<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/jokowi-twk_bukan_dasar.jpg" alt="Presiden Jokowi (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gelombang kritik bermunculan pasca pengumuman Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dengan 75 pegawai Lembaga Antirasuah yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Banyak pihak menilai keputusan itu jauh dari rasa keadilan. Sebab 51 pegawai KPK yang harus berhenti bekerja mulai November tahun ini, telah mengabdikan diri di KPK sejak lama.  Tidak hanya itu, mereka juga sudah menunjukkan kinerja yang baik dengan mengungkap kasus-kasus korupsi di tanah air. Termasuk di antaranya kasus kakap yang melibatkan pejabat tinggi. Sayangnya, semua itu seolah tidak berarti apapun setelah mereka mengikuti TWK, tes yang dinilai sangat bermasalah dan kontroversial. Di samping prosesnya, hasil tes itu juga tidak disampaikan secara terbuka oleh KPK. "Kami tidak saling tahu yang 75 itu siapa," ungkap Sujanarko Kamis (27/5).  Sujanarko merupakan salah seorang pegawai KPK yang dinilai tidak lulus TWK. Terakhir, dia bertugas sebagai direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK. Sebelum bermunculan di media, lanjut dia, pegawai KPK tidak tahu siapa-siapa saja yang tidak lulus TWK. Butuh waktu berhari-hari sampai mereka bisa berkumpul di satu grup. "Karena memang gelap gulita," ujar dia. TWK yang bermasalah itu, menurut Sujanarko seperti operasi intelijen.  Pria yang akrab dipanggil Koko itu menyatakan, hal serupa bisa jadi kembali dilakukan pasca BKN dan pimpinan KPK mengumumkan nasib 75 pegawai tersebut. Yakni dengan menetapkan 51 pegawai KPK tidak bisa diselamatkan dan harus berhenti bekerja, serta 24 pegawai yang akan dididik dan dibina lebih dulu. Sampai kemarin, dia menyebut, tidak satu pun dari 75 pegawai KPK mengetahui siapa yang masuk 51 orang dan siapa yang ada dalam data 24 orang tersebut.  Alhasil, mereka juga belum tahu persis nasib masing-masing disamping informasi yang diterima dari media dan keterangan BKN serta pimpinan KPK. "Nggak ada informasi apapun, surat nggak ada, pertemuan nggak ada, pemberitahuan email nggak ada," imbuh Koko. Padahal, dia menilai bahwa keputusan yang sudah diambil itu harusnya dibeber tanpa ditutup-tutupi. Menurut dia, persoalan yang terjadi saat ini bukan sekedar 75 orang dinyatakan tidak lulus TWK dan 51 harus berhenti bekerja. Masalah yang terjadi lebih besar dari itu.  Namun demikian, bila mereka tidak bersedia terbuka, Sujanarko menyebut harus ada dorongan dari luar. Khususnya dari Presiden Joko Widodo. Sebab, presiden sudah memberikan arahan yang jelas dan tegas terkait polemik TWK. Di luar itu, presiden juga merupakan orang yang memiliki kewenangan paling besar terkait pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di instansi-instansi di rumpun eksekutif. Termasuk di antaranya KPK. "Kalau (pimpinan KPK) yang didelegasikan (mengelola SDM KPK) sudah tidak profesional, sudah ngawur seperti ini, harusnya presiden bisa mengambil alih kewenangan pengelolaan pegawai itu," jelasnya.  Apalagi, sambung Koko, keputusan BKN dan pimpinan KPK berlawanan dengan arahan yang disampaikan presiden. "Ini presiden kan sudah benar-benar dilecehkan, diabaikan begitu," ujarnya. Untuk itu, presiden harus mengambil langkah. Dia menilai sangat berbahaya apabila arahan presiden tidak dituruti. Presiden, lanjut dia, bisa menyikapi itu dengan membikin tim independen. "Untuk bisa melakukan eksternal audit terhadap proses (TWK) itu," tambah dia.  Menurut Koko, audit atau evaluasi harus dilakukan karena TWK sudah bermasalah sejak awal. Dugaan maladministrasi terjadi di banyak soal, kemudian ada juga dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan dugaan pelanggaran etik. Seluruh dugaan pelanggaran itu juga sudah dilaporkan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). "Urusannya menjadi jauh lebih besar dibanding 75 orang gitu," bebernya.  Dengan tim independen yang dibentuk langsung oleh presiden, semua ikhtiar yang dilakukan oleh 75 pegawai KPK melawan TWK yang kontroversial dan sarat masalah itu, Koko optimistis hasil audit bisa menunjukkan lebih jelas masalah tersebut. Selain itu, kekuatannya tim independen tersebut juga menjadi lebih besar karena dibentuk langsung presiden. "Akan lebih legitimate dan lebih kuat," ujarnya. "Presiden akan bisa lebih detail dan bisa memutuskan lebih jernih," sambung dia.  Senada, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebagai penasihat hukum 75 pegawai KPK menyatakan bahwa perlu langkah tegas dari presiden menyikapi persoalan yang terjadi saat ini. Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menyebutkan, bahwa pihaknya bersama Koalisi Masyarakat Antikorupsi mendorong presiden menarik delegasi wewenang yang diserahkan kepada pimpinan KPK untuk mengurus peralihan status pegawai KPK. "Karena telah nyata adanya pelanggaran," tegasnya.  