<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/JKT_KDM-DATANGI-KPK_HANUNG-HAMBARA_11122025-4-3382196183.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi alias KDM memberikan sinyal akan membuka kembali keran izin pembangunan perumahan dengan mencabut moratorium izin perumahan mulai Februari 2026. Dedi mengatakan, rekomendasi izin itu akan dimulai Februari 2026, dan dilakukan secara bertahap dan selektif berdasarkan rekomendasi kajian akademik dari&nbsp;IPB&nbsp;University dan Institut Teknologi Bandung (ITB).</p> <p>Namun dia juga menegaskan moratorium yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 180/2025 masih berlaku, tapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini tengah memetakan wilayah mana saja yang secara ekologis masih layak untuk dikembangkan tanpa memicu bencana banjir.</p> <p>"Berlanjut (moratorium), dan sekarang kan saya sudah meminta IPB dan ITB melakukan pengkajian. Sehingga dari tata ruang yang ada, dari&nbsp;<em>existing</em>&nbsp;perumahan yang di tata ruang, mana saja yang layak untuk perumahan. Mulai Februari bertahap dikasih rekomendasi," kata Dedi Mulyadi&nbsp;seusai berdialog dengan asosiasi pengembang dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kamis (22/1).</p> <p>Dedi menegaskan, hasil kajian tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan transisi besar-besaran lokasi perumahan, sampai pola pembangunan perumahan tapak ke arah hunian vertikal. Ia secara terang-terangan menyebut bahwa banjir yang kerap melanda Jawa Barat merupakan konsekuensi dari alih fungsi lahan perumahan yang tidak terkontrol.</p> <p>"Untuk pembangunan perumahan, kita kan tahu, banjir yang sekarang terjadi rata-rata kan perumahan. Apakah kita akan melanjutkan banjir ini semakin besar? Maka harus ada solusi. Tidak boleh lagi areal-areal yang berpotensi banjir dibangun sebagai kawasan perumahan," ujarnya.</p> <p>Kebijakan ini, lanjut Dedi, akan menjadi ajang seleksi bagi para pengembang. Ke depan, hanya pengembang yang memiliki kapasitas membangun hunian vertikal (apartemen atau rumah susun) yang akan bertahan di kawasan perkotaan seperti Bandung.</p> <p>Kendati rekomendasi kajian akan mulai keluar pada Februari mendatang, Dedi memberikan peringatan keras bahwa ada kawasan yang tetap tidak boleh disentuh oleh beton dalam kondisi apa pun, demi menjaga kelestarian ekologi.</p> <p>"Tidak boleh sama sekali. Sawah enggak boleh, daerah rawa enggak boleh, daerah tebing enggak boleh, bantaran sungai enggak boleh," tuturnya.</p> <p>Selain itu, Dedi menegaskan, para pengembang juga nantinya akan diminta untuk memiliki rekomendasi dari BPBD sebelum izin membangun bangunan dikeluarkan. Adapun yang sudah keluar izinnya, Dedi juga mengingatkan bahwa saat ini ada kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto yang diperkuat ketentuan Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bahwa tidak boleh ada alih fungsi lahan untuk pembangunan.</p> <p>Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta para pelaku usaha properti di Jawa Barat untuk bersabar dan menghormati proses kajian yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. "Kita menunggu surat edaran dari pak Gubernur yang menyangkut soal izin perumahan, kedua soal pertambangan juga, jadi sabar saja ya," kata Maruarar.</p> <p>Langkah sinkronisasi antara pusat dan daerah ini diharapkan para pemangku kepentingan yang hadir, dapat menata ulang industri perumahan di Jawa Barat agar lebih berkelanjutan dan tidak lagi menjadi penyumbang bencana tahunan.</p>

Dedi menegaskan, para pengembang juga nantinya akan diminta untuk memiliki rekomendasi dari BPBD sebelum izin membangun bangunan dikeluarkan

Usai Bertemu Maruarar Sirait, KDM Beri Sinyal Cabut Moratorium Pembangunan Perumahan di Jabar

