<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Jalan-TB-Simatupang-Jaksel-Macet-Parah-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Kemacetan lalu-lintas akibat hujan deras yang menguyur sejak siang hingga sore hari berakibat banjir di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (6/10/2022). Jalan TB Simatupang, Jakarta macet panjang usai sempat tergenang banjir dengan ketinggian mencapa" width="100%">
<figcaption>Kemacetan lalu-lintas akibat hujan deras yang menguyur sejak siang hingga sore hari berakibat banjir di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (6/10/2022). Jalan TB Simatupang, Jakarta macet panjang usai sempat tergenang banjir dengan ketinggian mencapa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana aturan jam kerja untuk atasi kemacetan di Jakarta akan berlanjut pada tahap Forum Grup Discussion (FGD) dengan warga dan stakeholder yang lebih luas. Hal itu akan dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi dari FGD yang sebelumnya dilakukan Dinas Perhubungan DKI (Dishub) DKI dengan pengamat kebijakan publik dari segi transportasi, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendidikan, dan juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).  "Hasil FGD itu merekomendasikan untuk melakukan semacam dialog publik yang melibatkan seluruh stakeholder yang ada, tidak hanya dari sisi transportasi, tetapi misalnya main building, asosiasi pekerja," kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, Senin (24/10).  Syafrin mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan FGD tersebut secara komprehensif untuk mendapatkan masukan secara langsung dan lengkap dari pihak yang akan menjalani kebijakan tersebut.  "Sehingga, begitu penetapannya ke depan semua stakeholder yang ada sudah memberikan peran dan partisipasi aktif dalam penyusunannya," jelasnya.  Ia menambahkan, rencananya FGD lanjutan ini akan dilaksanakan dalam minggu ini dan paling lambat Minggu depan.  "Karena saat ini kami sedang menginventarisir asosiasi manajemen building asosiasi pekerja dan keseluruhannya yang kita akan undang dalam uji publik tadi," jelasnya.  "Setelah kita mendapatkan masukan tadi, tentu kita akan melaporkan kepada pak Pj Gubernur (Heru Budi Hartono, Red) untuk diambil keputusannya dengan berbagai alternatif hasil uji publik tadi tentunya," tandas Syafrin.  Sebelumnya, Dirlantas Polda Metro Jaya meyatakan bahwa wacana pengaturan jam kerja di wilayah DKI Jakarta hingga saat ini masih belum diterapkan. Skema pengaturan jam kerja yang diharapkan menjadi solusi untuk mengurai kemacetan di DKI ini masih tertahan di Pemprov DKI.  Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mengatakan bahwa pihaknya saat ini pihak masih menunggu hasil dari kajian yang dilakukan Pemprov DKI terkait dengan pengusulan aturan jam kerja.  “Masih menunggu dari Pemprov yang adakan. Sedang dikaji oleh para pakar nanti didiskusikan baru diputuskan kita bersama,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (21/9).

Dishub DKI akan Dialog dengan Publik Sebelum Putuskan Aturan Jam Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/dirlantas-polda-metro-antara.jpg" alt="Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat" width="100%">
<figcaption>Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dirlantas Polda Metro Jaya meyatakan bahwa wacana pengaturan jam kerja di wilayah DKI Jakarta hingga saat ini masih belum diterapkan. Skema pengaturan jam kerja yang diharapkan menjadi solusi untuk mengurai kemacetan di DKI ini masih tertahan di Pemprov DKI.  Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mengatakan bahwa pihaknya saat ini pihak masih menunggu hasil dari kajian yang dilakukan Pemprov DKI terkait dengan pengusulan aturan jam kerja.  “Masih menunggu dari Pemprov yang adakan. Sedang dikaji oleh para pakar nanti didiskusikan baru diputuskan kita bersama,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (21/9).  Menurut Latif, gagasan mengenai pengaturan jam kerja di wilayah DKI. telah menemui kesepakatan mulai dari pemerintah daerah, kementerian, hingga asosiasi pengusaha. Ia juga mengaku bahwa pihaknya telah melakukan diskusi dan rapat dengan beberapa pihak, bahkan sudah memberikan data terkait wacana tersebut kapada Pemprov DKI.  “Setelah itu tentunya bukan kami sebagai penuntut tunggal, tapi kami yang berada di lapangan ingin, ini loh data yang ada di lapangan yang bisa saya sampaikan ke mereka,” jelasnya.  Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mengatakan bahwa persentase kemacetan jalanan di Jakarta saat ini mencapai 48 persen pada jam berangkat dan pulang kerja sehingga hal itu menimbulkan kepadatan luar biasa dan tidak nyaman bagi seluruh pengguna jalan.  “Di jam 7.00–9.00 WIB dan pulang kerja itu jam 14.00–16.00 WIB itu di angka 48 persen,” ujarnya di Jakarta, Senin (22/8)  Oleh karena itu, ia menyampaikan bahwa personel polisi lalu lintas yang ada akan kesulitan mengurai kemacetan hingga akhirnya muncul gagasan untuk melakukan pengaturan terhadap jam masuk kantor baik di instansi pemerintah, swasta dan instansi pendidikan.  Adapun teknis pengaturan jam masuk kantor tersebut akan diserahkan kepada masing-masing lembaga yang nantinya akan dikoordinasikan lebih lanjut untuk mengurai kepadatan di jam sibuk. “Ini perlu masukan dan saran seluruh ‘stakeholder’ yang ada, sehingga tidak terjadi kepadatan di jam khususnya 6–9 pagi,” pungkasnya.

