<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSX_20200428_205432.jpg" alt="Suasana kepadatan kendaraan pada hari pertama PSBB Surabaya Raya di perbatasan Sidoarjo menuju Surabaya, Jumat (28/4/2020). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana kepadatan kendaraan pada hari pertama PSBB Surabaya Raya di perbatasan Sidoarjo menuju Surabaya, Jumat (28/4/2020). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya Raya sudah berlangsung lima hari. Namun, masih ada warga yang melanggar aturan. Karena itu, mulai hari ini, petugas tidak lagi memberikan imbauan atau sosialisasi. Aksi persuasif diakhiri. Sebagai gantinya, teguran dan penindakan akan dilakukan secara represif.  Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menegaskan, penerapan PSBB kini masuk tahap teguran dan penindakan. Ada beberapa poin yang akan diterapkan. Salah satunya adalah tindakan represif. ’’Bagi yang berboncengan, kami minta diturunkan di tempat,’’ katanya.  Heru meminta masyarakat bisa memahami aturan yang sedang berlangsung. Sebab, tujuan PSBB adalah mencegah persebaran virus korona. ’’Semua untuk kebaikan dan kesehatan bersama,’’ ucapnya.  Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Trunoyudo mengatakan, pelaksanaan PSBB memunculkan beberapa poin di lapangan. Antara lain, masyarakat mulai menerapkan sistem pengamanan mandiri. Warga melakukan pemeriksaan secara swadaya. Pendatang diskrining untuk memastikan kampung mereka aman.  Setiap daerah menerapkan sistem pembatasan berlapis. Terutama pada malam hari. Misalnya, depan Stasiun Waru arah Sidoarjo. Jalur tersebut ditutup. Kendaraan diarahkan ke Wadung Asri. Kendaraan yang lolos checkpoint itu akan bertemu di titik jalan lingkar timur. Namun, jalur tersebut juga ditutup. Kendaraan diarahkan keluar di wilayah Candi.  Dia membenarkan masih ada yang belum sepenuhnya menaati aturan PSBB. Tim di lapangan menyiapkan bukti pelanggaran (tilang) PSBB. Pada lembaran bukti tersebut, tercantum jenis pelanggarannya.  Sementara itu, pelanggaran PSBB juga masih banyak ditemui di Sidoarjo. Karena itu, hari ini Polresta Sidoarjo mulai memberlakukan sanksi sesuai regulasi. Dari pengamatan di checkpoint Pos Polisi Waru, sejumlah pengguna jalan memang masih membandel. Banyak pengendara motor yang memboncengkan penumpang. Sesuai aturan PSBB, kendaraan roda dua dilarang memboncengkan penumpang. Kecuali satu keluarga.  Salah satunya, Hendra Bagas. Dia memboncengkan temannya, Irfan. Saat melintas di checkpoint, warga Surabaya itu diminta petugas putar balik. ’’Kata Pak Polisi tidak satu keluarga. Tidak boleh melintas,’’ katanya. Nasib serupa dialami Agus Hermawan yang kemarin hendak ke Buduran. Pria 40 tahun itu tidak diperbolehkan masuk ke Sidoarjo. ’’Karena berboncengan,’’ ucapnya.  Kapolresta Sidoarjo Kombespol Sumardji mengatakan, pemeriksaan di checkpoint memang diperketat. Pengendara motor yang berboncengan dipelototi. ’’Kalau tidak satu KTP atau satu KK, pasti kami minta putar balik,’’ tegasnya.  Sanksi itu juga dikenakan kepada pengendara yang tidak memakai masker. Jika sebelumnya polisi memberikan masker, kini tidak ada lagi toleransi. ’’Pakai masker atau putar balik,’’ ucap mantan Kasubdit Regident Polda Metro Jaya itu.  Polisi juga memberikan sanksi bagi tempat usaha yang melanggar aturan. Mulai warung makan, warkop, hingga kafe. Sesuai aturan, tempat makan hanya diperbolehkan melayani pesanan bungkus atau take away.  Sumardji menuturkan, tempat usaha yang melanggar bakal diberi peringatan. ’’Kalau tetap bandel, akan ada sanksi pencabutan izin tempat usaha,’’ ucap polisi asal Nganjuk itu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=MUMR7Sf2mac  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=vOKBHdbG4sA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=9haQ6jkf5U0

