di seluruh Indonesia, bahkan pengadilan dan KPK saja bisa dia periksa. Ini harus ada tindakan tegas dari KPK," tegasnya.  Sebelumnya pada Kamis, 18 Agustus 2022, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menasehati semua pemerintah daerah berkaitan kasus laporan keuangan BPK yang terjadi di Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemkab Bogor.  "Kepada setiap pemerintah daerah ya, setiap tahun itu berhadapan dengan auditor BPK, tolong ya supaya kalau ada permintaan-permintaan uang seperti ini tidak dilayani. Laporkan segera ke inspektorat BPK supaya ada tindakan juga buat auditor nakal," ujar Alex.  Pada agenda sidang perkara dugaan suap auditor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, para saksi yang dihadirkan jaksa KPK mengungkap modus-modus permintaan uang yang dilakukan oleh oknum auditor BPK kepada para pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor.  Salah satunya Mujiyono, Kasubbag Keuangan Kecamatan Cibinong, mengaku sempat dimintai uang oleh auditor BPK bernama Gerri Ginajar Trie Rahmatullah yang kini berstatus tersangka oleh KPK.  Menurutnya, Gerri meminta uang senilai Rp 900 juta yang merupakan asumsi 10 persen dari nilai pagu pekerjaan infrastruktur pada beberapa kelurahan di Kecamatan Cibinong.  "Setelah permintaan Gerri, saya melaporkan ke camat, kemudian camat memanggil lurah. Kemudian saya sampaikan ada permintaan dari BPK 10 persen dari infrastruktur," ujarnya.  Mujiyono menyebutkan saat itu semua lurah keberatan dengan permintaan oknum auditor BPK karena kondisi keuangan yang memprihatinkan. Para lurah bahkan mengaku siap diaudit secara terang-terangan oleh auditor BPK mengenai seluruh laporan pekerjaan infrastruktur.  "Jangankan untuk menutupi Rp 900 juta, untuk menangani COVID warga yang terpapar saja bingung. Gerri tetap meminta uang antara lima persen sampai 10 persen. Saya menyampaikan para lurah siap diperiksa oleh BPK. Lurah tidak ada takutnya," beber Mujiyono.  Hal senada diungkapkan Achmad Wildan, Kabag Anggaran Pada BPKAD Kabupaten Bogor, yang mengaku pernah dimintai uang dengan alasan ongkos ketik oleh auditor BPK bernama Hendra Nur Rahmatullah yang kini juga berstatus tersangka oleh BPK.  Saat itu, Wildan sempat ingin memberikan uang tunai senilai Rp5 juta, tapi ditolak oleh Hendra dengan alasan nominalnya terlalu kecil.  "Saya berikan awalnya Rp5 juta tapi ditolak oleh Hendra. Tambah lagi atuh karena dua orang katanya, dengan Pak Amir (pegawai BPK). Akhirnya ditambah Rp5 juta lagi," kata Wildan.

Kuasa Hukum Ade Yasin Minta KPK Tindak Tegas Auditor BPK Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220810_160003.jpg" alt="Sidang perkara dugaan suap Auditor BPK Perwakilan Jawa Barat dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi di Pengadilan Negeri Bandung Tipikor, Jawa Barat, Rabu (10/8). M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang perkara dugaan suap Auditor BPK Perwakilan Jawa Barat dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi di Pengadilan Negeri Bandung Tipikor, Jawa Barat, Rabu (10/8). M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan saksi-saki dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor pada persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Bawat, Rabu (10/8). Para saksi yang dihadirkan menyebutkan bahwa DPUPR Kabupaten Bogor menjadi sasaran pemerasan auditor BPK.  Gantra Lenggana yang merupakan Kabid di DPUPR memberikan kesaksian bahwa terdakwa Adam Maulana, Sekretaris DPUPR, nampak dalam tekanan saat menginstruksikan sejumlah anak buahnya agar mengumpulkan uang untuk auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.  "Beliau mengumpulkan kami, seperti ada beban yang dipikul. Saat itu beban permintaan uang besar dari BPK, kita berembuk," kata Gatra seperti dilansir dari Antara pada persidangan yang dipimpin ketua majelis hakim Hera Kartiningsih, Rabu (10/8).  Dia mengaku terpaksa ikut memberikan iuran dengan uang pribadi sebanyak tiga kali, dengan nominal masing-masing senilai Rp 4 juta. "Saya ingin membantu karena untuk kebersamaan. Ini diberikan untuk BPK. Yang jelas permintaan dari BPK. Itu PUPR iuran," terang Gantra.  Senada, Khairul Amarullah Kasi di DPUPR Kabupaten Bogor menyebutkan bahwa terdakwa Adam berpesan mengenai permintaan uang ke salah satu kontraktor lantaran adanya permintaan BPK. "Beliau (Adam) diminta BPK. Pusing waktu itu, intinya ini ada permintaan. Akhirnya ke Ibu Nani (kontraktor), bahwa ada permintaan dari BPK. Oke katanya," tutur Kahirul.  