<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Ketua-Umum-PSSI-Erick-Thohir-Haritsah-Almudatsir-4.jpg" alt="Ketua Umum PSSI Erick Thohir (tengah)dan Wakil ketua Umum PSSI Zaenudin Amali (Kiri) memberikan keterangan media terkait piala Dunia U20di stadion Patriot candrabhaga,Bekasi, Selasa (28/3/2023). HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PSSI Erick Thohir (tengah)dan Wakil ketua Umum PSSI Zaenudin Amali (Kiri) memberikan keterangan media terkait piala Dunia U20di stadion Patriot candrabhaga,Bekasi, Selasa (28/3/2023). HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Erick Thohir bergerak cepat untuk melanjutkan langkah bersih-bersih di tubuh PSSI. Ketua Umum PSSI tersebut menggandeng firma audit ternama Ernst &amp; Young untuk melakukan audit forensik terhadap PSSI. Keputusan Erick Thohir menjalin kerja sama dengan Ernst &amp; Young tidak terlepas dari tidak adanya bonus uang tunai bagi juara Liga 1. Pengamat sepak bola nasional Sigit Nugroho mendukung langkah tegas yang diambil Erick Thohir dalam melakukan bersih-bersih di tubuh PSSI akibat buruknya pengelolaan keuangan. Menurut Sigit, rencana dilakukan audit keuangan PSSI saat ini sangat tepat, namun perlu keberanian besar agar berjalan karena ada potensi langkah Erick Thohir ini akan dibatasi oleh Exco. &ldquo;Saya kira kalau benar berani mau membongkar bagus, itu momentumnya tepat sekali, tetapi apakah dia berani menghadapi fakta jika nanti ternyata yang terlibat sebagian merupakan tim sendiri, sistem kekuasaan PSSI yang didominasi mayoritas Exco berpotensi membatasi ruang gerak Ketum,&rdquo; kata Sigit Nugroho kepada wartawan, Minggu (23/4). Sigit menambahkan langkah Erick Thohir bersih-bersih PSSI bisa saja menemui kendala dari Exco yang selalu kompak untuk mempertahankan posisi mereka, sekaligus membatasi gerak sang ketum. Tetapi, Sigit meminta agar mantan bos Inter Milan itu tidak takut, sebab publik ada di belakang Erick untuk melakukan pembenahan sepak bola nasional. &ldquo;Saya dan beberapa rekan sebenarnya punya cara untuk membantu Pak Erick bersih-bersih tetapi kalau diungkap sekarang mereka akan pasang double cover,&rdquo; jelasnya. Menurut Sigit, Erick Thohir selaku orang nomor satu di PSSI menemukan momentum yang tepat melakukan audit keuangan PSSI secara menyeluruh, bahkan hal tersebut sebetulnya bisa saja dilakukan pasca dirinya terpilih menjadi ketua umum PSSI. &ldquo;Menurut saya sudah waktunya Pak Erick Thohir melakukan audit secara menyeluruh, bahkan kalau perlu begitu ia terpilih sebagai ketua umum PSSI. Tapi semua paham dia harus bermanis-manis dulu dengan para pengusungnya,&rdquo; ungkapnya. Sigit mengatakan rencana Erick Thohir untuk melakukan audit keuangan PSSI ini pernah dilakukan oleh pengurus PSSI sebelumnya, namun hanya berjalan singkat dan skalanya sangat kecil yakni Piala Presiden. Sementara menurut Sigit untuk skala besar seperti Liga 1 itu sangat tidak transparan hingga terjadi polemik saat PSM Makassar keluar sebagai juara Liga 1 2023. &ldquo;Sebelumnya PSSI pernah menggandeng lembaga audit internasional price water house Cooper, tetapi hanya untuk Piala Presiden 2015, 2017, dan 2019. Padahal itu skalanya terlalu kecil perlu diperluas,&rdquo; ujarnya. &ldquo;Saat ini dari sponsorship liga 1 saja dananya bisa tumbuh hingga Rp 500 miliar. Kasus hadiah juara PSM saya baca sudah diselesaikan Pak Erick dengan hadiah senilai Rp 2 miliar, tetapi sepertinya itu hanya dana taktis dari ketua umum. Beberapa kali PT LIB mengaku tidak punya dana lagi,&rdquo; tambahnya. Lebih jauh Sigit mengatakan, transparansi dalam sebuah organisasi sangat perlu apalagi organisasi sebesar PSSI. Namun, Sigit yakin betul PSSI sejauh ini masih baik dalam pengelolaan keuangan, tetapi yang menjadi kekhawatiran publik adalah masih ada orang-orang lama di tubuh PSSI yang sering terlibat praktik curang. &ldquo;Transparansi kan memang bagian dari sistem akuntansi apalagi untuk lembaga sebesar PSSI, saya masih yakin catatan pengelolaan PSSI tidaklah terlalu buruk, yang dikeluhkan stakeholder sepak bola Indonesia kan praktik curang yang perlu ditengarai melibatkan pengurus teras klub dan wasit. Apalagi sebagian oknum kini masuk di kabinet Pak Erick,&rdquo; ungkapnya. Sigit yakin betul Erick Thohir memiliki kemampuan dalam memperbaiki PSSI dengan segudang pengalamannya di dunia sepak bola. Apalagi, kata Sigit, Erick Thohir sudah pernah mengelola klub sebesar Inter Milan di saat keuangan klub tersebut dalam masalah. &ldquo;Terkait transparansi keuangan rasanya otomatis akan berjalan dengan format yang ditentukan oleh Pak Erick, pengalaman sebagai bos grup bisnis besar dan sebagai Menteri cukuplah untuk itu, yang utama adalah pengendalian atas terulangnya lagi praktik-praktik tidak sehat dalam Liga itu dulu step pertama baru diambil langkah-langkah susulan,&rdquo; tutupnya.