PSBB di Surabaya Raya Mulai Terapkan Sanksi Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/cek-suhu-tubuh-psbb-surabaya.jpg" alt="MENURUN: Petugas memeriksa suhu tubuh pengendara di Jalan Merr, Gunung Anyar, Surabaya, Rabu (29/4/2020). Jelang penerapan PSSB hari kedua jumlah kendaraan luar kota yang melintas di Kawasan itu mengalami penurunan. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MENURUN: Petugas memeriksa suhu tubuh pengendara di Jalan Merr, Gunung Anyar, Surabaya, Rabu (29/4/2020). Jelang penerapan PSSB hari kedua jumlah kendaraan luar kota yang melintas di Kawasan itu mengalami penurunan. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com –Hari kedua pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik mulai menunjukkan perubahan. Kendati pelanggaran masih terjadi, tidak ada lagi kemacetan panjang seperti yang tampak pada hari pertama. Aturan jam malam juga mulai dipatuhi.  Pantauan Jawa Pos kemarin (29/4), beberapa checkpoint di daerah perbatasan Surabaya tampak lengang. Termasuk di bundaran Waru yang menjadi pintu masuk utama dari arah Sidoarjo. Tidak terlihat lagi antrean panjang seperti hari pertama PSBB.  Kasatlantas Polrestabes Surabaya Kompol Teddy Candra mengatakan, kendaraan yang melintas di checkpoint bundaran Waru turun hingga 50 persen. Meski begitu, pelanggaran tetap ada. Misalnya, pengendara tidak membawa surat keterangan dari perusahaan. Ada juga pengendara yang tidak memakai masker.  Selain itu, banyak pengendara yang tidak menerapkan physical distancing. Terutama pengendara roda empat.’’Bagi pengendara yang tidak bisa menunjukkan surat kepentingan ke Surabaya, mereka harus putar balik,’’ terangnya.  Kabagops Polrestabes Surabaya AKBP Anton Elfrino Trisanto menuturkan, turunnya jumlah kendaraan disebabkan beberapa faktor. Selain masyarakat sudah paham PSBB, banyak perusahaan yang kemarin mulai menerapkan work form home (WFH). Karena itu, jumlah pekerja yang masuk kantor hanya sedikit. Pergerakan masyarakat di jalanan pun berkurang.  Menurut Anton, pihaknya bersama pemkot sejak kemarin memang melakukan sosialisasi ke banyak perusahaan. Ada juga petugas yang memantau perusahaan-perusahaan yang nekat buka di luar ketentuan perwali. Namun, dia menjelaskan bahwa penindakan baru bisa dilakukan pada Jumat (1/5). ’’Saat ini masih teguran dan imbauan saja,’’ ucapnya. Namun, jika besok mereka masih buka, pihaknya akan mengambil tindakan tegas. Misalnya, mencabut izin usaha atau menjatuhkan sanksi lain.  Hal itu juga berlaku pada aturan jam malam. Warga yang ngotot melanggar akan ditindak langsung oleh petugas.  Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Teddy Chandra menjelaskan, tidak ada penutupan jalan pada malam pemberlakuan PSBB. Hanya, petugas tetap berjaga di checkpoint. ’’Memeriksa pengendara yang lewat, kalau tidak ada kepentingan mendesak diminta balik,” tuturnya. Menurut dia, pemberlakuan jam malam tidak berarti larangan total. Namun, lebih pada pembatasan aktivitas. ’’Yang dikedepankan peraturan wali kota,” katanya.  Teddy menyebutkan, sejumlah ruas jalan tampak lengang saat jam malam. Nyaris tidak ada kendaraan yang lewat sejak pukul 21.00. Kondisi itu berbanding terbalik dengan situasi sebelum PSBB. ’’Masyarakat sudah paham sebenarnya,” ucapnya.  