<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/12/peraturan-pemasangan-atribut-parpol-di-jakarta-2722002-1-631498297.jpg" alt="Kendaraan bermotor melintas di dekat bendera partai politik yang terpasang di Jalan Layang Kemanggisan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). (ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/bar)" width="100%">
<figcaption>Kendaraan bermotor melintas di dekat bendera partai politik yang terpasang di Jalan Layang Kemanggisan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). (ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/bar)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Satriadi Gunawan menginstruksikan jajaran untuk menindaklanjuti arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung&nbsp;terkait penertiban atribut partai politik yang terpasang di jembatan layang (flyover) di Jakarta. Terkait hal itu,&nbsp;Satriadi Gunawan memimpin apel pengarahan kepada seluruh personel Satpol PP dari lima wilayah kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu di Plaza Silang Monas Barat, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/2). Menurut dia, penertiban tersebut merupakan bagian dari penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 52 Ayat (1). Pasal itu menjelaskan larangan bahwa setiap orang atau badan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya di pagar pemisah jembatan, pagar jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik serta fasilitas umum lainnya. Atribut parpol yang berada di 'flyover' tidak hanya melanggar perda, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengendara. "Risiko tersebut semakin meningkat saat cuaca ekstrem, seperti hujan deras disertai angin kencang yang belakangan kerap terjadi di Jakarta,&rdquo; ujar Satriadi. Satriadi juga memerintahkan agar seluruh petugas mengedepankan tindakan tegas namun tetap humanis saat melakukan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah (perda) maupun peraturan kepala daerah (perkada). Satriadi menegaskan, komitmen Satpol PP Provinsi DKI Jakarta untuk terus menjaga ketertiban umum serta menciptakan ruang publik yang aman dan tertata bagi seluruh masyarakat. Ia juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menaati peraturan yang berlaku demi mendukung terwujudnya Jakarta yang tertib, nyaman dan berkelanjutan. Namun, belum diketahui atribut parpol mana yang ditertibkan. Apakah atribut bendera partai Gerindra juga ikut ditertibkan setelah viral di media sosial. DPP Partai Gerindra menyampaikan permohonan maaf dan memerintahkan seluruh kader segera mencopot atribut partai usai peringatan HUT ke-18 selesai dilakukan. Langkah itu diambil sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar jalanan di Indonesia tidak terlalu banyak ditempeli spanduk. Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono menyampaikan hal itu saat diwawancarai oleh awak media di Jakarta pada Jumat malam (6/2). Dia menyampaikan bahwa pemasangan atribut Partai Gerindra dilakukan sebagai wujud rasa syukur karena partai politik (parpol) tersebut mampu bertahan dan terus berkarya hingga usia 18 tahun. &ldquo;Hari ini, hari ulang tahun kami. Kami rayakan dengan semarak, dengan doa, dengan syukuran. Syukur bahwa 18 tahun ini kami terus berdiri, berjalan teguh, menjalankan apa yang menjadi semangat dan idealisme serta cita-cita,&rdquo; kata Sugiono. Untuk itu, dia menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang merasa terganggu dengan pemasangan atribut Partai Gerindra di berbagai daerah Indonesia. Dia memastikan, atribut Partai Gerindra akan segera diturunkan setelah peringatan HUT ke-18 parpol yang dipimpin oleh Prabowo itu selesai dilaksanakan. &ldquo;Kami juga meminta maaf jika ada pihak-pihak yang merasa terganggu. Ini hanya menunjukkan semangat kami yang begitu besar setelah berjuang sekian lama,&rdquo; imbuhnya. Sugiono memastikan bahwa atribut Partai Gerindra langsung dibersihkan. Dia sudah memerintahkan seluruh jajarannya untuk melaksanakan arahan tersebut. Baca Juga:&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/017162547/pac-partai-gerindra-kota-surabaya-gelar-tasyakuran-hut-ke-18-partai-gerindra">PAC Partai Gerindra Kota Surabaya Gelar Tasyakuran HUT Ke-18 Partai Gerindra</a> DPP Partai Gerindra akan memantau pencopotan atribut seperti bendera yang dipasang di berbagai sudut kota. &ldquo;Kami minta maaf jika ada yang merasa terganggu dengan atribut-atribut dan bendera-bendera. Besok (hari ini), saya meminta kepada seluruh kader dan partai untuk membersihkan atribut-atribut partai yang terpasang,&rdquo; jelasnya. Sebelumnya sempat muncul di media sosial (medsos) kritik yang disampaikan oleh publik. Mereka protes karena banyak spanduk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dicabut oleh petugas. Di saat bersamaan petugas itu tidak mencabut atribut parpol yang terpasang di sana-sini. &ldquo;Malam ini kami perintahkan kepada seluruh jajaran untuk membersihkan. Terima kasih. Gerindra ini organisasi. Saya sudah menyampaikan dan ini akan dieksekusi di tingkat lapangan. Tapi saya akan terus memantau,&rdquo; ujarnya. Sebelumnya, Prabowo menyentil keberadaan berbagai spanduk, iklan, yang dipasang sembarangan di jalanan. Hal itu dinilai merusak estetika dan membuat turis tidak suka.

Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta Satriadi Gunawan menginstruksikan untuk tertibkan atribut parpol di flyover. Apakah ada Bendera Gerindra?

Satpol PP DKI Tertibkan Atribut Parpol di Flyover, Ada Bendera Partai Gerindra?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/10/IMG_9758-1-1883597474.jpg" alt="Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Australia untuk bertemu PM Australia Anthony Albanese, Senin (10/11/2025). (ANTARA/Nabil Ihsan)" width="100%">
<figcaption>Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Australia untuk bertemu PM Australia Anthony Albanese, Senin (10/11/2025). (ANTARA/Nabil Ihsan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPP Partai Gerindra menyampaikan permohonan maaf dan memerintahkan seluruh kader segera mencopot atribut partai usai peringatan HUT ke-18 selesai dilakukan. Langkah itu diambil sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar jalanan di Indonesia tidak terlalu banyak ditempeli spanduk. Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono menyampaikan hal itu saat diwawancarai oleh awak media di Jakarta pada Jumat malam (6/2). Dia menyampaikan bahwa pemasangan atribut Partai Gerindra dilakukan sebagai wujud rasa syukur karena partai politik (parpol) tersebut mampu bertahan dan terus berkarya hingga usia 18 tahun. &ldquo;Hari ini, hari ulang tahun kami. Kami rayakan dengan semarak, dengan doa, dengan syukuran. Syukur bahwa 18 tahun ini kami terus berdiri, berjalan teguh, menjalankan apa yang menjadi semangat dan idealisme serta cita-cita,&rdquo; kata Sugiono. Untuk itu, dia menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang merasa terganggu dengan pemasangan atribut Partai Gerindra di berbagai daerah Indonesia. Dia memastikan, atribut Partai Gerindra akan segera diturunkan setelah peringatan HUT ke-18 parpol yang dipimpin oleh Prabowo itu selesai dilaksanakan. &ldquo;Kami juga meminta maaf jika ada pihak-pihak yang merasa terganggu. Ini hanya menunjukkan semangat kami yang begitu besar setelah berjuang sekian lama,&rdquo; imbuhnya. Sugiono memastikan bahwa atribut Partai Gerindra langsung dibersihkan. Dia sudah memerintahkan seluruh jajarannya untuk melaksanakan arahan tersebut. DPP Partai Gerindra akan memantau pencopotan atribut seperti bendera yang dipasang di berbagai sudut kota. &ldquo;Kami minta maaf jika ada yang merasa terganggu dengan atribut-atribut dan bendera-bendera. Besok (hari ini), saya meminta kepada seluruh kader dan partai untuk membersihkan atribut-atribut partai yang terpasang,&rdquo; jelasnya. Sebelumnya sempat muncul di media sosial (medsos) kritik yang disampaikan oleh publik. Mereka protes karena banyak spanduk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dicabut oleh petugas. Di saat bersamaan petugas itu tidak mencabut atribut parpol yang terpasang di sana-sini. &ldquo;Malam ini kami perintahkan kepada seluruh jajaran untuk membersihkan. Terima kasih. Gerindra ini organisasi. Saya sudah menyampaikan dan ini akan dieksekusi di tingkat lapangan. Tapi saya akan terus memantau,&rdquo; ujarnya. Sebelumnya, Prabowo menyentil keberadaan berbagai spanduk, iklan, yang dipasang sembarangan di jalanan. Hal itu dinilai merusak estetika dan membuat turis tidak suka. &nbsp;