Penetapan Aturan Jam Kerja, Polda Metro Tunggu Pemprov DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220823_121856.jpg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespons Surat Peringatan (SP) 2 yang diberikan Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (Kopaja) di Balai Kota DKI Jakarta hari ini, Senin (23/8). (Royyan/JPC)" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespons Surat Peringatan (SP) 2 yang diberikan Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (Kopaja) di Balai Kota DKI Jakarta hari ini, Senin (23/8). (Royyan/JPC)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan bahwa usulan untuk mengatur jam kerja untuk mengatasi kemacetan di Jakarta pada jam masuk dan pulang kantor akan ditetapkan oleh pemerintah pusat.  Pria yang akrab disapa Ariza itu mengatakan bahwa usulan untuk mengatur jam kerja harus didiskusikan dengan banyak pihak. Oleh karena itu, untuk memutuskan usulan tersebut akan diterapkan atau tidak adalah tergantung pada pemerintah pusat.  "Bukan dengan DKI, tetapi dengan pemerintah pusat. Karena pengaturan jam kerja tidak hanya di Jakarta ini kan, tidak hanya pemprov atau orang polda, tetapi banyak instansi lain," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Rabu (24/8).  Namun begitu, ia mengaku pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dengan pengaturan jam kerja. Ia menegaskan bahwa pihaknya juga berkoordinasi dengan kementerian untuk membahas lebih lanjut wacana yang dilontarkan Dirlantas Polda Metro Jaya tersebut.  "Kita terus berkoodirnasi seperti yang saya bilang, ini kan tidak bisa diputuskan sepihak kita dengan Polda, tetapi kementerian ya," paparnya.  Ariza tidak menjelaskan lebih mendetail terkait kementrian mana yang akan diajak bicara terkait aturan jam kerja tersebut.  Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mengatakan bahwa persentase kemacetan jalanan di Jakarta saat ini mencapai 48 persen pada jam berangkat dan pulang kerja sehingga hal itu menimbulkan kepadatan luar biasa dan tidak nyaman bagi seluruh pengguna jalan.  “Di jam 7.00–9.00 WIB dan pulang kerja itu jam 14.00–16.00 WIB itu di angka 48 persen,” ujarnya di Jakarta, Senin (22/8)  Oleh karena itu, ia menyampaikan bahwa personel polisi lalu lintas yang ada akan kesulitan mengurai kemacetan hingga akhirnya muncul gagasan untuk melakukan pengaturan terhadap jam masuk kantor baik di instansi pemerintah, swasta dan instansi pendidikan.  Adapun teknis pengaturan jam masuk kantor tersebut akan diserahkan kepada masing-masing lembaga yang nantinya akan dikoordinasikan lebih lanjut untuk mengurai kepadatan di jam sibuk. “Ini perlu masukan dan saran seluruh ‘stakeholder’ yang ada, sehingga tidak terjadi kepadatan di jam khususnya 6–9 pagi,” pungkasnya.