Sementara saksi lainnya, Iwan Setiawan yang merupakan staf di DPUPR Kabupaten Bogor berlaku sebagai pengepul uang yang dikumpulkan DPUPR. Dia menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Rizki Taufik Hidayat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) di DPUPR Kabupaten Bogor.  Kemudian dari Rizki diserahkan ke terdakwa Ihsan Ayatullah Kasubid Kasda Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang juga kerap dimintai uang oleh auditor BPK. Namun, satu waktu Iwan mengaku sempat dimarahi terdakwa Adam lantaran menyalurkan uang terlalu besar. Pasalnya, auditor BPK sering kali meminta uang.  "(Disalurkan) Rp 35 juta kepada Pak Ihsan. Pak Adam marah, kenapa dikasih sebesar Rp 35 juta. Karena nanti ada permintaan lagi dari BPK. Pak Adam berat. Karena alasannya minta-minta lagi," ucap Iwan Setiawan.  Persidangan tersebut mengungkap DPUPR Kabupaten Bogor memberikan uang senilai Rp 645 juta kepada auditor BPK. Pada agenda pemeriksaan saksi-saksi kali ini, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan enam saksi dari DPUPR Kabupaten Bogor untuk empat terdakwa dugaan suap auditor BPK Perwakilan Jawa Barat.  Empat terdakwa tersebut Bupati nonaktif Ade Yasin, Kasubag Kasda Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ihsan Ayatullah, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Adam Maulana, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Rizki Tufik Hidayat.

Saksi Sebut DPUPR Bogor Jadi Sasaran Pemerasan Auditor BPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220803_225452.jpg" alt="Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin saat sidang dugaan suap auditor BPK di Pengadilan Negeri Bandung Tipikor, Jawa Barat, Rabu (3/8). M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin saat sidang dugaan suap auditor BPK di Pengadilan Negeri Bandung Tipikor, Jawa Barat, Rabu (3/8). M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) malah meringankan terdakwa Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin pada perkara dugaan suap auditor BPK di Pengadilan Negeri Bandung Tipikor, Jawa Barat, Rabu (3/8) malam.  Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin yang mementahkan tudingan keterlibatan Ade Yasin dalam dugaan suap untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).  ”Secara khusus tidak ada (permintaan khusus dari bupati). Misalnya saya dipanggil empat mata di ruangannya, tidak,” kata Burhanudin seperti dilansir dari Antara.  Burhan menyebutkan, Ade Yasin hanya meminta anak buahnya untuk mempertahankan predikat WTP ketika rapat koordinasi evaluasi program dan serapan anggaran pada awal tahun. ”Seperti di beberapa kegiatan (rapat koordinasi) disampaikan. Mau WTP atau WDP (wajar dengan pengecualian) kalau ada temuan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) tetap harus ditindaklanjuti,” ujar Burhan.  Saksi lainnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Teuku Mulya menerangkan, tanpa ada permintaan Ade Yasin, opini WTP adalah target. Sebab, merupakan indeks kinerja utama (IKU) dan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dari BPKAD.  ”Instruksi bupati untuk WTP itu memang sudah tertuang di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Bu Bupati setiap kesempatan pasti mengingatkan BPKAD mampu mempertahankan WTP, karena itu tertuang dalam RPJMD kita,” ujar Teuku Mulya.  Mulya menyebutkan, baru mengetahui mengenai adanya pemberian sejumlah uang dari terdakwa Ihsan Ayatullah Kasubid Kasda BPKAD kepada BPK. ”Saya waktu dipanggil penyidik KPK dengan ketidaktahuan apa-apa, oh ternyata ada pemberian sejumlah uang untuk BPK. Tidak tahu (uangnya dari siapa),” ucap Mulya.  Sementara itu, pengakuan saksi Andri Hadian Sekretaris BPKAD yang menggambarkan dugaan keterlibatan Ade Yasin dipatahkan oleh selembar kertas dari kuasa hukum Ade Yasin.  Empat orang lain tersebut yaitu terdakwa Ade Yasin, terdakwa Ihsan Ayatullah Kasubid di BPKAD, Ruli Faturrahman Kasubag Keuangan Sekretariat Daerah (Setda), dan Feri Syafari Kasubid di BPKAD.  ”Saya diajak Pak Ihsan bertemu dengan Bu Ade, memperkenalkan Pak Feri sebagai Kasubid baru. Pak Ihsan akan menyampaikan bahwa kondisi keuangan tidak bagus,”kata Andri saat memberi kesaksian sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP).  