Ketua Umum PSSI tersebut menggandeng firma audit ternama Ernst & Young untuk melakukan audit forensik terhadap PSSI.

Gerak Cepat Audit Keuangan jadi Momentum Tepat Erick Thohir Bersih-bersih di Tubuh PSSI 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pssi-berpeluang-buka-kasus-meninggalnya-suporter-lain_m_.jpg" alt="Ilustrasi PSSI. (Dok. JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PSSI. (Dok. JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Manajemen Persebaya dukung penuh langkah Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) Erick Thohir untuk melakukan audit forensik keuangan PSSI dan PT LIB. Menurut Direktur Utama Persebaya Azrul Ananda, dipantau dari laman resmi klub, Minggu (23/4),&nbsp; permasalahan keuangan di PSSI dan PT LIB selama ini menjadi keluhan berkepanjangan yang tidak kunjung ada jawaban dari klub peserta liga. &rdquo;Audit forensik yang ditegaskan Bang Erick, kami rasa akan menjadi jawaban dari tanda tanya besar yang ada selama ini,&rdquo; kata Azrul seperti dilansir dari Antara. Menurut Azrul, langkah awal dengan menggandeng lembaga auditor Ernst &amp; Young Indonesia untuk melakukan audit forensik keuangan PSSI dan PT LIB sangat positif. &rdquo;Ketika berdiskusi dengan Bang Erick beberapa waktu lalu, saya pernah mengusulkan dilakukan audit keuangan operator liga, ternyata diskusi-diskusi itu benar-benar dilaksanakan ketum, tentu ini perkembangan yang sangat positif, dan harus kita dukung bersama demi kemajuan sepak bola Indonesia,&rdquo; ujar Azrul. Menurut dia, laporan keuangan PT LIB setiap tahun mengalami rugi yang sangat besar. Padahal, sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa di Indonesia dan memiliki nilai ekonomi yang sangat besar pula. &rdquo;Setiap tahun, laporan keuangan PT LIB&nbsp; tersebar luas ke publik. Angka-angka yang ada di sana sering kali membuat publik geleng-geleng heran. Salah satunya tertulis jelas berapa angka yang ditransfer dari operator liga ke PSSI,&rdquo; ucap Azrul. Sementara itu, Ketum PSSI Erick Thohir menambahkan, salah satu hal yang memicu melakukan audit forensik keuangan adalah ketidakkonsistenan dalam pemberian hadiah uang kepada pemenang Liga 1. Seperti PSM Makassar yang meraih juara pertama Liga 1 2022/2023 yang pada awalnya tidak mendapatkan hadiah uang tunai. &rdquo;Audit adalah solusi agar terhindar dari situasi saling menyalahkan. Segera harus dilakukan. Keuangan liga keuangan PSSI, semua akan saya cek satu-satu,&rdquo; tutur Erick.

