<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/06/Screenshot_2024-10-06-20-48-40-428_comgoogleandroidgm-edit-2355019397.jpg" alt="Paslon Cagub-Cawagub Pramono Anung-Rano Karno mengikuti debat pertama Pilkada DKI Jakarta 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10/2024)." width="100%">
<figcaption>Paslon Cagub-Cawagub Pramono Anung-Rano Karno mengikuti debat pertama Pilkada DKI Jakarta 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10/2024).</figcaption>
</figure> &nbsp; <div class=""> <div id=":1k6" class="ii gt"> <div id=":1k7" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno mengajak kepada para pendukungnya agar ikut terlibat aktif selama masa tenang kampanye Pilkada 2024. Salah satu kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah membesihkan alat peraga kampanye di ruang publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini hari terakhir kita kampanye. Besok masuk masa tenang. Silakan Anda membantu Pemda DKI untuk membersihkan semua atribut yang ada di Jakarta," kata Rano di Stadion Madya GBK, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Si Doel menyampaikan, APK yang masih bagus bisa dimanfaatkan oleh warga untuk hal yang bermanfaat. Seperti menjadi alas duduk. Sehingga tidak menjadi sampah biasa-biasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015345415/fokus-ibadah-dan-mobilitas-kapolri-sigit-pastikan-pengamanan-nataru-libatkan-141443personel">Fokus Ibadah dan Mobilitas, Kapolri Sigit Pastikan Pengamanan Nataru Libatkan 141.443&nbsp;Personel</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semua spanduk-spanduk, baliho. Cuman kalau bisa jangan dibuang. Gunakan buat tatakan tiker. Artinya masih bisa bermanfaat. Setuju? (setuju)," tambahnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Si Doel mengajak para pihak agar menyalurkan hak suaranya pada 27 November 2024. Warga berbondong-bondong datang ke TPS untuk mencoblos.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015345397/rizky-ridho-ungkap-kehangatan-sambutan-bonek-di-laga-panas-persebaya-vs-persija-kangen-gbt">Rizky Ridho Ungkap Kehangatan Sambutan Bonek di Laga Panas Persebaya vs Persija, Kangen GBT?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ajak Nyak, Babeh, Saudara, Encang-encing datang ke TPS. Siap? Coblos, nomor? nomor? (Tiga)," pungkasnya.&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Cawagub Jakarta no urut 3, Rano Karno mengajak kepada para pendukungnya agar ikut terlibat aktif selama masa tenang kampanye Pilkada 2024.

Rano Karno 'Si Doel' Minta Pendukungnya Bersihkan Atribut Kampanye Saat Masuk Masa Tenang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/06/Pramono-Anung-dan-Rano-Karno-Dery-Ridwansah-2JPG-1425242185.jpg" alt="Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Pramono Anung dan Rano Karno mengikuti debat pertama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10/2024). (Dery Ridwansah/ Ja" width="100%">
<figcaption>Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Pramono Anung dan Rano Karno mengikuti debat pertama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10/2024). (Dery Ridwansah/ Ja</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta kepada seluruh timnya tidak melakukan pelanggaran selama masa kampanye. Sebab, ketika dia datang Duri Kepa Jakarta pada Senin (7/10) melihat anak-anak memakai atribut kampanye. "Saya selalu meminta untuk tidak ada pelanggaran ya. Saya juga meminta kepada tim untuk tidak melibatkan anak-anak," tegasnya. Ketika itu Pramono melihat sejumlah anak kecil yang memakai baju "Jakarta Menyala" di lokasi acara sosialisasi. Beberapa anak-anak itu masih dituntun oleh orang tuanya untuk datang ke tempat Pramono akan berbelanja masalah. Kendati begitu, Pramono tidak dapat memungkiri bahwa terdapat orang tua yang tidak bisa meninggalkan anaknya sendiri di rumah. Kemudian mereka membawanya dan memakaikan atribut kampanye. Sejauh ini, mantan Sekjen PDIP itu hanya ingin memberikan pendidikan politik secara terbuka bagi masyarakat. Bukan kampanye yang bersifat hard campaign. "Tetapi juga tidak bisa dihindari ibu-ibu datang bawa anaknya karena masih kecil dan tidak bisa ditinggal. Tetapi juga kan anak-anak ini rata-rata belum mengerti apa-apa. Saya hanya ingin memberikan pendidikan politik secara terbuka saja," tandas Pramono.

Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta kepada seluruh timnya tidak melakukan pelanggaran selama masa kampanye.

Pramono Minta Tim Kampanye untuk Tidak Memberikan Atribut Kampanye kepada Anak-Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terbukti-melanggar-bendera-pdip-di-tiang-lampu-jalan-diturunkan_m_.jpg" alt="Puluhan bendera partai PDIP terpasang dengan erat di tiang-tiang lampu jalan yang ada di ibu kota" width="100%">
<figcaption>Puluhan bendera partai PDIP terpasang dengan erat di tiang-tiang lampu jalan yang ada di ibu kota</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Walikota Jakarta Selatan Marullah Matali menyesalkan, adanya pemasangan bendera PDIP di Jalan Soepomo, Tebet. Pasalnya hal tersebut dinilai melanggar kegunaan fasilitas negara. Marullah menyatakan setelah berkoordinasi dengan Bawaslu, didapatilah hasil bahwa akan ada langkah-langkah yang dilakukan. Seperti penertiban bendera, banner ataupun spanduk yang terbukti melanggar. "Banner atau spanduk yang terpasang sedang dilakukan penertibkan oleh Bawaslu Jakarta Selatan. Ini yang punya tugas kan Bawaslu kaitan pelanggaran Pemilu," jelas Marullah saat dikonfirmasi, Senin (7/1). Saat ini, Marullah memastikan bahwa penertiban tengah dilakukan oleh pihak Bawaslu. Dia berharap agar ke depan tidak ada kejadian serupa dan partai dapat menaati peraturan yang ada. "Sudah minta bantuan. Katanya mereka sekarang sedang dilakukan penertiban," tegasnya. Sementara ketika dikonfirmasi, Kepala Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Puadi membenarkan bahwa atribut bendera akan dilakukan pencopotan. "Iya nanti akan diturunkan. Jelasnya nanti ya saya lagi rapat,"&nbsp;katanya singkat. Seperti diketahui,&nbsp;puluhan bendera partai PDIP&nbsp;terpasang&nbsp;dengan erat di tiang-tiang lampu jalan yang ada di ibu kota. Pantauan&nbsp;JawaPos.com&nbsp;di lokasi, puluhan bendera merah berentetan terpasang mulai dari belokan Pancoran mengarah ke Jalan Soepomo depan Universitas Sahid, hingga ke Jalan Saharjo depan Balai Sudirman. "Oh saya nggak tahu dari kapan, cuma ya bingung juga sih boleh apa nggaknya. Aneh saja dipasang di tiang lampu, lucu juga sih," tutur salah satu pedagang minuman, Edi saat ditemui di lokasi, Senin (7/1).