Sementara itu, berdasar data tim Pemprov dan Polda Jatim, kendaraan roda dua yang keluar masuk Surabaya turun 12,96 persen. Sedangkan kendaraan roda empat turun 22,2 persen.  Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Trunoyudo mengatakan, masyarakat mulai paham penerapan PSBB. ”Mereka yang keluar masuk Surabaya tidak banyak,” ujarnya. Trunoyudo juga membenarkan kabar tentang dua orang berstatus ODP yang terjaring saat pemeriksaan di checkpoint. Mereka langsung dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jatim. ”Penanganan selanjutnya kami serahkan kepada gugus tugas,” imbuh dia.  Pantauan di Sidoarjo dan Gresik  Dua hari PSBB berjalan, belum sepenuhnya warga Sidoarjo mematuhi aturan. Dari catatan polisi, masih banyak pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan. Misalnya, di checkpoint exit toll Sidoarjo. Kemarin (29/4) petugas menghentikan sejumlah mobil yang melanggar aturan PSBB.  Salah satunya, Helmi. Dia mengendarai Daihatsu Xenia bernopol Jakarta. Sesuai aturan, kendaraan dari luar kota harus disemprot disinfektan. Selanjutnya, petugas memeriksa suhu tubuh pengendara. Nah, saat diperiksa, mobil itu diisi dua penumpang. Namun, Helmi duduk bersebelahan dengan temannya. Petugas meminta penumpang duduk di kursi belakang. ’’Tadi buru-buru dari tempat kerja di Bangil,’’ kilah Helmi.  Kapolresta Sidoarjo Kombespol Sumardji menjelaskan, PSBB dievaluasi setiap hari. Pada hari pertama, tingkat kepatuhan warga tinggi. Mayoritas mereka sudah sadar. Memakai masker saat berkendara. ’’Hanya 1–2 orang yang lupa,’’ paparnya. Pada hari kedua, tingkat kepatuhan warga semakin tinggi. Warga yang tidak mengenakan masker diingatkan petugas. ’’Mereka sebenarnya membawa masker, tapi lupa memakai,’’ ucapnya.  Di Gresik, petugas gabungan dari TNI, Polri, dan instansi terkait terus bertugas di 17 titik perbatasan. Baik perbatasan dengan Surabaya, Lamongan, maupun Mojokerto. Pada hari kedua PSBB kemarin, petugas masih menjumpai masyarakat maupun pengendara yang belum memahami aturan PSBB. Misalnya, soal kewajiban bermasker, physical distancing, dan pemberlakuan jam malam pukul 21.00 hingga 04.00.  Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo mengatakan, sampai tiga hari ke depan petugas terus melakukan imbauan sebagai sosialisasi. ”Pada hari keempat baru diterapkan sanksi-sanksi,” tegasnya kemarin. Bagaimana dengan penerapan jam malam? Kusworo mengaku sedikit lega. Pasalnya, sebagian besar pemilik toko, warung makan, maupun warung kopi telah tutup. ”Alhamdulillah, masyarakat mulai paham. Sekitar 75 persen warga sudah tutup sebelum pukul 21.00. Sisanya, 25 persen, baru bergegas tutup ketika mendengar sirene dan imbauan petugas,” paparnya.  Dia menegaskan, sosialisasi jam malam akan terus dilakukan. Petugas juga akan memberikan sanksi tegas kalau terbukti ada yang membandel. ”Tolong semua ini dipahami untuk kebaikan bersama. Semakin kita disiplin dan patuh pada imbauan pemerintah, insya Allah Covid-19 segera berlalu,” ucap Kusworo.  Kasatlantas Polres Gresik AKP Erika Purwana Putra menambahkan, posko checkpoint untuk membatasi moda transportasi barang dan penumpang ke depan makin diperketat. Sebab, posko itu menjadi salah satu cara untuk mencegah persebaran Covid-19. ”Banyak kendaraan dari luar kota yang kami minta untuk kembali jika tidak menunjukkan surat sesuai ketentuan,” ungkapnya.  PSBB Malang Raya Tunggu Izin Gubernur  Bupati Malang Sanusi memastikan bahwa pihaknya telah mempersiapkan secara matang seluruh kebutuhan menjelang penerapan PSBB. ”Kami pastikan Kabupaten Malang siap, baik dari segi personel, posko checkpoint, maupun tempat karantina. Baik yang disiapkan pemerintah kabupaten maupun kecamatan dan desa,” katanya kepada Jawa Pos Radar Malang. Seperti diketahui, sebelumnya pemkab menyiapkan rusunawa ASN dengan kapasitas 171 bed.  Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur Benny Sampirwanto mengungkapkan, penerapan PSBB secara otomatis akan diikuti dengan beberapa prosedur lain. Di antaranya, pengadaan dapur umum, penyekatan jalan, dan petunjuk teknis lainnya. ”Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan. Misalnya, terjadi penambahan kasus tiga kali lipat, jumlah kasus mencapai 1 banding 100 ribu penduduk, terjadi transmisi lokal, dan ada kasus kematian selama tiga periode berturut-turut,” jelas Benny.  Secara umum, Kepala Bakorwil III Malang Sjaichul Ghulam mengatakan bahwa keputusan terakhir soal penetapan status PSBB di Malang Raya segera disampaikan ke Pemprov Jatim. ”Hari ini (Selasa lalu, Red) konteksnya adalah menyamakan persepsi tentang PSBB terlebih dahulu antara tiga kepala daerah se-Malang Raya. Andai disetujui, gubernur akan mengundang forkopimda daerah. Setelah itu, hasilnya akan dikaji forkopimda provinsi,” jelas Ghulam.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=W7Sk2R8oNWc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Anwl_HOdYXE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=twPy3M58JXk

Warga Surabaya Raya Mulai Patuhi Aturan PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/hotel-surabaya.jpg" alt="SEMENTARA: Hotel-hotel di pusat Kota Surabaya meminimalkan operasional karena okupansi menurun drastis. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SEMENTARA: Hotel-hotel di pusat Kota Surabaya meminimalkan operasional karena okupansi menurun drastis. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Adik Dwi Putranto menyatakan siap membantu suksesnya penerapan PSBB. Namun, pihaknya meminta Pemprov Jatim memperhatikan arus distribusi barang. Sebab, Surabaya punya Pelabuhan Tanjung Perak yang sangat strategis untuk pendistribusian barang di wilayah Jatim maupun Indonesia bagian timur.  Sebab, saat ini bahan baku industri mulai berdatangan ke Tanjung Perak.  Bahan baku tersebut akan dikirim ke industri-industri di Jatim lewat darat, tepatnya ke daerah yang belum menerapkan PSBB. ”Itu semua harus jelas dan pasti. Sebab, kalau sudah diberlakukan PSBB, akan ada sanksi jika melanggar. Tapi, kami yakin gubernur sudah memikirkan hal itu,” ujarnya.  Selain itu, Kadin meminta gubernur Jatim beserta para pemimpin daerah memerinci sektor mana saja yang masih diberi kelonggaran beroperasi. Sebab, dalam aturannya, ada 36 jenis tempat kerja yang diberi kelonggaran beroperasi. Misalnya sektor pangan, perbankan, telekomunikasi, ekspedisi dan distribusi, energi, pasar modal, serta pergudangan.  Adik tidak memungkiri bahwa kebijakan PSBB sangat mungkin akan berdampak pada PHK karyawan. ”Itu konsekuensi logis apabila PSBB diberlakukan,” lanjutnya. Dia berharap kalangan pengusaha maupun karyawan bisa menyadari bahwa pandemi ini musibah bersama.  Terpisah, Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jatim Nur Cahyudi berharap pemerintah bisa memberikan stimulus berupa insentif fiskal kepada seluruh segmen usaha. ”Sejauh ini insentif fiskal seperti kelonggaran pembayaran PPh 21 kurang efektif karena hanya untuk segmen usaha tertentu. Padahal, semua industri sekarang terdampak korona,” keluhnya.  Nur mengusulkan agar semua industri di Jatim mendapat potongan PPh 21 sebesar 5 persen jika PSBB diterapkan. Dengan begitu, bisa membantu cash flow perusahaan sebagai antisipasi meningkatnya inflasi akibat distribusi barang tidak lancar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=U2KI2bruNO0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=3tMXpNKOvdA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Jj7QD7VY7q0

