<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/index1-1.jpg" alt="Mukhamad Misbakhun menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas, Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Auditorium Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo, Jumat (16/12). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Mukhamad Misbakhun menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas, Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Auditorium Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo, Jumat (16/12). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan para kepala desa (kades) di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, benar-benar mengedepankan integritas dan akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Menurut dia, dana desa merupakan uang negara yang penggunaannya harus diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Misbakhun menyatakan hal itu saat hadir sebagai pembicara Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas, Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Auditorium Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo, Jumat (16/12). Sebanyak 326 kades hadir pada kegiatan kerja sama DPR, BPK, dan Pemkab Probolinggo itu.  ”Jangan sampai di kemudian hari pengelolaan dana desa ini menimbulkan masalah. Kalau kepala desa dibimbing dan diberi tahu, mereka akan mengikuti dengan baik,” ujar Misbakhun pada acara yang juga dihadiri Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman dan Sekda Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono itu.  Misbakhun yang menjadi narasumber utama bersama Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur (Jatim) Karyadi menjelaskan, para kades di Kabupaten Probolinggo merupakan tokoh di desa masing-masing. Menurut politikus Partai Golkar itu, para kades dipilih secara demokratis melalui proses pemilihan langsung.  Namun, Misbakhun menegaskan, para kades tetap perlu dibimbing agar mampu menjalankan pemerintahan dan mengelola keuangan desa dengan baik.  ”Kepala desa adalah ujung tombak pemerintahan. Tanggung jawab keuangan negara itu sudah melekat di pundak kepala desa,” tutur Misbakhun.  Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan II Jawa Timur yang meliputi Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Pasuruan, itu menyatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelontorkan dana desa dalam jumlah besar sejak 2015. Dia memerinci dana desa pada 2015 sebesar Rp 20,7 triliun.  Besaran dana desa itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2016, dana desa yang dikucurkan mencapai Rp 46,98 triliun. Setahun kemudian atau pada 2017, jumlah dana desa meningkat menjadi Rp 60 triliun. Jumlah itu berlanjut pada 2018.  Pada 2019, pagu dana desa meningkat menjadi Rp 70 triliun. Pagu dana desa bertambah menjadi Rp 71 triliun pada 2020. Pada 2021, pagu dana desa sebesar Rp 72 triliun. Adapun pada tahun ini, pagu dana desa mencapai Rp 68 triliun.  Oleh karena itu, Misbakhun mewanti-wanti para kades benar-benar amanah dalam mengelola dana desa. Dia tidak mau para kades yang juga konstituennya itu terjerat hukum gara-gara kesalahan dalam mengelola uang negara.  ”Kepala desa di Kabupaten Probolinggo ini perlu kita jaga supaya bisa menjalankan tugas dengan baik. Jangan sampai di akhir pengabdiannya ada masalah,” harap Misbakhun, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu.  Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK R. Yudi Ramdan Budiman menyampaikan, dana desa harus dikelola dengan baik agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  ”Kegiatan ini sebagai bagian dari tanggung jawab kami bersama mengawal pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel, lebih transparan, dan memberikan kemakmuran kepada rakyat,” ujar Yudi.

