<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/wx5CGExDiAvSrdczNBIlmGVPkgMa1qvqueX14xe5-749302009.jpg" alt="Bendera bajak laut One Piece dipasang warga di bawah bendera Merah Putih di Jalan Kejawan Putih Tambak, Mulyorejo, Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bendera bajak laut One Piece dipasang warga di bawah bendera Merah Putih di Jalan Kejawan Putih Tambak, Mulyorejo, Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi pengibaran bendera Jolly Roger dari serial anime One Piece, menjelang HUT ke-80 RI tengah menjadi perbincangan publik. Fenomena ini juga mendapat atensi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.&nbsp; Di wilayah berjuluk Kota Pahlawan ini, bendera berwarna hitam dengan gambar tengkorak dan topi jerami milik kru Monkey D. Luffy cs ini berkibar di bawah bendera merah putih, dan terlihat di sejumlah titik. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Ban Kesbangpol) Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru mengatakan bahwa pihaknya akan mencari dan menertibkan bendera bajak laut yang dipasang warga. Penertiban bendera bajak laut menjelang HUT ke-80 RI ini melibatkan pihak kelurahan, RT/RW, kepolisian, hingga Babinsa. Tundjung menyebut sudah ada beberapa jolly roger one piece yang diturunkan selama patroli. "Ada bendera One Piece sudah diturunkan dan dihapus. Yang dihapus itu logo One Piece yang digambar warga di jalan paving, seperti di Putat Gede dan beberapa lokasi lainnya," ujar Tundjung dikonfirmasi awak media, Selasa (5/8). Lebih jauh, Eks Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya tersebut mengungkapkan alasan Pemkot Surabaya menertibkan bendera bajak laut one piece agar tidak mengganggu nuansa peringatan HUT ke-80 RI. "Masa HUT RI (bendera yang dikibarkan) gambarnya tengkorak. Oleh sebab itu, (patroli) ini untuk menggencarkan memasifkan pemasangan bendera Merah Putih di seluruh Kota Surabaya," imbuhnya. Aksi pengibaran jolly roger One Piece di Indonesia mendapat sorotan global. Banyak masyarakat yang memasangnya di mobil, truk, kapal, halaman rumah warga, hingga tiang bendera di ruang publik.&nbsp; Pro dan kontra pun mengiringi aksi pengibaran jolly roger milik kru Topi Jerami (One Piece) Salah satunya dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI) Sufmi Dasco Ahmad. Ia menyebut aksi pengibaran bendera bajak laut bukan insiden acak, melainkan gerakan sistematis yang berpotensi memecah belah bangsa. &ldquo;Ini bukan kebetulan. Ada upaya terkoordinasi untuk memecah belah persatuan bangsa,&rdquo; ujar legislator Partai Gerindra kepada awak media di Jakarta baru-baru ini.&nbsp;

Pengibaran bendera Jolly Roger One Piece di Surabaya memicu reaksi Pemkot, penertiban dilakukan untuk menjaga suasana HUT ke-80 RI.

Pemkot Surabaya Bakal Tertibkan Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI: Masa HUT RI Benderanya Tengkorak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Penculikan-anak-Koko.jpg" alt="ILUSTRASI PENCULIKAN. (DOK. JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PENCULIKAN. (DOK. JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Seorang anak laki-laki diduga jadi korban penculikan di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (8/9). Pelakunya diduga laki-laki dan memakai atribut ojek online (ojol). Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat laki-laki berjaket ojek online membawa korban dengan sepeda motor. Korban hanya bisa duduk terdiam di jok belakang sepeda motor. "Pelaku datang mengajak korban dan temannya untuk mengambil koper di perumahan menggunakan sepeda motor," kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Senin (9/9). Selang beberapa waktu, pelaku menurunkan teman korban. Sedangkan korban terus dibawa oleh pelaku.&nbsp; Atas kejadian ini, orang tua korban lantas melapor ke Polres Tangerang Selatan. Setelah diselidiki, korban berhasil ditemukan petugas di sebuah musala di Serpong Utara dini hari tadi (9/9). Tidak jauh dari rumah korban.&nbsp; "Korban sudah ditemukan dan sudah didampingi bersama orang tuanya saat ini. Korban ditemukan dini hari tadi, ditemukan di sekitar musala darussalam di Kampung Baru, Serpong Utara," ucap Kapolres Tangsel AKBP Victor Inkiriwang.