DPP Gerindra minta maaf dan perintahkan kader segera bersihkan atribut partai usai HUT ke-18. Instruksi untuk jaga kebersihan dan kenyamanan

Sekjen Gerindra sugiono Minta Maaf soal Bendera Partai, Perintahkan Kader Bersihkan Atribut Partai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/25/Screenshot_2023-07-25-05-13-46-220-edit_comandroidchrome-3957444090.jpg" alt="Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menyita atribut berupa spanduk dan baliho partai politik yang tidak memiliki izin atau sudah habis masa penayangannya, Senin (24/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menyita atribut berupa spanduk dan baliho partai politik yang tidak memiliki izin atau sudah habis masa penayangannya, Senin (24/7/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menurunkan sebanyak 2.792 lembar alat peraga partai politik (parpol) berbentuk baliho maupun spanduk (banner) yang tidak berizin atau waktu penayangannya sudah habis. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji-2023/011803050/tiga-jemaah-haji-indonesia-kehilangan-paspos-saat-tiba-di-madinah">Tiga Jemaah Haji Indonesia Kehilangan Paspos saat Tiba di Madinah</a> "Ada 2.792 lembar alat peraga yang kita turunkan terdiri dari 2.506 bendera dan 244 banner hingga Senin kemarin," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa. Penertiban dilaksanakan secara selektif berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan perizinan masa waktu penayangannya. Arifin menyebut penertiban dilakukan untuk media informasi alat peraga atas nama masyarakat dari berbagai partai politik yang dipasang tidak sesuai aturan Perda Nomor 8 Tahun 2007 terkait Ketertiban Umum. "Berdasarkan data per tanggal 20 Juli 2023, terdapat beberapa Partai Politik yang masa tayang sudah berakhir dan sudah mulai diturunkan petugas Satpol PP," ujar Arifin. Selain itu, Satpol PP DKI juga telah menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai atribut partai politik yang masuk ke kanal pengaduan JAKI pada Juli 2023 yakni sebanyak 465 laporan. Arifin berharap agar pemasangan alat peraga yang berhubungan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tetap mengikuti peraturan daerah yang berlaku. Lalu, pihak pemasang alat peraga tersebut juga diimbau untuk memperhatikan atribut yang sudah dipasang ditempat-tempat umum supaya tetap terjaga kondisinya. "Agar tidak mengganggu estetika kota dan juga tidak membahayakan masyarakat sebagai pengguna fasilitas umum," ucap Arifin. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/011802992/kebun-raya-bogor-yang-viral-ternyata-bisa-virtual-tour-dengan-harga-terjangkau">Kebun Raya Bogor yang Viral Ternyata Bisa Virtual Tour dengan Harga Terjangkau</a> Adapun orang ataupun badan yang ingin memasang spanduk atau baliho di fasilitas umum harus mengajukan surat pemberitahuan atau permohonan kepada Kepala Satpol PP DKI Jakarta. Hal tersebut berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 pasal 52 ayat 2 bahwa setiap orang atau badan diberi kesempatan untuk memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya di fasilitas umum setelah mendapat izin oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. (*)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menurunkan sebanyak 2.792 lembar alat peraga partai politik (parpol)

