<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/Debat-Cawapres-2024-Dery-Ridwansah-4JPG-2740426727.jpg" alt="Moment microphone terjatuh milik Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar saat beradu argumen dengan Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Jumat (22/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Moment microphone terjatuh milik Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar saat beradu argumen dengan Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Jumat (22/12/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penggunaan singkatan yang dilontarkan dalam pertanyaan di debat capres/cawapres dievaluasi. Untuk debat selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta calon untuk memanjangkan istilah singkatan yang disampaikan kepada lawan. Hal itu menjadi salah satu isu yang dibahas dalam evaluasi debat yang digelar di kantor KPU, Jakarta. Sebelumnya, polemik singkatan dalam debat mengemuka setelah cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mempertanyakan soal SGIE kepada calon nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Muhaimin yang tidak mengetahui SGIE akhirnya kehilangan satu kesempatan menjawab di dua menit awal karena digunakan untuk menanyakan kepanjangan istilah itu. Komisioner KPU August Mellaz mengatakan, kasus itu menjadi catatan pihaknya. Dari sisi aturan, penggunaan singkatan tidak menyalahi. Namun, ke depan, agar debat lebih optimal, calon diminta menyampaikan pertanyaan secara gamblang. KPU sudah meminta perwakilan paslon untuk menyampaikan hal tersebut. &rdquo;Secara prinsip, tentu ini bagian dari tugas LO untuk melakukan brifing terhadap paslon masing-masing,&rdquo; ujarnya. Selain itu, Mellaz menyebutkan, dalam hal calon tetap menyampaikan pertanyaan dengan istilah singkatan, moderator akan meminta penjelasan tanpa memotong waktu calon lain yang menjawab. &rdquo;Kalau ada istilah atau singkatan itu biasanya disingkat atau tidak dipanjangkan. Nanti moderator juga akan bisa sampai arahnya perannya,&rdquo; imbuh dia. Selain polemik istilah singkatan, rapat evaluasi kemarin membahas soal aturan podium. Dalam debat cawapres pekan lalu, ada salah satu yang aktif bergerak ke banyak tempat, yakni Gibran. Karena itu, untuk debat ketiga dan selanjutnya, ada rencana untuk mengatur ruang lingkup calon hanya di sekitar podium. Hal itu sejalan dengan filosofi disediakannya podium dalam debat kedua. &rdquo;Podium itu kan sebenarnya prinsipnya jangkar ya,&rdquo; jelasnya. Persiapan debat ketiga akan dimulai hari ini (28/12). Rencananya, KPU mengundang pihak TV penyelenggara untuk membahas lokasi dan berbagai hal teknis debat yang digelar pada 7 Februari mendatang.&nbsp;(far/c19/oni)

Untuk debat selanjutnya, KPU meminta calon untuk memanjangkan istilah singkatan yang disampaikan kepada lawan.