Terbukti Melanggar, Bendera PDIP di Tiang Lampu Jalan Diturunkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bendera-pdip-di-tiang-lampu-gembong-itu-dalam-rangka-ulang-tahun_m_.jpg" alt="Pemasangan bendera tersebut dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP" width="100%">
<figcaption>Pemasangan bendera tersebut dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengakui bahwa puluhan bendera yang terpasang di tiang lampu di Jalan Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan merupakan milik partainya. Pemasangan bendera tersebut dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP. "Iya bendera terpasang dalam rangka HUT ke-46 PDIP. Itu yang masang resmi PDIP. Memang saya akui juga kalau bicara aturan, itu keluar dari norma karena tiangnya pakai lampu penerangan jalan," terang Gembong saat dikonfirmasi, Senin (7/1). Namun, Gembong menyebutkan bahwa memang hal tersebut bisa diselesaikan. Tetapi dengan jelas Gembong menyampaikan proses pemasangan bendera sudah sesuai dengan prosedur yang diminta. "Kalau itu jadi persoalan ya kami selesaikan. Tetapi prosedur dalam konteks administrasi dan perizinan sudah ada melalui seluruh stakeholder yang berkaitan dalam rangka pemilu, sudah kami lalui semua," ungkapnya. Selain itu, pemasangan bendera tersebut sudah mendapatkan rekomendasi dari Satpol PP. Dari rekomendasi tersebut, disebutkan soal mana yang boleh dan tidak boleh. "Itu (tiang listrik) tidak termasuk, jadi pikiran kami kawasan kantor DPD PDIP provinsi DKI Jakarta dan kami punya bendera yang besar-besar, ya kami pasang saja di situ," terang Gembong. Gembong menjelaskan sesuai kesepakatan pemasangan bendera akan diizinkan hingga tanggal 12 Januari 2019. Namun, jika memang pemasangan di tiang lampu salah dan diperintahkan untuk dicabut pihaknya akan melakukan. "Ini tinggal perintah, kalau diperintahkan dicabut ya kami cabut, taat azas lah. Gitu saja kok repot gitu loh. Kalau itu dianggap menyalahi aturan ya kami turunkan," tandasnya.

Bendera PDIP di Tiang Lampu, Gembong: Itu Dalam Rangka Ulang Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bendera-pdip-di-tiang-lampu-walkot-jaksel-itu-kewenangan-bawaslu_m_.jpg" alt="- Puluhan bendera PDIP terpasang pada tiang-tiang lampu jalan di kawasan Jakarta Selatan" width="100%">
<figcaption>- Puluhan bendera PDIP terpasang pada tiang-tiang lampu jalan di kawasan Jakarta Selatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Puluhan bendera PDIP terpasang pada tiang-tiang lampu jalan di kawasan Jakarta Selatan. Hal ini tentunya disayangkan banyak pihak karena tidak seharusnya fasilitas publik dimanfaatkan untuk kepentingan partai. Walikota Jakarta Selatan, Marullah Matali mengakui memang belum melihat bendera-bendera tersebut terpasang di tiang lampu. Namun ia mengaku akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menertibkannya. "Belum tahu saya. Coba kamu tanya ke Bawaslu ya itu ranah mereka, saya nanti akan koordinasi sama Bawaslu," jelasnya saat dihubungi, Senin (7/1). Namun, Marullah menegaskan bahwa tindakan tersebut tidaklah diperbolehkan karena menggangu kegunaan tiang lampu.&nbsp;Ia pun enggan&nbsp;berkomentar banyak dan akan menyerahkan ke Bawaslu. "Kalau tiang bukan punya kami ya, punya PLN nanti kami akan sampaikan juga ke mereka. Itu koordinasi kami, menyampaikan tiang utilitas dipakai untuk bendera," ungkap Marullah. Marullah menyatakan akan mengonfirmasi kebenaran hal ini ke Bawaslu agar semuanya jelas. Namun ia mengimbau agar semua pihak tidak melakukan hal yang sama dan berpikir sebelum bertindak. Pantauan JawaPos.com di lokasi, puluhan bendera merah berentetan terpasang mulai dari belokan Pancoran mengarah ke Jalan Soepomo depan Universitas Sahid, hingga ke Jalan Saharjo depan Balai Sudirman. &nbsp;