Surabaya Belakukan PSBB, Pengusaha Minta Kepastian Aturan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Doni-Monardo-Kepala-BNPB-Bahas-Anggaran-eca2-1.jpg" alt="Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keinginan sejumlah daerah untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tertahan restu dari pusat. Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo memastikan bahwa usul dari daerah bukannya ditolak. Peluang memberlakukan PSBB tetap terbuka.  Hanya, ada persyaratan yang harus dipenuhi.  Apakah persyaratan yang dimaksud adalah pertumbuhan jumlah kasus positif yang signifikan? Doni menjawab bukan. Dia menjelaskan, beberapa daerah memiliki anggaran yang sangat minim untuk melaksanakan PSBB. ’’Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan PSBB ini tidak sesuai dengan kemungkinan biaya operasional yang harus dikeluarkan,’’ terangnya di Jakarta kemarin (13/4). Karena itu, diperlukan penambahan dan penyempurnaan sejumlah poin, terutama masalah anggaran dan kesiapan daerah.  Saat ini seluruh wilayah Jabodetabek sudah mendapat penetapan PSBB. Terakhir adalah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. ’’Kemudian, Kota Pekanbaru,’’ lanjutnya. Pekanbaru menjadi wilayah pertama di Sumatera yang mendapat penetapan PSBB.  Inisiator Kawal Covid-19 Ainun Najib mengingatkan pemerintah agar tidak mempersulit pengajuan status PSBB oleh daerah. Menurut dia, apa yang dilakukan sekarang baru akan berdampak 3–4 pekan mendatang. Bila sekarang PSBB ditetapkan, dampaknya baru terlihat hampir sebulan ke depan.  Ainun menjelaskan, semua pihak harus sepakat lebih dulu bahwa dalam menyikapi pandemi, menyelamatkan jiwa adalah tujuan utama. Penyelamatan ekonomi dan penyelamatan jiwa itu dua sisi koin yang sama. Bila banyak yang meninggal, ekonomi juga akan terdampak hebat.  Di seluruh dunia, tampak jelas bahwa pertumbuhan kasus bersifat eksponensial atau kelipatan. ’’Awalnya landai dalam waktu lama, tapi kemudian tiba-tiba meroket drastis,’’ katanya.  Kondisi itu terlihat jelas di AS, Italia, dan Iran. Indonesia harus melakukan pencegahan sebelum kurvanya menyerupai huruf J seperti negara-negara tersebut.  Ainun menuturkan, tindakan pembatasan seperti PSBB, karantina wilayah, hingga lockdown tidak akan langsung bisa terlihat hasilnya. Paling cepat bisa terlihat dalam 3–4 pekan setelah penetapan. ’’Kenapa? Karena yang jatuh sakit dalam 3–4 minggu ke depan itu sudah tertular hari ini,’’ lanjut pria asal Gresik tersebut.  Karena itu, dia berharap pemerintah pusat mau membantu daerah. Setidaknya tidak mempersulit mereka yang mau bergerak mencegah dengan cepat. Sebab, itulah yang bisa dilakukan daerah. ’’Jangan sampai terjadi kematian masal karena penundaan birokrasi,’’ tegasnya.  PSBB Ditolak, Palangka Raya Optimalkan Posko Kelurahan  Usul penetapan PSBB yang diajukan Pemkot Palangka Raya ditolak Kemenkes. Masalah itu kemarin dibahas Gubernur Kalteng Sugianto Sabran saat video conference bersama jajaran bupati dan wali kota di Aula Istana Isen Mulang (IIM). ’’Harusnya, saat Kota Palangka Raya mengajukan PSBB ke Kemenkes, berkoordinasi dan dirapatkan dulu dengan Pemprov Kalteng. Tetapi, ini sudah telanjur dan ke depan apabila ada kabupaten yang akan mengajukan PSBB, harus berkoordinasi dengan provinsi,’’ ujar Sugianto seperti dilaporkan Kalteng Pos.  