<div data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/09/IMG_1859-897908153.jpeg" alt="Pusat Laboratorium Forensik (Labfor) Bareskrim Polri melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kebakaran Gedung Biro Hubungan Masyarakat (Humas) ATR/BPN, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (Ryandi" width="100%">
<figcaption>Pusat Laboratorium Forensik (Labfor) Bareskrim Polri melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kebakaran Gedung Biro Hubungan Masyarakat (Humas) ATR/BPN, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (Ryandi</figcaption>
</figure> <div>&nbsp;</div> <div data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16"><strong>JawaPos.com</strong> - Pusat Laboratorium Forensik (Labfor) Bareskrim Polri melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kebakaran Gedung Biro Hubungan Masyarakat (Humas) ATR/BPN, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/2). Sejumlah barang bukti telah diambil untuk pemeriksaan lebih lanjut.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Kapuslabfor Bareskrim Polri Brigjen Sudjarwoko mengatakan, sejumlah barang bukti berupa abu dan arang yang berada lokasi telah diamankan. Barang bukti itu nantinya akan dibawa ke laboratorium forensik guna penelitian lebih lanjut.</div> <div>&nbsp;</div> <div data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">"Ada beberapa barang bukti yang kami kumpulkan berupa abu arang, nanti akan kami lakukan pemeriksaan lebih mendalam dengan cara scientific investigation di laboratorium forensik," ujarnya usai olah TKP.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Ia menjelaskan, terdapat sebuah meja yang diatasnya terdapat sejumlah kertas ikut terbakar. Namun, belum diketahui secara pasti apakah kertas tersebut merupakan dokumen penting atau bukan.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">"Tapi saya tidak menyatakan itu dokumen penting, nggak ya. Saya rasa kalau dokumen penting tidak mungkin diletaskkan diatas meja tergeletak seperti itu," jelasnya.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Untuk penyebab kebakaran, kata Sudjarwoko, masih belum diketahui secara pasti. Begitu pula dengan titik awal api. Hal itu baru akan diketahui setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">"Ya insyallah secepatnya nanti kita kerjakan karena gak terlalu susah," terangnya.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Sebelumnya diberitakan, gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengalami kebakaran kebat pada Sabtu (8/2) malam. Kebakaran tersebut menghanguskan ruangan humas yang berada di lantai satu.</div> <div>&nbsp;</div> <div data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Api pertama kali muncul pada Sabtu (8/2) sekitar pukul 23.16 WIB dan berhasil dipadamkan pada Minggu (9/2) pukul 00.35 WIB. Sebanyak 21 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk mengendalikan api.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">"Kebakaran ini diduga disebabkan oleh korsleting listrik," ujar Kepala Pusat Data Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Mohammad Yohan, Minggu (9/2).&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Dari pemeriksaan awal, kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik pada perangkat pendingin udara (AC) yang berada di dalam ruang humas. Api kemudian menjalar hingga menghanguskan ruangan tersebut.</div> <div>&nbsp;</div> <div data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski begitu kebakaran ini menyebabkan kerugian materiil yang diperkirakan mencapai Rp 448.656.000.</div> <p>&nbsp;</p>

Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kebakaran Gedung Biro humas ATR/BPN.

