<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PSX_20220329_234546.jpg" alt="Pengunjung menyantap hidangan di lounge in the sky, Jakarta, Selasa (29/3/2022). Lounge in the sky merupakan restoran dengan menyajikan sensasi menyantap hidangan dari atas ketinggian dengan pemandangan cakrawala 360 derajat Jakarta dengan tingkat keamana" width="100%">
<figcaption>Pengunjung menyantap hidangan di lounge in the sky, Jakarta, Selasa (29/3/2022). Lounge in the sky merupakan restoran dengan menyajikan sensasi menyantap hidangan dari atas ketinggian dengan pemandangan cakrawala 360 derajat Jakarta dengan tingkat keamana</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menambah kapasitas pengunjung kafe atau restoran di DKI Jakarta yang beroperasi malam hari menjadi 75 persen dari sebelumnya 50 persen pada perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level dua.  Ketentuan tersebut tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 24 tahun 2022 yang berlaku hingga Senin (23/5) dipantau di Jakarta, Selasa. Dalam Inmendagri terbaru menggantikan Inmendagri Nomor 22 tahun 2022 itu juga memperpanjang jam operasional kafe atau restoran yang buka malam hari dari jam 18.00 hingga pukul 02.00 WIB.  Sebelumnya, kafe atau restoran malam hari hanya diperbolehkan buka hingga pukul 00.00 WIB. Sementara itu, ketentuan aktivitas masyarakat lainnya masih tetap sama dengan aturan sebelumnya di antaranya kapasitas di mal, pusat perdagangan dan pusat perbelanjaan masih 75 persen dengan operasional hingga pukul 22.00 WIB.  Aktivitas makan dan minum di warteg atau pedagang kaki lima kapasitasnya juga tetap 75 persen dengan jam operasional hingga pukul 22.00 WIB. Operasional di restoran atau kafe baik yang ada di lokasi sendiri atau di dalam mal juga diperpanjang hingga pukul 22.00 WIB dengan kapasitas sama 75 persen.  Sejumlah aktivitas masyarakat lainnya juga masih tetap sama untuk jumlah kapasitas maksimal pengunjung mencapai 75 persen yakni pengunjung bioskop, kapasitas tempat ibadah, taman umum, dan tempat wisata umum. Kemudian, lokasi seni budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan, serta fasilitas tempat kebugaran juga masih tetap 75 persen.  Sedangkan transportasi umum masih tetap diperbolehkan hingga 100 persen. Pelonggaran sejumlah ketentuan dalam PPKM salah satunya di Jakarta itu mencermati kian terkendalinya kasus Covid-19 dan capaian vaksinasi tinggi.  Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta jumlah kasus aktif yakni pasien yang dirawat atau diisolasi hingga Senin (9/5) terus berkurang menjadi 610 orang setelah pada dua minggu sebelumnya mencapai 2.368 pasien. Sedangkan jumlah pasien sembuh mencapai 83 orang dengan persentase kesembuhan 98,7 persen.  Adapun persentase kasus positif sepekan terakhir terus menurun hingga mencapai 1,8 persen meski jumlah orang dites usap PCR sepekan terakhir melebihi batas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencapai hingga 28 ribu orang. Sedangkan capaian vaksinasi hingga Senin (9/5) untuk dosis pertama mencapai 12,52 juta atau 124 persen dari target 10 juta. Vaksinasi dosis kedua mencapai 10,6 juta dan vaksinasi dosis ketiga mencapai 3,72 juta orang.