Nasihat Misbakhun untuk Ratusan Kades Pengelola Dana Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/tingkatkan-kinerja-di-tahun-2022-dit-reskrimsus-polda-sulsel-prioritaskan-tangani-4-kasus-korupsi-auc_800x449.jpg" alt="Direktur Direskrimsus Polda Sulsel Kombespol Widony Fedri (kiri). Polda Sulsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Direktur Direskrimsus Polda Sulsel Kombespol Widony Fedri (kiri). Polda Sulsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sulawesi Selatan bakal tuntaskan perkara dugaan korupsi pada 2020 dan 2021. Ada empat kasus yang diprioritaskan untuk dituntaskan tahun ini.  Direktur Direskrimsus Polda Sulsel Kombespol Widony Fedri mengatakan, sedikitnya empat perkara korupsi menjadi perhatian publik yang penanganannya terus dikebut. ”Ada empat perkara yang ditangani tahun lalu itu jadi prioritas anggota dan kami akan maksimal menangani semua perkaranya,” ujar Widony Fedri seperti dilansir dari Antara, Minggu (9/1).  Perkara dugaan korupsi itu yakni, bantuan sosial (Bansos) Covid-19 Makassar pada 2020 dan kasus pengadaan kamera pengawas atau CCTV pada Diskominfo Kota Makassar. Selain itu, dugaan korupsi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang terjadi di empat kabupaten Sulsel masing-masing, Kabupaten Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, dan Takalar, juga masuk dalam daftar kasus yang akan didahulukan.  Menurut Kombespol Widony Fedri, semua kasus tersebut masuk dalam daftar kasus-kasus yang akan didahulukan untuk diselesaikan. ”Kasus perkara kita banyak. Bansos itu masih menunggu audit BPK. Banyak yang bertanya kenapa lambat karena auditnya juga lama keluar,” terang Widony Fedri.  Pada perkara dugaan korupsi penggelembungan anggaran pengadaan Bansos Covid-19 untuk 60 ribu warga Kota Makassar, beberapa pejabat sudah diperiksa. Di antaranya, mantan Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, mantan Kepala Dinas Sosial Makassar Mukhtar Tahir, juga puluhan pegawai Bulog dan penyalur di lapangan.  ”Bantuan berupa sembako itu seharusnya didistribusikan dengan baik kepada masyarakat yang secara langsung terdampak Covid-19. Tapi pada kenyataannya, sembako yang diterima tidak sesuai dengan nilai perhitungan awal,” tutur Widony Fedri.  Rincian sembako tersebut, lanjut dia, masing-masing beras 10 kilogram seharga Rp 105.000, mi instan 1 kardus seharga Rp 92.000, kemudian 3 bungkus sabun cuci 1 kilogram Rp 17.000, serta 4 sabun mandi Rp 12.000. Selanjutnya, pasta gigi 120 gram Rp 12.500, 4 kaleng susu Rp 28.000, minyak goreng 2 liter Rp 22.000, gula pasir 1 kilogram Rp 12.500.  ”Jika ditaksir, harga keseluruhannya hanya Rp 290.500. Akumulasi harga yang dianggap tidak sesuai itulah yang sementara ditangani kepolisian berkoordinasi dengan BPK,” ucap Widony Fedri.

Direskrimsus Polda Sulsel Prioritaskan Empat Perkara Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/BPJS-Dirut3.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dalam Workshop Pendapat BPK terkait Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional, Selasa (06/04), secara daring." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dalam Workshop Pendapat BPK terkait Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional, Selasa (06/04), secara daring.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BPJS Kesehatan telah menyiapkan rencana aksi terhadap Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Mengenai Pengelolaan Atas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dalam Workshop Pendapat BPK terkait Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional, Selasa (06/04), secara daring.  “Namun dalam menjalankan rencana aksi ini, BPJS Kesehatan tidak bisa sendirian. Peran para pemangku kepentingan, baik itu Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah serta mitra kerja sangat penting untuk memuluskan berbagai upaya perbaikan Program JKN,” ujar Ghufron.  Dari sisi kepesertaan, BPK berpendapat, bahwa perlu mewujudkan data tunggal peserta Program JKN yang valid dan real time antara lain dengan melakukan integrasi sistem data base kepesertaan Program JKN dengan sistem data base kementerian/lembaga/instansi lain.  Untuk itu BPJS Kesehatan akan mengupayakan peningkatan akurasi data dan administrasi kepesertaan secara efektif, melalui pemadanan, cleansing dan integrasi data &amp; sistem informasi berbasis NIK serta penyempurnaan ketentuan dan regulasi beserta tools pendukung dalam rangka pelaksanaan administrasi kepesertaan yang efektif.  “BPJS Kesehatan sebagai pengguna data yang bersumber dari pemilik dan penyedia data, juga melakukan upaya peningkatan akurasi dan kualitas data peserta melalui sinergi pemutakhiran data dan pemanfaatan integrasi sistem informasi (webservice) penyedia data. Untuk itu kami harapkan dukungan data yang tepat, misalnya dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri diharapkan kami dapat memperoleh data penduduk khususnya NIK yang valid, atau dukungan dari Kementerian Sosial untuk validasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) serta integrasi ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG),” jelas Ghufron.  