Seorang anak laki-laki diduga jadi korban penculikan di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (8/9).

Bocah Laki-laki di Tangsel Diduga Diculik, Pelakunya Pakai Atribut Ojek Online, Ditemukan di Musala   

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/imagepsd-42-1307199299.jpg" alt="Anggota Bawaslu dan Satpol PP Kota Surakarta saat membersihkan atribut kampanye yang terpasang di ruas jalan di Kota Solo, Rabu (22/11/2023). (Antara/Bambang Dwi Marwoto)." width="100%">
<figcaption>Anggota Bawaslu dan Satpol PP Kota Surakarta saat membersihkan atribut kampanye yang terpasang di ruas jalan di Kota Solo, Rabu (22/11/2023). (Antara/Bambang Dwi Marwoto).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Di sejumlah ruas jalan Solo, Jawa Tengah, telah ditemukan ratusan atribut kampanye,&nbsp;pada Rabu (22/11) kemarin. Mengetahui hal itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surakarta bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat, langsung mencopot dan menurunkan atribut-atribut pemilu tersebut. Melansir dari Antara, Kamis (23/11), penurunan alat peraga dan atribut kampanye itu dilakukan karena dinilai telah melanggar Wali Kota (Perwali) No.2 Tahun 2009 tentang ketertiban, sekaligus ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.15/2023 tentang kampanye. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Surakarta, Poppy Kusuma Nataliza mengungkapkan jika pihaknya bersama petugas Satpol PP pada 4 November lalu telah melakukan penetapan daftar calon tetap (DCT) DPRD Kota Surakarta. Mereka melarang segala macam alat peraga Pemilu sebelum 27 November atau waktu yang telah ditetapkan untuk kampanye. "Sudah tertuang di pasal 69 dan pasal 79 bahwa partai politik boleh melakukan sosialisasi selama masa tidak boleh kampanye, tetapi hanya diperbolehkan dalam lingkup terbatas," ungkap Poppy. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/013310136/menteri-pupr-sebut-jalan-tol-japek-ii-selatan-dan-tol-solo-jogja-dibuka-fungsional-selama-libur-nataru">Menteri PUPR Sebut Jalan Tol Japek II Selatan dan Tol Solo-Jogja Dibuka Fungsional Selama Libur Nataru</a> Berdasarkan ketentuan PKPU 15/2023, alat peraga kampanye yang melanggar adalah spanduk, baliho reklame yang memuat unsur ajakan. Biasanya spanduk atau baliho mengandung isi muatan tentang citra diri atau foto calon legislatif dengan nomor urut untuk promosi dukungan kepada warga. Jika tidak memuat unsur tersebut, namun terbukti melanggar Perwali, maka juga tetap ditertibkan petugas. Menurutnya, bendera partai dan nomor urut serta bentuk sosialisasi secara internal itu perlu dengan pertemuan terbatas. Saat melakukan sosialisasi, maka partai juga harus membuat pemberitahuan satu hari sebelumnya ke Bawaslu dan KPU. "pencopotan atribut kampanye yang dilakukan para petugas Satpol PP yang diawasi Bawaslu tersebut adalah yang terpasang di jembatan, tiang listrik, rumah ibadah, tempat pendidikan, kantor pemerintah, dan ranah white area,"&nbsp;jelasnya. *** &nbsp;

Pemasangan atribut pemilu sebelum masa kampanye dinilai telah melanggar Perwali No.2 Tahun 2009, sejumlah atribut di Solo, diturunkan.