Ini Aturan PPKM Terbaru di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Mall-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Suasana pusat perbelanjaan di Bekasi Jawa Barat, Selasa (31/8/2021). Pemerintah kembali melonggarkan aturan-aturan dalam perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Terutama pada aturan kegiatan di pusat perbelanjaan atau mall." width="100%">
<figcaption>Suasana pusat perbelanjaan di Bekasi Jawa Barat, Selasa (31/8/2021). Pemerintah kembali melonggarkan aturan-aturan dalam perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Terutama pada aturan kegiatan di pusat perbelanjaan atau mall.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta berubah menjadi level 2. Meskipun demikian, aturan kunjungan di pusat perbelanjaan atau mal masih sama.  Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja mengatakan, pengelola mal tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat hingga ada keputusan resmi dari pemerintah terkait kebijakan pusat perbelanjaan yang baru. Artinya, tanda batas jaga jarak di eskalator dan lift masih digunakan.  “Bukan hanya tanda jaga jarak saja, semua Protokol Kesehatan masih harus tetap diberlakukan secara ketat, disiplin dan konsisten sampai dengan nanti jika ada keputusan resmi pemerintah yang menyatakan lain,” kata Alphonzus kepada JawaPos.com, Jumat (11/3).  Alphonzus menyebut, pengunjung masih harus tetap mematuhi dua Protokol Covid-19 yang selama ini berlaku di pusat perbelanjaan. Diantaranya, protokol wajib vaksinasi yang pemeriksaannya dilakukan melalui aplikasi PeduliLindungi dan Protokol Kesehatan antara lain pemeriksaan suhu tubuh, wajib masker, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya.  Selain itu, lanjutnya, meskipun DKI Jakarta sudah berstatus PPKM level 2, namun pusat perbelanjaan tetap tidak akan menyelenggarakan acara apapun di dalam mal untuk menghindari kerumunan pengunjung. “Pusat Perbelanjaan juga tetap diminta untuk meniadakan ataupun menghindari kegiatan dan acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan,” pungkasnya.  Sebagai informasi, pusat perbelanjaan buka dengan kapasitas maksimal 75 persen sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat. Bagi anak usia dibawah 12 tahun wajib didampingi orang tua. Khusus anak usia 6 tahun sampai dengan 12 tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama. Tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam mall dibuka dengan syarat menunjukkan bukti vaksinasi lengkap khusus untuk setiap anak usia 6 sampai dengan 12 tahun yang masuk.  Bioskop pun sudah dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 70 persen dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan. Restoran atau rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (dine in) dengan kapasitas maksimal 50 persen dan waktu makan maksimal 60 menit.

