<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/yZhsT5JFcM0EnemvDy2o6hcAixBxG0MGV4u2AOZ7-1-169002590.jpg" alt="Aksi demonstrasi ribuan sopir truk bergerak perlahan menempuh rute panjang sejak pagi hari, Kamis (19/6/2025). (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Aksi demonstrasi ribuan sopir truk bergerak perlahan menempuh rute panjang sejak pagi hari, Kamis (19/6/2025). (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Aksi demonstrasi ribuan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) pada Kamis (19/6) tak hanya membuat geger Kota Surabaya, tapi juga berdampak besar di jalur nasional. Ribuan truk bergerak perlahan menempuh rute panjang sejak pagi hari. Ribuan truk mulai berkumpul di Puspa Agro, Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Sidoarjo, sejak pagi. Kawasan itu menjadi titik awal konvoi sebelum menuju titik kumpul di Bundaran Waru, Sidoarjo. Dari Bundaran Waru, konvoi truk bergerak ke Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Mereka melintasi kawasan padat lalu lintas, seperti Bundaran Waru, untuk menuju kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jatim. Setelah menyampaikan aspirasi di kantor Dishub Jatim, massa bergerak ke arah utara, melewati bundaran Dolog, menuju Mapolda Jatim. Ratusan truk tetap ikut dalam iring-iringan, menyebabkan lalu lintas tersendat di sejumlah ruas jalan utama Surabaya. Tak berhenti di Mapolda Jatim, rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan. Di setiap lokasi, mereka menyampaikan tuntutan secara damai dan bergiliran. Ketua GSJT Angga Firdiansyah menjelaskan bahwa rute ini dipilih untuk menyuarakan aspirasi secara langsung kepada institusi yang memiliki kewenangan terhadap kebijakan transportasi, keamanan, dan pemerintahan daerah. Aksi ini diikuti oleh sekitar 1.200 sopir truk. Mereka kompak membawa kendaraan dan poster tuntutan yang berisi penolakan terhadap aturan ODOL dan desakan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ribuan sopir truk dari Gerakan Sopir Jawa Timur melakukan aksi demonstrasi di Surabaya, menuntut revisi UU Lalu Lintas dan penolakan aturan

Demo Ribuan Sopir Truk di Surabaya Lumpuhkan Jalan Nasional, Ini Rute Aksi GSJT yang Tuntut Keadilan dalam Aturan ODOL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Odol-Eko-Putra.jpg" alt="TRuk kelebihan muatan" width="100%">
<figcaption>TRuk kelebihan muatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kecelakaan dimanapun bisa terjadi, perlunya waspada saat berkendara salah satu kunci untuk meminimalisir terjadinya tabrakan. Namun, seringnya kasus tabrak truk dari belakang masih sering terjadi.  Bahkan belum lama ini pebulu tangkis Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan menabrak truk dari belakang (20/3). Jauh sebelumnya mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak juga mengalami hal yang sama.  Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan kecelakaan lalu lintas yang menimpa mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak jadi pengingat betapa pentingnya memastikan pengemudi dalam kondisi prima.  "Fasilitas pencegah fatalitas kecelakaan juga diperlukan. Kemudian, pebulutangkis Syabda Perkasa Belawa meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di Tol Pemalang-Batang, Jateng, Senin. Syabda yang menderita cedera berat di kepala tewas setelah dirawat di rumah sakit," kata Djoko.  Faktor penyebab fatalitas dalam kecelakaan ini menurut Djoko adalah tak tersedianya rear underrun protection (RUP) atau perisai kolong belakang pada truk. Komponen perisai itu penting untuk mencegah fatalitas atau kematian.  "Harusnya semua truk besar dipasangi RUP sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor. Pemilik truk seharusnya memahami ini sebagai upaya menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan tabrak belakang yang sering melibatkan truk besar," tambah Djoko.  Perisai kolong belakang berfungsi layaknya bumper. Saat ditabrak dari belakang, kendaraan yang menabrak tidak akan tergelincir masuk ke kolong truk karena tertahan oleh bumper tersebut. Kondisi ini memberikan kesempatan airbag atau kantong udara pada mobil mengembang dan menyelamatkan penumpang.  Djoko menilai, hal ini juga dipengaruhi belum terwujudnya kebijakan zero truk ODOL (over dimension over load). Djoko menambahkan Kementerian Perindustrian dan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) masih meminta penundaan dengan beragam alasan setiap akan diterapkan.  Terkait hal ini Investigator Senior Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Ahmad Wildan juga berpendapat kalau truk ODOL itu berjalan seperti merayap dengan laju rata-rata 40 kilometer per jam, apalagi di malam hari lampu belakang truk juga temaram sehingga tidak terlihat.  "Laju truk ODOL sangat lambat karena semburan tenaga dari mesin tidak sebanding dengan beban yang diangkutnya. Karena beban yang melebihi batas itulah, tenaga truk loyo ketika di jalan datar, apalagi di lintasan menanjak. Belum lagi saat malam hari lampu belakang truk juga temaram sehingga tidak terlihat, ini sangat berbahaya bagi kendaraan lain," ujar Wildan.  Dalam catatan dari Ditjenhubdat (2023) menunjukkan upaya penundaan kebijakan zero truk ODOL terjadi di tahun 2019, 2021 dan tahun 2023. Sangat diharpkan agar Kementerian Perindustrian dan Apindo memiliki empati dengan keselamatan lalu lintas. Menyandingkan ekonomi dan keselamatan akan terwujud seperti halnya sudah dilakukan di banyak negara.  Belum lagi pengawasan terhadap kendaraan logistik juga masih lemah, ini berdasarkan data yang masih banyak pelanggaran muatan pada truk.  "Data yang terkumpul dari sejumlah jembatan timbang yang dioperasikan Ditjenhubdat, Kemenhub (2021), menyebutkan pemeriksaan terhadap kendaraan logistik yang tidak melanggar 88 persen, sedangkan yang melanggar 12 persen. Pelanggaran tertinggi adalah daya angkut sebanyak 67,7 persen, kemudian kelengkapan dokumen (29,02 persen), tata cara muat (2,1 persen), persyaratan teknis (0,7 persen), dan dimensi (0,5 persen)," beber Djoko.  Djoko berharap agar Kementerian Perindustrian dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang meminta penundaan larangan itu membuka mata atas fakta ini.  “Truk ODOL bukan hanya menyebabkan celaka, tetapi juga merugikan negara karena jalan menjadi rusak,” pungkas Djoko.