Belum Waktunya Kampanye, Bawaslu Turunkan Ratusan Atribut yang Terpasang di Jalanan Solo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/wali-kota-ini-larang-ojek-online-pakai-atribut_m_164058.jpeg" alt="Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik transportasi online dengan konvensional di Balikpapan hingga kini belum klir. Kondisinya makin memanas bahkan terjadi saling balas di lapangan. Alhasil pemerintah kota Balikpapan bersama Polres Balikpapan mengambil tindakan cepat untuk menenangkan kedua belah pihak yang berseteru ini. Semua semata-mata demi menjaga kondusivitas kota. Setelah Dishub dan Satlantas berdialog bersama pengurus Oganda dan Forkopab Balikpapan di Kantor Dishub, ratusan driver transportasi online memadati gedung dewan kesenian Balikpapan (DKB) di Jalan Syarifuddin Yoes, Sabtu (21/10) kemarin pada pukul 09.00 wita. Mereka sengaja dikumpulkan oleh pemkot bersama Polres Balikpapan untuk melakukan konsolidasi terkait kondisi saat ini. Dalam pertemuan itu dihadiri langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Kapolres Balikpapan AKBP Wiwin Firta, serta Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan Sudirman Djayaleksana. Pertemuan tersebut membicarakan soal kondisi di lapangan yang saat ini tidak kondusif lantaran adanya tindakan saling balas aksi ketika beroperasi. Polres dan pemkot Balikpapan meminta kepada driver transportasi online ini untuk tidak menggunakan atribut khas mereka yang berwarna hijau tersebut saat beroperasi. "Ya menjaga kondusivitas kota, jangan sampai terjadi bentrokan di lapangan. Teman-teman yang di online harus memahami kondisi emosionalnya sambil kita membuat regulasinya. Saya kira itu supaya kota bisa lebih tenang, lancar dan tidak ada yang mogok," kata Rizal usai pertemuan. Hal serupa juga dikatakan oleh Kadishub Balikpapan Sudirman Djayaleksana yang meminta kepada driver transportasi online ini untuk mengerti kondisi saat ini sampai nanti revisi Permenhub telah diputuskan November mendatang. "Kondusivitas kota ini nomor satu. Sekali lagi kita menahan diri jangan sampai terprovokasi. Intinya keamanan kita jaga bersama-sama. Kita sudah menyampaikan supaya menahan diri sampai benar-benar peraturan menteri bisa benar-benar berjalan," tuturnya. Menanggapi hal ini, para driver transportasi online ini pun sepakat untuk menciptakan kondusifitas kota dengan cara tidak menggunakan attribut berwarna hijau tersebut saat beroperasi. Pihaknya akan menahan diri sampai nanti revisi peraturan menteri perhubungan tersebut bisa direalisasikan. "Kita disuruh pakai baju biasa untuk menghindari pertikaian sambil menunggu keputusan menteri. Jadi kita himbau teman-teman jangan bikin masalah di luar. Kita menghormati teman-teman angkot karena biar gimanapun mereka yang lebih duluan ada di sini," terang Kordinator driver ojek online, Deden Lesmana. Sebelumnya, para driver ini sempat dilarang oleh kantor mereka untuk tidak menggunakan atribut di lapangan. Namun setelah melakukan mediasi dengan pihak kantor lantaran kondisi di lapangan semakin memanas, akhirnya pihak kantor ojek online ini pun membolehkan drivernya tidak menggunakan atribut saat beroperasi. "Nggak ada masalah sih teman-teman. Kemarin kita sudah jelaskan ke kantor terkait kondusifitas kota Balikpapan jadi kita tidak pakai attribut dulu. Kantor bisa terima makanya kita kumpulkan semua disini," pungkasnya. Pihaknya pun sejatinya ingin berjabat tangan dengan transportasi konvensional dengan melakukan mediasi bersama sambil mencari solusinya. Pihaknya pun meminta kepada Polres Balikpapan serta Dishub untuk mempertemukan mereka didalam satu meja agar permasalahan ini segera selesai. "Tadi kita juga minta mediasi antara taksi online dengan angkot sama Polres biar ada solusi," tukasnya.

Wali Kota Ini Larang Ojek Online Pakai Atribut

atribut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#atribut

Berita Terkini

Pemkot Surabaya Bakal Tertibkan Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI: Masa HUT RI Benderanya Tengkorak

Bocah Laki-laki di Tangsel Diduga Diculik, Pelakunya Pakai Atribut Ojek Online, Ditemukan di Musala

Belum Waktunya Kampanye, Bawaslu Turunkan Ratusan Atribut yang Terpasang di Jalanan Solo

Wali Kota Ini Larang Ojek Online Pakai Atribut

Download Aplikasi JawaPos.com