Manajemen Persebaya dukung penuh langkah Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan audit forensik keuangan PSSI dan PT LIB

Persebaya dukung Erick Thohir audit keuangan PSSI dan LIB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/19/WhatsApp-Image-2023-04-19-at-153946-3918785792.jpeg" alt="Erick Thohir siap memberikan bonus senilai Rp 2 miliar kepada PSM Makassar usai menjuarai Liga 1 musim ini." width="100%">
<figcaption>Erick Thohir siap memberikan bonus senilai Rp 2 miliar kepada PSM Makassar usai menjuarai Liga 1 musim ini.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir menunjuk firma audit Ernst &amp; Young untuk melakukan audit forensik atas pencatatan keuangan PSSI yang dipimpinnya pada Jumat (21/4). Sebelumnya, Erick telah menyampaikan keinginannya untuk mengaudit keuangan operator Liga Indonesia, PT Liga Indonesia Baru (LIB) dan PSSI, setelah muncul polemik atas hadiah uang bagi juara Liga 1 musim 2022-2023 PSM Makassar. "Bermula dari peristiwa kemarin, ketika ada ketidakkonsistenan dalam pemberian hadiah juara liga, lalu ditengarai ada juga ketidakjelasan dalam manajemen keuangan di PSSI, saya langsung tanda tangan MoU dengan pihak Ernst &amp; Young Indonesia untuk mengadakan audit forensik atas pencatatan keuangan PSSI. Hal ini dilakukan sebagai bagian utama dalam bersih-bersih, baik PSSI maupun di liga," kata Erick di Jakarta. Masalah pengelolaan keuangan di tubuh PSSI serta operator liga menjadi pembicaraan publik beberapa hari silam, terutama setelah sejumlah pemain PSM mengeluhkan masalah bonus melalui akun media sosialnya masing-masing. PT LIB kemudian menegaskan bahwa klub juara Liga 1 memang tidak mendapatkan hadiah uang. Pada era Liga 1, hanya musim 2017 saja PT LIB selaku operator kompetisi memberikan hadiah uang kepada tim juara. Setelah musim tersebut, hadiah tunai hanya diberikan kepada peraih penghargaan pemain terbaik, pemain muda terbaik, pelatih terbaik, dan gol terbaik saja. Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan bahwa lembaganya telah memberikan uang kepada masing-masing klub. Kesepakatan itu telah muncul sejak musim 2018 silam. Untuk mengatasi simpang siur tersebut, maka Erick pun berusaha melakukan audit keuangan demi tercapainya tata kelola sepak bola yang transparan dan profesional. "Sudah pasti kita semua ya, saya, pengurus, dan pecinta sepak bola mau soal keuangan yang krusial ini terbuka. Apalagi sepak bola ini milik rakyat. Kami ini hanya ditugaskan untuk membersihkan. Audit ini diperlukan agar terjadi kejelasan dan perbaikan pada pengelolaan keuangan pada seluruh pemangku kepentingan persepakbolaan Indonesia," tegas sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut.

Erick Thohir menunjuk firma audit Ernst & Young untuk melakukan audit forensik atas pencatatan keuangan PSSI.

Erick Thohir Tunjuk Ernst & Young Sebagai Auditor Keuangan PSSI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapal-tiongkok.jpg" alt="MOKONG: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MOKONG: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti transparansi terhadap audit Bakamla. Pasalnya, Bakamla opini disclaimer dari dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan 2014 sampai 2019.  "Badan ini (Bakamla) sangat sulit diaudit masalah transparansi. Sampai banyak proyek yang yang dikerjakan amburadul," ujar Koordinator CBA Jajang Nurjaman dalam keterangannya, Senin (27/12).  Jaiang menuturkan, Bakamla sampai 2020 masih mendapat banyak catatan dari BPK, meskipun mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ditambah pula dugaan kasus korupsi yang ditangani KPK terkait pengadaan BCSS yang senilai Rp 134,416 miliar.  Sebelumnya Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia mengklaim bahwa jajarannya telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara mencapai Rp 4 triliun sepanjang 2021. Keberhasilan dianggap sebagai salah satu pencapaian dan kinerja Bakamla selama 2021.  "Bakamla RI berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga mencapai Rp 4 triliun lebih dari berbagai penindakan seperti penangkapan tanker ilegal, penangkapan IUUF, penangkapan narkoba, dan kapal sitaan," ujar Laksdya TNI Aan Kurnia dalam konferensi pers di Kantor Bakamla, Jakarta Pusat, Rabu (22/12).  Menurut Jajang Nurjaman klaim Bakamla juga sangat kontradiktif dengan laporannya di Komisi I DPR. Bahwasanya jumlah kapal yang beroperasi sangat terbatas, belum lagi kesulitan bahan bakar.  "Tapi tiba-tiba di akhir 2021 Bakamla mengklaim telah menyelamatkan Rp 4 triliun uang negara, ajaib memang," tandasnya.  Jajang menuturkan, soal klaim capaian Bakamla tersebut harus dijelaskan secara gamblang oleh Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia. Pasalnya, posisi Bakamla sendiri tidak seperti aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, atau KPK.  Bahkan sekelas APH juga tidak bakal sembarangan mengklaim angka-angka soal temuan kerugian negara karena harus berdasarkan audit BPK. "Klaim Bakamla soal menyelamatkan uang negara Rp 4 triliun harus jelas apakah itu hasil kerja dari Bakamla atau Menteri Kelautan, atau kerja keras TNI AL," kritiknya.