Bendera PDIP di Tiang Lampu, Walkot Jaksel: Itu Kewenangan Bawaslu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/puluhan-bendera-pdip-terpasang-di-tiang-lampu-jalan_m_.jpg" alt="Puluhan bendera partai PDIP terpasang dengan erat di tiang-tiang lampu jalan yang ada di ibu kota" width="100%">
<figcaption>Puluhan bendera partai PDIP terpasang dengan erat di tiang-tiang lampu jalan yang ada di ibu kota</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Partai berlogo banteng, PDIP membuat warga geleng-geleng kepala. Pasalnya, puluhan bendera partai PDIP&nbsp;terpasang&nbsp;dengan erat di tiang-tiang lampu jalan yang ada di ibu kota. Pantauan JawaPos.com di lokasi, puluhan bendera merah berentetan terpasang mulai dari belokan Pancoran mengarah ke Jalan Soepomo depan Universitas Sahid, hingga ke Jalan Saharjo depan Balai Sudirman. "Oh saya nggak tahu dari kapan, cuma ya bingung juga sih boleh apa nggaknya. Aneh saja dipasang di tiang lampu, lucu juga sih," tutur salah satu pedagang minuman, Edi saat ditemui di lokasi, Senin (7/1). Edi menjelaskan untuk urusan spanduk ataupun bendera memang di kawasan Tebet sudah tidak asing lagi terpampang. Maka, dirinya pun tidak begitu kaget ketika bendera terpasang. "Ya kalau ngelanggar ya harusnya dicopot ya, soalnya agak ganggu pemandangan juga sih. Lah ini malah di tiang," timpal salah satu warga Aan. Sebelumnya diketahui, sebuah video muncul dan tersebar yang memperlihatkan puluhan bendera PDIP berjejer diikat di lampu penerang jalan di kawasan Jakarta Selatan. Dalam video terlihat seorang lelaki menunjukkan kepada rekannya banya bendera yang terpasang tidak pada tempatnya. "Di sepanjang jalan ini. Ini harusnya nggak boleh, tuang listrik jadi tiang bendera," ungkap laki-laki dalam video tersebut.

Puluhan Bendera PDIP Terpasang di Tiang Lampu Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demokrat-diminta-tak-cengeng-atribut-psi-juga-banyak-dirusak_m_.jpg" alt="Kader Demokrat Riau menunjukan spanduk yang dirusak sejumlah oknum." width="100%">
<figcaption>Kader Demokrat Riau menunjukan spanduk yang dirusak sejumlah oknum.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus perusakan atribut kampanye Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau terus menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat luas. Namun kasus perusakan serupa ternyata tak hanya menimpa partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saja. Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest menyebut, partainya juga pernah mengalami hal yang sama dengan Demokrat. Namun, dirinya tak mengungkapkan lebih detail pada titik mana atribut kampanyenya kerap dirusak. "Ada lah (perusakan atribut kampanye PSI), beberapa kasus," kata Rian saat dihubungi JawaPos.com, Senin (17/12). Namun PSI, kata Rian, tak pernah tanggapi berlebihan atas rusaknya atribut kampanye partainya di sejumlah titik. Berbeda dengan partai Demokrat, yang dinilainya selalu mengeluh atas berbagai kasus yang menimpa. "Menurut saya, (Partai Demokrat) jelas berlebihan. Rasanya Demokrat lebih elok bila berbicara apa program kebijakan dan juga misi di parlemen nanti, daripada hanya mengeluh," tuturnya. Rian juga menyoroti soal hasil investigasi Partai Demokrat yang menyebut adanya dugaan campur tangan kekuasaan di balik perusakan atribut kampanye tersebut. Dia bilang, partai berlambang mercy harus membuktikan tudingan itu kepada publik. "Menurut saya silakan dibuktikan saja, daripada hanya melempar isu ke publik," pungkasnya. Sebelumnya, Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahean mengaku telah menerjunkan sejumlah orang ke Riau untuk mengungkap aktor di balik perusakan atribut kampanyenya. Mereka menyelidiki dari pengakuan salah satu pelaku yang telah berhasil ditangkap oleh DPC Partai Demokrat Riau. "Tadi malam kami menelusuri beberapa tempat dan lokasi. Termasuk mengunjungi sebuah daerah yang diduga tempat bekerja pelaku yang diamankan kemarin," kata Ferdinand saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (16/12). Dari hasil investigasi tersebut, Ferdinand sangat yakin bahwasanya ada keterlibatan dari kekuatan pemegang kekuasan dari rusaknya puluhan atribut kampanye Partai Demokrat di Riau. Dia pun memiliki bukti otentik untuk mengungkap hal tersebut.

