<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/05/20250305_173110-1-406446929.jpg" alt="Penandatangan MoU dan buka puasa bersama Atsi, Pandi dan APJII untuk penyelenggaraan IDF 2025. (RianAlfianto/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Penandatangan MoU dan buka puasa bersama Atsi, Pandi dan APJII untuk penyelenggaraan IDF 2025. (RianAlfianto/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (Atsi) bersama dengan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) akan menggelar diskusi serius dalam rangkaian Indonesia Digital Forum (IDF) 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Pandi, John Sihar Simanjuntak menyatakan, IDF 2025 nantinya akan menjadi forum dimana industri terkait dengan digitalisasi di Indonesia akan berkumpul dan membahas apa-apa saja yang menjadi tantangan dalam mewujudkan ekosistem digital di Indonesia yang lebih baik lagi. <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kegiatan ini direncanakan menjadi agenda tahunan yang strategis untuk;memperkuat sinergi komunitas dan industri internet, serta memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan ekosistem digital di Indonesia. Outputnya, mendorong pemerintah membuat regulasi yang juga mendukung ekosistem digital di Tanah Air," kata John di acara buka puasa bersama pada Rabu (5/3) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Indonesia Digital Forum 2025 akan diselenggarakan pada 15-16 Mei 2025 di Jakarta. Forum tersebut bermula dari inisiasi dan temuan Pandi atas interdependensi nama domain dengan keseluruhan konteks ekosistem digital di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/015047655/dari-upaya-awan-pintar-apjii-jaga-kedaulatan-digital-indonesia-terdeteksi-hampir-25-miliar-serangan-siber-dari-10-negara">Dari Upaya Awan Pintar-APJII Jaga Kedaulatan Digital Indonesia, Terdeteksi Hampir 2,5 Miliar Serangan Siber dari 10 Negara</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pencapaian pendaftaran Nama Domain .id yang sekitar 1,2 juta pada akhir tahun 2024 terhubung secara langsung dengan kondisi infrastruktur dan konektivitas, data center dan cloud, teknologi dan platform serta SDM di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selaras dengan pemahaman tersebut, APJII dan Atsi juga turut mendasari urgensi</div> <div dir="auto">penyelenggaraan Indonesia Digital Forum 2025. Menurut Muhammad Arif, Ketua Umum APJII dalam kesempatan yang sama, layanan dan jangkauan internet melalui ratusan penyelenggara jasa internet menimbulkan persoalan banyaknya pelaku usaha yang sulit dipertanggungjawabkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, proses konsolidasi antar operator telekomunikasi yang berlangsung juga patut menjadi perhatian penting dalam masa depan ekosistem digital di Indonesia. Apalagi, merger XL Axiata dengan Smartfren juga semakin menguat dan dikabarkan akan segera sah kuartal kedua tahun ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rangkaian seminar nasional dan FGD akan menghadirkan pembahasan tingkat tinggi sekaligus meliputi kebijakan teknis dan implementasi mengenai ekosistem digital Indonesia yang melibatkan pembicara kunci dari kalangan pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas digital.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara detail, topik diskusi akan menyangkut berbagai aspek penting infrastruktur digital, platform digital, perangkat lunak dan aplikasi, data dan keamanan digital, ekonomi digital, regulasi dan kebijakan digital.</div> </div>

IDF 2025 nantinya akan menjadi forum dimana industri terkait dengan digitalisasi di Indonesia akan berkumpul dan membahas tantangan digital.