Kementerian/Lembaga lain yang dapat mewujudkan data tunggal JKN misalnya Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kementerian Keuangan, BKN, PT Taspen, TNI, POLRI, ASABRI serta BPJS Ketenagakerjaan.  Dari sisi kepesertaan yang lain, menurut pendapat BPK, dalam mewujudkan pencapaian target Universal Health Coverage (UHC), perlu dilakukan koordinasi kelembagaan dalam penyempurnaan/penyusunan peraturan dengan memasukkan kriteria identitas kepesertaan Program JKN sebagai syarat dalam pengurusan pelayanan publik, termasuk layanan perbankan.  Ghufron memaparkan, BPJS Kesehatan akan mendorong terwujudnya sistem yang terintegrasi mengenai penegakan kepatuhan dan sanksi pelayanan publik dalam mensyaratkan Kepesertaan JKN pada pelayanan publik. Misalnya, dengan kementerian/lembaga yang mengurus soal perizinan, seperti KemenkumHAM, Kemenaker, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala BKPM, Gubernur, Bupati/Walikota, Kementerian Agama, serta Kementerian BUMN.  “Selain itu, untuk percepatan cakupan kepesertaan, BPJS Kesehatan mengusung Program Inovasi Pendanaan Masyarakat Peduli JKN, melalui Gerakan Donasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik secara kolektif maupun perorangan,” jelas Ghufron.  Dari sisi pelayanan, menjawab Pendapat BPK, BPJS Kesehatan akan berpartisipasi aktif bersama dengan Kementerian Kesehatan dan DJSN dalam upaya menyusun kebijakan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan standarisasi Kelas Rawat Inap (KRI), serta optimalisasi belanja strategis kesehatan.  “BPJS Kesehatan juga akan meningkatkan digitalisasi layanan dan inovasi pada customer journey melalui pengembangan dan penguatan implementasi klaim elektronik, e-medical record, serta sistem face recognition yang bisa di-adopt, cepat dan murah dengan beberapa penyedia,” jelas Ghufron.  Dari sisi pendanaan, BPJS Kesehatan mengembangkan ekosistem payment yang Mudah, Aman, Pasti, Atraktif dan Nyaman (MAPAN) untuk meningkatkan kolektabilitas iuran dan keaktifan Peserta PBPU. Penguatan implementasi sistem pencegahan kecurangan, memastikan ketersediaan anggaran, kontribusi iuran, serta bantuan iuran dari Pemerintah Daerah.  Dalam workshop tersebut, juga dipaparkan rencana aksi dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri dalam upaya perbaikan Program JKN-KIS. Hadir dalam workshop tersebut Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Menteri Keuangan RI Sri Mulayani, Sekretaris Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan para pemangku kepentingan lainnya.

BPJS Kesehatan Siapkan Rencana Aksi Terhadap Pendapat BPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Pawai-Mobil-Listrik-Jelang-Formula-E-2020-Dery-Ridwansah-1-.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) didampingi pebalap Sean Gelael (kiri) didalam mobil listrik ketika mengikuti konvoi melintas Jalan Sudirman, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari promosi Pemprov DKI Jakarta dal" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) didampingi pebalap Sean Gelael (kiri) didalam mobil listrik ketika mengikuti konvoi melintas Jalan Sudirman, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari promosi Pemprov DKI Jakarta dal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta telah melakukan audit terhadap transaksi keuangan Pemprov DKI Jakarta periode 2019-2020. Salah satu yang menjai sorotan yakni pembayaran untuk balapan Formula E di Jakarta.  BPK mencatat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menggelontorkan dana hampir Rp 1 triliun sebagai commitment fee dan garansi bank. Uang ini dgunakan untuk memuluskan Jakarta bisa menjadi tuan rumah Formula E.  “Berdasarkan penelitian transaksi keuangan terkait penyelenggaraan Formula E diketahui bahwa pembayaran yang telah dilakukan kepada FEO adalah senilai GBP 53.000.000 atau setara Rp 983.310.000.000,” kata Kepala Perwakilan BPK Perwakilan DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo dalam laporan audit, Sabtu (19/3).  Uang Rp 983,3 miliar itu dibayarkan secara bertahap oleh Pemprov DKI Jakarta. Yakni untuk commitment fee pada 2019 senilai Rp 360 miliar, dan pada 2020 Rp 200,3 miliar. Selanjutnya, Rp 423 miliar untuk Bank Garansi.  Dari uang tersebut, Formula E di Jakarta dijadwalkan digelar pada 6 Juni 2020. Namun, karena pandemi Covid-19 membuat rencana tersebut gagal terealisasi.  "Pandemi Covid-19 merupakan kondisi force majeur, sehingga menyebabkan Gubernur DKI Jakarta melakukan penundaan penyelenggaraan Formula E musim pertama," kata Pemut.  Pada 2021 ini, Anies juga dipastikan masih menunda Formula E. Hal ini telah dikonfirmasi oleh pihak PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Gelaran belum bisa dilaksanakan, hingga situasi Covid-19 bisa terkendali.  Meski begitu, uang commitment fee yang telah dibayarkan tiap tahun kepada Federasi Otomotif Internasional (FIA) tidak hangus. Jakarta dipastikan tetao menjadi tuan rumah Formula E setelah pandemi berhasil dkendalikan.