CBA Soroti Transparansi Audit Bakamla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/antarafoto-pemerintah-setujui-pmn-kereta-cepat-jakarta-bandung-02112021-gp-4-1.jpg" alt="Pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) di Cikunir, Bekasi, Jawa Barat. Galih Pradipta/Antara" width="100%">
<figcaption>Pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) di Cikunir, Bekasi, Jawa Barat. Galih Pradipta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) memerlukan audit keuangan. Hal tersebut guna meminimalisir pembengkakan biaya yang tengah terjadi.  ”Proyek ini masalahnya hanya di keuangan. Yaitu menunggu penyertaan modal negara (PMN) dan perlu audit juga tentunya,” kata Djoko seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (10/11).  Djoko mengatakan, pembengkakan biaya pembangunan proyek infrastruktur kereta api merupakan hal yang biasa terjadi. Pandemi Covid-19 menjadi faktor utama terganggunya arus kas alias cash flow para perusahaan yang menjadi anggota konsorsium proyek tersebut.  Oleh sebab itu, Djoko menyarankan, agar para pemangku kepentingan untuk lebih teliti dalam kajian. Khususnya dalam hal keuangan.  ”Dimulai dari SDM yang digunakan harus lebih efisien. Kalau dulu manajemennya baru semua, sekarang SDM oleh PT Kereta Api berarti penghematan di sisi SDM jadi bisa mengurangi pembengkakan,” ujar Djoko.  Seperti diketahui, proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun mencapai kurang lebih Rp 27,09 triliun. Meskipun demikian, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bakal menyuntikan dana sebesar Rp 4,3 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebagai kebutuhan pemenuhan ekuitas dasar.

Pengamat Sebut Pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung Perlu Audit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/KHOF2.jpg" alt="Kepala BPK RI Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono menyerahkan hasil pemeriksaan BPK terhadap Pemprov Jatim yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Penyerahan itu berlangsung saat sidang paripurna DP" width="100%">
<figcaption>Kepala BPK RI Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono menyerahkan hasil pemeriksaan BPK terhadap Pemprov Jatim yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Penyerahan itu berlangsung saat sidang paripurna DP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat itu diberikan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2019. Raihan tersebut merupakan prestasi sembilan tahun berturut-turut bagi Pemprov Jatim.  Predikat opini WTP diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono kepada Ketua DPRD Provinsi Jatim dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Penyerahan itu berlangsung saat sidang paripurna DPRD Jatim, Kamis (18/6).  ’’Kami sampaikan selamat kepada Provinsi Jatim yang bisa mempertahankan opini WTP,” ujar Agus yang ditemui setelah pemberian penghargaan WTP kepada Pemprov Jatim di Gedung DPRD Jatim.  Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pun menyampaikan bahwa penghargaan WTP itu diraih lewat berbagai kualifikasi dengan sistem pengendalian internal yang efektif. Material pos keuangan secara keseluruhan laporan keuangan Pemprov Jatim tercatat sesuai standar.  ’’Semua berjalan atas pengawasan sangat berkualitas DPRD Jatim. Baik public hearing maupun kunjungan kerjanya. Kebersamaan ini menjadi bagian sangat penting. Agar proses pelaksanaan rupiah demi rupiah APBD akan terkawal dan terus kita tingkatkan. Tidak sekadar penggunaannya, tapi produktivitas melalui APBD Pemprov Jatim,” papar Khofifah.  Gubernur perempuan pertama di Jatim itu juga menuturkan, raihan WTP tahun anggaran 2019 tidak lepas dari kerja keras Pemprov Jatim. Kualitas pengabdian dan pengelolaan keuangan semakin hari semakin meningkat.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/KHOF1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kepala BPK RI Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono menyerahkan hasil pemeriksaan BPK terhadap Pemprov Jatim yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa,  Kamis (18/6).  (Diskominfo Jatim for JawaPos.com)  Agus juga mengungkapkan beberapa catatan dari BPK untuk segera diperbaiki Pemprov Jatim atas laporan keuangan tahunan itu. Pertama adalah dana hibah. Mekanisme pemberiannya perlu diperbaiki. Agus menilai ada beberapa laporan tentang penyaluran dana hibah kepada masyarakat yang belum tercatat dengan baik.  Padahal, tiap anggaran hibah yang dikucurkan ke masyarakat harus disampaikan kepada pemerintah daerah dan mendapat pengesahan dari bendahara umum. ”Ada yang sudah dicatat, tapi ada sebagian juga yang belum dicatat,” ujar Agus.  Catatan lain dari BPK adalah tentang dana bantuan operasional sekolah (BOS). Agus menyebut masih banyak pelaporan yang belum sempurna. ”Sebenarnya, pencairan dana BOS itu kan langsung ke sekolahannya. Nah, ini ada mereka yang tidak melaporkan ke provinsi sehingga masih ada selisih antara yang sudah digunakan dan yang dilaporkan,” kata Agus.  Agus menyarankan agar Pemprov Jatim memberikan sosialisasi lebih intensif terkait pelaporan dana BOS ke sekolah untuk ke depannya. Diharapkan, tata kelola dana tersebut bisa lebih maksimal.