Samakan Visi, Dorong Regulasi yang Positif untuk Industri: Atsi, Pandi dan APJII akan Gelar IDF 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/10/20240610_141528-3277939511.jpg" alt="Sekjen ATSI Marwan O. Baasir di gedung XL Axiata, Senin (10/6)." width="100%">
<figcaption>Sekjen ATSI Marwan O. Baasir di gedung XL Axiata, Senin (10/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menanggapi statemen Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan Base Transceiver Station (BTS) tak dibutuhkan lagi untuk akses internet setelah kehadiran Starlink milik Elon Musk. Sekjen ATSI Marwan O. Baasir menegaskan bahwa saat ini BTS sebagai menara untuk menghubungkan smartphone dengan sinyal telepon dan internet masih dibutuhkan. "Kalau lihat sekarang, nyatanya masih butuh BTS. Masih dibutuhkan masyarakat. Ban belum tersedia komunikasi yang mumpuni," kata Marwan ditemui JawaPos.com di kantor XL Axiata, Senin (10/6). Marwan menyebut, konteks BTS tak dibutuhkan yakni untuk di pedesaan atau daerah yang sulit dijangkau akses internet. ATSI menganggap saat ini berbagai teknologi telekomunikasi harus saling melengkapi agar bisa menjangkau daerah yang sebelumnya sulit diakses oleh operator telekomunikasi. Sebab, sebelumnya untuk membangun infrastruktur telekomunikasi membutuhkan biaya tinggi. Terutama untuk di daerah 3T atau (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). "ATSI berdampingan industri yang ada sekarang. Starlink itu pelengkap untuk backhaul, karena nggak mungkin kalau langsung tersedia 100 persen," sambung Marwan. Sebagai informasi, Starlink beroperasi menggunakan layanan internet satelit yang sudah ada selama beberapa dekade ini. Secara teknis, Starlink menggunakan Low Earth Orbit (LEO) dan tidak menggunakan teknologi kabel, seperti serat optik untuk mengirimkan data internet. Sistem satelitnya menggunakan sinyal radio melalui ruang hampa. Setiap satelit di konstelasi Starlink memiliki berat sekitar 259 kg dan memiliki badan datar. Saat diluncurkan, satu roket SpaceX Falcon 9 dapat mengangkut hingga 60 satelit. Starlink sudah masuk ke Indonesia sejak Juni 2022. Saat itu Starlink hanya melayani pelanggan korporasi karena menjadi backhaul Telkomsat, anak perusahaan Telkom. Pada Mei 2024, Starlink memperluas cakupan bisnisnya dengan menyasar pelanggan ritel. Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, setelah ada Starlink BTS tak dibutuhkan lagi untuk akses internet. &ldquo;Sekarang enggak perlu ada BTS, sudah ada Starlink. Buat apa lagi,&rdquo; kata Luhut baru-baru ini.

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menanggapi statemen Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan tak butuh BTS.

Tanggapan ATSI Ketika Luhut Sebut Indonesia Tidak Butuh BTS setelah Kehadiran Starlink