Satpol PP DKI Tertibkan Ribuan Atribut Parpol dengan Izin Kedaluwarsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/WhatsApp-Image-2023-06-13-at-084235-719871307.jpeg" alt="MULAI DAPAT PESANAN: Pedagang tekstil di Pasar Senen, Jakarta, mulai menerima orderan dari pihak parpol untuk membuat kaos dan atribut partai." width="100%">
<figcaption>MULAI DAPAT PESANAN: Pedagang tekstil di Pasar Senen, Jakarta, mulai menerima orderan dari pihak parpol untuk membuat kaos dan atribut partai.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Persiapan kontestasi pemilihan presiden dan legislatif sudah setengah jalan. Kemeriahan pesta demokrasi lima tahunan yang digelar kurang dari satu tahun lagi ini pun sudah terasa. Televisi, media sosial, hingga baliho konvensional mulai memajang bendera partai, bakal calon anggota legislatif (bacaleg), dan bakal calon presiden (bacapres). Pesta demokrasi ini benar-benar menjadi pesta rakyat. Salah satu yang kebagian berkah dari momentum itu adalah para pelaku industri tekstil dan produk tekstil. Tahun ini menjadi saat yang tepat bagi partai politik (parpol) dan relawannya untuk berbelanja alat peraga kampanye selengkap mungkin, demi mengintensifkan kampanye caleg, parpol, cagub, dan capres agar lebih populer dan dikenal masyarakat. Permintaan atribut parpol di Pusat Perbelanjaan Senen Jaya 1&amp;2, Senen, Jakarta Pusat, mulai meningkat sejak beberapa pekan terakhir. Manager Pengelola Pusat Perbelanjaan Senen Jaya 1&amp;2 Prismo Juni Prianto mengatakan, implikasi menjelang tahun pemilu sudah terlihat di kios-kios atribut parpol, meskipun belum semuanya. Pesanan datang dari tim sukses baik di Jakarta maupun luar kota. &ldquo;Biasanya enam bulan jelang pemilu tapi ini sudah mulai ada aktivitas. Perlahan pesanan mulai meningkat khususnya bendera, kaos dan umbul-umbul,&rdquo; ujarnya, Selasa (13/6). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/WhatsApp-Image-2023-06-13-at-084236-1-9074330.jpeg" alt="MULAI DAPAT PESANAN: Pedagang tekstil di Pasar Senen, Jakarta, mulai menerima orderan dari pihak parpol untuk membuat kaos dan atribut partai." width="100%">
<figcaption>MULAI DAPAT PESANAN: Pedagang tekstil di Pasar Senen, Jakarta, mulai menerima orderan dari pihak parpol untuk membuat kaos dan atribut partai.</figcaption>
</figure> Walaupun baru dibuka bulan Februari 2023 sudah lebih dari 400 pedagang atribut dan aksesoris partai menempati kios-kios di lantai 1 dan 2 Pusat Perbelanjaan Senen Jaya 1&amp;2. Di gedung baru ini para pedagang mengaku lebih nyaman dengan fasilitas yang memadai, area parkir yang cukup luas, kondisi gedung layaknya seperti mall. Sudah puluhan tahun pedagang alat peraga kampanye di sini menjadi rujukan utama tim kampanye parpol. Pun sudah sejak lama pula para pedagangnya menggantungkan nasibnya di setiap momen politik tiba. Salah seorang pedagang atribut partai di Pusat Perbelanjaan Senen Jaya 1&amp;2, Chandra, 52, menyebut setiap musim politik banyak ajudan dan tim khusus partai dari berbagai daerah bahkan di luar pulau menghubunginya. Melalui toko Bangkit Bersama, Chandra menyediakan berbagai macam atribut kampanye partai seperti bendera, kemeja, baju, pernak-pernik untuk name tag, syal, pin, gantungan kunci dan stiker. &rdquo;Saya sudah lebih dari 30 tahun jual khusus partai. Saat Pilkada atau Pilpres pasti di sini (Pusat Perbelanjaan Senen Jaya 1&amp;2, red) yang dituju orang karena paling lengkap, pilihan pedagangnya juga banyak jadi bisa nyocokin harga. Kebanyakan yang order ke saya justru dari luar Jakarta seperti Lampung, Medan, Makassar bahkan Maluku ada,&rdquo; beber Chandra. Pedagang lainnya, Justina, 34, mengaku saat ini sudah mulai ada pergerakan dari tim politik. Ia menceritakan pemesan di tokonya paling banyak berasal dari Indonesia bagian timur seperti NTB, NTT, Sulawesi, hingga Papua. &ldquo;Yang nanya-nanya doang ada. tapi pesanan sudah mulai masuk kok, seperti emblem dan kaos. Kemarin Partai Hanura ditotal-total pesan 10.000 kaos, tapi itu dari tujuh tim sukses ya,&rdquo; pungkasnya. Pasar Senen Jaya yang sudah ada sejak tahun 1733 menjadi salah satu pusat perputaran uang di Jakarta, lantaran memiliki daya tarik bagi pembeli barang-barang dijual dengan harga murah. Konsumennya datang dari seluruh penjuru kota di Indonesia. Mereka rerata adalah pedagang baju, jam tangan, sepatu, sendal, tas dan kacamata di luar Jakarta dan Pulau Jawa.