Labfor Bareskrim Selidiki Kebakaran Gedung Humas ATR/BPN di Jakarta Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/20/nusron-wahid-858834727.jpg" alt="Menteri ATR/BPN Nusron Wahid." width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membantah kabar yang menyatakan bahwa sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten milik PT Kapuk Niaga Indah. Nusron dalam jumpa pers di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pemberitaan atas dugaan pemilik sertifikat pagar laut di perairan Tangerang merupakan milik PT Kapuk Niaga Indah, tidak benar.</p> <p>"Terhadap berita yang muncul di media tentang seakan-akan bahwa sertifikat atau yang muncul itu di atas laut atas nama PT Kapuk Niaga Indah itu tidak betul, karena kalau ini yang muncul di media kan itu bukan di Kohod tapi ini di Jakarta Utara, Kohod itu Tangerang ya kan? Itu satu hal lain," kata Nusron, dikutip Senin (20/1).</p> <p>Menteri ATR menegaskan bahwa SHGB yang dimiliki oleh PT Kapuk Niaga Indah di Jakarta Utara telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. SHGB tersebut diterbitkan pada 2017 dan berstatus atas nama perusahaan yang bersangkutan. Sertifikat tersebut terbit berdasarkan Hak Pengelolaan atas Tanah (HPL) hasil reklamasi yang dilakukan di wilayah tersebut.</p> <p>Dia menerangkan, HPL yang digunakan untuk penerbitan SHGB tersebut terdaftar atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi tanah hasil reklamasi. Tanah reklamasi tersebut menjadi milik daerah, sedangkan SHGB diterbitkan kepada pihak yang melakukan reklamasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.</p> <p>"Kalau yang ini sudah sesuai dengan prosedur karena ini adalah sertifikat yang terbit pada 2017 ini adalah sertifikat dalam bentuk SHGB atas nama PT Kapuk Niaga Indah, yang ini terbit di atas HPL, dan itu tanah hasil reklamasi karena tanah hasil reklamasi HPLnya atas nama Pemda DKI, SHGBnya atas nama mereka (PT Kapuk Niaga Indah) yang melakukan reklamasi," tuturnya.</p> <p>Menteri ATR memastikan bahwa proses penerbitan sertifikat tersebut telah melalui langkah-langkah yang sah dan transparan. Hal itu tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, dan semua proses administrasi terkait sudah dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.</p> <p>"Jadi kalau ini prosedur, kami sampaikan apa adanya," kata Nusron.</p> <p>Nusron juga menegaskan bahwa klarifikasi yang diberikan oleh pihaknya bertujuan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan agar informasi yang diterima oleh masyarakat bisa lebih jelas. Dengan penjelasan ini, dia berharap tidak ada lagi spekulasi yang beredar mengenai status hukum tanah dan sertifikat SHGB yang diterbitkan terkait hal tersebut.</p> <p>"Supaya tidak simpang siur, supaya jelas," kata Nusron.</p> <p>Sebelumnya, Menteri ATR membenarkan bahwa pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten telah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM). Dia menyampaikan bahwa jumlah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) itu mencapai 263 bidang atas nama beberapa perusahaan hingga perorangan.</p> <p>Nuson menyebutkan Sertifikat HGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian, Nusron juga menyebutkan terdapat Surat Hak Milik (SHM) sebanyak 17 bidang.</p>

Menteri ATR menegaskan bahwa SHGB yang dimiliki oleh PT Kapuk Niaga Indah di Jakarta Utara telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Menteri ATR Nusron Wahid Bantah Sertifikat Pagar Laut Tangerang Milik Kapuk Niaga Indah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/15/surabaya-gubeng-2843938472.jpg" alt="Stasiun Surabaya Gubeng terimbas demo yang dilakukan massa APRTN. (Humas KAI Daop 8 Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Stasiun Surabaya Gubeng terimbas demo yang dilakukan massa APRTN. (Humas KAI Daop 8 Surabaya)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan massa Aliansi Penghuni Rumah Tanah Negara (APRTN), membuat akses jalan menuju Stasiun Surabaya Gubeng ditutup, Minggu (15/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peristiwa ini mendapat atensi dari PT KAI Daop 8 Kota Surabaya. Upaya seperti pengalihan arus lintas hingga imbauan kepada pelanggan, yang hendak bepergian melalui Stasiun Surabaya Gubeng sudah dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini diungkap oleh Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan informasi kepada pelanggan, melalui sms atau whatsapp blast.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Untuk mengantisipasi tertinggal kereta, pelanggan dapat masuk dan <em>boarding</em> di Stasiun Surabaya Gubeng sisi barat," ujar Luqman ketika dikonfirmasi, Minggu (15/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Luqman juga mengimbau pelanggan kereta api untuk berangkat lebih awal dari jadwal keberangkatan. Sebab, KA dari Stasiun Surabaya Gubeng akan berangkat sesuai jadwal. Tidak ada perubahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Meski begitu, KAI Daop 8 Surabaya akan tetap mengutamakan keselamatan perjalanan kereta api bagi pelanggan yang berangkat dari Stasiun Surabaya Gubeng," imbuh ia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, ratusan massa yang tergabung dalam APRTN berkumpul di depan kantor PT KAI Daop 8 Surabaya, Jalan Gubeng Masjid Nomor 39, Pacar Keling, Tambaksari sejak pukul 9.30 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koordinator aksi sekaligus Ketua APTRN, Achmad Syafii. Ia menjelaskan bahwa aksi ini dilakukan karena PT KAI telah melakukan perobohan rumah salah satu anggota APTRN secara paksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rumah tersebut berlokasi di Jalan Penataran No.7 Surabaya. Adapun perobohan rumah itu terjadi pada Kamis (12/12) dini hari. Syafii pun menyesalkan tindakan PT KAI yang dinilai mengkriminalisasi warga.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menghargai proses (hukum, Red). Jangan sampai PT KAI mempraktekkan main hakim sendiri seolah negara membiarkan. Polemik sengketa harus diselesaikan sesuai hukum," tutur Syafii di sela-sela aksi, Minggu (15/12).</div>