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/IMG-20231002-WA0010-936766009.jpg" alt="Diskusi terkait industri telekomunikasi di Tanah Air yang digelar Selular Business Forum, Senin (2/10)." width="100%">
<figcaption>Diskusi terkait industri telekomunikasi di Tanah Air yang digelar Selular Business Forum, Senin (2/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah posisinya yang semakin strategis, terutama sebagai enabler bagi industri lainnya, industri telekomunikasi atau telko di Indonesia dilaporkan saat ini tidak sedang baik-baik saja. Sejak memasuki masa kejenuhan (saturated) pada 2013, pertumbuhan industri telekomunikasi khususnya seluler, kini tak lagi mewah. Jika sebelumnya dobel digit, sekarang sudah single digit. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), industri telekomunikasi tumbuh melambat ke level 7,19 persen secara tahunan. Fakta ini menjadi alarm bagi ekosistem industri teknologi digital yang mampu tumbuh tinggi saat pandemi Covid-19. Pertumbuhan yang melambat juga tercermin dari ARPU (average revenue per user). ARPU merupakan salah satu indikator kesehatan industri telekomunikasi. ARPU yang rendah pada akhirnya tentu akan berkontribusi pada pencapaian laba yang juga kurang optimal, sehingga mempengaruhi upaya operator dalam melakukan investasi dan melayani pelanggan dengan baik. Tiga dekade lalu, sebelum maraknya layanan data dan sosial media, ARPU operator telekomunikasi, khususnya selular mencapai Rp 75.000 - Rp 100.000. Namun di akhir 2022, tidak ada satu pun operator selular yang ARPU gabungannya (prabayar dan pasca bayar) menyentuh angka Rp 50.000. Melalui diskusi Seluler Business Forum yang digelar di Jakarta, Senin (2/10), saat ini terdapat setidaknya enam persoalan utama yang mendera industri telekomunikasi khususnya seluler, sehingga tumbuh stagnan hingga saat ini. Keenam permasalah tersebut yakni regulasi super ketat, tarif data yang terbilang murah, kebutuhan frekuensi terus meningkat namun harga spektrum sangat mahal, besarnya regulatory chargers, dari BHP frekuensi hingga USO, kewajiban membangun hingga pelosok namun minim insentif dan ketimpangan kebijakan operator selular dibandingkan penyelenggara OTT (Over The Top). Imbas dari berbagai permasalahan tersebut membuat industri telekomunikasi tidak maksimal dalam mengembangkan peran sebagai enabler di era digital yang berkembang pesat saat ini. Untuk kembali sehat, diperlukan solusi-solusi yang bersifat komprehensif. Anggota Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia (ATSI) Rudi Purwanto dalam diskusi tersebut mengatakan ATSI memberikan usulan kepada pemerintah. Usulan tersebut di antaranya mengganti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selama ini menjadi beban operator seluler dengan hal lainnya. &ldquo;Saat ini regulatory charge untuk operator seluler lebih dari 10 persen dan tidak sehat. Kami berharap pemerintah dapat mengganti PNBP termasuk Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dengan pemerataan jaringan hingga daerah pelosok, meningkatkan rangking kecepatan internet di Indonesia yang tertinggal,&rdquo; ujar Rudi. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif. Dirinya mengatakan di mana kecepatan internet Indonesia yang tertinggal dari negara, salah satunya adalah karena pemerataan jaringan yang belum baik. &ldquo;Kalau perbandingan antara Singapura dan Jakarta mungkin kita tidak kalah tetapi kalau berbicara Indonesia ya kita jelas tertinggal,&rdquo; jelas Arif dalam kesempatan yang sama. Menurutnya, dengan kondisi yang ada, saat ini belum tepat untuk bicara kualitas terlebih. "Mari kita bicara tentang pemerataan. Setelah pemerataan, baru bisa kita improve kualitasnya dan hal ini perlu ada pandangan yang sama antara industri dengan pemerintah demi memajukan ekonomi digital kita,&rdquo; ungkap Arif. Menanggapi hal tersebut, Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang Denny Setiawan mengatakan, saat ini sudah ada revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. &ldquo;Semoga dengan revisi PP ini juga dapat memajukan operator telekomunikasi. Kami juga akan tampung dan kaji terlebih dahulu usulan dari ATSI, bahwa kami juga memiliki target dari Kemenkeu terkait PNBP. Supaya target terpenuhi, tetapi keberlanjutan operator bisa juga terus berlanjut,&rdquo; ungkap Denny. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Keuangan Wawan Sunarjo juga mengungkapkan pihaknya akan sangat terbuka jika operator telekomunikasi keberatan dengan PNBP yang sudah ditetapkan. &ldquo;Kami juga akan menerima usulan dari ATSI terkait pengurangan PNBP dan diganti dengan janji yang telah disampaikan seperti mempercepat penetrasi/coverage dan pemerataan infrastruktur digital, meningkatkan GDP &amp; pajak, membuka lapangan kerja dan usaha, tetapi harus lebih detail laporannya sehingga pertanggung jawabannya jelas,&rdquo; ungkapnya. Menurut Wawan, Kementerian Keuangan juga tidak ingin ada operator telekomunikasi yang tutup karena beban PNBP dirasa memberatkan. "Dan jika terjadi PHK maka kami juga yang repot karena harus menggunakan APBN untuk bantuan sosial,&rdquo; sambungnya. Sementara itu pengamat ekonomi digital, Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda menyebut ekonomi digital harus dinikmati segala kalangan termasuk di daerah 3T. &ldquo;Untuk mencapainya tentu dunia industri dan pemerintah harus saling bahu membahu. Pemerintah juga memberikan insentif dan insetif ini diharapkan dapat membuat operator telekomunikasi kita jadi lebih baik lagi pendapatannya bahkan bisa dua digit,&rdquo; tandasnya.

Sejak memasuki masa kejenuhan (saturated) pada 2013, pertumbuhan industri telekomunikasi khususnya seluler, kini tak lagi mewah.