Aturan Jam Kerja untuk Urai Kemacetan, Ariza: Urusan Pemerintah Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WAGUB.jpg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan akan mempertimbangkan semua usulan terkait solusi agar kemacetan di Ibukota dapat diminimalisasi." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan akan mempertimbangkan semua usulan terkait solusi agar kemacetan di Ibukota dapat diminimalisasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usulan pengaturan jam kerja untuk mengurai kemacetan di DKI Jakarta oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman masih bersifat wacana.  Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan akan mempertimbangkan semua usulan terkait solusi agar kemacetan di Ibukota dapat diminimalisasi.  "Ini kan baru wacana. Saya kira bagus, wacana-wacana yang dirasa punya kecenderungan positif perlu dihidupkan, dibahas, dan didiskusikan bersama," ujarnya di hall utama Candi Bentar, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (29/7).  Ariza menambahkan bahwa secara logika dan hitung-hitungan sederhana, usulan agar mengatur jam kerja itu memang mempunyai pengaruh untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta. Namun begitu, ia belum dapat memastikan seberapa efektif usulan tersebut kalau diaplikasikan. "Cuma seberapa besar pengaruhnya itu harus dihitung kembali dan dievaluasi," imbuhnya.  Selain itu, Ariza menyampaikan butuh waktu untuk membahas wacana pengaturan jam kerja. Hal itu karena ada banyak pihak yang perlu diajak diskusi untuk menerapkan kebijakan tersebut.  "Soalnya tentang jam kerja itu tidak cuma menyangkut pemerintah provinsi dan Polda Metro, tapi juga pemerintah pusat, pihak swasta, dan sebagainya," pungkasnya.  Namun begitu, Ariza memastikan akan terus mendalami dan membahas wacana tersebut dengan pihak terkait.  Sebelumnya, diketahui bahwa Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman mengusulkan agar diberlakukan pengaturan jam kerja di DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan. Hal tersebut menurutnya akan efektif karena jam-jam rawan macet di DKI banyak disebabkan oleh warga yang akan sekolah dan dan bekerja di waktu yang sama.  &nbsp;

Pengaturan Jam Kerja untuk Urai Kemacetan di DKI Masih Perlu Didalami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/reisa-ist.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengatur aturan jam kerja bagi perusahaan agar disesuaikan demi menjaga jarak (physical distancing). Tak hanya jam masuk kerja, pihak perusahaan juga meminta agar para pimpinan mengatur jam istirahat atau jam makan siang bagi pegawai agar tak berdesakan di satu waktu.  &nbsp;  Dokter Reisa Broto Asmoro menjelaskan sebuah studi mengungkapkan pentingnya menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Salah satunya saat di kantor, adalah dengan mengatur jam makan siang. "Tip bagi manajer kantor agar memberlakukan jam istirahat berbeda untuk tiap shift. Agar jam makan siang bisa menjaga jarak. Penelitian ilmiah membuktikan bahwa jaga jarak adalah jurus jitu pencegahan Covid-19 selain memakai masker dengan benar dan cuci tangan," jelas Dokter Reisa dalam konferensi pers, Senin (15/6).  &nbsp;  Setelah pulang ke rumah, kata dia, para pegawai juga harus mematuhi tahapan protokol kedatangan. Langsung ganti pakaian dan mandi sebelum kontak dengan keluarga. "Buka alas kaki. Semprotkan disinfektan pada barang yang dibawa. Cuci tangan dan langsung mandi. Ganti baju bersih dan barulah bisa kontak dengan anggota keluarga di rumah," jelasnya.  &nbsp;  Hal senada dikatakan Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Achmad Yurianto. Jam makan siang karyawan memang sering menjadi gambaran orang yang berkumpul secara bersama-sama di kantor. "Secara konsisten harus menetapkan physical distancing di semua tempat. Saat jam istrirahat makan siang, itu bisa membuat pegawai bergerombol dalam jumlah banyak di tempat-tempat istirahat. Wajib patuhi betul dan disiplin jaga jarak," ujar Yurianto.  &nbsp;  Pemerintah mengeluarkan surat edaran agar pegawai mematuhi 2 gelombang jam kerja. Untuk gelombang pertama, akan memulai pekerjaan mulai 07.00 sampai 07.30 WIB. Diharapkan dengan 8 jam kerja, maka akan mengakhiri pekerjaannya di 15.00 atau 15.30.  &nbsp;  Sementara gelombang yang kedua, diharapkan mulai bekerja pada pukul 10.00 sampai 10.30, sehingga diharapkan akan mengakhiri jam kerja pada 18.00 dan 18.30. Upaya ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kapasitas moda transportasi umum dengan jumlah penumpang. (*)  &nbsp;

Dokter Reisa Imbau Manajer Kantor Atur Jam Makan Siang Per Gelombang

aturan jam kerja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aturan jam kerja

Berita Terkini

Dishub DKI akan Dialog dengan Publik Sebelum Putuskan Aturan Jam Kerja

Penetapan Aturan Jam Kerja, Polda Metro Tunggu Pemprov DKI

Aturan Jam Kerja untuk Urai Kemacetan, Ariza: Urusan Pemerintah Pusat

Pengaturan Jam Kerja untuk Urai Kemacetan di DKI Masih Perlu Didalami

Dokter Reisa Imbau Manajer Kantor Atur Jam Makan Siang Per Gelombang

Download Aplikasi JawaPos.com