Aturan Baru Debat Capres-Cawapres: Paslon Pakai Singkatan, Moderator Harus Minta Penjelasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/Debat-Cawapres-2024-Dery-Ridwansah-5JPG-571441028.jpg" alt="Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar beradu argumen saat debat calon wakil presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Jumat (22/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar beradu argumen saat debat calon wakil presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Jumat (22/12/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pertanyaan yang dilontarkan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terkait State of Global Islamic Economy atau SGIE dalam debat Pemilu 2024 dinilai perlu menjadi bahan evaluasi. Agar lebih substantif, pertanyaan dalam debat berikutnya harus dipastikan lebih jelas. Peneliti Indonesia Data Insight John Muhammad mengatakan, secara aturan, pertanyaan tersebut memang tidak melanggar. Namun, dari sisi kepantasan, semestinya pertanyaan harus diutarakan secara jelas dan tidak bersifat menjebak. Dia mengakui tidak semua orang familier dengan sebuah singkatan. &rdquo;Penanya harus memberikan pertanyaan wajar dan jelas yang berkaitan langsung dengan perdebatan,&rdquo; ujarnya kemarin (25/12). Kejelasan pertanyaan, lanjut dia, sejalan dengan panduan mendasar dalam kompetisi debat yang berlaku secara umum. Bahkan, jika mengacu buku berjudul Competitive Debate: Rules and Techniques yang ditulis George M. Musgrave, ada 10 aturan fundamental dalam berdebat. Salah satunya kejelasan pertanyaan. Seharusnya moderator yang ditunjuk KPU tidak boleh membiarkan hal tersebut terjadi. Sebaliknya, moderator harus meminta Gibran menguraikan dengan jelas pertanyaannya. &rdquo;Lawan debatnya berhak untuk tidak menjawab jenis pertanyaan semacam ini dan meminta pertanyaan ini didiskualifikasi,&rdquo; terangnya. Untuk selanjutnya, John mengusulkan, KPU perlu merevisi aturan debat dengan meluruskan acuannya sesuai standar internasional atau akademis. Apalagi, debat calon presiden dan calon wakil presiden adalah perhelatan tertinggi dalam sebuah kompetisi debat. Debat pada kelas teratas itu diyakini akan menjadi acuan bagi debat-debat penting lainnya di daerah seperti di tingkat gubernur dan wali kota/bupati. &rdquo;KPU tidak boleh membudayakan hal ini. Pada debat berikutnya, tidak boleh hal seperti ini terulang kembali,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, kritik juga disampaikan perwakilan tim paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Pertanyaan bernuansa jebakan menjadi catatan dari pelaksanaan debat kedua. Namun, Dewan Pakar Ekonomi Syariah TKN Prabowo-Gibran Reza Arief Budy Artha membantah tudingan yang menyebut Gibran melontarkan pertanyaan jebakan. Pertanyaan itu bagian dari komitmen Prabowo-Gibran dalam pengembangan ekonomi syariah. Hal itu terlihat dari pernyataan yang sudah disampaikan dalam visi misi awal. Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari dalam kesempatan sebelumnya memastikan akan melakukan evaluasi bersama perwakilan semua paslon. Tim paslon diberi hak menyampaikan catatan. Namun, hingga kemarin, KPU belum merilis jadwal rapat evaluasi. (far/c17/fal)

Secara aturan, pertanyaan dari Gibran memang tidak melanggar. Namun, dari sisi kepantasan, semestinya pertanyaan harus diutarakan.

Pengamat Usulkan KPU Revisi Aturan Debat, Model Pertanyaan Harus Jelas dan Tidak Menjebak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dianggap-bikin-gaduh-tim-hore-capres-bakal-dikurangi-atau-dihapus_m_.jpg" alt="Penampilan dua capres pada debat kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu malam (17/2)." width="100%">