Revenue Tak Lagi Besar, ATSI Harap PNBP Bisa Turun Demi Pemerataan Jaringan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/IMG-20231002-WA0010-936766009.jpg" alt="Diskusi terkait industri telekomunikasi di Tanah Air yang digelar Selular Business Forum, Senin (2/10)." width="100%">
<figcaption>Diskusi terkait industri telekomunikasi di Tanah Air yang digelar Selular Business Forum, Senin (2/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Infrastruktur digital yang baik menjadi landasan yang diperlukan untuk menghubungkan masyarakat, memfasilitasi transaksi online, dan mengaktifkan layanan digital lainnya. Operator telekomunikasi dalam hal ini diketahui menjadi pilar dalam menopang industri dan perekonomian digital di Indonesia, serta akan terus berperan penting di masa depan. Operator seluler atau opsel bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara infrastruktur telekomunikasi yang kuat dan handal, sehingga memungkinkan bisnis digital, layanan publik digital, dan inovasi lainnya untuk berkembang dengan optimal. Sayangnya, di tengah posisinya yang semakin strategis, terutama sebagai enabler bagi industri lainnya, industri telekomunikasi saat ini justru dilaporkan tidak sedang baik-baik saja. Sejak memasuki masa kejenuhan (saturated) pada 2013, pertumbuhan industri telekomunikasi khususnya selular, kini tak lagi mewah. Lewat diskusi Selular Business Forum (SBF) 2023, diketahui bahwa jika sebelumnya banyak opsel meraih pertumbuhan double digit, sekarang sudah single digit. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), industri telekomunikasi tumbuh melambat ke level 7,19 persen secara tahunan. Fakta ini menjadi alarm bagi ekosistem industri teknologi digital yang mampu tumbuh tinggi saat pandemi Covid-19. Pertumbuhan yang melambat juga tercermin dari ARPU (Average Revenue Per User). ARPU merupakan salah satu indikator kesehatan industri telekomunikasi. ARPU yang rendah pada akhirnya tentu akan berkontribusi pada pencapaian laba yang juga kurang optimal, sehingga mempengaruhi upaya operator dalam melakukan investasi dan melayani pelanggan dengan baik. Tiga dekade lalu, sebelum maraknya layanan data dan sosial media, ARPU operator telekomunikasi, khususnya seluler mencapai Rp 75.000 - Rp 100.000. Namun di akhir 2022, tidak ada satu pun operator selular yang ARPU gabungannya (prabayar dan pasca bayar) menyentuh angka Rp 50.000. Terkait hal tersebut, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia (ATSI), mendorong pemerintah Indonesia untuk membuat skema insentif dan penurunan BHP bagi operator seluler guna menjaga keberlanjutan bisnis telekomunikasi. Melalui acara Selular Business Forum di Jakarta pada Senin (2/10), anggota ATSI Rudi Purwanto menjelaskan kalau terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh operator seluler yang berdampak pada bisnis mereka. Salah satunya adalah Regulatory Charge Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi sebesar 14 persen dari pendapatan kotor operator seluler. Rudi mewakili ATSI menilai biaya BHP Frekuensi terlalu tinggi sehingga berdampak negatif bagi bisnis seluler di Tanah Air. &ldquo;Kondisi Regulatory Charge BHP yang tinggi saat ini sangat membebani kinerja keuangan operator seluler. Sehingga berdampak pada penggelaran jaringan dan berpotensi mengancam keberlanjutan bisnis,&rdquo; kata Rudi. Hal tersebut menjadi sorotan mengingat pertumbuhan rerata pendapatan per pengguna atau ARPU operator seluler cenderung stagnan di bawah Rp 50 ribu, di tengah peningkatan trafik data yang terjadi di masing-masing operator. Ditambah lagi, saat ini pertumbuhan pendapatan dari SMS dan Voice juga semakin tergerus, dengan kehadiran layanan OTT seperti WhatsApp yang menawarkan layanan serupa dengan biaya yang terjangkau. &ldquo;Pertumbuhan trafik data yang signifikan tidak berbanding lurus pada pertumbuhan revenue seluler. Bahkan ARPU gabungan per semester 1 tahun 2023 masih di bawah Rp 50 ribu,&rdquo; lanjut Rudi. Ketiga tantangan tersebut dinilai berdampak kepada perkembangan 5G di Indonesia yang dilakukan operator. Rudi memaparkan kalau penggelaran 5G di Indonesia sangat lambat yang mana skor ketersediaan 5G masih di angka 0,5 poin menurut OpenSignal. Begitu juga dengan cepetan download yang masih rendah berkisar 21 Mbps serta indeks penggelaran jaringan internet di Indonesia berada di rangking 59 daru 131 negara di seluruh dunia. Demi mengatasi masalah tersebut ATSI pun memberikan usulan. Salah satunya usulan ATSI adalah pemberian insentif kepada operator seluler, serta rasionalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), seperti BHP Frekuensi dengan menurunkan BHP Frekuensi yang harus dibayar sebesar 20 persen. Dalam kesempatan tersebut, CEO Selular Media Network, Uday Rayana mengatakan, melihat kondisi tersebut, penting bagi pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan yang kuat dan memastikan kondisi yang kondusif bagi operator telekomunikasi. &ldquo;Keberhasilan industri dan perekonomian digital Indonesia sangat tergantung pada peran operator telekomunikasi dalam menyediakan konektivitas yang luas, cepat, dan andal kepada masyarakat serta membantu menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan inovatif,&rdquo; ujar Uday. Menurutnya, kolaborasi yang erat antara operator telekomunikasi, pemerintah, dan sektor lainnya akan membantu memajukan industri dan perekonomian digital Indonesia, serta mempersiapkan masa depan yang lebih cerah di era digital yang terus berkembang.

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), industri telekomunikasi tumbuh melambat ke level 7,19 persen secara tahunan.