KAI Daop 8 Surabaya akan tetap mengutamakan keselamatan perjalanan kereta api bagi pelanggan yang berangkat dari Stasiun Surabaya Gubeng.

Stasiun Gubeng Terimbas Demo, ini Pesan Penting PT KAI untuk Penumpang Kereta

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/15/daop-8-2168906690.jpg" alt="Ratusan massa yang tergabung dalam APRTN menggelar unjuk rasa di depan kantor KAI Daop 8 Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ratusan massa yang tergabung dalam APRTN menggelar unjuk rasa di depan kantor KAI Daop 8 Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Jalanan di sekitar Stasiun Surabaya Gubeng sempat tidak bisa dilalui,&nbsp; karena adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Penghuni Rumah Tanah Negara (APRTN), Minggu (15/12). Dari informasi yang diterima <em>JawaPos.com,</em> ratusan massa berkumpul di depan kantor PT KAI Daop 8 Surabaya yang berada di Jalan Gubeng Masjid Nomor 39, Pacar Keling, Tambaksari sejak pukul 9.30 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka kemudian memblokir akses jalan menuju Stasiun Surabaya Gubeng Baru. Sambil membentangkan spanduk besar bertuliskan "Menolak Kriminalisasi dan Premanisme". Massa juga berorasi di atas mobil komando.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koordinator aksi sekaligus Ketua APTRN, Achmad Syafii. Ia menjelaskan bahwa aksi ini dilakukan karena PT KAI telah melakukan perobohan rumah salah satu anggota APTRN secara paksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/015298035/daftarkan-sultan-ground-sebagai-asetnya-kai-dituntut-ganti-rugi-rp-1000">Daftarkan Sultan Ground sebagai Asetnya, KAI Dituntut Ganti Rugi Rp 1.000</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rumah tersebut berlokasi di Jalan Penataran No.7 Surabaya. Adapun perobohan rumah itu terjadi pada Kamis (12/12) dini hari. Syafii pun menyesalkan tindakan PT KAI yang ia nilai mengkriminalisasi warga.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menghargai proses (hukum, Red). Jangan sampai PT KAI mempraktikkan main hakim sendiri seolah negara membiarkan. Polemik sengketa harus diselesaikan sesuai hukum," tutur Syafii di sela-sela aksi, Minggu (15/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syafii mengklaim bahwa masyarakat atau anggota APRTN telah memiliki legalitas untuk menempati tanah dan rumah, yang diklaim PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI sebagai asetnya. Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif menyampaikan bahwa saat ini, proses hukum terkait status kepemilikan tanah sengketa itu sedang berjalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya proses hukumnya masih berjalan, tetapi yang paling penting saat ini adalah menginformasikan penumpang, sebab akses menuju Stasiun Gubeng Baru ditutup oleh massa demo," tukasnya.</div>

Jalanan di sekitar Stasiun Surabaya Gubeng sempat tidak bisa dilalui,  karena adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh APRTN, Minggu (15/12).