Kemeriahan pesta demokrasi lima tahunan yang digelar kurang dari satu tahun lagi ini pun sudah terasa.

Jelang Pemilu, Pedagang Tekstil di Pasar Senen Mulai Terima Pesanan Atribut Parpol dan Caleg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/BENDERA-PARPOL.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta meminta agar partai politik tak curi start dengan memasang berbagai atribut di jalanan Ibu Kota. Pasalnya, hingga kini tahapan kampanye belum resmi dimulai.  "Kami mengimbau kepada seluruh peserta pemilu yang sudah ditetapkan untuk menahan diri," ujar Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin saat dihubungi wartawan, Senin (20/2).  Tahapan-tahapan pemilu, termasuk kampanye, kata Burhanuddin sudah ada waktu penetapannya. Oleh karena itu, ia meminta agar para partai politik menaati jadwal yang telah disepakati.  "Tidak melakukan kegiatan kampanye sebelum jadwal tahapan kampanye yang telah ditetapkan," tegasnya.  Hingga sejauh ini, ia mengaku telah berkoordinasi dengan Satpol PP DKI Jakarta untuk turut menertibkan atribut partai yang tak berizin di jalanan Ibu Kota. Dengan posisi saat ini yang belum masuk tahapan kampanye, Bawaslu tak bisa ikut campur masalah tersebut.  Namun, hal itu berbeda dengan Satpol PP. Burhanuddin mengatakan bahwa Satpol PP bisa menertibkan atribut-atribut partai yang berjejer di jalanan Ibu Kota berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.  "Prinsipnya Bawaslu belum bisa melakukan penindakan karena belum masuk tahapan kampanye, tetapi pemerintah daerah bisa saja melakukan penindakan berdasarkan Perda terkait dengan keindahan dan ketertiban kota," jelasnya.  Terlepas dari hal itu, ia meminta kedewasaan para partai politik untuk tak sembarangan menempatkan atribut partainya untuk kampanye di jalanan Jakarta.  "Mari kita jaga keindahan ibu kota dengan tidak memasang atribut di sembarang tempat," tandas Burhanuddin.

Kampanye Belum Dimulai, Bawaslu DKI Minta Parpol Tak Pasang Atribut

Atribut Parpol

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Atribut Parpol

Berita Terkini

Satpol PP DKI Tertibkan Atribut Parpol di Flyover, Ada Bendera Partai Gerindra?

Sekjen Gerindra sugiono Minta Maaf soal Bendera Partai, Perintahkan Kader Bersihkan Atribut Partai

Satpol PP DKI Tertibkan Ribuan Atribut Parpol dengan Izin Kedaluwarsa

Jelang Pemilu, Pedagang Tekstil di Pasar Senen Mulai Terima Pesanan Atribut Parpol dan Caleg

Kampanye Belum Dimulai, Bawaslu DKI Minta Parpol Tak Pasang Atribut

Download Aplikasi JawaPos.com