Terkait Industri Telekomunikasi di Indonesia, ATSI Dorong Skema Insentif Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/imei-ilegal-2715228262.jpg" alt="Wartawan mengambil gambar barang bukti saat konferensi pers tindak pidana Ilegal Akses Sistem CEIR di Kementerian Perindustrian, di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Wartawan mengambil gambar barang bukti saat konferensi pers tindak pidana Ilegal Akses Sistem CEIR di Kementerian Perindustrian, di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/7/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.Com- Jakarta, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengatakan pihaknya masih membahas secara internal terkait dengan rencana pemblokiran&nbsp;International&nbsp;Mobile Equipment Identity&nbsp;(IMEI) ilegal yang awalnya diungkap oleh Kepolisian RI (Polri), dikutip dari Antara (2/8). "ATSI masih membahas secara internal mengenai hal ini," kata Sekretaris Jenderal ATSI Marwan O, dikutip dari Antara, Rabu (2/8). Karena masih dibahas internal, ATSI belum dapat menjelaskan hal-hal apa saja yang menjadi pokok pembicaraan mengenai rencana pemblokiran IMEI ilegal tersebut. Rencana pemblokiran IMEI ilegal pertama kali mencuat, usai Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Jumat (28/7) mengungkapkan adanya kejahatan siber berupa pendaftaran IMEI ilegal yang merugikan negara senilai Rp353,7 miliar. Ada enam tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini empat orang berasal dari pihak swasta yaitu P, D, E, serta P. Sementara dua orang lainnya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kementerian Perindustrian yaitu F dan ASN Direktorat Jenderal Bea Cukai yaitu A. Sebanyak 191.995 IMEI didaftarkan secara ilegal ke sistem&nbsp;Centralized Equipment Identity Registration&nbsp;(CEIR) milik Kementerian Perindustrian di periode 10-20 Oktober 2022. Imbas kasus tersebut, Polri kini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga para penyedia jasa layanan operator seluler untuk mendirikan posko aduan bagi masyarakat yang menjadi korban IMEI ilegal. Selain itu, Polri juga akan menyosialisasikan kepada masyarakat terkait persiapan mematikan 191 ribu perangkat yang IMEI-nya ilegal tersebut, harapannya masyarakat yang menjadi korban bisa mengantisipasi kondisi itu. Pada Selasa (1/8), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan pihaknya mendukung Polri dalam rangka pelaksanaan penertiban IMEI ilegal ini. "Kemenkominfo mendukung langkah yang diambil aparat hukum dalam rangka menertibkan IMEI di Indonesia sesuai pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang ada," kata Budi dalam pesan singkatnya. (*)

ATSI mengatakan pihaknya masih membahas secara internal terkait dengan rencana pemblokiran IMEI ilegal yang awalnya diungkap oleh Polri.

ATSI Bahas Secara Internal Rencana Pemblokiran IMEI Ilegal

&nbsp; <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/DATA-XL.jpg" alt="Ilustrasi pemeliharaan menara BTS." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemeliharaan menara BTS.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Operator telekomunikasi yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) sebelumnya menyesalkan terjadinya pembongkaran menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS) secara sepihak oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Badung, Bali. Insiden ini&nbsp;membuat perangkat telekomunikasi milik Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata, dan Smartfren yang menggunakan infrastruktur milik anggota Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (ASPIMTEL) terganggu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terbaru, Direktur &amp; Chief Technology Officer XL Axiata, I Gede Darmayusa menjelaskan, buntut dari perusakan BTS di wilayah tersebut membuat jaringan XL Axiata di wilayah sekitar Badung hanya bisa digunakan untuk menelepon. Diketahui, akibat hal ini menyisakan jaringan 2G atau EDGE saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menjadi yang sangat terdampak (akibat pembongkaran BTS di Badung, Bali) dibandingkan dengan operator lain. Salah satunya karena jaringannya cukup banyak di sana," terang Gede di sela-sela paparan media setelah RUPS Tahunan XL Axiata, Jumat (5/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gede menambahkan, sejatinya masalah ini merupakan masalah lama yang tidak jelas arah penyelesaiannya. Menurut Gede, sengketa menara BTS ini sudah ada sejak 2009 lalu dan selalu tidak jelas akhirnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terlepas dari unsur apa di balik layar, kami sebagai operator, terutama Xl Axiata sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh pihak yang menyegel maupun membongkar BTS kami," lanjut Gede.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gede menyebut baru saja kembali dari Bali dan melewati daerah tersebut. Pada beberapa titik ada yang menyediakan layanan 2G maupun EDGE, padahal berada di jalur yang ramai dan padat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gede juga menjelaskan masalahnya bukan hanya terkait pendapatan. Perusakan BTS ini sangat berdampak pada layanan ke masyarakat dan mengembalikan kepercayaan mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam beberapa laporan, Gede melanjutkan, ada masyarakat yang sudah berpindah ke operator lainnya. Ini membuat pelanggan mereka kembali ke XL sangat sulit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada lebih dari 10 BTS kita yang dibongkar per sekarang. Kerugian material belum kita hitung. Tapi imaterial, mengembalikan kepercayaan ke masyarakat atau subscriber ke XL, saya sudah dapat laporan 'pak sudah banyak beralih ke operator lain kebetulan tidak di situ," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk masalah ini dia berharap agar segera ada solusi. "BTS kita operasional kembali dan layanan pulih secara normal. Biarpun BTS beroperasi kembali membalikkan subscriber tidak sebulan dua bulan," pungkas Gede.</div>