Kisruh Sengketa Tanah, PT KAI Daop 8 Dituding Kriminalisasi Warga Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/digitalisasi-pertanahan-209655833.jpg" alt="Focus Group Discussion (FGD) tema Tantangan dan Risiko Digitalisasi Pertanahan, di Hotel Aston, Bekasi, Rabu (14/8). (ATR/BPN)" width="100%">
<figcaption>Focus Group Discussion (FGD) tema Tantangan dan Risiko Digitalisasi Pertanahan, di Hotel Aston, Bekasi, Rabu (14/8). (ATR/BPN)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan penataan sistem pertanahan nasional. Salah satunya program digitalisasi pertanahan.</p> <p>Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kementerian ATR/ BPN I Ketut Gede Ary Sucaya mengatakan, program tersebut harus diinterkoneksi dengan pihak-pihak terkait agar akuntabel.</p> <p>"Digitalisasi pertanahan ini tidak bisa kita lakukan sendiri, tapi kami lakukan interkoneksi. Ini agar akuntabel, salah satunya dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) pada tanda tangan elektronik misalnya. Ini tidak bisa dilakukan mundur, agar akuntabel," kata Ketut dalam Focus Group Discussion (FGD) tema Tantangan dan Risiko Digitalisasi Pertanahan, di Hotel Aston, Bekasi, Rabu (14/8).</p> <p>"Verifikasi penduduk kami lakukan dengan Dukcapil, jadi tidak ada alamat palsu. Dan untuk badan hukum kami lakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal AHU (administrasi hukum umum)," imbuhnya.</p> <p>Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya juga melakukan kerja sama dengan 461 Pemda terkait pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sehingga tunggakan pembayaran BPHTB otomatis tidak akan masuk pada sistem.</p> <p>"Jadi, kami terus melakukan verifikasi dengan Pemda," ucapnya.</p> <p>Sementara itu, pengamat siber Pratama Persadha mendukung upaya digitalisasi yang dilakukan pemerintah untuk pelayanan masyarakat, termasuk dalam bidang pertanahan. Paling penting memikirkan keamanan mencegah serangan siber.</p> <p>"Saya termasuk pro digitalisasi, tapi digitalisasi yang aman," kata Pratama.</p> <p>Mengingat kejadian serangan siber sudah sering terjadi menyasar kementerian atau lembaga negara. Seperti yang melanda, Pusat Data Nasional (PDN) mengganggu sistem pelayanan publik di berbagai daerah pada Juni 2024.</p> <p>"Kementerian ATR/BPN sudah benar kooordinasi dengan BSSN," ujar Pratama.</p> <p>Di tengah gencarnya digitalisasi harus dibarengi dengan kesiapan masyarakat dan regulasi. Serta pentingnya menjaga keamanan data masyarakat.</p> <p>Ia bercerita, serangan <em>hacker</em> ke Estonia seluruh jaringan baik perbankan, telekomunikasi, dan jaringan vital lainnya lumpuh total. Akibatnya, aktivitas masyarakat dan negara tidak berdaya.</p> <p>Kejadian itu terjadi pada bulan April 2007, penyerang yang bermarkas di Rusia meluncurkan serangkaian serangan penolakan layanan terhadap organisasi sektor publik dan swasta Estonia. Hal tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia.</p> <p class="class-paragraph">"Ada pengalaman 2007, Estonia negara hancur. datanya rusak. akhirnya negara itu <em>chaos</em>. Ini hal-hal yang perlu kita waspadai," pesan Pratama.</p> <p>Di sisi lain, pemerintah harus memperhatikan soal akses internet masyarakat lantaran masih banyak desa belum tersentuh jaringan internet. "Ada 11 juta orang, yang memilih tidak koneksi internet. Itu perlu dicarikan alternatif," beber Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) itu.</p> <p>"Selain itu, transformasi digital memungkinkan pelayanan mudah diakses oleh masyarakat di manapun dan kapan pun, serta mempercepat proses pendaftaran tanah, dan mengurai resiko konflik dengan kehandalan data elektronik," imbuhnya.</p> <p>Menanggapi program layanan pertahanan pada Kementerian ATR/BPN, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, bahwa percepatan program tersebut sudah berjalan baik. Pada program digitalisasi pertanahan, menurut dia, merupakan program baik yang harus diimplementasikan.</p> <p>"Program digitalisasi pertanahan bisa mempercepat layanan bagi masyarakat. Dan mencegah peristiwa hilangnya surat fisik kepemilikan tanah," katanya.</p>

"Verifikasi penduduk kami lakukan dengan Dukcapil, jadi tidak ada alamat palsu," kata I Ketut Gede Ary Sucaya.