Aturan ODOL Terus Ditunda, Kemenperin dan Apindo Harus Buka Mata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Kemenhub-Igman.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengunjungi perusahaan operator truk pengangkut tanah (dump truck) yang terlibat dalam kecelakaan di Tol Cipularang beberapa waktu lalu. Kunjungan di kawasan Marunda, Jakarta Utara, tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi.  Kecelakaan maut di Tol Cipularang diduga diakibatkan dua truk yang mengangkut tanah mengalami Over Dimensi Over Load (ODOL). Menurut Budi, peristiwa tersebut harus segera dievaluasi oleh pemerintah.  “Saya akan meminta pada Jasa Marga maupun BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol), untuk segera memasang alat pendeteksi atau pun timbangan di pintu-pintu tol sehingga kendaraan yang ODOL dapat terdeteksi begitu masuk tol,” jelas Budi dalam kunjungannya, Kamis (5/9).  Dalam kesempatan itu, Budi menemukan bahwa kedua truk dari perusahaan tersebut dinilai melanggar batas maksimal dimensi hingga melebihi 70 cm serta kelebihan muatan 300 persen. Oleh karena itu, dalam kecelakaan tersebut, dia menyatakan bahwa pihaknya begitu menyorot mengenai penanganan ODOL yang membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.  Dalam kunjungannya itu, Budi menyatakan bahwa truk perusahaan itu telah memenuhi syarat dimensi sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, begitu keluar pabrikan, kata dia, bak pada truk tersebut diganti oleh pembeli.  “Kita harapkan yang sudah diberikan arahan dan penandaan oleh Dishub DKI Jakarta untuk dipotong bak truknya,” tegasnya.  Selanjutnya Budi menyoroti adanya dugaan pemalsuan buku KIR, sehingga adanya ketidaksesuaian dengan kondisi fisik kendaraannya. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan mengumpulkan seluruh operator kendaraan truk.  “Semua operator kendaraan dump truck di Jakarta dan sekitarnya akan kita kumpulkan. Saya akan mencari titik temu kalau tidak langsung bisa dipotong kira-kira toleransinya bisa berapa lama. Intinya menormalisasikan kembali dump truck,” urainya.  Bahkan, dump truck yang ada di sekitar Jabodetabek dan Banten, menurutnya banyak yang melanggar batas beban dan dimensinya. Dia juga menginstruksikan kepada dinas perhubungan di daerah untuk lebih tegas tidak meloloskan truk yang dinilai tidak lulus KIR.  “Kalau mereka sudah bekerja sesuai regulasi maka sempit peluang para operator truk tersebut untuk dapat buku KIR. Selain itu, saya sedang meminta kepada BPJT untuk membuat Jembatan Timbang elektronik/WIM (Weigh in Motion),” tambahnya.  Lebih lanjut, Budi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan semua stakeholder terkait, kepolisian, BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol), Jasa Marga, Kemen PUPR, KNKT untuk merumuskan permasalahan dan solusi terkait kasus-kasus yang selama ini sering terjadi di Tol Cipularang KM 91 dan sekitarnya.  “Intinya saya merencanakan pada 2020 jalan tol sudah Zero ODOL. Jadi 2020 tidak ada truk yang mengalami kecelakaan seperti kemarin atau ada truk yang kelebihan muatan yang lewat jalan tol. Saya akan dukung semua usaha untuk merencanakan Zero ODOL,” pungkasnya.

Pasca Kecelakaan Maut di Tol Cipularang, Kemenhub Perketat Soal ODOL

aturan ODOL

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aturan ODOL

Berita Terkini

Demo Ribuan Sopir Truk di Surabaya Lumpuhkan Jalan Nasional, Ini Rute Aksi GSJT yang Tuntut Keadilan dalam Aturan ODOL

Aturan ODOL Terus Ditunda, Kemenperin dan Apindo Harus Buka Mata

Pasca Kecelakaan Maut di Tol Cipularang, Kemenhub Perketat Soal ODOL

Download Aplikasi JawaPos.com