Jakarta PPKM Level 2, Acara di Dalam Mal Belum Boleh, Prokes Ketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Lippo-Puri-Mall-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="Petugas keamanan saat apel jaga di pusat perbelanjaan Lippo Mall Puri, Jakarta, Senin (15/6/2020). Pemprov DKI Jakarta pada minggu ketiga penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi membuka kembali operasional 80 pusat perbelanjaan atau mal" width="100%">
<figcaption>Petugas keamanan saat apel jaga di pusat perbelanjaan Lippo Mall Puri, Jakarta, Senin (15/6/2020). Pemprov DKI Jakarta pada minggu ketiga penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi membuka kembali operasional 80 pusat perbelanjaan atau mal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1. Kebijakan ini berlaku selama 21 hari mulai 14 Desember 2021 hingga 3 Januari 2022.  Kendati demikian, pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 diberlakukan pembatasan kegiatan dalam rangka Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Hal tersebut ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1473 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019.  Kebijakan tersebut juga berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada, khususnya pada momen menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru.  "Kondisi sekarang ini (kasus Covid-19 mulai turun), dapat terjadi utamanya karena kedisiplinan kita semua. Untuk itu, kami ingatkan kembali, khususnya pada momen menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru, agar masyarakat, kita semua tidak terlena," kata Anies, Kamis (16/12).  Dalam Keputusan Gubernur tersebut, tercantum bahwa selama masa PPKM Level 1, setiap orang yang melakukan aktivitas pada tiap-tiap sektor atau tempat harus sudah divaksinasi minimal dosis pertama. Tetapi vaksinasi yang utama adalah dosis lengkap, kecuali bagi penduduk yang masih dalam masa tenggang 3 bulan pasca terkonfirmasi Covid-19.  Adapun pemberlakukan pembatasan khusus selama nataru meliputi sektor non esensial boleh beroperasi dengan 75 persen kapasitas, dengan syarat sudah divaksinasi. Sedangkan sektor esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.  Sektor kritikal dapat beroperasi dengan kapasitas 100 persen. Pegawai sudah dilakukan vaksinasi dan tetap wajib menerapkan protokol kesehatan.  Untuk kegiatan belajar bengajar dapat melakukan pembelajaran di satuan pendidikan secara tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.  Bagi satuan Pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 persen kecuali untuk SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62 persen sampai dengan 100 persen. Dan PAUD maksimal 33 persen.  Kegiatan pada sektor kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas pengunjung 100 persen. Untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Apotek dan toko obat dapat buka selama 24.  Kegiatan makan atau minum di tempat umum diizinkan buka dan menerima makan di tempat (dine-in) sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 75 persen. Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan, dengan kapasitas maksimal 100 persen dan jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB.  Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, dengan kapasitas maksimal 70 persen. Anak-anak usia di bawah 12 tahun diizinkan masuk dengan syarat didampingi orang tua.  Kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas. Kegiatan peribadatan beroperasi dengan maksimal 75 persen.  Kegiatan pada fasilitas pelayanan kesehatan beroperasi 100 persen. Kegiatan pada area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa diizinkan buka dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Kemudian kapasitas maksimal 75 persen.  Tempat resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 75 persen dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat. Kegiatan pada moda transportasi. Kendaraan umum, beroperasi dengan kapasitas maksimal 100 persen. Dan ojek baik daring maupun pangkalan beroperasi dengan protokol kesehatan lebih ketat.

Ada Pembatasan Khusus Selama Nataru di Jakarta, Ini Aturan Lengkapnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-14-at-02.14.52.jpeg" alt="Satpol PP Kota Medan menyegel tempat hiburan malam yang melanggar aturan PPKM. (PEMKOT MEDAN FOR JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Satpol PP Kota Medan menyegel tempat hiburan malam yang melanggar aturan PPKM. (PEMKOT MEDAN FOR JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemkot Medan menindak tegas tempat hiburan malam yang melanggar aturan PPKM. Sabtu malam (13/11), Wali Kota Medan Bobby Nasution mengerahkan jajarannya bersama TNI/Polri untuk merazia tempat hiburan malam yang melanggar ketentuan operasional selama PPKM.  Dari razia yang dipimpin langsung Bobby Nasution tersebut tiga tempat hiburan malam langsung ditutup dan disegel. Ketiganya adalah The Shoot Pool di Jalan Pattimura, High Five, dan Heaven7 di Jalan Abdullah Lubis.  Pelaksana Tugas (Plt) Kasatpol PP Rahmat Harahap menjelaskan, sebelum dilakukan penyegelan, tim terlebih dahulu melakukan pembubaran dan melakukan verifikasi izin operasi usaha. Dari situ dapat kesimpulan tempat hiburan mana yang melanggar aturan. "Ini kita tutup untuk sementara selama dua belas hari" ujar Rahmat Harahap.  Sementara itu, Wali Kota Medan Bobby Nasution menyayangkan masih banyaknya pelaku usaha yang malanggar aturan PPKM. Padahal saat ini level PPKM kota Medan sudah mulai menurun.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-14-at-02.14.52-1-750x518.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> RAZIA: Wali Kota Medan Bobby Nasution berada di lokasi tempat hiburan malam yang melanggar aturan PPKM. (Pemkot Medan for JawaPos.com)  "Berkat usaha, kerja tim dan kolaborasi semua pihak termasuk masyarakat kota Medan, sudah menjadikan level PPKM berada pada level 2. Kita sedang berupaya keras untuk menjadikan Medan di level 1. Untuk itu, saya tegaskan kepada para pelaku usaha agar menaati aturan," tegas Bobby di lokasi razia.

