<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/17/8QsrsFlqdvDk89dDRUybp8aQ7HsdT9dsRKbYQQCq-1791431227.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia (PM) Muhaimin Iskandar di Jakarta, Jumat (17/10)." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia (PM) Muhaimin Iskandar di Jakarta, Jumat (17/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 80 unit pesantren sedang menjalani audit kondisi bangunan. Nantinya jika ditemukan bangunan yang kondisi strukturnya tidak layak, akan dibantu pemerintah untuk proses rehabilitasi. Pemerintah menegaskan dana rehabilitasi berlaku umum untuk semua gedung atau fasilitas publik, tidak hanya pada Pesantren. Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia (PM) Muhaimin Iskandar di Jakarta, Jumat (17/10). Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memimpin rapat yang dihadiri sejumlah pejabat. Diantaranya Menteri Agama (Menag) Nasarudin Umar dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Muhaimin menyatakan pemerintah tidak hanya membantu rehabilitasi bangunan lembaga pendidikan pondok pesantren. Tetapi juga bangunan-bangunan kegiatan keagamaan lain yang rawan. Langkah itu diambil sebagai upaya negara memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat yang sedang belajar atau beribadah. &ldquo;Kita tidak hanya fokus pada Al-Khoziny atau pesantren, tetapi juga pada semua lembaga pendidikan, kegiatan keagamaan, dan rumah ibadah yang rawan. Semuanya akan kita bantu,&rdquo; kata Muhaimin.&nbsp; Dia mejelaskan, audit dan pengecekan bangunan tidak hanya untuk tempat ibadah. Tetapi juga untuk seluruh tempat layanan publik keagamaan lainnya. Seperti panti asuhan dan pelayanan pendidikan. Muhaimin mengungkap Kementerian PU sedang melakukan proses audit dan pendampingan kepada pesantren-pesantren yang rawan. Upaya itu dilakukan untuk antisipasi agar para santri mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan proses pembelajaran dapat terus berlangsung. Saat ini Kementerian PU sedang mengaudit 80 pesantren yang masuk kategori paling rawan. Pemerintah akan terus menambah jumlah pesantren yang diaudit kondisi bangunannya, untuk mempercepat proses mitigasi.&nbsp; Selain proses audit, Muhaimin akan menginstruksikan Kementerian atau Lembaga terkait menyempurnakan mekanisme proses perizinan pesantren. Termasuk izin pendirian bangunannya. Harapannya proses perizinan itu tetap mengutamakan keselamatan, namun prosesnya dipermudah. Sementara itu Kemenag ke depan akan menerapkan persyaratan yang lebih ketat untuk pengajuan izin pesantren. Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin mencontohkan, bakal ada penambahan syarat keamanan infrastruktur bangunan pesantren. Dengan cara melampirkan dokumen IMB. "Kalau selama ini kan misalnya mau mendidikan pesantren itu cukup diperiksa punya bangunan, punya kiai, punya santri, punya kitab, masjid musala. Sudah (izin) diberikan," jelasnya. Untuk ke depannya izin pesantren juga dikaitkan dengan keamanan gedung dari sisi konstruksi.

Pemerintah audit 80 pesantren untuk rehabilitasi bangunan, memastikan keamanan fasilitas pendidikan dan keagamaan di Indonesia.