Gede menambahkan, sejatinya masalah ini merupakan masalah lama yang tidak jelas arah penyelesaiannya.

Dampak Perusakan BTS oleh Satpol PP Badung, Jaringan XL Axiata Cuma Bisa Buat Nelpon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Kominfo-diretas-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi terhadap para operator seluler (opsel) yang menjadi anggotanya. Hal ini terkait dugaan kebocoran data sebanyak 1,3 miliar data registrasi SIM Card prabayar.  Sekretaris Jenderal ATSI Marwan O. Baasir menuturkan bahwa ATSI bersama seluruh anggotanya siap bekerjasama dan mendukung sepenuhnya upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), BSSN dan Ditjen Dukcapil serta pihak berwenang lainnya dalam melakukan investigasi terkait dugaan kebocoran data registrasi pelanggan jasa telekomunikasi.  "ATSI beserta seluruh anggotanya telah melakukan investigasi dan penelusuran terkait kebocoran data registrasi pelanggan jasa telekomunikasi. Hasil dari investigasi tersebut adalah tidak diketemukan adanya akses ilegal di masing-masing jaringan operator," jelas Marwan melalui keterangannya.  Dia melanjutkan, hasil investigasi ini juga telah dilaporkan kepada Kemenkominfo pada Kamis (8/9). Menurutnya, seluruh penyelenggara telekomunikasi sudah menerapkan sistem pengamanan Informasi mengacu standar ISO 27001 sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri Kominfo No 05 / 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi pasal 168 ayat 5, sebagai bentuk tanggung jawab Operator sebagai pengendali data.  Marwan menambahkan, seluruh operator telekomunikasi selalu patuh pada aturan dan ketentuan perundangundangan yang berlaku terkait dengan keamanan dan kerahasiaan data. Hal ini dikatakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana PM 5 /2021, tentang Penyelenggaran Telekomunikasi  "Operator diwajibkan melakukan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi dilakukan melalui validasi identitas pelanggan ke server kependudukan milik Ditjen dukcapil. Kemudian operator juga diwajibkan melaporkan Data regristasi pelanggan aktif secara detil (MSISDN, NIK, No. KK dan tanggal registrasi) sesuai dengan format yang disyaratkan oleh Kominfo," terang Marwan.  Marwan selaku perwakilan ATSI juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak perlu khawatir karena operator menjamin keamanan data pelanggan.  Sebelumnya dilaporkan 1,3 miliar data registrasi sim card bocor dan dijual di forum hacker. Data tersebut diunggah oleh akun bernama Bjorka pada breached.to. Data itu mencakup NIK, nomor ponsel, provider telekomunikasi dan tanggal registrasi. Bjorka menjualnya sekitar Rp 700 juta dan juga menyediakan data sampel yang bocor tersebut.