Kuasa hukum Ade Yasin, Dinalara Butar Butar membantah keterangan tersebut dengan surat keputusan (SK) pengangkatan Feri sebagai Kasubid di BPKAD tertanggal 2 Juni 2021. Bukti tersebut dianggap Dinalara membantah tuduhan pengondisian LKPD tahun 2020, karena pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) BPK RI Perwakilan Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Bogor berlangsung pada 21 Mei 2021. Menandakan pemeriksaan sudah selesai sejak Mei 2021.  Andri lantas tak bisa memberikan keterangan lebih lanjut setelah bantahan dari kuasa hukum Ade Yasin. Dia bahkan sering kali menyebutkan tidak tahu di persidangan, saat kuasa hukum melontarkan sejumlah pertanyaan.  Reaksi Andri pun membuat Ketua Majelis Hakim Hera Kartiningsih kesal karena banyak mengaku tidak tahu meski yang ditanyakan seputar tugasnya sebagai pegawai di BPKAD. ”Saksi ini yang jelas, tahu apa tidak sih,” kata Hera saat mendengarkan keterangan Andri.  Ade Yasin didakwa oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi memberi uang suap Rp 1,9 miliar untuk meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Jaksa KPK Budiman Abdul Karib mengatakan uang suap itu diberikan kepada empat pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang juga telah menjadi tersangka pada perkara tersebut.  ”Sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberikan uang yang keseluruhannya berjumlah Rp 1.935.000.000 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara,” papar Budiman.

Kasus Dugaan Suap Auditor BPK, Saksi KPK Malah Ringankan Ade Yasin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/PLT-Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2-3.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik proses pembentukan tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam mendalami materi tersebut, tim penyidik memeriksa empat saksi pada Kamis (19/5) dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021 dengan tersangka Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin.  Adapun para saksi yang diperiksa antara lain Agus Khotib, Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat; serta tiga PNS BPK Perwakilan Jawa Barat, yakni Dessy Amalia, Winda Rizmayani, dan Emmy Kurnia.  "Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan proses pembentukan tim auditor untuk memeriksa laporan keuangan Pemkab Bogor," kata pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (20/5).  Selain itu, para saksi juga diselisik terkait proses dan teknis pemeriksaan hingga penentuan obyek pemeriksaan, yang salah satunya berbagai proyek pada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tim penyidik juga memeriksa enam pegawai negeri sipil (PNS) pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.  Mereka antara lain, Soebiantoro, Kepala Dinas PUPR Kab. Bogor; Heru Haerudin, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bina Marga Dinas PUPR Kab. Bogor; Gantara Lenggana, PNS di Dinas PUPR Kab. Bogor; Krisman Nugraha, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kab. Bogor; R. Indra Nurcahya, PNS di Dinas PUPR Kab. Bogor; dan Aldino Putra Perdana, PNS di Dinas PUPR Kab. Bogor.  "Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait proyek-proyek di Dinas PUPR dan dugaan beberapa temuan proyek pekerjaan yang menjadi obyek pemeriksaan Tim Auditor BPK Perwakilan Jabar," ucap Ali.  Dalam kasusnya, KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap. Selain Ade Yasin, KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Kasubid Kas Daerah BPKAD Kab. Bogor Ihsan Ayatullah (IA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kab. Bogor Rizki Taufik (RT) sebagai pihak pemberi suap.  Sementara pihak penerima suap, KPK menjerat Kasub Auditorat Jabar III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar Anthon Merdiansyah (ATM), Ketua Tim Audit Interim BPK Kab. Bogor Arko Mulawan (AM), serta dua pemeriksa BPK Jabar Hendra Nur Rahmatullah (HNRK) dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR).  Penetapan tersangka terhadap Ade Yasin bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan KPK sejak 26-27 April 2022 di kawasan Bogor dan Bandung, Jawa Barat. Dalam OTT tersebut, tim penindakan mengamankan 12 orang dan uang sebesar Rp 1,024 miliar.  Ade Yasin dan tiga tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sementara pihak penerima disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