Cak Imin Tegaskan Bantuan APBN untuk Rehab Konstruksi Bangunan Tak cuma buat Pesantren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/03/menteri-pu3-957166593.jpg" alt="Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan proses pemulihan fasilitas umum (fasum) yang rusak diselesaikan secepat mungkin. (dok. KemenPU)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan proses pemulihan fasilitas umum (fasum) yang rusak diselesaikan secepat mungkin. (dok. KemenPU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan pengecekan keandalan bangunan Pondok Pesantren Tremas di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, yang berusia lebih dari dua abad.&nbsp;Pondok Pesantren Tremas sudah berdiri sejak tahun 1820. Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan dukungannya dengan mengerahkan tim dari jajaran Direktorat Jenderal Cipta Karya yang telah tersebar di seluruh Indonesia.&nbsp;"Tim dari Direktorat Jenderal Cipta Karya tersebar di seluruh Indonesia sehingga harapannya kita bisa cepat pengecekannya," ujar Dody dikutip Selasa (15/10). Setelah melakukan pengecekan keandalan bangunan Gedung Pondok Pesantren (Ponpes) Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang dan Ponpes Lirboyo Kota Kediri, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan peninjauan ke Ponpes Tremas di Kabupaten Pacitan. Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari langkah pemerintah untuk memeriksa kelayakan bangunan gedung terkait keandalan dan keselamatan bangunan pesantren di berbagai daerah. Utamanya adalah bangunan yang sudah tua lebih dari 100 tahun serta memiliki lebih dari 1.000 santri dan memiliki bangunan 4 lantai. Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan ke ponpes yang ketiga, setelah Jombang dan Kediri. "Agenda kami adalah melakukan pengecekan terhadap keandalan bangunan pondok pesantren, baik asrama, masjid, maupun fasilitas lainnya," ujar Dewi Chomistriana. Pondok Pesantren Tremas memiliki nilai sejarah tinggi karena sudah berdiri sejak tahun 1820. Bangunan di pondok pesantren tersebut sudah berusia lebih dari dua abad, sehingga memerlukan audit teknis secara menyeluruh. "Karena usia pondok sudah sangat tua, kami tentu perlu melakukan pengecekan keandalan bangunan secara detail," kata Dewi. Selain memeriksa bangunan lama, Kementerian PU meninjau proyek pembangunan kompleks madrasah baru di kawasan pesantren tersebut. Dewi mengapresiasi pelaksanaan konstruksi yang dinilai sudah memenuhi standar teknis. "Secara umum pelaksanaan pembangunannya sudah baik. Kaidah-kaidah teknis sudah diterapkan, bahkan pekerja yang terlibat sebagian sudah bersertifikat dan pernah bekerja di proyek jalan tol," ujar Dewi.

Pondok Pesantren Tremas memiliki nilai sejarah tinggi karena sudah berdiri sejak 1820. Bangunan di pondok pesantren berusia 2 abad lebih.

Kementerian PU Cek Bangunan Ponpes Berusia Dua Abad di Pacitan, Pondok Pesantren Tremas Berdiri sejak 1820

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/IMG_1053-3770263123.jpg" alt="Kondisi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo usai proses pengangkatan seluruh material reruntuhan dan evakuasi korban, di Sidoarjo, Selasa (7/10). (Fahmi Alfian/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kondisi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo usai proses pengangkatan seluruh material reruntuhan dan evakuasi korban, di Sidoarjo, Selasa (7/10). (Fahmi Alfian/Antara)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin telah mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan audit seluruh bangunan pesantren. Tugas itu diberikan pasca ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny. Cak Imin menarget audit itu tuntas akhir tahun ini. Menurut Cak Imin, pemerintah tidak ingin insiden serupa di Ponpes Al Khoziny terulang. Mengingat jumlah korban pasca ambruknya bangunan ponpes tersebut sangat banyak. Untuk itu, dia meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan audit infrastruktur pesantren dilaksanakan segera. Bahkan dia ingin seluruh audit selesai akhir tahun ini.&nbsp; &rdquo;Saya sudah meminta kepada pak menteri PU audit infrastruktur pesantren-pesantren paling tidak bisa selesai pada akhir 2025. Saya sampaikan cukup satu kali ini saja (musibah di Al Khoziny), jangan pernah ada lagi peristiwa musibah yang mengharukan dan mengerikan,&rdquo; kata dia di Kantor Kemen PU pada Selasa (7/10). Secara tegas, Cak Imin meminta seluruh pengasuh dan pengelola ponpes yang tengah melaksanakan pembangunan memastikan sudah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jika belum mengantongi izin itu, pembangunan harus dihentikan dan menunggu izin keluar untuk dilanjutkan. &rdquo;Sambil membenahi itu, pak menteri PU menjamin semua jenis perizinan akan digratiskan. Yang penting pastikan bangunan tanpa izin disetop dulu,&rdquo; tegasnya. Pejabat yang juga ketum PKB itu juga sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penataan Pembangunan Pesantren. Satgas itu bertugas bersama kementerian dan lembaga terkait melakukan pengecekan dan penataan infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia. Satgas tersebut juga akan memastikan setiap bangunan di pesantren memenuhi standar keamanan dan kelayakan konstruksi. &rdquo;Kementerian PU nanti akan mengaudit fisik bangunan pesantren yang memang menjadi target perbaikan. Kalau memang ditemukan ada indikasi ketidaklayakan konstruksi, tentu itu kami segera benahi,&rdquo; jelasnya. Menurut Cak Imin, langkah-langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang muncul secara cepat dan efektif. Utamanya demi menjamin keselamatan dan keamanan para santri serta warga pesantren di seluruh Indonesia. &rdquo;Sekaligus memperkuat tata kelola pembangunan lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia,&rdquo; ucap dia. (*/) &nbsp;