Audit BPK, Anies Gelontorkan Hampir Rp 1 T Untuk Formula E

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/kasus-labuan-bajo-1.jpg" alt="Tim penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Tinggi NTT mengamankan sejumlah barang bukti dalam kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah Pemkab Manggarai Barat. Antara" width="100%">
<figcaption>Tim penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Tinggi NTT mengamankan sejumlah barang bukti dalam kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah Pemkab Manggarai Barat. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyatakan saat ini belum menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi penjualan aset tanah pemerintah di Kabupaten Manggarai Barat. Penetapan tersangka dilakukan setelah ada hasil audit kerugian negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  ”Kami masih menunggu hasil audit dilakukan BPK. Apabila hasil auditnya sudah ada diikuti dengan penetapan tersangka,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan NTT Abdul Hakim seperti dilansir dari Antara di Kupang.  Abdul Hakim mengatakan hal itu, terkait perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah pemerintah Manggarai Barat di Kerangan Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo. Pihaknya menduga ada kerugian negara Rp 3 triliun.  Dia menegaskan, Kejaksaan NTT telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta untuk melakukan audit kerugian negara kasus pengalihan aset tanah seluas 30 hektare di Labuan Bajo.  Menurut Abdul Hakim, tim auditor dari BPK sedang melakukan audit dan diharapkan hasilnya sudah diserahkan kepada Kejaksaan NTT awal Desember 2020.  Penyidik Tipikor Kejaksaan NTT sudah mengantongi calon tersangka serta sejumlah barang bukti yang diperoleh selama penyidik berlangsung. penyidik juga telah menyita uang sebesar Rp 140 juta yang diduga sebagai uang pelicin untuk memperlancar proses penjualan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat itu.  ”Kami menargetkan berkas perkara kasus penjualan aset tanah pemerintah di Manggarai Barat dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang pada Desember,” kata Abdul Hakim.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1Hv0jjUsJfU

Penetapan Tersangka Aset Tanah Manggarai Barat Tunggu Hasil Audit BPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/RDPU-Komisi-III-Dengan-Pansel-Capim-KPK-Dery-Ridwansah-13.jpg" alt="Foto 13: Calon Pimpinan KPK I Nyoman Wara (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (kanan) disaksikan Wakil Ketua Komisi III DPR Demond Junaidi Mahesa (belakang) dan Erma Suryani Ranik (depan), usai menerima amplop berisi tema ma" width="100%">
<figcaption>Foto 13: Calon Pimpinan KPK I Nyoman Wara (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (kanan) disaksikan Wakil Ketua Komisi III DPR Demond Junaidi Mahesa (belakang) dan Erma Suryani Ranik (depan), usai menerima amplop berisi tema ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Capim KPK, I Nyoman Wara menjalani fit and proper test oleh Komisi III DPR. Dalam fit and proper test tersebut Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mempertanyakan audit dari BPK terhadap kasus korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).  Nah kebetulan, I Nyoman adalah salah satu auditor dalam kasus SKL BLBI tersebut. Sehingga independensi Nyoman dipertanyakan saat menjalani fit and proper test tersebut. "Masih ingin menyoroti audit BPK tahun 2017 terkait dengan kasus BLBI, ini memang menjadi konsen, ini persoalan dasar yang menyangkut independensi bapak selaku auditor," ujar ujar Arsul di ruang Komisi III DPR, Rabu (11/9) malam.  Oleh sebab itu, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini meminta kepada Nyoman untuk menjelaskan secara detail mengenai apa yang terjadi sebenarnya audit dari BPK di SKL BLBI. "Nah saya kira bapak harus mengklarifikasi secara sejelas-jelasnya di forum ini, apalagi yang bertanya paling tidak 3 orang tadi," katanya.  Adapun, pada tahun 2017, BPK diminta oleh KPK untuk melakukan penghitungan kerugian negara kasus korupsi SKL BLBI. Nyoman Wara merupakan salah satu auditornya.  