Digitalisasi Pertanahan Diperlukan untuk Percepatan Layanan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/01/AHY-pohan-2237247361.jpg" alt="Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono beserta istri Annisa Pohan Yudhoyono dan putrinya Almira Tunggadewi Yudhoyono menyemangati Kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024. (ist)" width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono beserta istri Annisa Pohan Yudhoyono dan putrinya Almira Tunggadewi Yudhoyono menyemangati Kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024. (ist)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono, datang langsung untuk menyemangati kontingen Indonesia yang tengah berlaga di Olimpiade Paris 2024.</p> <p>"Kita berharap para pemain kita tampil dengan optimal, tetap percaya diri dan tentunya menorehkan prestasi. Hari ini kita akan menyaksikan secara langsung ya badminton Gregoria Tunjung dan Anthony Ginting," kata AHY saat hendak menyaksikan pertandingan bulutangkis di Porte de la Chapelle Arena, Rabu (31/7) malam WIB.</p> <p>Bersama istri Annisa Pohan Yudhoyono dan putrinya Almira Tunggadewi Yudhoyono, AHY menonton dua pertandingan yakni Tunggal Putri Indonesia Gregoria Mariska vs Republik Ceko dan Tunggal Putra Indonesia Anthony Ginting Vs France. Dengan antusias, AHY dan Annisa sesekali meneriakkan 'Ayo Indonesia' dan menepukkan balon tepuk merah putih bertuliskan Indonesia.</p> <p>Di pertandingan pertama, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung lolos ke babak 16 besar badminton Olimpiade Paris 2024. Kepastian itu didapat usai Gregoria mengalahkan wakil Republik Ceko Tereza Svabikova, Gregoria menang 21-12, 21-18. Dengan demikian Gregoria berhak melaju ke babak 16 besar bulutangkis Olimpiade.</p> <p>Sedangkan Anthony Ginting terpaksa harus berhenti di fase grup Olimpiade 2024. Ginting tersingkir setelah dikandaskan pemain tuan rumah Toma Junior Popov dalam duel tiga set dengan skor akhir 19-21, 21-17, 15-21.</p> <p>"Sekali lagi mudah-mudahan bisa berlaga dengan baik dan juga buat atlet-atlet yang lain di berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan mudah-mudahan juga bisa meraih sukses dan prestasi bahkan medali emas untuk Indonesia yang kita cintai," ungkap AHY.</p>

"Kita berharap para pemain kita tampil dengan optimal, tetap percaya diri dan tentunya menorehkan prestasi," kata AHY.

Semangati Kontingen Indonesia, AHY dan Keluarga Tonton Langsung Pertandingan Olimpiade Paris 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/26/ILUSTRASI-IKN-523607105-2364710519.jpg" alt="ILUSTRASI: Kantor Presiden di IKN sudah bisa digunakan. (OIKN)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Kantor Presiden di IKN sudah bisa digunakan. (OIKN)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Waktu tempuh ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Balikpapan, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, kini menjadi lebih singkat. Jika dulu harus ditempuh mencapai 2,5 jam, kini cukup 1,5 jam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sebagaimana disampaikan Wakil Menteri ATR/BPN sekaligus Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni, seusai ikut mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jembatan Pulau Balang di Kalimantan Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yeay! Akses dari Balikpapan menuju IKN kini cukup 1,5 jam, dari yang awalnya 2,5 jam," kata Raja Juli Antoni dalam akun X pribadinya, dikutip Senin (29/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, waktu tempuh yang lebih singkat ini berkat pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menjadi terusan Jalan Tol Balikpapan-IKN.Raja Juli pun, berharap dengan peresmian Jembatan Pulau Balang ini ke depan bisa membuat masyarakat semakin mudah dan nyaman untuk mengakses wilayah Balikpapan dan IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perjalanan jadi makin mudah, nyaman, dan cepat. Insya Allah menjadi berkah untuk semua," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan proyek Jembatan Pulau Balang di Kalimantan Timur. Jembatan ini merupakan salah satu infrastruktur pendukung ibu kota negara Nusantara. Jokowi menjelaskan, Jembatan Pulau Balang yang dibangun sejak tahun 2015 ini telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,43 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara geografis, Jembatan Pulau Balang menyeberangi Teluk Balikpapan dan menghubungkan antara Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Passer Utara. Tak hanya itu, melalui Jembatan Pulau Balang juga bisa menghubungkan dari Provinsi Kalimantan Timur menuju ke Provinsi Kalimantan Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada sore hari ini saya resmikan Jembatan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Passer Utara Provinsi Kalimantan Timur," ujar Jokowi di Kalimantan yang dipantau secara daring, Minggu (28/7).</div>