Cak Imin perintahkan audit seluruh pesantren setelah insiden ambruknya Ponpes Al Khoziny, target selesai akhir tahun.

Belajar dari Ambruknya Bangunan Ponpes Al Khoziny, Pemerintah akan Audit Infrastruktur Pesantren hingga Akhir Tahun ini

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/Screen-Shot-2025-10-07-at-143130-4084525539.png" alt="BNPB Gandeng PU Audit Semua Bangunan Ponpes, Antisipasi Tragedi Serupa Terulang Lagi. (YouTube Basarnas)" width="100%">
<figcaption>BNPB Gandeng PU Audit Semua Bangunan Ponpes, Antisipasi Tragedi Serupa Terulang Lagi. (YouTube Basarnas)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan investigasi dan audit struktur bangunan Pondok Pesantren.&nbsp; Hal tersebut dilakukan pasca bencana non alam, di mana bangunan empat lantai di Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo yang tiba-tiba ambruk pada Senin (29/9), yang menimbulkan kehebohan publik. &ldquo;Sesuai arahan Pak Presiden, kita juga akan mendampingi seluruh asesmen semua bangunan yang ada, agar kejadian serupa tidak terjadi di kemudian hari,&rdquo; ujar Deputi Penanganan Darurat BNPB, Budi Irawan, Selasa (7/10). Lebih lanjut, ia mengatakan pada hari kesembilan pasca bangunan Ponpes Al Khoziny rubuh, Selasa (7/10), operasi SAR resmi ditutup dan reruntuhan di lokasi dinyatakan sudah rata alias bersih. "Alhamdulillah sekarang sudah rata dengan tanah (reruntuhan bangunan) ponpesnya, dan sangat kecil kemungkinan masih ada jenazah (korban bencana non alam Ponpes Al Khoziny) di situ," imbuhnya. Dengan selesainya pembersihan puing bangunan Ponpes Al Khoziny yang sejalan dengan berakhirnya operasi SAR, maka rencana tindak lanjut memasuki fase peralihan menuju pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi.&nbsp; Peran ini akan diserahkan BNPB kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur. &ldquo;Setelah transisi ini, pada dasarnya BNPB akan tetap mendampingi,&rdquo; terang Budi. Kronologi Singkat&nbsp; Bangunan empat lantai yang difungsikan sebagai musala di area Pondok Pesantren Al Khoziny, tiba-tiba ambruk pada Senin (29/9) sekitar pukul 15.35 WIB.&nbsp; Insiden tragis ini terjadi saat para santri sedang melakukan Salat Asar berjamaah pada rakaat kedua. Akibatnya, banyak santri yang terjebak&nbsp; dalam reruntuhan bangunan. Hingga Selasa (7/10) pukul 10.45 WIB, korban dalam bencana non alam ini mencapI 171 orang, dengan rincian 104 korban selamat dan 67 korban meninggal dunia, termasuk 7 body part.&nbsp; </div>

BNPB akan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan investigasi dan audit struktur bangunan Pondok Pesantren.

BNPB Gandeng PU Audit Semua Bangunan Ponpes, Antisipasi Tragedi Serupa Terulang Lagi