Atribut PSI Juga Banyak Dirusak, Demokrat Diminta Tak Cengeng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-perusakan-atribut-partai-demokrat-ini-kata-bawaslu_m_.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono ketika meninjau ke lokasi perusakan atribut partainya di Riau, Pekanbaru." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono ketika meninjau ke lokasi perusakan atribut partainya di Riau, Pekanbaru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Edward Fritz Siregar menegaskan bahwa perusakan alat peraga kampanye termasuk tindak pidana pemilu. Dia menyebut, aturan itu tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Fritz menyampaikan ini untuk menanggapi soal perusakan atribut kampanye atau Baliho Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau. "Perusakan alat peraga kampanye atau APK itu termasuk pidana pemilu dan pelakunya bisa kena sanksi pidana," kata Fritz di Jakarta, Minggu (16/12). Larangan perusakan APK diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf g UU Pemilu. Pasal tersebut menyatakan bahwa pelaksana, peserta pemilu dan tim kampanye tidak boleh merusak dan/atau menghilangkan APK peserta pemilu. Dalam konteks ini, peserta pemilu adalah pasangan capres-cawapres, para caleg yang diusung parpol dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sementara sanksi atas tindakan perusakan APK peserta pemilu adalah pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta. Fritz menuturkan, pihaknya saat ini sedang mengkaji dan mendalami kasus perusakan baliho Partai Demokrat tersebut. Bawaslu, kata dia, akan memastikan apa benar ada pihak lain yang menyuruh atau inisiatif pribadi pelakunya. "Kita sedang mengkaji kasus ini untuk memastikan keterlibatan pihak lain. Pelakunya kan sudah ditangkap sehingga memudahkan kajian kita," tukasnya. Sebelumnya, Partai Demokrat menemukan banyak atribut kampanye dirusak dan diturunkan oleh orang yang tidak dikenal di Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau. Atribut kampanye Partai Demokrat ini masih terpasang hingga Jumat (14/12). Namun, pada Sabtu (15/12) paginya, atribut kampanye Partai Demokrat ini sudah dirusakkan. Padahal, di sebelahnya, ada atribut kampanye Partai Golkar, PDIP dan PSI yang masih terpampang rapi. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga berada di Pekanbaru, langsung ke lokasi terjadi perusakkan atribut kampanye itu. SBY mengaku sedih. "Saya dengan sedih hati melihat atribut Partai Demokrat di robek, di injak-injak, dipotong dan dibuang ke parit," ucap SBY. Oleh karenanya, SBY langsung memerintahkan sekjen dan pimpinan Demokrat di Riau dan Pekanbaru untuk menurunkan seluruh atribut Partai Demokrat. "Lebih baik mengalah daripada melihat atribut yang tidak bersalah dirusak," pungkasnya. Polisi telah menangkap terduga pelaku perusakan atribut tersebut pada Sabtu (15/12) kemarin. Dari para pelaku, polisi telah menyita empat buah tiang bambu dan kayu, sejumlah sobekan baliho dan pisau cutter. Namun motif perusakan itu masih didalami.