TWK di KPK, tegas Isnur, jelas bermasalah. Bukannya membawa perubahan baik untuk KPK, sebaliknya proses itu malah bisa menjadi jalan untuk merusak lembaga independen tersebut. "Alih-alih memastikan alih fungsi pegawai KPK menjadi individu berintegritas dalam menjalankan perannya, malah menjadi legalisasi kezaliman bagi sekelompok individu," beber Isnur. Mereka bahkan dicap dan dilabeli 'merah' tanpa penjelasan dan pembuktian yang pasti dan tegas mengenai pelabelan tersebut.  Lebih dari itu, dia menilai ada kekuatan besar yang membuat BKN dan pimpinan KPK berani mengabaikan arahan presiden. "Perintah presiden diabaikan, kuat kemungkinan ada perintah yang lebih kuat dari presiden, atau ada kekuasaan lebih besar," imbuhnya. Hal serupa disampaikan oleh peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana. Pihaknya melihat ada pola serta kerja sama yang terbentuk dalam rangkaian TWK. "Ada persekongkolan jahat di balik TWK itu," kata dia.  Salah satu indikasinya tampak beberapa saat setelah hasil TWK yang menyatakan 75 pegawai KPK tidak lulus mencuat ke publik. Pendengung atau buzzer di media sosial langsung bergerak untuk memojokkan KPK. "Ada dugaan pengerahan pendengung atau buzzer di media sosial," bebernya. Selain itu, diskusi-diskusi yang dilaksanakan oleh aktivis antikorupsi juga dihalang-halangi lewat upaya peretasan acara diskusi serta upaya peretasan akun WhatsApp mereka.  Kritik terhadap keputusan BKN dan pimpinan KPK juga disampaikan oleh Partai Demokrat. Mereka mempertanyakan keputusan pimpinan KPK memberhentikan 51 pegawai dan seolah mengabaikan pesan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyayangkan pemecatan itu. Padahal sebelumnya, pihaknya mengapresiasi sikap pemerintah yang disampaikan oleh Presiden. "Baru kemarin mengapresiasi sikap dan arahan Presiden Jokowi soal polemik TWK KPK yang juga sejalan dengan putusan MK. Namun, putusan dari BKN dan lain-lain malah berbeda," ungkapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/26/05/2021/51-pegawai-kpk-dipecat-pegiat-antikorupsi-sebut-jokowi-dipermalukan/">51 Pegawai KPK Dipecat, Pegiat Antikorupsi Sebut Jokowi Dipermalukan</a>  Yang lebih disayangkan lagi, menurutnya, adalah bahwa 51 pegawai ini merupakan SDM yang berpengalaman dan berintegritas. Dengan pemecatan hingga 51 orang penyidik tersebut, maka KPK akan semakin sulit menjalankan tugas dan fungsinya karena harus merekrut pegawai dari awal. "Melahirkan penyidik handal dan berintegritas itu tidak mudah, jangan malah disia-siakan," tegas Jansen. Dia berharap ada penyelesaian yang lebih baik untuk nasib 51 pegawai tersebut.  Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan tak ada upaya pelemahan KPK. Menurutnya arahan Presiden Joko Widodo untuk mengalih tugaskan pegawai KPK menjadi ASN menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga KPK agar bekerja maksimal. “Dari awal presiden ingin KPK memiliki SDM yang baik dan memiliki komitmen yang tinggi dalam memberantas korupsi,” ucapnya.  Karena itu, pengalihan pegawai KPK menjadi ASN membuat pemberantasan korupsi harus lebih sistematis. ia juga menambahkan, proses alih status pegawai KPK ini memiliki payung hukum. Yakni amanat UU 19/2019. Selain itu juga PP 21/2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Ada juga peraturan KPK no 1/2021 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. “Dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi no 70/2019 presiden mengingatkan alih status kepegawaian harus memegang prinsip tidak merugikan hak pegawai KPK,” ucapnya. Di  Moeldoko menuturkan bahwa presiden juga menyerahkan pada mekanisme yang berlaku. Yakni Ketua KPK, Menteri PAN-RB, dan Kepala BKN bisa merumuskan kebijakan yang baik. “Langkah ini perlu untuk mendapatkan garda depan pemberantas korupsi yang berintegritas dan berjiwa merah putih,” imbuhnya.  Untuk itu, dia inta seluruh pihak memahami maksud pemerintah ini tersebut sehingga isu tidak berkembang. Terkait adanya mereka yang gagal karena tidak lolos TWK, Moeldoko meminta melihat tes ini merupakan wawasan kebangsaan pegawai pemerintahan. “Selama ini (TWK) sudah berjalan. Tidak hanya KPK saja,” katanya. Soal tidak lulus TWK tidak hanya terjadi di KPK saja. “Kenapa yang di KPK diributkan,” imbuhnya.  Mekanisme TWK menurut Moeldoko harus disusun dengan baik. “KSP merekomendasikan melibatkan NU dan Muhammadiyah,” tuturnya. Alasannya, organisasi keagamaan itu telah teruji mampu merajut simpul kebangsaan. Kepada mereka yang dinilai wawasan kebangsaannya masih kurang, maka sebaiknya dilakukan pendidikan kedinasan. Hal itu juga sejalan dengan arahan Presiden Jokowi. “Persoalan wawasan kebangsaan ini bisa naik turun. Penguatan harus dilakukan,” imbuhnya.

Jokowi Diminta Bentuk Tim Independen untuk Audit TWK KPK Bermasalah

Audit TWK KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Audit TWK KPK

Berita Terkini

Jokowi Diminta Bentuk Tim Independen untuk Audit TWK KPK Bermasalah

Download Aplikasi JawaPos.com