Dia menjelaskan, pengajuan PSBB memang tidak mudah. Daerah yang telah ditetapkan PSBB harus siap dalam penanganan ekonomi dan sosial. ’’Misalnya, bagaimana menyikapi dampak masyarakat yang tidak bekerja,’’ ungkapnya.  Selain Palangka Raya, daerah di Kalteng yang masuk zona merah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kotawaringin Timur (Kotim), Katingan, Kapuas, dan Barito Timur (Bartim). Sugianto meminta daerah-daerah itu berkoordinasi dulu dengan pemprov jika ingin mengajukan PSBB ke Kemenkes.  Sementara itu, setelah usul PSBB ditolak, Pemkot Palangka Raya akan memaksimalkan upaya yang saat ini telah berjalan. Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyatakan, pihaknya sudah menerapkan social and physical distancing. Dia mengungkapkan, dua hal tersebut diterapkan setiap kelurahan. Pengawasan juga dilakukan kelurahan dengan mendirikan posko 1 x 24 jam. Anggota satgas posko adalah babinsa, bhabinkamtibmas, organisasi perangkat daerah, dan forkopimda yang tergabung dalam tim gugus tugas Covid-19.  ’’PSBB memang belum karena kalau Kota Palangka Raya menerapkan, berarti kota ini akan di-lockdown total,’’ ucapnya saat diwawancarai Kalteng Pos via telepon kemarin. Dia menyatakan, pendirian posko di kelurahan dinilai efektif karena cakupannya hanya satu daerah. Dengan begitu, satgas posko bisa berfokus mengawasi warganya.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5K-FnGJvVzk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=lF9BEjHQ5Fk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=xH8n7FMgk_A

Anggaran Minim Jadi Pemicu Pengajuan PSBB Beberapa Daerah Ditolak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/jabar-jadi-supermarket-bencana-ridwan-kamil-akan-tiru-jepang_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut jika warga Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) menaati aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka tren penyebaran Covid-19 diprediksi akan turun pada Juni 2020.  Pemberlakuan PSBB di lima wilayah meliputi Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok akan efektif diberlakukan pada Rabu (15/4) mendatang.  "Menurut perhitungan kalau PSBB ini lancar, seharusnya akhir Juni tren Covid-19 kita bisa turun. Tapi kalau tidak disiplin di PSBB ini, kita khawatir Covid-19 ini masih berlanjut di bulan-bulan berikut yang melelahkan," kata Mantan Wali Kota Bandung yang biasa disapa Kang Emil itu dalam konferensi pers, Minggu (12/4).  Emil pun meminta agar aparat keamanan, dalam hal ini TNI-Polri untuk menindak tegas kepada warga yang melanggar aturan. Namun, sanksi itu sepenuhnya dapat diatur oleh lima wilayah di Jabar yang menerapkan PSBB. Dia pun mengharapkan, tidak ada warga yang membuat kegaduhan saat kebijakan itu diberlakukan.  "Saya mengimbau kepada TNI Polri untuk memberikan tindakan tegas kepada provokator selama PSBB ini, baik provokator dengan berita bohong di media sosial maupun vandalisme yang mengajak anarkis. Itu juga sudah dilakukan tindakan tegas," ucap Emil.  Oleh karena itu, Emil mengajak warga Jabar untuk menaati aturan selama PSBB berlangsung. Hal ini tidak lain untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.  "Mudah-mudahan dengan kekompakan  dan ketaatan insya Allah kita menang melawan Covid-19," harap Emil.  Untuk diketahui, PSBB di lima wilayah di Jawa Barat akan berlaku pada Rabu, 15 April 2020 selama 14 hari ke depan. Pemprov Jabar akan mengevaluasi apakah perlu dilanjut atau mengurangi intensitas diterapkannya PSBB. Hal ini tidak lain untuk memutus rantai Covid-19.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GeGgoXWzpg0  https://www.youtube.com/watch?v=WH8A8Pv8liU  https://www.youtube.com/watch?v=uNgvu6V5vhw