Atas hasil auditnya itu, BPK dan Nyoman digugat perdata oleh pihak Sjamsul Nursalim. Sebab, dari hasil audit Nyoman dalam kasus BLBI, terdapat kerugian negara sejumlah Rp 4,53 triliun. Padahal di audit BPK di tahun 2002 dan 2006, tidak terdapat kerugian negara atas penerbitan SKL BLBI.  Menanggapi hal tersebut, Nyoman membenarnya terlah digugat oleh Sjamsul Nursalim dalam kasus audit BPK. Dia tidak mempermasalahkan laporan hukum tersebut. "Kami tidak bisa melarang orang lain untuk gugat kami siapapun bisa gugat hasil pekerjaan kami," ujar Nyoman.  Baginya, apabila adanya pelaporan kasus hukum terhadap audit. Maka itu sudah menjadi risiko pekerjaan yang mesti dijalaninya. Terpenting dia sudah melakukan mekanisme yang benar dalam melakukan audit. "Dalam melakukan audit sudah menju biasa dalam investigasi perhitungan kerugian negara itu biasa kami menghadapi seperti," katanya.  Nyoman berujar, dia sudah bekerja independen dan bekerja sesuai standar pemeriksaan. Bahkan BPK juga sudah melakukan pemeriksaan internal tidak ada pelanggaran dari audit BPK dari SKL BLBI tersebut. "Sudah periksa internal hasil tidak ada pelanggaran terhadap standard," katanya.  Nyoman menjelaskan kenapa ada perbedaan audi BPK tahun 2002, 2006 dan 2017. Menurutnya ada perbedaan tujuan dengan jenis audit. Tujuan audit akan menentukan jenis audit dan kemudian akan menentukan prosedur audit dan bukti apa yang harus diperoleh.

Jawaban Santai Capim KPK Nyoman saat Dicecar Audit BPK Soal BLBI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/I-Nyoman-Wara-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar hukum I Gde Pantja Astawa menilai pernyataan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) I Nyoman Wara dalam tes wawancara dan uji publik yang menyebut tidak perlu melakukan konfirmasi dalam melaksanakan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah tidak benar. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan ketentuan UU dan peraturan BPK yang berlaku.  “Berdasarkan asas asersi, auditor BPK harus mengkonfirmasi pihak yang diperiksa (auditee) dalam pemeriksaan, baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang antara lain dalam bentuk pemeriksaan investigatif," kata Pantja Astawa dalam keterangannya, Jumat (30/8).  Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Padjadjaran ini menilai, pernyataan I Nyoman Wara tersebut bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK dan Peraturan BPK No. 1 tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Sebab dalam suatu pemeriksaan itu setidaknya harus memenuhi tiga unsur.  "Pertama, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus diterbitkan oleh lembaga berwenang, dalam hal ini BPK. Kedua, harus memperhatikan dan menjadikan SPKN sebagai pegangan atau dasar pemeriksaan. Ketiga, harus memperhatikan satu prinsip, yaitu asas asersi," ucap Astawa.  Astawa menuturkan, konfirmasi perlu dilakukan agar pihak yang diperiksa memiliki kesempatan untuk mengkaji hasil audit tersebut. Sebab hal ini diatur dalam Pasal 6 Ayat (5) UU BPK. "Jadi kalau 3 hal mendasar ini sudah ditempuh, saya katakan itulah LHP yang sah secara hukum. Kalau asas asersi ini tidak dipenuhi, saya berani katakan LHP dinyatakan batal demi hukum. Kenapa? Karena norma UU menentukan demikian," tegasnya.  Sebelumnya, Capim KPK yang juga auditor BPK mengakui tak meminta konfirmasi dalam mengaudit kerugian negara dalam kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Wara pun mengklaim sudah bekerja sesuai standar dalam mengaudit perkara BLBI.  "Untuk kerugian negara itu pemeriksaan investigatif. Standar pemeriksaan keuangan negara untuk pemeriksaan investigatif, karena sifatnya rahasia tidak perlu minta tanggapan. Memang kami tidak minta tanggapan. Selain (pemeriksaan investigatif) itu harus kami (minta) tanggapan," ucap Wara di Gedung Sekretariat Negara, Selasa (27/8).  Menurutnya, BPK mengaudit berdasarkan data yang diberikan pihak KPK. Selain itu, kata dia, diatur di perundang-undangan mengenai BPK, penyidik dapat memberikan bukti kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan investigatif mencari kerugian negara.  "Bukan berarti yang menentukan cukup penyidik. (Bukti) kalau kurang minta lagi. Sampai pemeriksa mempunyai keyakinan cukup untuk mengambil kesimpulan ada atau tidak kerugian negara," jelas Wara.