Soal Perusakan Atribut Partai Demokrat, Ini Kata Bawaslu 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wiranto-minta-sara-tak-jadi-senjata-kampanye_m_.jpg" alt="Menkopolhukam WIranto meminta agar isu SARA tak dijadikan senjata kampanye." width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam WIranto meminta agar isu SARA tak dijadikan senjata kampanye.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah bersama aparat keamanan berupaya mencegah potensi konflik jelang pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019 mendatang. Hari ini, mereka menggelar rapat diikuti seluruh jajaran dari tingkat pusat ke daerah melalui video conference (vicon).&nbsp; Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, meminta seluruh pemangku kepentingan hingga ke tingkat desa untuk menyusun indeks kerawanan pemilu (IKP). "Masing-masing&nbsp;daerah secara spesifik punya masalah-masalah yang berbeda satu dengan yang lain, itu dikenali, dipahami betul, bahkan harus dicari jalan keluarnya," kata dia di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/9). Kendati demikian, suksesnya pemilu yang tertib, aman, dan damai bukan hanya di tangan pemerintah, aparat penegak hukum, dan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Kesuksesan tersebut, kata dia bisa diraih apabila masyarakat turut berpartisipasi. Tak terkecuali para partai politik dan kontestan. Wiranto meminta mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditetapkan. "Jangan dilanggar, kalau dilanggar tentu mengakibatkan kerancuan. Kerancuan mengakibatkan masalah keamanan," pintanya.&nbsp; Sedapat mungkin, para kontestan menghindari money politics atau politik uang dan penggunaan politik identitas yang berhubungan dengan suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA). "Jangan sampai kita justru menggunakan identitas perbedaan suku, agama, ras, perbedaan kehidupan sosial sebagai senjata dan instrumen untuk berkampanye. Itu kita hindari supaya persatuan kita sebagai bangsa masih tetap kita bisa jaga dengan sebaik-baiknya," tutur Wiranto. Dia juga meminta agar para peserta maupun pendukungnya tidak menggunakan media sosial sebagai wadah kampanye negatif. Seperti hoax, hatespeech, fitnah, mengkritisi dengan cara-cara yang tidak senonoh . "Kalau itu bisa kita cegah, hindari, paling tidak kita bisa mengurangi kerawanan-kerawanan pemilu yang nanti akan kita laksanakan," tukas Wiranto. Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, tak hanya kampanye negatif, kampanye hitam juga menjadi perhatian aparat penegak hukum. Pihaknya akan menindak tegas para pelaku black campaign itu.&nbsp; Pihaknya juga mengimbau agar mobilisasi masyarakat yang provokatif dan memicu konflik sedapat mungkin dihindari. "Meskipun nanti ada kampanye di lapangan melibatkan massa, kami akan jaga tapi kami imbau lebih baik menggunakan positive campaign," pungkas Tito.

Wiranto Minta SARA Tak Jadi Senjata Kampanye

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/3805_20870_BNN.jpg" alt="Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) di kawasan Cawang, Jakarta Timur." width="100%">
<figcaption>Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) di kawasan Cawang, Jakarta Timur.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com&nbsp;-&nbsp;Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Waseso ngotot agar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika direvisi.&nbsp; Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu ingin revisi itu untuk menimbulkan efek jera bagi pengguna narkoba agar proses rehabilitasi tetap berjalan dengan hukuman. &nbsp; Buwas -sapaan Budi- mengatakan, dirinya bukannya menentang ataupun menghapus rehabilitasi. Namun, ia tetap ingin pengguna narkoba dijatuhi hukuman. &ldquo;Rehabilitasi itu nanti dilaksanakan bersamaan dengan ancaman hukuman (pidana). Jadi, rehabilitasi bukan tidak boleh, tapi semua melalui prosedur penegakan hukum,&quot; ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9). Mantan Kabareskrim Polri itu menambahkan,&nbsp;para pengguna narkoba sesuai undang-undang memang harus direhabilitasi. Karenanya, nantinya ketika dihukum juga tidak langsung dipenjara ataupun dicampur dengan narapidana lainnya. &quot;Sebenarnya, kan konsep kami ke depan ingin lebih baik ya. Menata kembali tentang hukuman pidana narkoba sehingga rehabilitasi itu efektif dan bermanfaat buat korban-korban itu. Itu yang paling penting,&quot; jelasnya. Mantan Kapolda Gorontalo itu juga menuturkan, para pengguna narkoba yang bakal dijebloskan ke rehabilitasi itu perlu melalui assessment. Karenanya tidak serta-merta pengguna narkoba yang tertangkap langsung direhab. &quot;Melalui keputusan hakim, jaksa, kepolisian, dan BNN. Tapi, itu kan hanya wacana untuk penanganan penanggulangan masalah narkoba,&quot; tandasnya.(rka/JPG) &nbsp;

Buwas Ingin Pengguna Narkoba Dibui sambil Direhabilitasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#atribut kampanye

Berita Terkini