Emil Prediksi Tren Penyebaran Covid-19 di Jabar Bakal Turun di Juni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/JKT_PEMINDAHAN-IBU-KOTA-NEGARA_MIFTAHULHAYAT-4-1.jpg" alt="Pemandangan Monumen Nasional (Monas) yang berada di jantung kota Jakarta, Selasa (27/8/2019). Pemerintah memutuskan akan memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provins" width="100%">
<figcaption>Pemandangan Monumen Nasional (Monas) yang berada di jantung kota Jakarta, Selasa (27/8/2019). Pemerintah memutuskan akan memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provins</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya mitigasi pencegahan virus korona atau Covid-19. Namun, warga yang melanggar aturan PSBB dianggap tidak bisa disanksi hukum.  "Menteri Kesehatan sudah menyetujui PSBB untuk DKI Jakarta. Tapi ingat juga itu kan dasarnya Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB," kata praktisi hukum Universitas Jayabaya, Ricky Vinando saat dikonfirmasi, Selasa (7/4).  Ricky menilai, aturan PSBB secara hukum menjadi tidak ada gunanya. Lantaran dalam Permenkes 9/2020 tidak ada sanksi baik pidana penjara atau denda apabila masyarakat berkerumun atau melakukan pelanggaran. Sanksi pidana hanya berlaku apabila menerapkan karantina wilayah.  Misalnya, pelarangan untuk ojek online agar tidak mengangkut penumpang, itu sifatnya tidak bisa dianggap memaksa. Karena tidak ada sanksi hukuman apapun bagi ojek online jika mereka masih tetap mengangkut penumpang saat PSBB.  "Jadi angkut saja, ambil saja kalau ada penumpang minta diangkut. Bukan pelanggaran hukum jika angkut penumpang saat PSBB. Secara hukum dua hal yang berbeda antara Karantina Wilayah dengan PSBB, sehingga konsekuensinya juga beda," ucap Ricky.  Oleh karena itu, Ricky menyebut hanya penerapan Karantina Wilayah yang dapat mengatur bahkan menindak masyarakat secara tegas di tengah pandemi Covid-19. Sehingga tak berdasar apabila ada ojek online atau masyarakat yang berkerumun harus ditindak jika suatu wilayah hanya menerapkan PSBB.  "Berlakukan saja karantina wilayah kalau mau menangkap orang. Kalau PSBB tak ada seorang pun yang bisa ditangkap. Pasal 216 itu ada perintah atau permintaan berdasarkan UU. Terlebih, UU 6/2018 tak pernah memerintahkan menangkap orang di tengah pemberlakuan PPSB," tegasnya.  Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyutujui permohonan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibu Kota. Permohonan ini dikabulkan usai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melengkapi data dan dokumen pengajuan PSBB.  "Benar (PSBB DKI sudah disetujui)," kata Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan Busroni saat dikonfirmasi JawaPos.com, Selasa (7/4).  Kendati demikian, Busroni belum merinci ihwal persetujuan ini. Dia hanya menyebut surat dari Menkes sudah ditandatangani pada Senin (6/4) malam. Selanjutnya, kebijakan di lapangan akan menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta.  "PSBB DKI ditandatangani oleh Menkes Senin malam, pelaksanaan PSBB DKI oleh Gubernur Anies," tukas Busroni.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HAM43oyXXLQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=1UTTsFWIu9w  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=h6_FJ4PKXKE

Praktisi Hukum: Langgar PSBB, Warga Jakarta Dinilai Tak Bisa Disanksi

aturan psbb

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aturan psbb