Pakar Sebut Pernyataan I Nyoman Wara Bertentangan dengan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PANRB18.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP sudah diraih kementerian yang dipimpin Syafruddin ini telah diraih berturut-turut selama lima kali sejak tahun 2014.  LHP diserahkan oleh Anggota III BPK Achsanul Qosasi yang didampingi oleh Auditor Utama Keuangan Negara II Blucer Rajagukguk, kepada Menteri PANRB Syafruddin, dalam acara Penyerahan LHP atas LKKL, di Auditorium BPK, Jakarta, Senin (17/06).  Atas hasil itu, Menteri Syafruddin mengucapkan terima kasih kepada BPK karena sudah membantu memberi solusi berkaitan dengan laporan keuangan. “Terima kasih karena BPK cukup memberi masukan dan solusi kepada kementerian dan lembaga, dalam hal laporan keuangan, sehingga memberikan stimulus yang besar bagi kemajuan bangsa dan negara,” ujar Menteri Syafruddin, usai acara tersebut.  Predikat WTP diberikan jika tidak ditemukan kesalahan secara keseluruhan dari laporan keuangan. Opini ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.  Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji, mengatakan hasil laporan ini juga harus diikuti dengan peningkatan kinerja pegawai di Kementerian PANRB yakni capaian kinerja yang berorientasi hasil.  “WTP ini bukan prestasi, melainkan memang kewajiban. Semua kementerian/lembaga harus seperti itu dalam pengelolaan keuangan negara,” imbuh Atmaji.  Sementara itu, Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi menjelaskan, sejumlah hal menjadi fokus pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III. Fokus itu adalah, peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan desa dan kawasan pedesaan, peningkatan akses, kualitas dan kemudahan pendidikan, investasi dan pengadaan barang dan jasa, serta penyelenggaraan Asian games dan Asian Paragames 2018.  Dalam proses pemeriksaan tahun 2018, banyak perubahan positif terjadi. Qosasi mengungkapkan, beberapa perubahan itu adalah kemudahan BPK dalam memperoleh data, objek yang diperiksa tidak menutupi permasahan dan mencari jalan penyelesaian bersama, serta peningkatan peran dan kualitas inspektorat. “Hasilnya, negara pasti diuntungkan. Ini satu hal yang harus terus kita jalankan,” pungkasnya.  Dalam acara itu, hadir pula Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, serta inspektur dan kepala badan dan lembaga pemerintahan lainnya.