"Yeay! Akses dari Balikpapan menuju IKN kini cukup 1,5 jam, dari yang awalnya 2,5 jam," kata Raja Juli Antoni dalam akun X pribadinya.

Plt Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni Sebut Balikpapan-IKN Kini Cuma 1,5 Jam, Sebelumnya 2,5 Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201109_210558.jpg" alt="Warga menerima sertipikat tanah secara simbolis yang diberikan Presiden, Jokowidodo secara daring melalui Bupati Bogor, Ade Yasin di ruang serbaguna I, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Senin (11/9/2020). Sebanyak 4.800 warga menerima sertipikat tana" width="100%">
<figcaption>Warga menerima sertipikat tanah secara simbolis yang diberikan Presiden, Jokowidodo secara daring melalui Bupati Bogor, Ade Yasin di ruang serbaguna I, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Senin (11/9/2020). Sebanyak 4.800 warga menerima sertipikat tana</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeksekusi satu unit rumah di Jalan Taman Radio Dalam VII, Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Upaya pengadilan mendapat protes dari pemilik rumah karena merasa kasus belum selesai.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Tim Kuasa Hukum Termohon, Ibnu Setyo Hastomo menjelaskan, perkara diawali oleh kliennya bernama Hendi Hendarwan menjual rumahnya melalui perantara R senilai Rp 32 miliar. Perantara itu kemudian menerima pembayaran Rp 4 miliar sebagai uang muka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Masuklah transferan dari pembeli dan pembelinya ini kami tidak tahu siapa,&rdquo; ucap Ibnu di lokasi, Selasa (9/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat uang telah diterima, sang perantara tersebut lalu meminjam uang tersebut sebesar Rp 3 miliar kepada pemilik rumah dengan alasan untuk berbisnis. Bisnis tersebut diklaim bisa mendapatkan keuntungan Rp 250 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hendi pun hanya mengambil Rp 800 juta dari jumlah DP yang dibayarkan oleh calon pembeli baru. &ldquo;Ya sudah karena mungkin tipu muslihatnya atau bagaimana dia (perantara) merayu pemilik rumah kemudian memberikan Rp 3 miliar,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alih-alih mengembalikan uangnya, R kemudian mengajak Hendi ke notaris. Hendi mengira bahwa ajakan tersebut untuk menandatangani dokumen hak guna bangunan (HGB) atau akta jual beli. Namun, nyatanya bukan HGB yang ditandatangani, tetapi akta pengakuan utang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemilik rumah lama hanya mendapatkan Rp 800 juta lalu dia tanda tangan akta bukan akta jual beli malah akta pengakuan utang,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ibnu menduga bahwa perantara dan calon pembeli rumah serta notaris telah bekerja sama untuk mengambil rumah tersebut. Rumah tersebut lalu didaftarkan untuk dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para ahli waris dan tim kuasa hukum berkeberatan dengan eksekusi rumah tersebut karena sejumlah alasan. Pertama, pemeriksaan objek perkara masih diperiksa oleh majelis halim sebagaimana tercatat pada perkara perdata Nomor 424/Pdt.Bth/2024/PN.Jkt.Sel yang pada saat ini agenda pemanggilan para pihak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, atas putusan perkara perdata Nomor: 555/ Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 642/PDT/2024/PT.DKI di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saat ini diajukan upaya hukum kasasi pada Ketua Mahkamah Agung R.I melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,&rdquo; kata Ibnu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, pemblokiran atas SHM No. 354/Gandaria Utara pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan disebabkan masih ada sengketa sebagaimana teregister pada gugatan perlawanan Nomor 424/Pdt.Bth/2024/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami juga melapor kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya atas dugaan tindak pidana penipuan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana pemalsuan surat, tindak pemalsuan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, Pasal 372 KUHPidana, Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHpidana, dan/atau Pasal 264 KUHPidana,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Walau begitu, pihak PN Jakarta Selatan tetap melakukan eksekusi dan pengosongan rumah Hendi tersebut.</div> </div>