KPK Dalami Proses Pembentukan Tim Auditor BPK untuk Pemkab Bogor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/terima-hadiah-moge-auditor-bpk-diperiksa-internal_m_158533.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu auditor di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diduga menerima hadiah berupa satu unit motor gede Harley Davidson. Hal ini berkaitan untuk memuluskan temuan audit laporan keuangan di Jasa Marga. Mendapati informasi itu, tim dari BPK langsung melakukan pemeriksaan internal terhadap S. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, Yudi Ramdan menerangkan, mereka telah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya indikasi pelanggaran hukum dan kode etik oleh oknum pemeriksa BPK. "Tentunya untuk laporan masyarakat tersebut secara internal BPK telah memeriksa yang bersangkutan," ucap dia ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (21/9). Dia juga mengatakan bila hasil pemeriksaan internal itu nantinya akan disampaikan ke lembaga penegak hukum. Dalam hal ini, BPK bekerjasama dengan KPK. "Nanti hasil pemeriksaa internal BPK akan segera disampaikan ke instansi penegak hukum untuk proses pelanggaran kode etik," tegas dia. Tentunya BPK kata dia mendukung tindakan dari lembaga pemberantas korupsi. Pasalnya, jika nanti terbukti maka sanksi tegas akan segera diberikan. "Kami punya instrumen penegakan integritas dan tetap berjalan untuk jaga para pegawainya dan saknsi kita tunggu hasil pemeriksaan internal atas pelanggaran kode etikdan disiplin pegawai," papar Yudi. Diketahui auditor BPK berinisial s diduga telah menerima satu unit motor besar merk Harley Davidson.&lrm; Bahkan, kendaraan roda dua tersebut telah diamankan tim penyidik sejak seminggu lalu, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Terima Hadiah Moge, Auditor BPK Diperiksa Internal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kpk-kembali-tetapkan-tersangka-kepada-dua-auditor-bpk_m_155573.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK kembali menetapakn dua auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli sebagai tersangka. Kali ini, mereka ditersangkakan karena diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Adapun penetapan tersangka dugaan TPPU itu hasil dari perkembangan penyidikan tipikor penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemberian opini WTP di Kemendes PDTT TA 2016, yang diduga dilakukan oleh Rochmadi dan Ali Sadli. "Maka KPK setelah menemukan bukti permulaan cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka indikasi TPPU," ujar Juru Bicara KPK Febri saat menggelar konferensi pers di markas komisi antirasuah itu di Kuningan, Jakarta, Rabu (6/9). Febri mengatakan, Rochadi dan Ali Sardi diduga telah melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Itu dengan tujuan menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak atau kepemilikan ya g sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil korupsi. "Atas perbuatannya RSG disangkakan melanggar pasal 3 dan atau pasal 5 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pembatasan TPPU. Dan ALS disangkakan melanggar pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pembatasan TPPU," tutur Febri. Febri menjelaskan, sejumlah aset telah disita KPK dari kedua tersabgka itu. Adapun yang diamankan antaranya, satu unit mobil Honda Odyssey yang diindikasikan menggunakan identitas pihak lain. Dua unit mobil sedan merci warna putih dan hitam yang disita dari keluarga salah satu tersangka. Lalu, satu Honda CRV disita dari pihak lainnya. Ada pula uang yang diduga berasal dari penjualan bbrp unit mobil senilai total Rp 1,65 M yang sisita dari berbagai pihak. Hingga saat ini, lanjut Febri, KPK sudah memeriksa sembilan saksi sejak penyelidikan dilakukan. Kegiatan tertutup juga dilakukan guna menelusuri kasus korupsi itu. "Penyidik masih akan terus mendalami keberadaan atau kepemilikan aset-aset yang lain, yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi," pungkas Febri. Sebelumnya, Rochmadi dan Ali sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Kemendes tahun anggaran 2016. Mereka berdua disinyalir menerima uang sebesar Rp240 juta dari Inspektur Jendral Kemendes Sugito dan Jarot Budi Prabowo selaku Kabag Tata Usaha dan Keuangan Kemendes. Sugito dan Jarot kini sudah masuk dalam tahap persidangan.