Hasil Audit BPK, Kementerian PANRB Raih WTP Kelima Kali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bpkh-alokasikan-rp-175-miliar-untuk-bantu-masyarakat_m_.jpg" alt="Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu. (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu. (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meraih opini audit keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam audit tersebut diketahui dana haji yang dikelola BPKH naik sekitar Rp 10 triliun.  Kepala BPKH Anggito Abimanyu menuturkan, hasil audit itu menunjukkan laporan keuangan BPKH sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik berdasarkan bukti-bukti audit. "Menunjukkan bahwa BPKH telah melaksanakan tata kelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel," kata Anggito di Jakarta Minggu (16/6).  Dia menuturkan seluruh dana haji aman dalam pengelolaan BPKH. Dari hasil audit keuangan oleh BPK, diketahui bahwa dana kelolaan BPKH di 2018 tercatat sebesar Rp 112,9 triliun. Catatan tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp 10 triliunan dibandingkan periode 2017. Dana haji yang dikelola BPKH itu ditempatkan di bank syariah atau unit usaha syariah sebesar Rp 65,5 triliun atau sekitar 58 persen.  Kemudian ditempatkan pada investasi surat berharga syariah sebesar Rp 46,9 triliun atau 42 persen. Dengan pengelolaan tersebut, hasil atau nilai manfaat yang bisa diraih BPKH sepanjang 2018 sekitar Rp 5,8 triliun.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/perekaman-biometrik-haji-dimulai-hari-ini-satu-cjh-hanya-10-menit_c_290674-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Rombongan CJH yang berangkat pada 2018 lalu. ( Jawa Pos Group)  Nilai manfaat yang diraih BPKH itu digunakan untuk membayar indrect cost atau subsidi biaya haji. Tahun lalu total biaya indrect cost mencapai Rp 6,5 triliun. Dana itu merupakan akumulasi dari subsidi yang diterima jamaah. Seperti diketahui jamaah hanya membayar biaya haji rata-rata Rp 35 juta. Sementara biaya riil perjalanan haji mencapai Rp 70 juta atau dua kali lipat yang disetor jamaah.  Dalam laporan operasional BPKH tahun 2018, telah dinyatakan bahwa BPKH memperoleh surplus sebesar Rp 359,7 milyar. Surplus tersebut menjadi bagian dari akumulasi kas jamaah haji tahun 2019 dan tidak dipergunakan untuk operasional pengelolaan keuangan haji. Anggito menuturkan hasil audit BPK itu diharapkan dapat semakin menambah kepercayaan publik terhadap BPKH.

Pengelolaan Dana Haji Naik Rp 10 Triliun, BPKH Raih Opini WTP dari BPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dapat-wtp-mendagri-tjahjo-kumolo-tak-berpuas-diri_m_216511.jpeg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap beberapa kementerian dan lembaga negara. Hasilnya, kementerian dalam negeri (kemendagri) medapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Menurut Anggota V BPK RI <a href="https://www.jawapos.com/tag/12690/mendagri-tjahjo-kumolo" target="_blank">Isma Yatun</a>, pencapaian yang didapatkan lembaga yang bermarkas di Jalan Merdeka, Jakarta Pusat itu memiliki hasil yang sama pada tahun sebelumnya. Karena itu, dengan raihan ini, pihaknya menyarankan agar kemendagri dapat lebih baik lagi ke depannya. "Saya berharap dengan diperolehnya opini WTP ini bisa menjadi momentum untuk lebih baik lagi di tahun ke depannya, terutama dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK," kata Isma di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (30/5). Tak hanya itu, Isma pun meyakini, lembaga besutan Tjahjo Kumolo ini dapat lebih bekerja keras untuk melakukan pengelolaan keuangan yang lebih transparan. "Pastinya seluruh jajaran kementerian dan lembaga yang hari ini menerima WTP itu bekerja sebaik-baiknya untuk pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan," ungkapnya. Sementara itu, mendagri Tjahjo Kumolo pun merespons positif hasil yang diberikan oleh BPK. Menurutnya, lembaga yang dinahkodai oleh Harry Azhar Azis itu telah melakukan pekerjaan dengan teliti dan cermat. Dirinya pun bangga dengan capaian WTP kemendagri dalam semasa kepemimpinannya. "Tiga tahun berturut turut WTP dan BNPB empat tahun juga," ungkapnya. Hasil ini pun tak membuat Tjahjo berpuas diri dalam pengelolaan keuangan kementeriannya yang lebih akuntabel. Dia mengharapkan, seluruh pemerintahan daerah dari tingkat provinsi dan daerah, termasuk lembaganya akan terus melakukan beberapa rekomendasi perbaikan dari BPK. "Kami akan segera melaksanakan beberapa rekomendasi rekomendasi perbaikan yang ada dari BPK. Jadi selama tiga tahun ini di kemendagri punya komitmen sudah terus WTP, BNPP terus empat tahun," pungkasnya.

Dapat WTP, Mendagri Tjahjo Kumolo Tak Berpuas Diri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#audit bpk

Berita Terkini