<figcaption>Penampilan dua capres pada debat kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu malam (17/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPU dan Bawaslu sama-sama mengevaluasi pelaksanaan debat kedua calon presiden (capres) Minggu malam (17/2). Dua lembaga itu sepakat bahwa tim hore atau pendukung capres terlalu gaduh hingga mengganggu jalannya debat. Dua opsi kini disiapkan, yakni mengurangi atau bahkan menghapus jumlah pendukung capres yang hadir di lokasi debat. Komisioner KPU Viryan Azis menjelaskan, pihaknya mendapat banyak masukan mengenai pendukung capres yang hadir di debat kedua. Jumlah pendukung yang mencapai 280 orang (masing-masing 140) dianggap terlalu banyak. Kemudian, terdapat sorak-sorai serta sejumlah pendukung yang tidak tertib. "Sehingga mengganggu konsentrasi calon," ujarnya saat ditemui di KPU kemarin (18/2). Karena itu, KPU memutuskan akan mengkaji ulang kehadiran pendukung kedua kandidat di arena debat. "Pilihannya ada dua, dikurangi atau tidak ada (pendukung) sama sekali," lanjut mantan komisioner KPU Kalimantan Barat tersebut. Viryan menjelaskan, KPU ingin menghadirkan suasana debat yang kondusif. Dengan begitu, kedua kandidat bisa berkonsentrasi menyampaikan visi dan misi. Setiap detik dalam debat adalah momen berharga. Pihaknya tidak ingin kegaduhan itu berulang di debat ketiga. Menurut Viryan, opsi menghilangkan pendukung muncul lantaran kehadiran mereka dalam debat sebenarnya tidak wajib. "Kan bisa nobar (nonton bareng). Itu siaran langsung," ucapnya. Viryan menyayangkan ulah para pendukung yang tidak tertib. Dia bisa memahami bahwa terjadi euforia dan para pendukung berusaha menunjukkan rasa bangganya atas jawaban jagoan masing-masing. "Tapi, semestinya mereka sadar itu justru mengganggu calon mereka (juga pemirsa televisi, Red)," tambahnya. Pantauan Jawa Pos di lokasi debat di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2), sorakan pendukung beberapa kali terdengar saat kandidat berbicara. Kedua moderator Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki sampai harus berkali-kali menegur penonton yang tidak tertib itu. Jawa Pos yang berada di dalam ballroom menyaksikan sendiri betapa kedua kubu saling beradu yel-yel dan bersorak ketika capres selesai berbicara. Sementara itu, Bawaslu menyatakan masih membikin kajian atas debat capres tersebut. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengaku tidak bisa berkomentar banyak mengenai jalannya debat. Soal kabar ketidakpuasan salah seorang pendukung capres, Fritz menyarankan segera membuat laporan. "Kami persilakan pihak-pihak yang merasa ada dugaan pelanggaran terhadap debat tadi malam (Minggu malam, Red)," katanya. Fritz juga mengapresiasi pihak KPU yang mengakomodasi masukan-masukan Bawaslu. Meski demikian, masih ada beberapa poin penting yang perlu dikaji KPU. Fritz menjelaskan, jumlah pendukung yang hadir dan menonton di dalam ruangan terlalu banyak. Tak heran jika beberapa di antara mereka masih menimbulkan suara yang meng&Acirc;&shy;ganggu debat. Interaksi antara moderator dan penonton untuk menghidupkan suasana debat juga dinilai kurang. "Bawaslu akan berikan rekom ke tim kampanye untuk dapat mengontrol tim pendukungnya," tegas Fritz. Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak sepakat dengan rencana KPU mengurangi atau bahkan menghilangkan penonton debat. Abdul Kadir Karding, wakil ketua TKN, mengatakan, gagasan KPU tersebut tidak tepat. Menurut dia, debat harus meriah. "Kalau sunyi senyap ya tidak menarik," tuturnya saat ditemui di Media Center TKN Jokowi-Ma'ruf, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Menurut Karding, debat harus ramai (meriah), tapi tentu mesti diatur dengan baik agar tertib. KPU harus cermat mengatur kapan penonton boleh mengeluarkan suara, kapan harus diam. Memang KPU sudah mengatur, tapi perlu diatur lebih bagus lagi sehingga berjalan dengan lebih baik. Yang penting, lanjut Karding, kedua pihak tidak berlebihan. Ketua DPP PKB itu mengatakan, KPU bisa mengecek konten yel-yel dan lagu yang dinyanyikan. Tak boleh sampai ada yang bernada menghina dan mengandung ujaran permusuhan. Yel-yel lumrah dilakukan untuk menyemarakkan suasana. Jadi, tidak perlu