KPK Kembali Tetapkan Tersangka kepada Dua Auditor BPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dalami-kasus-suap-kpk-usut-pertemuan-mendes-dan-auditor-bpk_m_154335.jpeg" alt="Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) Eko Putro Sandjojo." width="100%">
<figcaption>Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) Eko Putro Sandjojo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengusut dugaan adanya pertemuan antara Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) Eko Putro Sandjojo dan Sekjen Kemendes Anwar Sanusi dengan auditor utama Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri.&nbsp; Pertemuan itu dilakukan sebelum pemberian suap sebesar Rp 240 juta dari Inspektur Jendral Kemendes Sugito melalui stafnya, Jarot Budi Prabowo kepada auditor BPK Ali Sadli.&nbsp; "Nanti akan didalami lagi. Kita dalami dari hasil pemeriksaan di pengadilan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat ditemui di kantornya, Kamis (31/8).&nbsp; Menurut Agus, KPK akan mengembangkan setiap kasus yang ditangani. Termasuk, kasus dugaan suap terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dilakukan pejabat Kemendes atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016. "Kasus itu kan pasti berkembang. Kita akan pantau, apa ada keterlibatan dari pihak lain atau nggak, kan gitu," ujar Agus. Sebelumnya, dalam sidang, Rabu (30/8), staf Jarot, Igfirly menyampaikan bahwa pada 4 Mei 2017, Mendes Eko dan Sekjen Kemendes Anwar menyambangi kantor BPK untuk menemui auditor Rochmadi Saptogiri. Saat itu, dia dan Jarot ikut mendampingi keduanya.&nbsp; "Pada 4 Mei yang mengantar ke kantor BPK, waktu itu yang masuk Pak Sekjen dan Pak Menteri. Saya dan Pak Jarot membawa berkas saja Pak, saya yang bawa," kata Igfirly dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (30/8). Dalam surat dakwaan Sugito dan Jarot disebutkan, pada 10 Mei 2017, Jarot membawa tas kain belanja berisi uang sejumlah Rp 200 juta untuk bertemu dengan Kepala Sub Auditorat III B.2 Auditorat Keuangan Negara (AKN) yang merangkap Pelaksana Tugas Kepala Auditorat III.B pada Auditor Utama Keuangan III BPK Ali Sadli di ruang kerjanya di lantai 4 Gedung BPK. Jarot menyerahkan tas kain tersebut kepada Ali dengan menyampaikan "Ada titipan dari Pak Irjen, saudara Sugito". Uang diterima Ali dan dimasukkan ke dalam lemari dan selanjutnya Ali meminta Choirul Anam membawa ke ruang kerja Rochmadi, yang kemudian Rochmadi memindahkannya ke brankas pribadi di ruang kerjanya. Setelah itu, Jarot kembali datang menemui Ali dan menyerahkan Rp 40 juta pada 26 Mei 2017.&nbsp; Igfirly bersaksi untuk Irjen Kemendes PDTT Sugito dan Kepala Bagian TU dan Keuangan Inspektorat Jenderal Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo.&nbsp; Mereka didakwa memberikan suap Rp 240 juta kepada auditor utama BPK Rochmadi Saptogiri agar memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016.

Dalami Kasus Suap, KPK Usut Pertemuan Mendes dan Auditor BPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/lima-paparan-ketua-bpk-usai-auditornya-jadi-tersangka-suap_m_133037.jpeg" alt="Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (tengah baju putih) didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo dan pimpinan lainnya." width="100%">
<figcaption>Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (tengah baju putih) didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo dan pimpinan lainnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah anak buahnya bersama pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tertangkap tangan dan menjadi tersangka dalam kasus dugaan penerbitan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2016, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan lima hal. Kelima hal itu dikemukakan Moermahadi di hadapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertama, mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK terhadap pegawai BPK dalam OTT yang baru dilakukan kemarin, Jumat (26/5). &ldquo;Kedua, BPK akan ikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan dengan seksama guna menentukan langkah lebih lanjut terhadap organisasi dan auditor yang bersangkutan. Ketiga, BPK berkomitmen mendukung proses pemberantasan korupsi,&rdquo; terang dia di kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/5). Lalu yang keempat, BPK akan menjadikan insiden ini sebagai suatu pembelajaran yang berharga untuk menjaga kredibilitas lembaga dan tetap menjaga kerjasama aparat penegak hukum.&nbsp; &ldquo;Hal ini untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan negara,&rdquo; ucapnya. Dan terakhir, sambungnya, BPK telah miliki sistem penegakan hukum internal dan kerjasama majelis kehormatan kode etik yang terbukti menangani efektif. &ldquo;Namun demikian sistem itu enggak bisa memantau setiap individu di BPK,&rdquo; kata dia Sementara Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar menambahkan, setiap tahun anggaran, BPK memeriksa sebanyak 87 kementerian pusat. "Ditambah sejumlah lembaga. Jadi seluruhnya kami audit 540. Ini pembelajran auditor BPK bahwa profesionalisme,&rdquo; kata dia. Dikatakannya, untuk penerbitan opini WTP BPK sebenarnya ada prosedur yang kuat dan tidak sembarangan. &ldquo;Jadi ini pembelajaran untuk kami dan kami dukung proses pemberantasan korupsi di indonesia,&rdquo; tukas dia. (elf/JPG)

Lima Paparan Ketua BPK Usai Auditornya Jadi Tersangka Suap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#auditor bpk

Berita Terkini