Ibnu menduga bahwa perantara dan calon pembeli rumah serta notaris telah bekerja sama untuk mengambil rumah tersebut.

PN Jaksel Eksekusi Rumah di Gandaria Utara, Pemilik Protes karena Perkara Belum Selesai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/06/IMG-20240706-WA0056-1479522951.jpg" alt="Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Insan Gresik, Mulyadi. (Kementerian ATR/BPN)" width="100%">
<figcaption>Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Insan Gresik, Mulyadi. (Kementerian ATR/BPN)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pondok Pesantren Darul Insan Gresik resmi memiliki kepastian hukum hak atas tanah setelah 24 tahun berdiri. Hal ini ditandai dengan diserahkannya sertipikat tanah wakaf oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Gresik Jawa Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ditemui usai menerima sertipikat, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Insan Gresik, Mulyadi menuturkan, penantian selama 24 tahun telah usai. "Saya tidak mengira dalam waktu yang relatif cepat ini bisa selesai. Saya merasa mengurus sertipikat ini belum sampai dua bulan, ini lebih cepat dari pengurusan sebelumnya," ujar Mulyadi yang juga sekaligus Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Gresik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut Mulyadi menceritakan sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darul Insan Gresik. "Pesantren kami didirikan tahun 2000. Sebelum itu masih kandang ayam, jadi kami mendirikan pesantren tanpa ada apa-apa. Tapi lembaga formal ini bermula dari perguruan tinggi hingga saat ini sudah lengkap. Alhamdulillah awalnya hanya berapa gelintir, tapi yang belajar di sana sekarang sekitar 4.000 siswa dan yang tinggal di pondok sekitar 900 santri," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulyadi menyatakan, sertipikat tanah wakaf yang dimiliki yayasan ini sangat penting. Selain memberikan kepastian hukum, sertipikat ini juga dapat menghindarkan konflik di kemudian hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sertipikat ini sangat penting karena merupakan satu hak milik. Penyertipikatan tanah wakaf ini juga bisa diikuti oleh yang lain dalam rangka mengamankan aset itu sendiri agar tidak terjadi konflik di kemudian hari," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sertipikat yang diterima Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Insan Gresik kali ini merupakan Sertipikat Tanah Elektronik. Menurutnya, dengan bentuk elektronik, sertipikat tanah menjadi lebih simpel. "Ini kan hanya satu lembar, sehingga ini lebih efektif dan efisien jadi masyarakat tidak butuh fotokopi. Yang penting di sini sudah terdata, sudah ada sebuah bukti tanah yang terkait, ukuran yang terkait, semua sudah ada di sini. Di era sekarang saya pikir ini sebuah kebutuhan," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sertipikat tanah Yayasan Pondok Pesantren Darul Insan Gresik diserahkan bersamaan dengan penyerahan sertipikat tanah wakaf lainnya. Beberapa di antaranya sertipikat bagi Yayasan Makam Sunan Giri Kebomas Gresik; Masjid Ainul Yaqin Sunan Giri; dan Musala Baitur Rahman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Turut hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula, Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur beserta jajaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Penyertipikatan tanah wakaf ini juga bisa diikuti oleh yang lain dalam rangka mengamankan aset itu sendiri agar tidak terjadi konflik".

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ATR BPN

Berita Terkini