melarang pendukung untuk meneriakkan dukungan kepada kandidat. "Yang penting disampaikan dengan baik. Tidak menghina dan menyudutkan pihak lain," tutur anggota DPR itu. Karding malah mengusulkan agar jumlah tim hore tersebut ditambah. Tim hore tetap dibutuhkan sebagai penyemangat. Di tempat terpisah, calon wakil presiden 02 Sandiaga Uno menilai debat kedua berjalan lebih seru daripada debat perdana. Namun, tetap perlu ada evaluasi. Sandi menilai durasi debat antarsegmen terlalu singkat. "Yang harus kita pastikan bahwa sesi debat harus terisi semuanya, menarik," katanya. Sandi -sapaan Sandiaga Uno- juga sepakat dengan evaluasi KPU terkait penonton debat. Menurut dia, penonton di debat kedua terlalu berisik. Terbukti, beberapa kali moderator memberikan teguran kepada penonton yang gaduh. "Debat ini untuk membantu mereka menentukan pilihan, bukan untuk sorak-menyorak dan sampai terdengar pemirsa di rumah. Bunyi priwitan, bunyi kayak tepukan balon, menurut saya itu kontraproduktif," tegasnya. Sandi juga mengusulkan agar tidak ada lagi sesi pertanyaan dari panelis. Menurut dia, pertanyaan dari panelis cenderung membuat bingung atau susah dipahami masyarakat. Hal itu diketahuinya saat nobar bersama sejumlah elemen masyarakat di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. "Untuk debat selanjutnya, terutama debat ketiga antarcawapres, tidak usah diberikan pertanyaan. Sampaikan saja apa yang menjadi program visi kita dan saling bertanya untuk tiap-tiap topik."&nbsp;

Dianggap Bikin Gaduh, Tim Hore Capres Bakal Dikurangi atau Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/debat-kedua-para-capres-akan-mengomnetari-cuplikan-video-dari-kpu_m_.jpg" alt="Debat Capres perdana digelar KPU dengan mempertemukan capres dan cawapres dari dua kubu. Untuk deba kedua hanya Prabowo lawan Jokowi." width="100%">
<figcaption>Debat Capres perdana digelar KPU dengan mempertemukan capres dan cawapres dari dua kubu. Untuk deba kedua hanya Prabowo lawan Jokowi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus mematangkan konsep untu debat kedua Pilpres 2019 ini. Salah satunya dengan penggunaan cuplikan video dan memperpanjang waktu di segmen itu, karena para capres akan mengomentarinya. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, nantinya dalam debat segmen empat akan ada sebuah cuplikan video pendek yang diputar oleh moderator. Selanjutnya para capres akan mengkomentari video tersebut. Termasuk juga solusinya. "Nanti kita putar video pendek, lalu kami persilakan masing-masing menilai bagaimana solusinya," ujar Arief saat dikonfirmasi, Jumat (1/2). Menurut Arief pada segmen empat itu juga waktunya lebih panjang dari segmen sebelumnya. Termasuk pada debat perdana. Sehingga KPU memberikan waktu cukup lama kepada capres untu menyampaikan visi misi, solusi serta gagasannya. "Itu segmen capres akan berdebat bebas tidak dibatasi waktu satu menit, dua menit. Nanti satu segmen ditentukan 15 menit, nanti moderator yang mengatur keberimbangannya," katanya. Adapun ‎debat kedua pilpres akan digelar pada Minggu (17/2). Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Debat akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasiun televisi akan menyiarkan debat, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV. Sebelumnya, Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Usman Kansong‎ mengatakan, di segmen keempat dan kelima waktunya jauh lebih panjang dari sebelumnya. Bahkan waktunya juga lebih panjang dari segmen satu, dua dan tiga.‎ "Nanti moderator yang mengontrol waktu debat itu. Apabila capres belum selesai dengan pemaparannya, maka bisa terus melanjutkan," paparnya. Usman mengatakan, waktu di debat perdana segmen keempat dan kelima hanya berkisar tujuh menit. Namun kali ini untuk dua segmen itu ditambah bisa 15 sampai 20 menit. "Moderator nanti yang menontrol waktu itu. Jadi bukan mesin lagi," kata Usman.

Debat Kedua, Para Capres Akan Mengomentari Cuplikan Video dari KPU