Wali Kota Bobby Segel 3 Tempat Hiburan Malam yang Langgar Aturan PPKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Restoran-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Suasana pengunjung saat makan di salah satu restoran di Benhil, Jakarta, Sabtu (10/4/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta berencana mengizinkan acara buka puasa bersama di restoran a" width="100%">
<figcaption>Suasana pengunjung saat makan di salah satu restoran di Benhil, Jakarta, Sabtu (10/4/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta berencana mengizinkan acara buka puasa bersama di restoran a</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan PPKM dengan melonggarkan beberapa hal. Salah satunya kebijakan makan ditempat atau dine in bagi para restoran atau pelaku usaha makanan. Terdapat perbedaan perizinan durasi bagi pengunjung yang makan ditempat.  Bagi wilayah PPKM Level 4 durasi makan atau minum di warteg maksimal 20 menit dengan maksimal pengunjung yang makan di tempat sebanyak 3 orang. Sedangkan di daerah yang menerapkan PPKM Level 3, durasi makan atau minum di warteg lebih lama yakni 30 menit dengan kapasitas pengunjung yang makan 25 persen dari kapasitas. Adapun jam operasional berlangsung hingga pukul 20.00 waktu setempat.  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kebijakan tersebut bertujuan untuk menghindari pengunjung berlama-lama berada di restoran. Sebab, waktu berkumpul yang lama berpotensi menularkan Covid-19 jika salah satunya terpapar. Sehingga dianjurkan tidak berbincang pada saat makan.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/26/07/2021/ppkm-level-4-diperpanjang-warteg-pkl-dan-mal-boleh-buka/">PPKM Level 4 Diperpanjang: Warteg, PKL, dan Mal Boleh Buka</a>  Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan, seberapa besar pengaruh kebijakan dine in terhadap usaha restoran bergantung pada segmen bisnisnya masing-masing.  “Kemarin juga restaurant itu boleh dibuka hanya saja tidak boleh dine in. Sekarang diperbolehkan dine in, dan itu merupakan suatu kelonggaran. Namun, restaurant itu tidak akan tumbuh apabila yang lainnya tidak buka,” ujarnya kepada JawaPos.com, Senin (26/7).  Menurutnya, sektor usaha restoran dan hotel tidak dapat berdiri sendiri, mereka membutuhkan kegiatan. “Oke, mereka mendapatkan potensi pasarnya, tetapi belum tentu memenuhi kebutuhan bulanannya. Karena mobilitas orang sekarang kan masih ditahan,” ucapnya.  Yusran mengaku, meskipun dilonggarkan namun tidak serta-merta dapat menyelamatkan bisnis ini. Sebab, mobilitas merupakan kunci utama bisnis ini dapat bergerak.  “Kompleks juga ini, boleh dibuka tapi masih ada penyekatan. Tentu ini tidak gampang. Padahal mobilitas orang adalah kunci untuk pertumbuhan di hotel maupun di restaurant. Saya contohkan pada tahun 2020, hotel tidak menggunakan sektor esensial dan lain-lain. Jadi kuncinya, kelonggaran mobilitas yang sangat dibutuhkan di sini,” pungkasnya.

Beda Aturan Makan di Tempat Level 3 dan 4, Ini Kata Pengusaha Restoran

aturan ppkm

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aturan ppkm

Berita Terkini

Ini Aturan PPKM Terbaru di Jakarta

Jakarta PPKM Level 2, Acara di Dalam Mal Belum Boleh, Prokes Ketat

Ada Pembatasan Khusus Selama Nataru di Jakarta, Ini Aturan Lengkapnya

Wali Kota Bobby Segel 3 Tempat Hiburan Malam yang Langgar Aturan PPKM

Beda Aturan Makan di Tempat Level 3 dan 4, Ini Kata Pengusaha Restoran

Download Aplikasi JawaPos.com