Miliaran Data SIM Card Berceceran, ATSI Bantah Sistem Opsel Bobol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/telekomunikasi.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menyongsong 2022 yang masih dilanda pandemi Covid-19, banyak operator seluler (opsel) Tanah Air masih berharap performanya dapat membaik. Para pelaku industri telekomunikasi juga optimistis bisa mengakselerasi kinerja seiring pandemi yang kian terkendali penanganannya dan masyarakat mulai bisa masuk ke fase hidup berdampingan dengan Covid-19 atau beralih menjadi endemi.  Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Ririek Adriansyah menjelaskan, pasca dua tahun pandemi Covid-19 menyerang seluruh negara, kinerja sebagian besar industri telekomunikasi di dunia sudah membaik.  Hal tersebut disampaikan di forum diskusi akhir tahun yang digelar IndoTelko Forum bertajuk 'Outlook Industri Telekomunikasi 2022 - Menata Bisnis Telekomunikasi dari Pandemi ke Endemi' secara daring pada Kamis (2/12).  Ririek menyebut, tren pertumbuhan industri telekomunikasi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negara tetangga seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam.  Ada pun di Tanah Air, dirinya yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Telkom itu menyampaikan, di Indonesia, layanan yang menopang pertumbuhan industri telekomunikasi tidak lain adalah konektivitas berupa peningkatan penggunaan mobile data dan fixed broadband, layanan ICT, serta layanan digital.  “Kalau service dibagi tiga yaitu konektivitas, ICT dan digital maka konektivitas pada kurun waktu 2020-2024 akan tumbuh sekitar 4 persen, ICT akan tumbuh lebih tinggi di angka 8 persen dan digital tumbuh paling tinggi sampai 12 persen," ungkap Ririek.  Hal ini, lanjut Ririek, sejalan dengan fakta selama pandemi kemarin di mana masyarakat menjadi lebih contactless dan akan cenderung menggunakan layanan yang sifatnya digital. Karena itu ICT dan digital akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan konektivitas.  Setelah pada tahun ini sejumlah operator memberanikan diri menggelar jaringan 5G di Indonesia, mantan Dirut Telkomsel itu menjelasy, pemanfaatannya di dunia akan terus meningkat. Tidak hanya di Amerika Serikat dan Tiongkok, namun operator negara-negara di Asia juga akan banyak menggelar jaringan tersebut.  “5G secara finansial akan semakin layak dan memberikan dampak positif bagi operator di Indonesia,” terang Ririek.  Ririek meyakini pada tahun 2022 digitalisasi akan meluas di Indonesia. Hal tersebut menurutnya wajar mengingat operator telekomunikasi akan terus mencari sumber pertumbuhan pendapatan baru selain menjaga pendapatan dari layanan konektivitas.  Diperkirakan kebutuhan Capital Expenditure (Capex) sektor telekomunikasi akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan konsumsi data.  Untuk memastikan pelaku industri telekomunikasi bisa berkembang dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang juga Plt Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Ismail, mengatakan, pemerintah akan mendukung dengan menyediakan infrastruktur yang bisa menopang mimpi menciptakan Indonesia sebagai negara digital economy terbesar di Asia Tenggara.  “Kami regulator akan menyediakan spektrum frekuensi sebagai sumber daya yang terbatas agar operator bisa memanfaatkan spektrum tersebut demi masyarakat," jelas Ismail dalam kesempatan yang sama.  Sebab, kata dia, ketika kondisi ekonomi nasional berangsur pulih maka pemanfaatan ruang digital akan terus meningkat. "Kami berharap para stakeholder akan recovery agar kita bisa mendapatkan keunggulan dan menjadi bangsa yang kompetitif melalui digitalisasi,” tandas Ismail.

ATSI Optimistis Performa Industri Telko Membaik di 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Belajar-Daring-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Sejumlah siswa menggunakan fasilitas WiFi saat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh di balai warga Kelurahan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Warga setempat menyediakan wifi gratis bagi pelajar yang terkendala biaya kuot" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa menggunakan fasilitas WiFi saat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh di balai warga Kelurahan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Warga setempat menyediakan wifi gratis bagi pelajar yang terkendala biaya kuot</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyebut sepenuhnya mendukung kebijakan Kemendikbud terkait bantuan kuota data internet. Kuota internet subsidi tersebut diharapkan turut membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang sangat mengandalkan ketersediaan internet.  Pengadaan Kuota Data Internet dari seluruh penyedia layanan telekomunikasi selular bergerak menggunakan tarif yang telah diatur melalui kebijakan yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Sebelumnya diberitakan kalau tiga Menteri telah menandatangani kesepakatan bantuan kuota data internet untuk mendukung PJJ di tengah pandemi Covid-19.  Dalam acara yang dihadiri secara virtual oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, dan Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Ketua Umum ATSI, Merza Fachys mewakili operator seluler Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, Hutchison 3 Indonesia dan Smartfren menyebut, program bantuan kuota internet ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua murid.  "Saat ini, pembelajaran jarak jauh adalah salah satu solusi terbaik guna memastikan keberlangsungan pendidikan di tengah pandemi Covid-19. ATSI menyadari koneksi internet berperan penting dalam penyelenggaraan program tersebut, dan sepenuhnya mendukung pemerintah supaya pendidikan tetap bisa berjalan dengan lancar di seluruh wilayah Republik Indonesia," ungkap Merza.  Dia melanjutkan, semoga melalui kerja sama ini, baik pelajar maupun pengajar dapat sama-sama menjaga semangatnya dan terus berprestasi. Selain sepakat untuk menyalurkan kuota internet subsidi pemerintah, masing-masing operator telekomunikasi juga menyelenggarakan inisiatif berupa paket dengan harga terjangkau maupun kartu perdana untuk peserta didik di tanah air.  Lewat inisiatif ini diharapkan masyarakat akan lebih mudah mengakses sarana penunjang pendidikan jarak jauh. Sejalan dengan petunjuk teknis yang dibuat oleh Kemendikbud, kuota data internet dibagi atas kuota umum dan kuota belajar.  Kuota umum dimaksud adalah kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi. Sedangkan Kuota Belajar adalah kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran tertentu. Rincian daftarnya dapat dilihat melalui https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/.  Besaran kuota internet untuk peserta didik dibagi menjadi PAUD mendapatkan 20 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 15 GB. Sedangkan peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 35 GB per bulan. Dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 30 GB.  Sementara itu pendidik akan mendapatkan kuota dengan kategori PAUD, pendidikan dasar dan menengah akan mendapatkan 42 GB per bulan. Dengan rincian 5 GB kuota umum dan 37 GB kuota belajar. Terakhir, kuota internet untuk mahasiswa dan dosen yakni 50 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 45 GB kuota belajar.  Penyaluran kuota subsidi tersebut dilakukan selama 4 (empat) bulan dari September sampai dengan Desember 2020 dengan jadwal sebagai berikut:  Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama:  1. tahap I pada tanggal 22 sampai 24 September 2020.  2. tahap II pada tanggal 28 sampai 30 September 2020.  Bantuan kuota data internet untuk bulan kedua:  1. tahap I pada tanggal 22 sampai 24 Oktober 2020.  2. tahap II pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020.  Bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat dikirim bersamaan:  1. tahap I pada tanggal 22 sampai 24 November 2020.  2. tahap II pada tanggal 28 sampai 30 November 2020.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6X0Ff8R-4P0