Pemprov Jatim Kembali Raih WTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dianggap-ilegal-baznas-bagi-kami-bazis-dki-tidak-ada_m_217739.jpeg" alt="Kepala BAZNAS Bambang Sudibyo saat menggelar konferensi pers di kantornya, Wisma Sirca, Jalan Johar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/6)." width="100%">
<figcaption>Kepala BAZNAS Bambang Sudibyo saat menggelar konferensi pers di kantornya, Wisma Sirca, Jalan Johar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berhasil mempertahankan hasil audit keuangan dengan predikat wajar. Ketua Baznas Bambang Sudibyo menuturkan mereka akan terus memperkuat sistem pengendalian internal. Kemudian juga memperbaharui dan memperbaiki standar operasional.  Bambang bersyukur kembali mendapatkan hasil audit keuangan dengan predikat wajar itu. Dia menjelaskan Baznas pusat selalu rutin untuk menjalankan audit keuangan. ’’Kita coba bisa digunakan seluruh Baznas Indonesia. Semoga bisa ditiru,’’ katanya Rabu (10/6).  Audit keuangan Baznas dikerjakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) AR Utomo. Predikat wajar untuk laporan keuangan tersebut sudah seperti tradisi di Baznas. Predikat wajar merupakan predikit tertinggi dalam audit laporan keuangan. Proses audit kali ini ada tantangan tersendiri. Sebab kunjungan tim auditor ke titip pendistribusian dan pengelolaan zakat dilakukan dengan ekstra hati-hati di tengah pandemi Covid-19.  Lebih lanjut Bambang menyampaikan rasa syukur dengan raihan predikat wajar tersebut. Predikat wajar itu menjadi bukti pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun Baznas sesuai aturan yang berlaku. ’’Baznas memiliki komitmen untuk selalu menjalankan prinsip kehati-hatian dan disiplin mengikuti aturan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah,’’ jelasnya.  Dia menambahkan predikat tersebut menjadi motivasi Baznas untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan. Kemudian juga menjaga kualitas pelayanan yang terbaik bagi para muzaki maupum mustahik. Bambang mengingatkan Baznas pusat mendoorng Baznas di daerah serta lembaga amil zakat (LAZ) untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang tertib sesuai aturan.  Direktur Kepatuhan dan Audit Internal Baznas Mochammad Lchwan menjelaskan laporan keuangan sudah disusun dan disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Prinsip itu sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. ’’Semua informasi dalam laporan keuangan Baznas telah disajikan secara lengkap dan benar,’’ tuturnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0B3YaKIPQZ0  https://www.youtube.com/watch?v=RsW-wwi_NxY  https://www.youtube.com/watch?v=ubXCKYerBGU

Raih Audit Wajar, Baznas Perkuat Pengendalian Internal

audit keuangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#audit keuangan

Berita Terkini