ATSI Dukung Pemerintah Bantu Pelajar dengan Kuota Data Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/AXISnet-1.jpg" alt="Ilustrasi pemeliharaan BTS oleh provider untuk perawatan jaringan telekomunikasi . (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemeliharaan BTS oleh provider untuk perawatan jaringan telekomunikasi . (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendesak pemerintah untuk secepatnya merevisi PP 52/53 tahun 2000. Pasalnya, hal itu terkait dengan persoalan layanan komunikasi yang harapanya dapat dinikmati secara merata dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.  “Melihat kondisi sekarang, jelang new normal, dimana semua dipaksakan serba online dari bekerja, belajar hingga belanja maka jaringan komunikasi sudah menjadi kebutuhan wajib bagi masyarakat Indonesia," ujar Ketua Bidang Infokom DPP KNPI Muhammad Ikhsan pada acara diskusi Sobat Cyber Indonesia.  Karena itu, Ikhsan mendesak pemerintah untuk secepatnya merevisi regulasi mengenai network sharing yang ada di PP 52/53 sebagai solusi cepat sementara, agar di masa pandemi Covid-19 ini penggunaan dan pemerataan akses internet di seluruh indonesia bisa maksimal tanpa membeda-bedakan wilayah.  Menurut Ikhsan, sebetulnya revisi mengenai PP 52/53 tahun 2000 sudah diatur dalam draft RUU Omnibus Law yang saat ini sudah ada di Baleg DPR. Namun, karena situasi pandemi saat ini kita tidak bisa lagi menunggu sampai RUU tersebut disahkan karena masih terlalu lama dan banyak ekses politik lainnya yang harus diperhitungkan.  “Namun, kami mengapresiasi visi pemerintah dalam mengatur regulasi kedepan dalam omnibus law tersebut,” puji Ikhsan.  Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Merza Fachys yang juga hadir dalam diskusi tersebut mengakui ketidaksiapan operator di awal menghadapi lonjakan traffic di masa pandemi Covid-19.  ”Fenomena ini tidak akan berhenti dan mau tidak mau harus diantisipasi. Internet bukanlah lagi barang mewah tapi sudah menjadi kebutuhan pokok,” ujarnya.  Sementara itu Teguh Prasetya dari Masyarakat Telekomunikasi (Mastel) menganggapi sekarang waktunya yang tepat untuk mengeluarkan revisi PP 52 dan 53. “ Saya rasa tidak perlu menunggu omnibus law, tinggal revisi saja PP tersebut, selesai sudah. Ini kan tergantung will pemerintah saja,” ujar Teguh.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0_ocGCVQTnc  https://www.youtube.com/watch?v=WRFlZ-7MPRs  https://www.youtube.com/watch?v=QPAL0hluO6c

KNPI Desak Pemerintah Segera Revisi PP 52/53 tahun 2000

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#atsi

Berita Terkini